PEMERINTAH MELIRIK EKONOMI SYARIAH

By: Amelia

Karena berbasis transaksi riil, sistem ekonomi Islam menjadi lebih tahan banting terhadap imbas krisis. LULUH lantaknya perekonomian global akibat kejatuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) mengingatkan berbagai negara-negara di dunia akan adanya sistem ekonomi alternatif, yakni sistem ekonomi Islam atau syariah. Sistem ekonomi tersebut belakangan dinilai ternyata lebih resilien terhadap dampak krisis. Hal itu bermula dua tahun lalu ketika Wakil Presiden M Jusuf Kalla dalam pembukaan diskusi Young Leader Forum 2009 dan Businesswomen Forum 2009 di Jakarta. Diskusi tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan 5th World Islam Economic Forum. “Krisis terakhir mengajarkan kita untuk menggunakan sistem ekonomi Islam,” ujarnya. Kalla mengaitkan ketangguhan sistem ekonomi itu dengan kultur perdagangan.

Iman Kritik Pemerintah dan DPR Soal Gas Natuna

Jakarta. “Anda tidak boleh percaya sama pemerintah. Kepada anggota DPR juga tidak boleh percaya. ” ungkap Iman Sugema kepada sekitar 50 peserta seminar Blok Natuna Timur dan Kedaulatan Negara, Kamis (27/1) di ruang GBHN, Nusantara V, MPR, Jakarta.

Ketidaktegasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola sumber daya alam di Indonesia adalah akar pernyataan Iman Sugema yang blak-blakan tersebut. Karena Pertamina selaku pengelola kekayaan alam Indonesia berupa migas tidak diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menjadi operator.

“Di luar negeri, jika ada indikasi pelanggaran. Minimal DPR melakukan impeachment atau menteri yang bersangkutan mengundurkan diri,” tegas Iman lagi kepada beberapa anggota DPR dan perwakilan pemerintah yang hadir sebagai pembicara pada acara seminar yang diselenggarakan Indonesian Resourcess Studies (Iress) itu.

FITRA: Renovasi Rumah Dinas Menkeu Habiskan Biaya Rp 3,4 M

(detiknews.com, 2/1/2011)
Jakarta – Sebagai lembaga yang bertindak sebagai bendahara negara, perencanaan penganggaran dan realisasi belanja internal Kementerian Keuangan masih sangat boros. Salah satunya adalah dalam proyek renovasi interior rumah dinas Menteri Keuangan yang sampai menelan biaya Rp 3,4 miliar.

Demikian analisa Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA) terhadap hasil audit BPK untuk semester pertama 2010. Data tersebut redaksi detikcom terima melalui surat elektronik, Minggu (2/12/2010).

“Total alokasi anggaran untuk renovasi rumah jabatan menteri keuangan sebesar Rp 3.4 miliar. Ini sangat fantasis dan mewah,” tulis Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Uchok Sky Khadafi.

Di dalam surat elektronik tersebut, Uchok memaparkan bahwa proyek renovasi interior rumah dinas Menkeu berlangsung dalam dua periode. Yaitu pada pertengahan 2008 yang berbiaya Rp 2,1 miliar dan awal 2009 yang menelan anggaran hingga Rp 1,3 miliar.