Jubir HTI : Berantas Korupsi dengan Syariah Bernilai Ibadah

11 12 2011

JUBIRKeberadaan Polri dan Kejaksaan tidak mampu membendung derasnya korupsi di Indonesia sehingga dibentuklah KPK. Tetapi alih-alih korupsi sirna malah terjadi fenomena Gayus. Ada apa ini? Seriuskah pemerintah memberantas korupsi? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan mediaumat.com Joko Prasetyo dengan Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto. Berikut petikannya.
Setiap 9 Desember Indonesia turut merayakan Hari Anti Korupsi Sedunia tetapi mengapa korupsi malah semakin marak?
Karena yang dilakukan hanya sebatas seremonial. Ada seminar anti korupsi dibuka oleh presiden. Ada Hari Anti Korupsi, semua memperingati. Tetapi tidak ada langkah-langkah yang justru diperlukan dalam penanggulangan korupsi itu.
Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan itu?
Pertama, teladan dari pemimpin. Teladan itu tidak ada. Korupsi itu kan sebenarnya menyangkut prilaku, sedangkan prilaku sangat terkait dengan kebiasaan, kebiasaan ditentukan oleh lingkungan. Dalam budaya patrialistik seperti di Indonesia ini, lingkungan itu dipengaruhi oleh teladan pimpinan.
Teladan yang ada sekarang ini justru pimpinan yang mengajari korupsi. Dirjen korup karena menterinya korup, menteri korup karena tahu presidennya korup, begitu! Jadi sebenarnya Gayus itu hanya fenomena kecil. Tidak mungkin Gayus itu melakukan begitu kalau dia tidak tahu atasannya melakukan korupsi.
Kedua, tidak ada hukuman yang setimpal. Hampir semua terpidana korupsi itu hanya divonis tiga sampai empat tahun. Dapat remisi dan remisi jadi dipenjaranya hanya sekitar satu tahun. Tidak ada yang dihukum mati.
Ketiga, tidak ada pembuktian terbalik. Semua persidangan korupsi hakimnya yang harus membuktikan bahwa secara materiil yang bersangkutan korupsi. Lha, mana ada sekarang koruptor yang meninggalkan jejak! Sekarang ini kan bukti transfer tidak ada, cek tidak ada, semuanya itu kontan dari tangan ke tangan. Kalau perlu penyelesaiannya dilakukan di luar negeri.
Tetapi kalau pembuktian terbalik itu bisa dilakukan, jadi bukan hakim lagi yang harus membuktikan, tetapi yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa harta yang didapatnya itu diperoleh dengan cara yang halal.
Nah, tiga poin ini yang justru tidak dilakukan. Bahkan pasal pembuktian terbalik dihapus dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Siapa yang menghapus? Anggota DPR. Mengapa anggota DPR menghapus? Karena anggota DPR juga takut kalau delik dalam pasal tersebut kena ke dirinya.
Itu berarti menunjukkan ketidakseriusan dalam memberantas korupsi kan? Pemerintah diam saja melihat kelakukan DPR seperti itu. Karena pemerintah juga tahu kalau ada pasal pembuktian terbalik dirinya juga kena.
Kalau dalam sudut pandang Islam keseriusan memberantas korupsi ditunjukkan dengan apa?
Tiga poin di antaranya kan sudah disebut tuh barusan. Itu semua ada teladannya di masa Nabi Muhammad SAW dan para khalifah. Contoh di masa Khalifah Umar bin Khaththab. Sebelum aparat negara menjabat, dihitung dulu harta kekayaannya. Di akhir jabatannya dihitung lagi, jika ada kelebihan dan si pejabat itu tidak dapat membuktikan bahwa kelebihannya itu diperoleh dengan cara halal, kelebihan tersebut diambil atau dibagi dua dengan kas negara.
Mengapa harus pakai solusi syariah, toh Singapura tidak pakai Islam bisa berantas korupsi?
Kita ini tidak bicara hanya soal korupsi. Tetapi berbicara tentang sebuah sistem, sebuah pengaturan yang satu aspek dengan aspek lainnya itu mempunyai hubungan. Memang di dalam satu hal, mengenai korupsi, di sejumlah negara, katanlah di Singapura dan Swiss, angka korupsi itu bisa ditekan seminimal mungkin padahal tidak pakai syariah.
Tetapi sebenarnya Singapura dan Swiss ini telah kehilangan nilai transendental. Artinya, mereka tidak korupsi itu karena semata-mata takut kepada hukuman yang diterapkan oleh negaranya itu serta tidak menjadikannya sebagai bagian dari ibadah. Kalau kita menggunakan syariah maka kesediaan kita untuk tunduk kepada aturan-aturan yang terkait dengan pemberantasan korupsi itu bernilai ibadah.[]





Mursyid Am Ikhwanul Muslimin: Penerapan Syariah di Mesir Tidak Mungkin Tanpa Persetujua Rakyat

9 09 2011

Dr Muhammad Badi, Pimpinan Umum (Mursyid Am) Gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir menegaskan bahwa penerapan syariah Islam tidak mungkin kecuali dengan persetujuan semua rakyat. Dikatakan bahwa Ikhwanul Muslimin menolak di antara anggotanya untuk menjadi presiden Mesir mendatang.
Badi mengatakan pada sebuah pertemuan publik di provinsi Qana yang diselenggarakan pada Selasa malam bahwa “Penerapan syariah Islam tidak mungkin kecuali dengan persetujuan semua rakyat. Bahkan, banyak rakyat Mesir yang tidak tahu arti hudud dalam syariah Islam.”
Pimpinan Umum (Mursyid Am) Gerakan Ikhwanul Muslimin ini menyerukan kaum Muslim dan Koptik (Kristen) bersatu; penduduk di semua provinsi bersatu dengan setiap gubenur; dan hendaklah semua bersekutu dalam membangun pemerintah. Dikatakan bahwa persatuan antara kaum Muslim dan Koptik (Kristen) itu bersifat abadi.
Badi menekankan bahwa “Revolusi Januari” merupakan karunia Tuhan. Ia merupakan revolusi untuk menjatuhkan ketidakadilan dan tirani. Dan Ikhwan percaya bahwa Mesir kembali normal setelah revolusi. Oleh karena itu, Ikhwan harus bekerja dan membangun berbagai lembaga. Meskipun masa-masa sulit dialami oleh negara itu, namun rakyat Mesir pasti dapat melewatinya.
Mursyid Am Ikhwan ini menjelaskan bahwa Ikhwanul Muslimin menolak di antara anggotanya untuk menjadi presiden Republik Mesir mendatang, karena khawatir terjadi gejolak besar dengan alasan bahwa rezim Mesir dikuasai oleh orang Ikhwan. Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah semua rakyat harus bangkit dan bekerja untuk kepentingan Mesir (islamtoday.net, 7/9/2011).





Syariat Islam Menghilangkan Money Politic

6 06 2011

Oleh: Hafidz Abdurrahman
http://hizbut-tahrir.or.id/wp-content/uploads/2008/07/suap.jpgPraktik politik uang (money politic) berkembang dan marak dalam sistem politik oportunistis. Sistem politik yang jauh dari pondasi agama, alias sekuler. Sistem politik yang lahir dari cara pandang benefit (asas manfaat), di mana untung dan rugi merupakan satu-satunya standar dalam berpolitik. Untuk meraih benefit (keuntungan), segala cara pun dihalalkan, asal tujuan tercapai.
Dalam landscape politik seperti itu, para politikus tidak pernah berpikir bagaimana mengurus urusan umat. Karena itu, mereka tidak pernah hadir di tengah-tengah umat, ketika mereka dibutuhkan. Mereka pun jauh dari umat. Mereka baru mendekat, atau tepatnya mendekati umat, ketika mereka membutuhkan umat untuk kepentingan politik mereka. Karenanya, aceptabilitas (penerimaan) mereka di tengah-tengah umat pun rendah. Demikian juga elektabilitas (keterpilihan) mereka.
Namun, alih-alih mereka memerhatikan dan mengurus kepentingan umat dengan tulus, yang dengan begitu aceptabilitas dan elektabilitas mereka bisa naik, justru mereka lebih memilih jalan pintas. Pada saat seperti itu, mereka pun menyogok umat dan siapapun yang bisa disogok dengan uang najis para politikus oportunistis itu. Umat yang hidup dalam kultur politik yang korup dan kesulitan ekonomi pun tidak jarang yang akhirnya ikut menikmati uang najis itu. Karenanya, terjadilah patgulipat, alias simbiosis mutualisme.
Landscape dan kultur politik seperti inilah yang berkembang dalam sistem politik kapitalis. Selama pondasi, standar dan cara pandang politiknya masih dibangun berdasarkan sekularisme dan asas manfaat, selama itu pula landscape dan kultur politik seperti ini akan terus hidup dan tumbuh subur. Untuk menghentikan praktik politik seperti ini, yang dibutuhkan bukan hanya sekadar reformasi, tetapi perubahan mendasar. Akidah sekuralisme, yang menjadi pondasi politik oportunistis harus dibuang, diganti dengan Islam. Demikian pula, standar dan cara pandang benefit, harus dibuang jauh-jauh, diganti dengan halal-haram. Praktik menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan juga harus dihilangkan, diganti dengan keterikatan pada hukum syariah. Inilah perubahan mendasar yang dibutuhkan dan harus dilakukan.
Pertanyaannya kemudian, apa jaminannya jika Islam diterapkan, landscape dan kultur politik yang korup, termasuk politik uang (money politic) bisa dihilangkan? Jawabannya, pertama, jaminan itu ada pada akidah Islam yang menjadi pondasi kehidupan, termasuk sistem politik. Akidah Islam menjadikan setiap pemeluknya mempunyai ketakwaan kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga muncul self control (control pribadi) di dalam diri mereka. Dengan ketakwaan yang sama, masyarakat juga memiliki social control, sehingga kewajiban amar makruf dan nahi munkar bisa berjalan dengan baik dan efektif di tengah-tengah masyarakat. Dengan akidah Islam pula, tidak ada satu pun hukum yang dijalankan oleh negara, kecuali hukum Islam. Negara pun tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum terhadap seluruh rakyat. Karena itu, dengan ketiga faktor ini, yaitu ketakwaan individu, kontrol masyarakat dan negara yang konsisten menegakkan hukum Islam, maka satu-satunya kultur yang tumbuh dan berkembang adalah kultur yang baik dan sehat.
Ketika Abu Hurairah diutus oleh Nabi SAW selaku kepala negara untuk mengambil jizyah dan kharaj dari warga Yahudi, mereka pun berusaha menyuap utusan Nabi tersebut dengan mengumpulkan perhiasan istri-istri dan anak-anak mereka. Mereka mengatakan, “Kami telah mengumpulkan perhiasan ini dari istri-istri dan anak-anak perempuan kami untuk Anda, agar Anda bisa mengurangi jumlah pungutan yang Anda ambil dari kami.” Dengan tegas, Abu Hurairah pun menolak, seraya berkata, “Celakah kalian wahai bangsa Yahudi. Karena tindakan kalian, Allah telah melaknat kalian melalui lisan Nabi Dawud.” Ketika mendengar jawaban Abu Hurairah itu, mereka menyatakan, “Andai saja para pejabat negara seperti Anda, niscaya langit dan bumi ini akan tetap tegak selamanya.” Abu Hurairah bisa seperti itu karena ketakwaan pribadinya, sehingga self control-nya begitu kuat, dan tidak mempan disuap.
Ketika Khalifah Mu’awiyah melaknat Imam ‘Ali di mimbar-mimbar masjid, Asma’ binti Abu Bakar, mendatanginya dan menasihatinya agar tidak melakukan tindakan tidak etis itu. Bukan hanya Asma’, jamaah pun meninggalkannya agar tidak mendengarkannya melaknat ‘Ali (al-Ya’qubi, Tarikh al-Ya’qubi, 155). Ketika Khalifah Ja’far bin al-Manshur berangkat haji dari Baghdad ke tanah suci dengan menyertakan rombongan, maka seorang ulama berdiri menasihatinya seraya mempertanyakan dana yang digunakan sang khalifah untuk memberangkatkan mereka. Ulama itu adalah Sufyan as-Tsauri (Ibn Qutaibah ad-Dainuri, al-Imamah wa as-Siyasah, Juz II/172). Seorang raja ulama sekelas Izzuddin bin Abdussalam, ketika melihat kesalahan penguasa dalam kebijakan politik mereka, tidak segan-segan untuk membeberkan dan mengoreksi kesalahan tersebut di mimbar-mimbar khutbah. Ketika ditanya oleh muridnya, apakah ia tidak khawatir dengan tindakannya? Dengan tegas ia menyatakan, “Ketika Allah telah aku hadirkan dalam diriku, maka penguasa itu di mataku, ibarat seekor kucing.” (Fauzi Sinnuqarth, Taqarrub Ila-Llah, hal. 161) Sekali lagi, ketakwaanlah yang membentuk social control dalam diri Asma’, Sufyan as-Tsauri dan Izzuddin Abdussalam.
Ini hanya sekelumit contoh, bahwa Islam merupakan jaminan tumbuh dan berkembangnya landscape dan kultur politik yang bersih di tengah-tengah masyarakat. Selain ketiga faktor di atas, Islam juga mempunyai mekanisme yang jelas sehingga praktik-praktik politik yang kotor dan korup itu bisa dibersihkan.
Islam, misalnya, dengan tegas mengharamkan praktik suap, penyuap (ar-rasyi), penerima suap (al-murtasyi) dan perantara/broker (ar-ra’is bainahuma). Bukan hanya suap yang diharamkan, tetapi hadiah yang diberikan kepada penguasa juga diharamkan. Selain mengharamkan praktik suap dan hadiah, Islam juga menutup celah tumbuh dan berkembangnya praktik kotor seperti ini. Karena umumnya praktik suap dan hadiah ini terkait dengan kepentingan (kemaslahatan) penyuap yang hendak dipenuhi, sementara aspek ini terkait dengan urusan administrasi dan birokrasi, maka Islam pun membangun administrasi dan birokrasinya dengan tiga prinsip dasar: (1) birokasi yang sederhana (basathah fi an-nidzam); (2) cepat proses dan penyelesaiannya (sur’ah fi injaz); (3) ditangani oleh orang cakap dan bertakwa (‘Abd al-Qadim Zallum, Nidzam al-Hukm fi al-Islam, hal. 211-213).
Selain ketiga ciri di atas, birokrasi dan administrasi negara juga tidak bersifat sentralistik, tetapi desentralistik. Di tiap kota kecil atau besar ada biro administrasi, yang memungkinkan penduduk setempat untuk menyelesaikan urusan administrasi cukup di tempatnya, tidak perlu harus merujuk ke pusat. Manajemennya pun berkembang mengikuti perkembangan sarana dan prasarana, atau teknologi mutakhir. Tidak hanya itu, biro-biro ini juga dikepalai oleh ahli di bidangnya, serta memiliki sifat amanah, ikhlas, bertakwa kepada Allah dan cakap (Muhammad Husain ‘Abdullah, Dirasat fi al-Fikr al-Islam, hal. 86).
Dengan sistem seperti itu, celah dan peluang terjadinya praktik suap dan korupsi bisa ditutup rapat-rapat. Jika seluruh celah dan peluang tersebut tidak ditutup, tetapi masih nekat melakukan korupsi, maka hukum akan ditegakkan dengan tegas, tanpa pandang bulu. Islam pun menetapkan ta’zir, sebagai bentuk sanksi yang diberlakukan kepada mereka, di mana kadar dan beratnya akan ditetapkan oleh hakim.
Dengan semuanya itu, maka masyarakat pun bersih dari landscape dan kultur politik yang korup dan kotor, yang bukan saja membahayakan pelakunya, tetapi juga sendi-sendiri kehidupan masyarakat, bisa dibersihkan sebersih-bersihnya. Namun, semuanya itu hanya bisa diwujudkan dalam sebuah negara yang bernama Khilafah Rasyidah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah. Itulah negara yang diidam-idamkan oleh setiap orang Mukmin. Wallahu a’lam.





Apakah Mereka Bergabung Dengan HTI Karena Pendidikan Yang Rendah ?. Sebarkan

15 05 2011

Catatan Perjalanan Ismail Yusanto. Salah satu agenda saya dalam kunjungan ke Jepang beberapa waktu lalu, selain mengikuti Workshop Internasional tentang Islamic World and Globalization, Beyond the Nation State the Rise of New Caliphate yang diselenggarakan oleh Cismor–Doshisha University, Kyoto, adalah melakukan dialog dengan teman-teman yang tergabung dalam PRIMA (Persatuan Intelektual Muslim Indonesia). Baca entri selengkapnya »





THALABUN NUSROH : KUNCI PERUBAHAN KE ARAH SYARIAH & KHILAFAH

8 05 2011

Pengantar

Banyak pelajaran penting yang dapat dipetik dari perubahan politik Timur Tengah belakangan ini. Dua pelajaran terpenting adalah: Pertama, pembentukan opini umum berlandaskan kesadaran umum ternyata kurang optimal. Perubahan yang ada tak konsepsional, tetapi cenderung emosional. Dengan kata lain, perubahan lebih banyak didorong oleh opini sesaat yang berlandaskan sentimen, bukan didorong oleh kesadaran akan pentingnya syariah atau Khilafah. Maka dari itu, agenda mendesak ke depan ialah bagaimana menggencarkan penyadaran di tengah-tengah umat sebagai landasan opini umum yang mendukung Khilafah.

Kedua: proses peralihan kekuasaan tidak menghasilkan kekuasaan baru sesuai tuntutan Islam. Negara Khilafah tak kunjung lahir, sementara demokrasi yang kufur tetap bercokol. Yang terjadi bukan pergantian sistem, melainkan sebatas pergantian rezim melalui mekanisme pemerintahan sementara untuk mempersiapkan Pemilu yang dipercepat di bawah kontrol Barat sepenuhnya. Dengan kata lain, proses peralihan kekuasaan dalam Islam melalui metode thalabun-nushrah tidak berjalan hingga kini. Ahlun Nushrah (pihak yang mampu memberikan kekuasaan) dari kalangan militer pun belum muncul, padahal eksistensi dan peran mereka mutlak untuk thalabun-nushrah, karena tanpa Ahlun Nushrah tak akan terjadi thalabun-nushrah. Maka dari itu, agenda mendesak ke depan ialah bagaimana melaksanakan thalabun-nushrah dari Ahlun Nushrah yang mampu mengambil alih kekuasaan untuk menegakkan Khilafah. Tulisan ini bertujuan menerangkan beberapa aspek terpenting yang terkait dengan thalabun-nushrah.

Pengertian dan Tujuan

Thalabun-nushrah adalah aktivitas mencari perlindungan dan kekuasaan yang dilakukan partai politik Islam pada penghujung tahapan kedua dakwah, yaitu tahapan berinteraksi dengan umat (at-tafa’ul ma’a al-ummah). Thalabun-nushrah bukanlah suatu tahapan (marhalah) dakwah, melainkan suatu amal (aktivitas) dakwah dalam suatu tahapan dakwah.

Thalabun-nushrah dilakukan pada saat masyarakat, khususnya para pemimpinnya, menolak penerapan Islam dalam kehidupan bernegara dan terjadi tindakan represif seperti penganiayaan terhadap para aktivis partai politik yang berjuang menegakkan Khilafah (M. Husain Abdullah, Ath-Thariqah asy-Syar’iyah li Isti’naf al-Hayah al-Islamiyah, hlm. 90).

Thalabun-nushrah mempunyai dua tujuan: Pertama, mendapatkan perlindungan (himayah) bagi para individu pengemban dakwah dan kegiatan dakwahnya. Misal, Rasulullah saw. mendapat perlindungan dari pamannya (Abu Thalib), atau Rasulullah saw. mendapat jaminan keamanan dari Muth’im bin Adi sepulangnya dari Thaif. Kedua, untuk mendapatkan kekuasaan (al-hukm) guna menegakkan hukum Allah dalam negara Khilafah. Misal, dulu Rasulullah saw. menerima kekuasaan dari kaum Anshar sehingga beliau kemudian dapat menegakkan Daulah Islamiyah di Madinah (Manhaj Hizbut Tahrir, 2009, hal. 49; M. Khair Haikal, Al-Jihad wa al-Qital, I/409).

Metode Mendirikan Khilafah

Thalabun-nushrah adalah thariqah (metode) yang tetap dan wajib dilaksanakan untuk menegakkan Khilafah. Jadi, thalabun-nushrah bukan uslub (cara) yang hukumnya mubah yang dapat berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi. (Ahmad Al-Mahmud, Ad-Da’wah ila al-Islam, hlm. 34).

Kewajiban thalabun-nushrah didasarkan pada teladan Rasulullah saw. dalam perjuangan beliau mencari perlindungan dan kekuasaan dari para kepala kabilah (suku) saat itu. Rasulullah saw. mulai melakukannya pada tahun ke-8 kenabian, khususnya setelah wafatnya paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Khadijah, dan semakin meningkatnya gangguan fisik dari kaum Quraisy kepada beliau. Rasulullah saw. melakukan thalabun-nushrah kepada banyak kabilah, baik di kampung mereka maupun di tempat-tempat mereka saat musim haji di Makkah. Ibnu Saad dalam kitabnya At-Thabaqat menyebutkan 15 kabilah yang didatangi Rasulullah saw. dalam rangka thalabun-nushrah, di antaranya kabilah Kindah, Hanifah, Bani ‘Amir bin Sha’sha’ah, Kalb, Bakar bin Wail, Hamdan, dan lain-lain. Kepada setiap kabilah Rasulullah saw. mengajak mereka untuk beriman dan memberi nushrah kepada beliau untuk memberikan kekuasaan demi tegaknya agama Allah. (M. Abdullah Al-Mas’ari, Al-Mana’ah wa Thalab an-Nushrah, hlm. 3-8).

Sungguh, upaya ini memang tidak mudah. Penolakan demi penolakan datang beruntun silih berganti. Namun, Rasulullah saw. tidak mengubah cara ini dengan cara lain dan terus memegang teguh cara ini dengan gigih walaupun sering menghadapi kegagalan dan penolakan. Ini merupakan qarinah (indikasi) yang jazim (tegas) bahwa thalabun-nushrah yang dilakukan Rasulullah saw. adalah suatu kewajiban dan perintah syar’i, yakni perintah dari Allah SWT, bukan inisiatif Rasulullah saw. sendiri atau sekadar tuntutan keadaan. Alhamdulillah, akhirnya Rasulullah saw. berhasil mendapatkan nushrah dari kaum Anshar pada tahun ke-12 kenabian yang menyerahkan kekuasaan mereka di Madinah kepada beliau (‘Atha bin Khalil, Taysir al-Wushul ila al-Ushul, hlm. 21; Ahmad al-Mahmud, Ad-Da’wah ila al-Islam, hlm. 35; M. Muhsin Radhi, Hizb at-Tahrir Tsaqafatuhu wa Manhajuhu, hlm. 311).

Jelaslah, satu-satunya metode yang sahih untuk mendapatkan kekuasaan dan mendirikan Khilafah adalah thalabun-nushrah; bukan dengan cara-cara lain semisal mendirikan masjid, rumah sakit, sekolah; atau menolong kaum fakir-miskin dan mengajak pada akhlaqul karimah. Ini semua amal salih, tetapi bukan metode menegakkan Khilafah. Metodenya bukan pula dengan mengangkat senjata memerangi penguasa, atau dengan terjun ke politik praktis dengan masuk parlemen atau pemerintahan sekular, atau dengan pengerahan massa (people power) untuk menggulingkan kekuasaan. Semua cara ini adalah penyimpangan (mukhalafah) dari teladan thalabun-nushrah yang dicontohkan Rasulullah saw. untuk menegakkan Daulah Islamiyah (Ahmad al-Mahmud, Ad-Da’wah ila al-Islam, hlm. 37).

Thalabun nushrah-tidaklah identik dengan kudeta militer (al-inqilab al-‘askari). Thalabun-nushrah adalah aktivitas politik, bukan aktivitas militer. Jadi keliru kalau ada yang berpendapat thalabun-nushrah sama saja dengan kudeta militer. Yang benar, kudeta militer hanyalah salah satu cara (uslub)—bukan satu-satunya cara—yang dapat dilaksanakan oleh Ahlun Nushrah. Sebagai metode, thalabun-nushrah adalah langkah prinsipil yang tunggal dan tetap yang dilakukan oleh jamaah/harakah dakwah kepada Ahlun Nushrah demi peralihan kekuasaan. Adapun teknis peralihan kekuasaannya bergantung sepenuhnya kepada Ahlun Nushrah; boleh jadi dengan kudeta militer atau dengan cara lain yang damai, tergantung situasi yang ada. Bahkan dulu kaum Anshar memberikan kekuasaan kepada Rasulullah saw. dengan cara damai, karena memang saat itu kaum Anshar sendirilah yang sedang memegang kekuasaan (Hazim ‘Ied Badar, Thariqah Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir, hlm.18).

Seputar Ahlun Nushrah

Ahlun Nushrah atau disebut juga Ahlul Quwwah artinya adalah al-qadirun ‘ala i’tha’ al-hukm, yaitu orang-orang yang berkemampuan untuk memberikan kekuasaan. Mereka bisa jadi adalah orang-orang yang sedang memegang kekuasaan, misalnya presiden atau panglima militer, atau bisa jadi tidak sedang memegang kekuasaan, namun memiliki pengaruh yang kuat kepada masyarakat, misalnya kepala kabilah, pimpinan partai politik, dsb (Abu Al-Harits, Thalab an-Nushrah, hlm. 1; M. Muhsin Radhi, Hizb at-Tahrir Tsaqafatuhu wa Manhajuhu, hlm. 312).

Berdasarkan Sirah Nabi saw., dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait Ahlun Nushrah. Pertama: Ahlun Nushrah haruslah sebuah kelompok (jama’ah), bukan individu. Sebab, Rasulullah saw. hanya meminta nushrah dari kelompok, bukan dari individu-individu, kecuali individu itu adalah representasi dari sebuah kelompok. Dulu Rasulullah saw. mendatangi kabilah Tsaqif di Thaif, yang kedudukan kabilah itu setara dengan negara. Beliau juga mendatangi kabilah Kalb sebagai kelompok yang kuat dalam sebuah negara. Beliau juga mendatangi Bani ‘Amir bin Sha’sha’ah sebagai individu-individu yang merepresentasikan sebuah negara (M. Muhsin Radhi, Hizb at-Tahrir Tsaqafatuhu wa Manhajuhu, hlm. 311-313).

Kedua: Ahlun Nushrah haruslah kelompok yang kuat, yakni berkemampuan menyerahkan kekuasaan, termasuk mampu mempertahan-kan Khilafah kalau sudah berdiri. Jadi thalabun-nushrah tak boleh berasal dari kelompok yang lemah. Dulu Rasulullah saw. pernah meminta nushrah dari kabilah Bakar bin Wail. Namun, Rasulullah saw. kemudian membatalkannya setelah tahu kabilah itu tidak berkemampuan. Rasulullah saw. bertanya kepada kabilah Bakar bin Wail, “Berapa jumlah kalian?” Mereka menjawab, “Banyak, seperti butiran tanah.” Rasulullah saw. bertanya lagi, “Bagaimana kekuatan kalian?” Mereka menjawab, “Tak ada kekuatan (laa mana’ah). Kami bertetangga dengan Persia, tetapi kami tak mampu melindungi kami dari mereka…” Akhirnya Rasulullah saw. hanya mengajak mereka ingat kepada Allah dan mengabarkan kerasulan beliau (M. Abdullah Al-Mas’ari, Al-Mana’ah wa Thalab an-Nushrah, hlm. 4; M. Khair Haikal, Al-Jihad wa al-Qital, I/411).

Ketiga: Ahlun Nushrah wajib orang-orang Muslim, tak boleh non-Muslim. Hal ini tampak jelas dari aktivitas Rasulullah saw. dalam thalabun-nushrah kepada berbagai kabilah. Beliau meminta mereka beriman lebih dulu, setelah itu baru meminta mereka memberikan perlindungan kepada Rasulullah saw. Ini jika nushrah yang diminta berupa dukungan untuk memperoleh kekuasaan. Adapun jika untuk kepentingan perlindungan pribadi (himayah syakhshiyah), boleh berasal dari non-Muslim, seperti halnya Rasulullah saw. yang mendapat perlindungan dari paman beliau Abu Thalib yang non-Muslim (M. Khair Haikal, Al-Jihad wa al-Qital, I/408).

Keempat: Ahlun Nushrah haruslah orang-orang yang mendukung syariah dan Khilafah, bukan orang yang memusuhi Islam seperti kaum sekular, liberal, dsb. Dulu Rasulullah saw. mendapatkan nushrah dari kabilah Aus dan Khazraj setelah kedua kabilah itu mendapatkan pengajaran agama Islam dari Mushab bin Umair ra. di Madinah. Jadi, Ahlun Nushrah wajib mengikuti pembinaan lebih dulu sebagai pelajar (daris) dalam halqah untuk mempelajari Islam dalam partai politik yang melakukan thalabun-nushrah, meski tidak disyaratkan harus menjadi anggota partai politik itu (M. Muhsin Radhi, Hizb at-Tahrir Tsaqafatuhu wa Manhajuhu, hlm. 315).

Kelima: Ahlun Nushrah harus berada sepenuhnya di bawah kendali partai politik yang mereka dukung, bukan menjadi kekuatan terpisah di luar kontrol. Ini dapat dilihat dari bagaimana Rasulullah saw. mengendalikan sepenuhnya kabilah Aus dan Khazraj yang memberikan nushrah. Misalnya, Rasulullah saw. meminta kabilah Aus dan Khazraj untuk memilih 12 orang dari mereka sebagai wakil mereka untuk bermusyawarah dengan Rasulullah saw. Rasulullah saw. juga melarang kabilah Aus dan Khazraj untuk memerangi penduduk Mina. Ini menunjukkan semua urusan Ahlun Nushrah berada sepenuhnya di bawah kendali Rasulullah saw. (M. Muhsin Radhi, Hizb at-Tahrir Tsaqafatuhu wa Manhajuhu, hlm. 315).

Keenam: Ahlun Nushrah tidak dibenarkan meminta kompensasi atau konsesi tertentu sebagai imbalan melakukan thalabun-nushrah, misalnya meminta jabatan tertentu setelah Khilafah berdiri. Ini tampak jelas dari penolakan Rasulullah saw. terhadap permintaan kabilah Bani ‘Amir bin Sha’sha’ah yang mensyaratkan agar setelah Rasululah saw. meninggal kekuasaan diserahkan kepada mereka (M. Khair Haikal, Al-Jihad wa al-Qital, I/411).

Ketujuh: Ahlun Nushrah disyaratkan tidak terikat dengan perjanjian internasional yang bertentangan dengan dakwah, sementara mereka pun tak mampu melepaskan diri dari perjanjian internasional itu. Jadi, tak diterima, misalnya, Ahlun Nushrah yang masih terikat dengan perjanjian Camp David dengan AS untuk melindungi Israel. Hal ini karena Rasulullah saw. dulu tidak jadi meminta nushrah dari kabilah Bani Syaiban, karena mereka masih terikat perjanjian dengan Kerajaan Persia untuk tidak saling menyerang, sedang mereka pun tidak mampu melepaskan diri dari perjanjian itu (M. Khair Haikal, Al-Jihad wa al-Qital, I/414)

Langkah Praktis Thalabun Nushrah

Thalabun-nushrah adalah aktivitas yang berat sekaligus berisiko. Tidak setiap anggota partai politik mampu memikul tugas mulia ini. Maka dari itu, thalabun-nushrah tak menjadi kewajiban umum untuk setiap anggota partai politik, namun hanya menjadi kewajiban sebagian anggotanya saja. Bisa jadi hanya diperlukan satu delegasi, atau bahkan satu orang, untuk melakukan thalabun-nushrah kepada seorang presiden, atau seorang jenderal pimpinan militer, atau seorang ketua partai politik, atau seorang pimpinan kelompok besar yang berpengaruh.

Jadi, thalabun-nushrah adalah aktivitas yang khusus dan rahasia. Sebab, tabiat thalabun-nushrah memang hanya menghendaki keterlibatan sejumlah kecil orang saja, bukan banyak orang (M. Muhsin Radhi, Hizb at-Tahrir Tsaqafatuhu wa Manhajuhu, hlm. 312).

Aktivitas itu tentu berbeda dengan aktivitas umum yang menjadi kewajiban umum yang mampu dijalankan oleh setiap aktivis partai politik, seperti pembinaan dan pengkaderan dalam halqah murakkazah (intensif), atau aktivitas pembinaan umum seperti seminar, tablig akbar, masirah, dan sebagainya.

Aktivitas umum dan thalabun-nushrah ini akan saling melengkapi dan membutuhkan. Sebab, thalabun-nushrah yang berhasil membutuhkan suasana yang kondusif, yaitu terwujudnya opini umum berlandaskan kesadaran umum yang mendukung Syariah dan Khilafah (M. Husain Abdullah, Ath-Thariqah asy-Syar’iyah li Isti’naf al-Hayah al-Islamiyah, hlm. 90).

Wallahu a’lam. []

Daftar Bacaan

1. Abdullah, Muhammad Husain, Ath-Thariqah asy-Syar’iyah li Isti’naf al-Hayah al-Islamiyah (Beirut: Dar Al-Bayariq), t.t.
2. Al-Mas’ari, Muhammad Abdullah, Al-Mana’ah wa Thalab an-Nushrah (London: Lajnah al-Difa’ ‘an al-Huquq sy-Syar’iyah), 2002.
3. Al-Syuwaiki, Muhammad, Ath-Thariq ila Dawlah Al-Khilafah (Baitul Maqdis: t.p.), 1411 H.
4. Badar, Hazim ‘Ied, Thariqah Hizb at-Tahrir fi at-Taghyir Thariqah Hashriyah La Yujad Ghayruha La Syar’an wa La Waqi’an, http://www.shamela.ws.
5. Haikal, Muhammad Khair, Al-Jihad wa al-Qital fi as-Siyasah asy-Syar’iyah (Beirut: Dar Al-Bayariq), 1992.
6. Hasan, Mahmud Abdul Karim, At-Taghyir Hatmiyah ad-Dawlah al-Islamiyah (t.tp.: t.p.), Cet. II, 2004.
7. Radhi, Muhammad Muhsin, Hizb at-Tahrir Tsaqafatuhu wa Manhajuhu fi Iqamah Dawlah al-Khilafah al-Islamiyah (Baghdad: t.p.), 2006.





Menyikapi Intelejen

3 05 2011

Dalam bahasa Indonesia, intelijen (Arab: mukhâbarât, Inggris: intelligent) adalah orang yang bertugas mencari keterangan (mengamat-amati) seseorang atau dinas rahasia. Sedangkan inteligen (menggunakan huruf g; bedakan dengan intelijen yang menggunakan huruf j) bermakna mempunyai atau menunjukan tingkat kecerdasan yang tinggi, berpikiran tajam, cerdas, dan berakal.[1]
Kini, intelijen sudah melembaga. Ditinjau dari fungsi dan keberadaannya, menurut A. C. Manullang,[2] intelijen merupakan lembaga yang berfungsi melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Baca entri selengkapnya »





Buruh Juga Manusia, Maka Buruh Butuh Syariah Islam

1 05 2011

Setiap tanggal 1 Mei selalu diperingati hari buruh. Bersamaan dengan itu pula kaum buruh biasa melakukan aksi demo besar-besaran dalam rangka menuntut hak-haknya. Di negara berkembang seperti Indonesia, problematika perburuhan memang begitu pelik, mulai dari rendahnya gaji (UMK/UMP/UMR), minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya kwalitas SDM, hingga robotisasi tenaga kerja.

Meski ada upaya dari pemerintah untuk menuntaskan permasalahan buruh ini namun apa yang di lakukan tak menyentuh akar persoalan, acapkali hanya sebatas solusi tambal sulam. Bahkan seringkali kebijakan-kebijakannya sangat merugikan kaum buruh.

Seperti halnya Undang-undang (UU) No 13 tahun 2003, tentang diperbolehkannya outsourcing dan tenaga kerja bersifat kontrak. Outputnya persoalan tenaga kerja cenderung merugikan dan membuat pekerja sering mendapat perlakuan sewenang-wenang, dengan alasan statusnya yang hanya sebagai pekerja kontrak.

Begitu pula baru-baru ini telah diberlakukan perjanjian perdagangan China-ASEAN (CAFTA) yang memaksa Industri Indonesia untuk bersaing bebas dengan Industri China. Menutur Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Vino Oktavi mengatakan bahwa perjanjian CAFTA akan mengakibatkan kehancuran industri, PHK massal, dan munculnya kecenderungan pengusaha yang akan beralih hanya menjadi pedagang produk-produk China (antaranews 01/5/10).

Antara buruh dan pekerja sendiri terlihat kurang terjalin simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, mayoritas pekerja diberlakukan seperti pekerja rodi yang tak mendapat gaji selayaknya, ditengah meroketnya harga-harga kebutuhan pokok. Para buruh juga seringkali diberlakukan semena-mena, bahkan sampai menjurus pada penyiksaan fisik.

Dalam Islam hal tersebut tentu tak boleh terjadi, sebab Rasulullah Saw telah bersabda: “Para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka, barang siapa mempunyai pekerja, hendaklah pekerja itu diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu.” (HR. Ahmad). Itu berarti, Islam berusaha meletakkan hubungan buruh bukan sekadar relasi atas bawah, tapi sejajar dan lebih manusiawi.

Akar Permasalahan ketenagakerjaan ini sejatinya terletak pada sistem kapitalisme yang sekarang diterapkan. Sistem yang tak manusiawi ini memang bukan habitat yang tepat bagi kaum buruh, namun habitat bagi kaum kapitalis. Paradigma kapitalisme memandang jika negara tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan rakyatnya, negara hanya sebatas pengatur.

APBN yang selama ini mayoritas hasil sedotan pajak rakyat, dimana seharusnya diutamakan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kwalitas pendidikan dan ketrampilan masyarakat (SDM), justru banyak terkuras untuk membayar penggelembungan utang negara, belanja aparatur negara, kunjungan pejabat ke luar negri, selain kebocoran (korupsi) yang menyedot kas negara.

Kekayaan alam yang begitu melimpah ruah ternyata hanya dikuasai oleh segelintir orang. Aneh juga jika pemilik sawah penghasilannya harus jauh lebih rendah dari tenaga pencangkul sawah, itu seperti terjadi dinegri bernama Indonesia, dimana pemilik kekayaan alam (rakyat Indonesia) terpaksa harus menerima pil pahit akibat kekayaan alamnya digarap (baca: dikuasai) oleh perusahaan asing.

Islam begitu gamblang menjelaskan kedudukan kekayaan yang menyangkut kepemilikan umum ini, yang mencakup harta dari sisi pembentukkanya tidak mungkin dimiliki oleh Individu, seperti sungai, danau, laut, dsb. Kemudian apa saja yang mencakup hajat hidup orang banyak seperti Jalan, hutan, barang tambang yang depositnya banyak, baik yang berbentuk padat, cair, maupun gas. Termasuk energi dalam cakupan api seperti bahan bakar bagi Industri dan Trasnportasi.

Rasulullah SAW bersabda: “kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang gembalaan, dan api.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah). Disini, seharusnya Negara adalah pihak yang mengelola berbagai kekayaan itu, baik dalam hal eksplorasi, penjualan, maupun pendistribusian. Negaralah yang menjamin setiap rakyatnya untuk menikmati haknya dalam kepemilikan umum tersebut. Negaralah yang mendistribusikan hasil bersihnya, setelah dikurangi biaya-biaya, dalam bentuk zatnya dan atau dalam bentuk pelayanan kepada semua warga negara.

Oleh karena itu, perlu ada perhatian serius dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan perburuhan dan ketenagakerjaan ini. Rasulullah Saw bersabda: “Pemimpin adalah penggembala, ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”. (HR al-Bukhari dan Muslim)

Setelah mencermati akutnya problematika perburuhan, maka perubahan yang bersifat sistemik ke arah Islam pun menjadi sebuah keniscayaan. Kaum buruh merupakan salah satu elemen bangsa yang juga menginginkan penghidupan yang layak, terpenuhi hak-haknya setelah tertunaikan kewajibannya. Karena kaum buruh juga manusia dan kaum buruh tentu sangat butuh syariah Islam.

Kaum buruh jangan pula mau ditunggangi oleh pejuang sosialisme, karena ideologi sosialisme ini juga takkan mampu memberikan kesejahteraan lahir dan batin. Sebagaimana diungkap oleh Deliarnov, penulis buku “Ekonomi Politik” yang menulis: para pemimpin sosialisme memiliki mimpi yang sangat indah untuk membawa kemasyarakatan yang lebih mulia. Akan tetapi, kelompok aliran utama bahwa para pemimpin sosialis tersebut keliru tentang khuluk manusia. Jelasnya, para pemimpi idealis ini keliru berfikir bahwa mereka akan mengubah khuluk manusia dan mengubah mimpi-mimpi mereka menjadi kenyataan. Yang dijumpai justru kesengsaraan dan penderitaan. Mungkin disatu sisi mereka berhasil mengurangi ketimpangan dan mempromosikan pemerataan, tetapi bukan pemerataan dalam kekayaan, melainkan pemerataan dalam kemiskinan.

Dalam buku tersebut juga mengutip perkataan sinis Wilnston Churchil: “Socialism is the philosophy of failure, the creed of ignorance and the gospel of envy”. Dan kenapa sistem ekonomi sosialis tidak bisa maju? Menurut Deliarnov, sebenarnya banyak teori yang dapat dikemukakan, yang paling menonjol adalah, pertama: pengelolaan yang terlalu disentralisasi, dua: birokrasi yang berbelit-belit, tiga: kurangnya insentif untuk menggali ide-ide dan gagasan baru, dan empat: kurang akomodatif terhadap perubahan. Jadi, juga tak ada yang bisa diharapkan dalam sistem sosialisme ini. Wallahu a’lam.

Ali Mustofa

Link: http://suarapembaca.detik.com/read/2011/05/01/064043/1629488/471/buruh-juga-manusia?882205471








%d blogger menyukai ini: