Rocky Gerung: DPR Seperti Peternakan Ular, Orang Jijik Mendekatinya

3 05 2011

JAKARTA, – Dosen Filsafat Universitas Indonesia Rocky Gerung, mengibaratkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai sebuah “peternakan ular”. Menurutnya, wajah DPR saat ini seakan membuat rakyat enggan untuk mengunjungi para wakilnya. Hal itu dikatakannya seusai mengisi sebuah diskusi di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2011).
“Dari survei Kompas, 60 persen wakil rakyat tidak pantas duduk di sana. Oleh karena itu saya menilai, orang saat ini merasa jijik ke sana (DPR). Jadi berubah dari taman bunga menjadi peternakan ular,” kata Rocky. Baca entri selengkapnya »





Dosa Ulil dan JIL Menuai Adzab & Bencana

18 03 2011

Dosa Ulil terhadap Islam dan kaum Muslimin
Tidak aneh jika Ulil, tokoh JIL menjadi target pembunuhan. Track record lelaki kelahiran Pati, Jawa Tengah, 11 Januari 1967 ini sudah dikenal “anti” syariat Islam. Pada 18 November 2002, Ulil menulis artikel di harian umum Kompas berjudul “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam” yang menuai fatwa hukum mati dari Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI).

Dalam artikel yang menghebohkan tersebut, Ulil mengobok-obok Islam sesadis-sadisnya yang tentu saja menjadi dosa Ulil terhadap Islam dan kaum Muslimin paling parah dan takkan pernah terlupakan. Dalam artikel tersebut Ulil menistakan syariat Islam, dan menganggapnya hanya sebagai budaya Arab. Baca entri selengkapnya »





Musibah, 1 dari 2 Gubernur di Indonesia Tersangka Korupsi

31 01 2011

Jakarta (voa-islam.com) Innalillahi Wa Inna Ilayhi Roji’un…

Berita duka menjadi kado bagi bangsa Indonesia, apalagi kalau bukan kabar resmi dari Kementerian Dalam Negeri yang mencatat sebanyak 17 dari 33 pimpinan daerah tingkat I atau gubernur (di Indonesia lho..) berstatus tersangka. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, sejumlah kasus yang melibatkan kepala daerah masih terus bergulir. Kasus terakhir yang baru saja diselesaikan adalah rencana penonaktifan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin. Agusrin diduga terlibat korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp23 miliar. Baca entri selengkapnya »





7 Bukti Kegagalan Ekonomi Kapitalisme Rezim SBY

25 01 2011

7 Bukti Kegagalan Ekonomi Kapitalisme Rezim SBY

Pemerintah SBY telah dituding berbohong oleh sejumlah tokoh agama. Mereka menilai sejumlah pernyataan Pemerintah SBY bertolak belakang dengan realitas yang dirasakan masyarakat. Pemerintah pun berang dengan tuduhan tersebut. Berbagai bantahan dilakukan termasuk mengundang sejumlah tokoh agama untuk meluruskan tuduhan tersebut.

Apakah pemerintah berbohong atau tidak bukan persoalan mendasar yang seharusnya dikritik oleh para tokoh agama dan para aktivis. Fakta bahwa di bawah sistem kapitalisme rezim SBY dan rezim-rezim sebelumnya tidak mampu membawa rakyat Indonesia menjadi sejahtera semestinya menjadi sorotan utama mereka.

Teramat banyak kegagalan sistem kapitalisme baik dalam bidang pemerintahan, politik luar negeri, hukum, ekonomi, dan pendidikan. Setidaknya ada tujuh hal yang menunjukkan kegagalan tersebut terutama dalam bidang ekonomi.

Pertama, Pemerintah mengklaim bahwa PDB terus tumbuh positif dan diperkirakan hingga 6 persen di tahun 2010. Padahal, inidikator makro tersebut pada faktanya merupakan pertumbuhan nilai tambah sejumlah sektor ekonomi yang bersifat agregat. PDB tidak pernah memperhitungkan siapa yang memproduksi barang tersebut apakah asing atau penduduk Baca entri selengkapnya »





Pemerintah Mengabaikan Rakyat, Memanjakan Pejabat

24 01 2011

by Komunitas Rindu Syariah & Khilafah
buletin al islam edisi 540

Pemerintah Mengabaikan Rakyat, Memanjakan Pejabat

Pemerintah selama ini sering mengklaim bahwa APBN disusun untuk menciptakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan mendukung kelestarian lingkungan.

Namun nyatanya, besaran APBN justru lebih untuk kepentingan birokrat, politisi dan Pemerintah. Dari hasil analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) terhadap APBN 2011, ditemukan data bahwa anggaran ‘pelesiran’ Pemerintah pada 2011 membengkak: dari rencana Rp 20,9 triliun dalam RAPBN 2011 menjadi Rp 24,5 triliun dalam realisasi APBN 2011.

Menurut FITRA, Pemerintah terkesan hendak menyembunyikan hal itu. ”Belanja perjalanan yang biasanya diuraikan pada nomenklatur belanja barang, pada dokumen Data Pokok APBN 2011 tidak lagi dicantumkan. Rupanya, untuk menghindari kritik masyarakat atas membengkaknya belanja perjalanan, Pemerintah justru menutupi belanja perjalanan ini,” tegas Sekjen FITRA, Yuna Farhan.

Menurut Yuna, belanja perjalanan adalah belanja yang terus membengkak setiap tahunnya. Dalam APBN 2009, misalnya, alokasi belanja perjalanan ‘hanya’ Rp 2,9 triliun. Namun, dalam APBN-P 2009 melonjak menjadi Rp 12,7 triliun, Baca entri selengkapnya »





Sepuluh Guru Besar Deklarasi Stop Pemerintah Berbohong

21 01 2011

(republika.co.id, 19/1/2011)
Rektor Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Surabaya Zainuddin Maliki menggagas deklarasi penandatanganan prasasti komitmen stop kebohongan pemerintah di kampus Unmuh Surabaya, Jalan Sutorejo Surabaya, Rabu (19/1). Zainuddin mengatakan kegiatan tersebut akan diikuti 10 guru besar dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Unmuh Surabaya dan Sidoarjo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, serta kepala sekolah dari berbagai daerah se-Jawa Timur.

Dijelaskannya bahwa yang ikut deklarasi adalah individu jadi tak terkait dengan institusi. Menurut Zainuddin, deklarasi diadakan sebagai cara untuk membenahi kinerja pemerintah yang semakin lama dalam bekerja melayani masyarakat bukannya membaik, malah semakin banyak berjanji. Akibatnya, kata dia, pemerintah semakin jauh dari kejujuran sebab suka berbohong.

“Bangsa ini masih jauh dari yang namanya kejujuran. Banyak janji yang diucapkan belum tuntas dilaksanakan. Tapi pemerintah tak menyadari hal itu,” jelas dia kepada Republika, Rabu (19/1). Baca entri selengkapnya »





Anggaran Pelesiran Pemerintahan SBY Rp 24,5 Triliun

17 01 2011

(tribunnews.com, 16/1/2011)
Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghemat anggaran perjalanan pada APBN dan APBD mulai tahun 2011, cuma isapan jempol. Dalam perubahan RAPBN 2011, anggaran dana pelesiran pemerintah sebesar Rp 24,5 trilyun.

Sebelumnya, pada sidang kabinet tanggal 07 Oktober 2010, SBY menyatakan akan mengeluarkan Inpres dan Perpres tentang penghematan anggaran khususnya belanja perjalanan pada APBN dan APBD mulai tahun 2011. Tapi anggaran belanja perjalanan pada RAPBN 2011 sebesar Rp 20,9 trilyun. Dan kini, APBN Perubahan (APBN P) untuk dana pelesiran atau kunjungan ke luar negeri mencapai Rp 24,5 triliun.

Demikian disampaikan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Yuna Farhan dalam rilis diterima Tribunnews.com,Minggu (16/1/2011).
“Biaya perjalanan tahun 2011 hampir lima kali lipat anggaran JamKesMas 2011 sebesar Rp 5,6 triliun,” kritik Yuna Farhan. Baca entri selengkapnya »








%d blogger menyukai ini: