Kini Pimpinan KPK Dukung Pembangunan Gedung Baru DPR

5 12 2011

Jakarta – Masih ingat pro-kontra wacana pembangunan gedung baru DPR? Setelah ramai-ramai penolakan, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malah mengusulkan perlu adanya gedung baru bagi DPR senilai Rp 1 triliun itu. Alasannya, gedung baru bisa memberikan ruang tambahan bagi staf DPR sehingga memudahkan akses bagi rakyat.

“Aspirasi dari rakyat di Dapil akan menjadi jauh lebih banyak yang disampaikan kepada masing-masing anggota DPR sehingga untuk pengelohannya diperluan tambahan staf ahli. Penambahan itu menjadian diperluannya tambahan office space dan solusi yang paling tepat adalah membangun gedung baru,” kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar.

Hal itu disampaikannya dalam focus group discussion di ruang fraksi PPP, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2011).

Haryono menceritakan, usulan KPK itu pernah dianggap masyarakat bahwa KPK kini membekingi atau melindungi DPR. Haryono membantah itu. Hal senada juga diungkapkan mantan pimpinan KPK Amin Sunaryadi. Dia menilai akses bagi rakyat harus diutamakan.

“Kan kita harus objektif apa yang memang diperlukan untuk peningkatan akses bagi rakyat,” ujar Amin yang hadir dalam acara tersebut.

Selain dua hal tersebut, ada sembilan usulan program DPR untuk meningkatkan akses bagi rakyat. Yang pertama adalah poster wakil rakyat bagi anggota dewan yang merepresentasikan dirinya sebagai anggota DPR dan bukan sebagai anggota fraksi parpol.

Kedua, KPK juga mengusulkan setiap anggota Dewan diberi hak untuk merekrut lima orang staf. Ketiga, setiap anggota Dewan diberi hak untuk menyewa ruang kantor untuk melayani dan memfasilitasi komunikasinya dengan masyarakat di Dapil.

“Keempat, setiap anggota DPR diwajibkan untuk tinggal di Dapil secara akumulatif minimal 20 hari dalam satu tahun dan disediakan biaya perjalanannya. Kelima, setiap anggota diwajibkan membuat laporan erja yang nantinya disebarkan ke masyarakat di dapilnya,” ujar Haryono.

Keenam, adanya situs khusus anggota DPR. Ketujuh, dibuatnya televisi yang menjangkau seluruh Indonesia yang hanya menayangkan kerja DPR.

“Kedelapan, adanya modifikasi struktur Setjen DPR RI dan terakhir penambahan anggaran untu mendukung upaya peningatan akkses bagi rakyat,” terangnya.

Iklan




Ada Kongkalikong Antara Kemenakertrans, Kemenkeu, dan Banggar DPR?

3 10 2011

JAKARTA,- Disinyalir telah terjadi kesalahan sejak awal prosedur proses pengajuan dana untuk infrastruktur transmigrasi.
Pasalnya, komunikasi di antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Keuangan tidak menyisipkan tembusan kepada pihak Komisi IX DPR sebagai pihak terkait.
Media Indonesia melaporkan, surat-menyurat di antara kedua Kementerian hanya ditembuskan kepada pimpinan Badan Anggaran DPR.
Pada surat dengan tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani Sekjen Kemenakertrans Muchtar Lutfie, pihak Kemenakertrans menyebut kebutuhan dana sebesar Rp500 miliar untuk dana percepatan pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi pada APBN-P 2011.
Surat itu menindaklanjuti surat sebelumnya pada 29 April 2011 yang ditandatangani Menakertrans Muhaimin Iskandar. Surat menyebutkan usulan percepatan pembangunan bidang transmigrasi pada APBN-P 2011 dengan total anggaran Rp988 miliar.
Angka tersebut mencakup biaya pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan masyarakat setempat.
Pada 9 September, surat Kemenkeu yang ditandatangani Dirjen Perimbangan Keuangan Marwanto Harjowiryono ditujukan kepada Menakertrans Muhaimin untuk meminta konfirmasi mengenai dana percepatan pembangunan bidang transmigrasi sebesar Rp500 miliar.
Tidak satu pun dari surat itu yang memuat tembusan kepada Komisi IX DPR RI, tapi semuanya menyebut pimpinan Badan Anggaran DPR RI.
Saat dimintai tanggapan, anggota Badan Anggaran DPR RI Wa Ode Nurhayati (F-PAN) menyebut seharusnya ada tembusan kepada pimpinan Komisi IX DPR untuk membahas program terkait transmigrasi.
Menurut Wa Ode, kesamaan data antara surat dari Kemenakertrans dengan Kemenkeu dapat mengindikasikan ada kerja sama saling menyembunyikan antara kedua pihak terhadap program PPID tersebut.
“Memang, ada keterlibatan Banggar DPR untuk mempermulus. Tidak mungkin terjadi perpindahan program kalau tidak ada persetujuan Banggar. Pertanyannya, siapa memutuskan?” tutur Wa Ode.
Wa Ode mengaku mendapat informasi pada awalnya Kemenakertrans memang meminta persetujuan dana sebesar Rp1 triliun pada Komisi IX DPR terkait bidang transmigrasi. Meski begitu, permintaan tersebut ditolak dan akhirnya dibatalkan.
Wa Ode lantas mempertanyakan mengapa pihak Kemenkeu memunculkan program yang sama. “Ini sudah salah prosedur. Mestintya dibawa ke komisi, dari komisi ke Banggar DPR, dari situ lalu ke panja pusat,” pungkas dia.[ach/MI/rima]





Koruptor Rendah, KPK dan Hakim Tipikor Abaikan Efek Sosial

26 09 2011

JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinilai mengabaikan efek sosial dari kejahatan para koruptor dengan memberikan vonis yang rendah bagi para pelaku korupsi. Hal itu menimbulkan efek jera para pelaku korupsi semakin terkikis.
“Tuntutan KPK tidak terlalu tinggi. Hal ini diperparah dengan sikap hakim tipikor yang cenderung bermurah hati untuk menjatuhkan vonis ringan,” ujar Donal Fariz, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) divisi hukum dan monitoring peradilan, ketika dihubungi, Minggu (25/9).
Ia mencontohkan dalam vonis yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor pada Mindo Rosalina Manullang, terpidana kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang. Rosa dihukum 2,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.
Menurut Donal, baik jaksa penuntut umum KPK maupun hakim, tidak memperhitungkan efek sosial yang telah ditimbulkan dalam kasus tersebut. Sehingga vonis itu dinilai terlalu ringan. “Efek sosial tidak dikalkulasikan dari terdakwa. Meskipun tidak ada kewajiban, namanya mencari kebenaran materil harus diperhatikan, tidak bisa diabaikan. Kita belum lupa gaduh berkepanjangan saat kasus ini mencuat,” tuturnya.[ach/MI.COM]





Mengapa KPK Sekarang Lebih Sering Diserang Koruptor?

24 09 2011

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi periode kedua tak hanya sibuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap koruptor. KPK pada periode ini juga menghadapi serangan balik cukup banyak dari koruptor dan pihak-pihak yang tak ingin terjadi upaya pemberantasan korupsi secara massif di Indonesia.

Namun bila dibandingkan pada periode pertamanya, KPK di masa itu cenderung tak terlalu banyak mendapat serangan balik dari koruptor. Dari mulai kasus cicak versus buaya hingga kasus pembunuhan yang dituduhkan terhadap Antasari Azhar, KPK periode kedua relatif lebih sering mendapat guncangan.

Namun KPK pada periode kedua ini juga melakukan penangkapan koruptor cukup massif. Dari mulai besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan hingga puluhan anggota DPR dari berbagai partai.

Sekarang pun KPK periode kedua sedang membidik beberapa politisi Partai Demokrat, partai penguasa setelah mantan bendahara umum partai tersebut Muhammad Nazaruddin ditangkap atas berbagai tuduhan terlibat kasus korupsi proyek yang didanai APBN di berbagai kementerian.

Mengapa KPK pada periode pertama dibawah kepemimpinan Taufikurrahman Ruki relatif lebih sepi dari serangan balik koruptor?

“Lebih karena separuh zamannya periode Pak Ruki, KPK bekerja untuk membangun institusi. Belum banyak kasus-kasus yang terlampau besar yang diangkat. Itu bisa dimengerti karena mereka membangun, menyiapkan SDM, menyiapkan gedung, komputer saja enggak ada. Gaji pun cuma di downpayment, dikasih uang muka. Zamannya Pak Ruki di setahun pertama baru ada kasus-kasus. Dan kasusnya pun memang pada saat itu cuma itu,” kata Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah.

Usai menggelar konferensi pers secara resmi menanggapi berbagai tudingan terhadapnya di KPK, Jumat (23/9/2011) sore, malam harinya Chandra secara ekslusif melayani wawancara dengan Kompas.

Dalam kesempatan itu Chandra bercerita banyak soal isu mundur, siapa pihak yang berada di balik skenario pelemahan pemberantasan korupsi oleh KPK, hingga tentang pengacara hitam yang menjadi operator tudingan-tudingan miring tentang dirinya dan KPK.

Chandra juga bicara tentang penanganan KPK terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang disebut mantan Bendahara Umum partainya Muhammad Nazaruddin, ikut menerima aliran dana haram berbagai proyek kementerian yang dibiayai APBN.

Pembicaraan diselingi dengan beberapa kali off the record. Saat bicara tentang mengapa KPK pada periode kedua ini lebih banyak mendapat serangan balik koruptor, termasuk dengan berbagai tudingan terhadapnya, Chandra mengatakan, KPK sekarang sudah bisa langsung lepas landas.

“Infrastruktur sudah disiapkan pada periode pertama, penyidik sudah lengkap, penyelidik sudah ada, penuntut sudah ada, gedung sudah ada, peralatan sudah ada. Artinya dalam kondisi yang cukuplah. Kita langsung speed up. Akibat speed up nya, banyak orang yang merasa tidak nyaman,” katanya.





KPK: Anas Akan Diperiksa Soal Korupsi PLTS

21 09 2011

VIVAnews – Nama Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum kembali disebut oleh mantan sejawatnya di Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Anas disebut terlibat kasus dugaan suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengatakan tidak menutup kemungkinan KPK meminta keterangan Anas. “Ada kemungkinan dipanggil, untuk PLTS rencananya,” kata Johan di Kantor KPK, Jakarta, Rabu 21 September 2011.

Menurut Johan, KPK berencana memanggil Anas sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni itu. “Soal materi (pemeriksaan) tidak tahu saya,” imbuh Johan.

Senin kemarin, Nazaruddin saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut mengaku diperiksa soal keterlibatan PT Anugerah. “Saya bilang pimpinan PT Anugerah yaitu Anas Urbaningrum, dan saya. Direktur Keuangannya adalah Yulianis,” kata Nazaruddin Senin kemarin

Secara khusus, Nazaruddin mengaku mendapat pertanyaan terkait posisi Anas dalam kasus PLTS ini. “Tadi dijelaskan peran Anas di PT Anugerah bagaimana, soal posisi Anas.”

Tak hanya itu, Nazaruddin juga mengaku ditanya biaya yang digunakan dalam kongres Demokrat di Bandung. Anas sendiri telah membantah melakukan pembelian suara dalam kongres tersebut.(np)
• VIVAnews





PKS Menolak Pemeriksaan KPK atas Tamsil Linrung

20 09 2011

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak salah satu kadernya, Tamsil Linrung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi.
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PKS Fachri Hamzah, tidak ada alasan kuat bagi KPK untuk memeriksa anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
“Kasus suap itu hanya bisa ditelusuri hingga ke penerima suapnya saja,” katanya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/9).
Menurut Fachri, ada satu alasan yang membuat Tamsil tidak wajib diperiksa KPK. Alasan itu adalah fakta bahwa kasus itu berupa tangkap tangan.
“Proses hukum itu ada mekanismenya, tidak bisa main periksa-periksa saja,” tuturnya.
Nama Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung terseret-seret kasus dugaan suap program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi. Ada orang dekat Tamsil yang diduga menjadi makelar proyek berbau korupsi itu. Orang itu adalah Acoz atau Iskandar Pasodjo. (tribun)





Pejabat Tinggal 40 Persen Jika KPK Tangkap Semua Koruptor

19 09 2011

Jika Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menangkap semua koruptor yang ada di negeri ini, maka jumlah pejabat baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif hanya tinggal 40 persen saja dari total yang ada. Sebanyak 60 persen pejabat negeri ini termasuk yang akan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena perilaku korup mereka.
Ini diungkapkan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno. Teguh menyitir kata-kata penasehat KPK Abdullah Hehamahua yang menyatakan, kalau KPK diperbolehkan menangkap semua koruptor, maka 60 persen pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif masuk penjara.
“Saya kira yang namanya korupsi terjadi di birokrasi tidak hanya di kementerian yang menterinya berasal dari parpol atau tidak. Jadi kalau kita secara obyektif menyitir kata-katanya Abdullah Hehamahua, kalau KPK diperbolehkan menangkap koruptor, maka 60 persen eksekutif, legislatif dan yudikatif masuk penjara,” kata Teguh di Jakarta.
Teguh yang juga mantan wartawan itu menyatakan, bukan tidak percaya dengan ucapan Abdullah. Menurut Teguh, apa yang diungkapkan calon pimpinan KPK tersebut merupakan bahan perenungan. “Bahwa korupsi sudah sangat mengakar di negeri ini. Jadi, dibutuhkan ketegasan sikap untuk memberantasnya,” kata Teguh. (kompas.com, 19/9/2011)








%d blogger menyukai ini: