Indonesia Sudah Jadi Negara Mafia

25 11 2012

INDONESIA SUDAH JADI NEGARA MAFIA
Jakarta Indonesia sudah menjadi negara mafia. Kekhawatiran ini disampaikan pengamat politik, J Kristiadi. Banyak kebijakan yang dikeluarkan baik legislatif dan eksekutif hanya untuk kepentingan kelompok dan pribadi.

“Di bukunya Benny K Harman, saya lupa judulnya. Bagaimana DPR itu orang-orangnya cari duit, disampaikan secara eksplisit kok. Negara tidak hanya dipengaruhi mafia, tapi sudah jadi negara mafia,” kata Kristiadi di sela-sela diskusi di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta, Rabu(6/6/2012). Kristiadi tidak sembarang bicara. Berdasarkan buku yang dibuat anggota DPR terpapar bagaimana politisi mencari uang. Mereka tahu perbuatan itu tidak benar, tetapi tetap dilakukan.”Mereka tahu cara itu buruk, tapi tidak bisa menghindarkannya. Seperti anak muda makan junk food padahal sudah banyak ancaman,” jelasnya.Dia juga menilai kalangan politisi Senayan saat ini mengalami political schizophrenia.Mereka tahu apa yang mereka lakukan buruk, tetapi tetap dilakukan.”Negara pun menjadi negara anarkis, sehingga kebijakan-kebijakannya pun anarki,” ucap Kristiadi.

ANALISIS :
Parpol adalah lembaga paling mempermudah untuk mendapatkan kekayaan, secara lahiriah Indonesiadd adalah negeri yang sangat kaya khususnya untuk SDA, tercatat hampir 2/3 bagian dari wilayah Indonesia adalah perairan yang begitu potensial.Belum lagi jika berbicara sumber daya alam seperti hutan dan lainnya.Indonesia seperti antungnya dunia dari segi ini. Pertanyaannya apakah dengan semua SDA yang melimpah itu negeri yang katanya mengemban asas demokrasi ini terbebaskan dari yang namanya kemiskinan dll.
Sayangnya tidak, fakta menunjukkan Indonesia berada di urutan pertama sebagai negeri terkorup di ASIA.Survey membuktikan selama tahun 2011 sampai sekarang kepercayaan masyarakat terhadap parpol dan pemerintah semakin menurun bahkan hampir mencapai titik limit yakni 80% hal ini terjadi karena melihat realitas politik yang bobrok khususnya dari segi korupsi.Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah umumnya merugikan masyarakat,jika berbicara keadilan maka Indonesia sangat jauh dari label itu,hingga wajar saja jika dikatakan Indonesia adalah negeri mafia.
Di indonesia 100% kursi pemerintahan diduduki oleh anggota parpol dari menteri, anggota dewan legeslatif,ekskutif bahkan yudikatif sampai pemimpin negeri inipun berasal dari sebuah partai politik. Dan bisa dikatakan semua parpol khususnya yang bernaung dalam parlemen, berada dibawah pengaruh dan setiran pihak asing. Sehingga tidaklah heran jika banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sering merugikan rakyat. Parpol sendiri merupakan alat politik dari asing yang secara menyeluruh menggunakan falsafah dan tsaqofah yang mereka produksi,mulai dari fikrah,thariqah da terutama orang2 yang berada didalamya.Padahal kita ketahui dengan pasti tanpa orang2 ini tidak akan mungkin sebuah parpol bisa dibentuk.Orang2 yang berada disebuah partai politik secara langsung maupun tidak mereka akan terikat dan membaur menjadi satu dalam kelompoknya sehingga semua tingkah polah dan pola pikirnya merupakan refleksi nyata parpol yang diusungnya.Selain itu jika mereka terpilih mewakili partai mereka dalam pemilu kemudian menang maka kebijakan yang mereka buat itu tidak akan jauh melenceng dari falsafah yang diemban partainya,sehingga bisa disimpulkan bagaimana pola kemimpin seseorang dari partai dimana ia dilahirkan dan dari fikrah dan thariqah bagimana partai itu sendiri terbentuk.Konskwensi pertaman yang akan seseorang lakukan ketika ia menjadi sang terpilih adalah membayar lunas semua “pengorbanan” yang diberikan oleh partainya untuk menjadikannya memiliki kedudukan. Meskipun awalnya sebuah partai politik akan menepti janji yang dibuat oleh wakilnya ketika pemilu,sebagian besar partai politik di Indonesia melakukan ini,satu fakta lain yang menarik hampir semua partai tyang menang pemilu adalah partai yang mempunyai tender tinggi,pangkat yang tinggi dan terpandang ditegah masyaraka,mereka umumnya adalah orang2 yang memiliki gelar Dr.Ir sampai Prof. Mereka menyadari betul disistem korup ini harta dan pangkat adalah pencitraan dan modal utama untuk menjadi berkuasa.Jika melihat realitas ini maka sangat wajar rasanya jika dikatakan orang2 yang berada didalamnya adalah mafia2 politik yang nyata yang sejatinya tidak memiliki capabilitas sebagai seorang pemimpin.
Bukan rahasia lagi jika banyak parpol di Indonesia dihuni oleh orang2 kaya dan terpandang karena sistem demokrasi yang diembannya menuntut hal ini,didalam sistem demokrasi orang miskin tidak mungkin bisa bikin parpol apalagi menang,tidak seimbang dengan pengorbanan.
Kemudian setelah partai2 yang dikenal tendinsius dan korup ini meloloskan wakilnya kekursi pemrintahan.Maka langkah pertama yang akan diambil oleh wakilnya yang notabennya dibesarkan dinegeri yang dikenal mengemban sistem demokrasi ini adalah membayar lunas semua “kerugian” partainya. Dengan beberapa cara seperti :
-Membuat peraturan yang menguntungkan kelompoknya
-Menggunakan siasat2 licik untuk mengalahkan lawannya
-Memperkaya anggotanya dengan membuat mengusulkan atau membuat kebijakan yang sejatinya menguntungkan parpol yang membesarkannya
-Menjilat penguasa.
Bagi orang yang terpilih menjadi wakil rakyat kiranya tangung jawab mereka secara sosial amatlah berat untuk partainya bukan untuk rakyatnya,karena mereka adalah tulang punggung sekaligus fasilitator partainya untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan bahkan untuk menanamkan dogma ditengah2 pemerintah.
Pada dasarnya hampir semua parpol di Indonesia bermuka dua,dan licik hal ini bisa kita lihat pasca jelang pemilu,kelihatannya ini bukan hal baru lagi sebelum terpilih mereka benar2 mennggunakan seluruh kemampuan mulai dari harta sampai tenaga yang mereka punya untuk merayu masyarakat setelah terpilih janji2 mereka tidak ada yang ditepati kalaupun ada itu hanya pada awalnya saja.
Satu fakta lagi yang menarik adalah ketika sang pemimpin terpilih hampir habis masa jabatannya,maka setelah “vacuum” untuk melakukan kampanye dan perbuatan baik untuk rakyat mendaadak mereka akan muncul lagi mulai satu demi satu membuat kebijakan yang sepertinya menguntungkan rakyat (politik pencitraan lagi).
Jika ditilik lebih lanjut mengapa banyak partai politik yang kemudian menjai korup itu karena orang2 yang berada didalamnya bisa dikatakan “tidak pantas”. Mereka yang sebagian besar intelektual,kaya dan katanya memahami politik itu ternyata tak lebih dari segelintir orang yang memiliki tujuan yang sama (manfaat) dan sifat yang tak jauh berbeda (individulistik),sehingga sekalipun mereka tahu bahwa sejatinya politik itu mengurusi umat mereka cuek saja,bahkan yang lebih mereka urusi adalah bagaimana diri mereka,anggota mereka dan partai mereka layaknya inilah yang dinamakan paham sukuisme yang sempit. Lalu jika kemudian upaya kebangkitan dan perubahan kearah lebih baik itu dipercayakan kepada mereka apakah mungkin hal ini bisa terwujud? Jawabannya pasti tidak karena mereka sendiri pada hakikatnya tidak memahami makna politik yang sebenarnya ditambah lagi capabilitas sebagai seorag pemimpinpun mereka tidak punya padahal dengan tegas ALLAH katakan “Jika kepemimpinan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya (negeri itu)” .Dan saya kira saat ini negeri inipun sedang berjalan menuju kearah kehancuran jika terus2 mempercayaan kebangkitan umat ditangan orang yang jelas2 membebek asing yang dikepalanya hanya ada kepentingan,kekayaan dan pastinya kapitalis Seandainya kita cermati dengan teliti jejak2 yang ditinggalkan oleh partai2 politik yang ada sekarang niscaya tidak ada satu.pun pengaruh perubahan positif yang kita temukan. Politik Di Indonesia adalah politik yang di emban oleh orang2 yang terkena penyakit SCHIZOPHRENIA, pintar tapi bodoh pada faktanya,mereka pintar secara pendidikan tapi sedikitpun tidak mencerminkan kepintarannya yang ada malah kejahiliyahannya. Dan hal ini pastinya tidaklah lepas juga dari pendidikan yang mereka peroleh dan sekali lagi dibidang inipun ada campur tangan asing,pada akhirnya lengkaplah sudah penencapan tsaqofah asing di tubuh2 manusia yang bergelar wakil rakyat ini.

ISLAM MEMANDANG

Aktivitas politik adalah hal urgent dalam Islam,sehingga orang2 yang berada didalamya haruslah orang2 yang memang memahami realitas politik yang shahih, tidak hanya sekedar orang yang ingin melakukan perubahan ataupun memiliki akhlak yang baik tapi orang2 yang secara sadar memahami untuk apa mereka berada disana. Dalam Islam pangkat ataupun kekayaan tidaklah menjadi ukuran walaupun untuk pergerakan hal ini juga penting akan tetapi dibandingkan dengan orang yang tidak mampu namun dia memiliki kemampuan dari segi perpolitikan maka kiranya hal ini lebih baik daripada orang kaya dan terpandang tapi tidak memiliki pemahaman politik sedikitpun seperti parpol2 mafia yang ada di indonesia.Jadi tidak bisa kalau bekalnya Cuma semangat saja karena semangat akan hilang,dan tidak bisa jika berdiri berdasarkan asas kepentingan saja,karea kepentingan juga akan hilang.Sehingga kalau kita menemukan orang yang berada dalam suau kelompok hanya karena kepentingan ia tentu tidak akan betah berlama-lama dipertai itu,karena bisa jadi partai yang ia masuki tidak lagi sejalan atau menguntungkan baginya.

Islam memandang orang yang pantas menjadi anggota parpol harusla orang2 yang memenuhi syarat2 sebagai berikut :
-Memiliki fikrah yang benar dan jelas,berangkat dari pemahaman politik yang benar dan berasaskan Islam
-Menggunakan thariqah dalam geraknya,thariqah yang mencerminkan fikrah yang benar pula
-Orang yang berfikir mendalam,dan
-Mampu menyumbangkan ide ataupun memberikan solusi yang menyeluruh.





Jubir HTI : Berantas Korupsi dengan Syariah Bernilai Ibadah

11 12 2011

JUBIRKeberadaan Polri dan Kejaksaan tidak mampu membendung derasnya korupsi di Indonesia sehingga dibentuklah KPK. Tetapi alih-alih korupsi sirna malah terjadi fenomena Gayus. Ada apa ini? Seriuskah pemerintah memberantas korupsi? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan mediaumat.com Joko Prasetyo dengan Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto. Berikut petikannya.
Setiap 9 Desember Indonesia turut merayakan Hari Anti Korupsi Sedunia tetapi mengapa korupsi malah semakin marak?
Karena yang dilakukan hanya sebatas seremonial. Ada seminar anti korupsi dibuka oleh presiden. Ada Hari Anti Korupsi, semua memperingati. Tetapi tidak ada langkah-langkah yang justru diperlukan dalam penanggulangan korupsi itu.
Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan itu?
Pertama, teladan dari pemimpin. Teladan itu tidak ada. Korupsi itu kan sebenarnya menyangkut prilaku, sedangkan prilaku sangat terkait dengan kebiasaan, kebiasaan ditentukan oleh lingkungan. Dalam budaya patrialistik seperti di Indonesia ini, lingkungan itu dipengaruhi oleh teladan pimpinan.
Teladan yang ada sekarang ini justru pimpinan yang mengajari korupsi. Dirjen korup karena menterinya korup, menteri korup karena tahu presidennya korup, begitu! Jadi sebenarnya Gayus itu hanya fenomena kecil. Tidak mungkin Gayus itu melakukan begitu kalau dia tidak tahu atasannya melakukan korupsi.
Kedua, tidak ada hukuman yang setimpal. Hampir semua terpidana korupsi itu hanya divonis tiga sampai empat tahun. Dapat remisi dan remisi jadi dipenjaranya hanya sekitar satu tahun. Tidak ada yang dihukum mati.
Ketiga, tidak ada pembuktian terbalik. Semua persidangan korupsi hakimnya yang harus membuktikan bahwa secara materiil yang bersangkutan korupsi. Lha, mana ada sekarang koruptor yang meninggalkan jejak! Sekarang ini kan bukti transfer tidak ada, cek tidak ada, semuanya itu kontan dari tangan ke tangan. Kalau perlu penyelesaiannya dilakukan di luar negeri.
Tetapi kalau pembuktian terbalik itu bisa dilakukan, jadi bukan hakim lagi yang harus membuktikan, tetapi yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa harta yang didapatnya itu diperoleh dengan cara yang halal.
Nah, tiga poin ini yang justru tidak dilakukan. Bahkan pasal pembuktian terbalik dihapus dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Siapa yang menghapus? Anggota DPR. Mengapa anggota DPR menghapus? Karena anggota DPR juga takut kalau delik dalam pasal tersebut kena ke dirinya.
Itu berarti menunjukkan ketidakseriusan dalam memberantas korupsi kan? Pemerintah diam saja melihat kelakukan DPR seperti itu. Karena pemerintah juga tahu kalau ada pasal pembuktian terbalik dirinya juga kena.
Kalau dalam sudut pandang Islam keseriusan memberantas korupsi ditunjukkan dengan apa?
Tiga poin di antaranya kan sudah disebut tuh barusan. Itu semua ada teladannya di masa Nabi Muhammad SAW dan para khalifah. Contoh di masa Khalifah Umar bin Khaththab. Sebelum aparat negara menjabat, dihitung dulu harta kekayaannya. Di akhir jabatannya dihitung lagi, jika ada kelebihan dan si pejabat itu tidak dapat membuktikan bahwa kelebihannya itu diperoleh dengan cara halal, kelebihan tersebut diambil atau dibagi dua dengan kas negara.
Mengapa harus pakai solusi syariah, toh Singapura tidak pakai Islam bisa berantas korupsi?
Kita ini tidak bicara hanya soal korupsi. Tetapi berbicara tentang sebuah sistem, sebuah pengaturan yang satu aspek dengan aspek lainnya itu mempunyai hubungan. Memang di dalam satu hal, mengenai korupsi, di sejumlah negara, katanlah di Singapura dan Swiss, angka korupsi itu bisa ditekan seminimal mungkin padahal tidak pakai syariah.
Tetapi sebenarnya Singapura dan Swiss ini telah kehilangan nilai transendental. Artinya, mereka tidak korupsi itu karena semata-mata takut kepada hukuman yang diterapkan oleh negaranya itu serta tidak menjadikannya sebagai bagian dari ibadah. Kalau kita menggunakan syariah maka kesediaan kita untuk tunduk kepada aturan-aturan yang terkait dengan pemberantasan korupsi itu bernilai ibadah.[]





Waspada! DPR Usung Semangat Bela Koruptor Lewat Interpelasi Remisi

8 12 2011

2 Politikus Golkar Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo menjadi motor hak interpelasi remisi koruptor. Sebagai vokalis Komisi III DPR, keduanya melihat ada pelanggaran HAM dalam pengetatan remisi koruptor itu. Namun, langkah Aziz dan Bambang itu menuai kritik keras.

“Interpelasi itu hak konstitusional DPR. Tapi jangan sampai hak konstitusional itu disalahgunakan untuk bela koruptor,” jelas Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah, Kamis (8/12/2011).

Febri menilai, jika DPR mempunyai komitmen dengan pemberantasan korupsi, yang perlu dilakukan adalah penguatan terhadap dasar hukum pengetatan atau kapan perlu penghapusan remisi untuk koruptor.

“Politisi yang masih punya akal sehat harus tolak ide interpelasi ‘bela koruptor’. Itu Interpelasi seharusnya diajukan untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah yang berakibat secara luas, dan tentu saja digunakan sebagai fungsi pengawasan agar kebijakan pemerintah tidak merugikan masyarakat banyak,” jelasnya.

Febri menilai, interpelasi yang sekarang diwacanakan lebih kental nuansa untuk membela kepentingan koruptor, bukan untuk membela kepentingan masyarakat.

“ICW kecam keras upaya interpelasi yang ‘bela’ koruptor itu. Apalagi pengusulnya adalah politisi dari partai yang terganggu karena kader partainya terjerat korupsi. Jangan sampai model-model corruptor fight back juga terjadi di sini. Kalau regulasinya kurang atau lemah, ayo kuatkan,” tuturnya.

Diketahui, dukungan untuk menggulirkan hak interpelasi atas dikeluarkannya pengetatan remisi terus meluas. Tujuh fraksi di Komisi III DPR mendukung adanya hak interpelasi tersebut.

“Sampai saat ini sudah 7 fraksi dari 9 fraksi yang mendukung hak interpelasi ini. Sampai sekarang sudah 28 anggota yang menandatangani dukungan,” ujar politisi Golkar Bambang Soesatyo kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Tujuh fraksi yang mendukung hak interpelasi itu adalah Golkar sebagai inisiator, PDIP, PKS, PPP, Hanura, Gerindra dan terakhir PAN. “PAN akhirnya ada yang mendukung,” terangnya. (detiknews)





Kekuasaan Uang

31 10 2011

Demokrasi membuat partai politik membabi buta mencari duit untuk memperebutkan kekuasaan.
Beberapa survei bebe- rapa tahun terakhir selalu menempatkan partai politik sebagai lembaga terkorup. Pe- ringkatnya selalu menempati ja- jaran atas. Namun saat itu pula partai politik selalu membantah dan menyanggah.

Memang sulit bisa mem- buktikan hasil survei tersebut. Soalnya tidak ada bukti apapun. Jangankan kuitansi, bukti transfer pun bisa tak ada. Semua berlang- sung secara tunai alias cash.

Tapi sepandai-pandai orang menyimpan bangkai, bau busuk- nya lambat laun akan tercium. Setelah kasus Wisma Atlet yang menghebohkan dan menyeret banyak nama jajaran eksekutif dan legislatif, kini bau tak sedap itu kian menyengat.

Lagi-lagi M Nazaruddin yang membongkar bau tersebut. Melalui wawancara dengan se- buah media nasional yang terbit pertengahan Juli lalu, Nazar mengungkap bahwa telah terjadi permainan uang dalam pemilih- an ketua umum Partai Demokrat.

Pemainnya bukan siapa- siapa, tapi dirinya sendiri. Ia mengaku telah mendukung ke- tua umum terpilih Anas Urba- ningrum dengan uang senilai US$ 20 juta. Menurutnya, tidak mung- kin bisa mengalahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)— pendukung kandidat Andi Malla- rangeng— kalau tidak dengan uang.

” Siapa bilang waktu itu yang menang demokrasi? Yang me- nang duit,” begitu pengakuan Nazar. Untuk bisa memenangi pertarungan dua kubu tersebut, ia menceritakan telah mengge- lontorkan uang kepada DPC-DPC Partai Demokrat sebesar US$ 10 ribu hingga US$ 40 agar memilih Anas.

Tidak hanya itu, Nazar pun menebar uang untuk Andi Malla- rangeng sendiri dan calon sekjen yakni Edhi Baskoro Yudhoyono. Tentu semua itu dibantah oleh ke- tiga orang yang disebut, terma- suk oleh para petinggi Demokrat. Isu tersebut membuat sewot SBY dan menuduh pers tak sesuai etika.

Adanya politik uang dalam partai politik ini sebenarnya bu- kan rahasia umum. Pengung- kapan Nazaruddin kian menegas- kan adanya fakta tersebut. Toh, sudah banyak orang partai politik yang masuk ke penjara karena kasus suap dan gratifikasi.

Munculnya koruptor-korup- tor ini tidak lepas dari sistem demokrasi itu sendiri. Semua orang sudah tahu, tanpa uang orang tak akan bisa bersaing da- lam sistem demokrasi. Demokrasi butuh uang, butuh modal.

Sementara partai politik tak cukup uang untuk bisa meng- hidupi dirinya. Maka cara yang paling gampang adalah korupsi alias ngenthit uang rakyat. Partai politik tak lagi semata-mata sebagai institusi politik, tapi juga sebagai institusi untuk mencari duit. Tak mengherankan partai- partai selalu berebut jabatan formal di semua level. Jabatan itu bisa untuk orang partai itu sendiri atau birokrat yang berafiliasi ke partai. Buat apa? Untuk cari duit alias korupsi.

Perilaku seperti ini berlang- sung secara berjamaah. Tidak ada partai yang bersih, meski meng- aku sebagai partai bersih. Tuntut- an demokrasi yang butuh dana begitu besar mau tidak mau disi- kapi dengan cara tidak terpuji ini. Mereka tak peduli lagi bahwa uang-uang itu adalah uang hasil keringat rakyat.

Tak aneh, politikus ada yang merangkap sebagai calo proyek. Ada juga politikus merangkap sebagai kontraktor proyek. Ada juga yang cuma memalak setiap proyek yang digolkan oleh ins- tansi-instansi pemerintah karena pimpinan instansi tersebut ber- asal dari partainya. Malah, ang- gota DPR Waode Nurhayati mengungkapkan adanya mafia anggaran di Badan Anggaran DPR. Menurut Wakil Ketua DPD Laode Ida, para mafia anggaran mengancam perbaikan kesejah- teraan. “Mafia anggaran, itu “ken- tut” yang tercium baunya, tap tidak bisa dibuktikan,” ujarnya.

Sistem demokrasi telah me- lahirkan koruptor-koruptor baru di tengah-tengah kampanye anti korupsi. Ironis memang, tapi itu- lah kenyataan yang terjadi. Alih- alih menyejahterakan rakyat, de- mokrasi kian menegaskan domi- nasi segelintir orang atas nama rakyat.

Tak mengherankan, demo- krasi gagal mewujudkan jargon- jargonnya. Suara rakyat adalah suara tuhan, misalnya. Tak ada buktinya. Yang memiliki suara hanyalah segelintir orang yang punya modal atau dimodali oleh orang lain. Malah, yang sering aspirasi rakyat ke mana, suara wakil rakyat ke mana. Tak pernah klop. Lho di mana suara rakyat itu?

Hal yang sama terjadi dalam jargon-jargon demokrasi lainnya. Kesamaan di muka hukum pun hanya ilusi. Hukum tak berpihak kepada orang kecil. Orang besar dan yang punya duit selalu di- untungkan. Keadilan menjadi fatamorgana bagi rakyat kecil. Makanya mereka enggan ber- urusan dengan hukum karena malah merugikan, bukan meng- untungkan.

Demokrasi telah mencekik kehidupan rakyat. Alih-alih tam- bah sejahtera, masyarakat tam- bah hidup susah. Pemalakan ter- jadi di mana-mana. Semua sisi kehidupan dikenai pajak. Tanpa pandang bulu. Sementara keka- yaan yang merupakan milik umum dijual dan diserahkan kepada pihak asing. Negara lambat laun berusaha melepas- kan diri dari tanggung jawabnya untuk melayani rakyat. Inilah yang tergambar dari munculnya banyak peraturan negara di era reformasi.

Tabiat asli demokrasi me- mang seperti itu. Sistem ini lahir dari pengingkaran terhadap ke- beradaan Allah dalam pengatur- an kehidupan manusia. Demo- krasi memegang prinsip, biarlah rakyat sendiri yang mengatur dirinya. Tuhan disingkirkan. Bu- kankah ini berarti telah menuhan- kan manusia?

Demokrasi adalah sistem kufur. Karenanya layak disingkir- kan. Sebagai gantinya, sistem Islam. Sistem inilah yang akan menjamin kehidupan yang har- monis di dunia dan kehidupan yang bahagia di akhirat. Sistem yang datang dari Yang Maha Baik, pasti baik.[] mujiyanto





Demokrasi = Korupsi

31 10 2011

Sebanyak 36 dari total 62 negara sepakat menyatakan bahwa partai politik adalah lembaga terkorup.
Pengakuan M Nazaruddin dari tempat pelariannya terhadap permainan uang di Partai Demokrat menegaskan memang seperti itulah yang terjadi sebenarnya dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Uang mengalahkan segalanya. “Yang menang duit,” kata Nazar, begitu ia kerap dipanggil. Kapasitas dan kapabilitas seseorang dengan mudahnya dikalahkan oleh uang.
Selama ini memang sulit membuktikan secara legal bahwa partai politik adalah sarang korupsi. Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa di sanalah berkembang budaya korupsi mulai dari yang legal hingga ilegal.
Ternyata Partai Demokrat, partai yang dibina oleh Susilo Bambang Yudhoyono, pun sami mawon. Padahal selama ini partai berlambang mercy ini selalu menyatakan: “katakan tidak pada korupsi”. Eh korupsi juga. Prinsip money to power, power to money (uang untuk kekuasaan, kekuasaan untuk uang) tetap langgeng.
Hubungan partai politik dan korupsi di Indonesia ibarat dua sisi koin. Tak terpisahkan. Ini yang tercermin dari hasil survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia. Selama empat tahun, yakni 2003, 2004, 2007, dan 2008. Survei tersebut menempatkan partai politik sebagai lembaga terkorup dalam persepsi publik di Indonesia.
Data Transparency International menunjukkan, pada survei tahun 2003, partai politik tercatat sebagai lembaga terkorup setelah lembaga peradilan. Setahun berikutnya, 2004, partai politik dan parlemen menempati posisi pertama. Bahkan, pada tahun yang sama, Transparency International mengumumkan, sebanyak 36 dari total 62 negara sepakat menyatakan bahwa partai politik adalah lembaga terkorup.
Persoalannya adalah sistem demokrasi itu sendiri. Demokrasi menimbulkan biaya tinggi, membutuhkan biaya besar. Tak mungkin partai politik berdiri di atas kaki sendiri untuk bisa memenangkan pertarungan dalam sistem ini. Partai politik membutuhkan pembiayaan besar untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi dukungan rakyat.
Melalui korupsi, para elite partai politik mencari ongkos politik tersebut. Pilihannya adalah menggerogoti anggaran negara. Hingga saat ini, anggaran negara merupakan “ladang basah” bagi petinggi-petinggi partai untuk mengais dan meraup dana partai politik. Baik oleh kader partai politik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Makanya, kedudukan di lembaga negara menjadi hal yang penting bagi parpol. Pembagian posisi di pemerintahan sebenarnya adalah pembagian ladang bagi parpol mengeruk dana. Ini suatu yang kasat mata.
Hanya saja, dalam pelaksanaannya, ada yang lihai tapi ada pula yang kurang canggih sehingga terendus oleh aparat pengawasan. Sudah banyak kasus korupsi yang terbongkar oleh KPK melibatkan para politisi. Sebut saja kasus Al Amin Nasution (Partai Persatuan Pembangunan), Misbakhun (Partai Keadilan Sejahtera), Bachtiar Chamsyah (PPP), Abdul Hadi Jamal (Partai Amanat Nasional), Panda Nababan cs (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Paskah Suzeta cs (Partai Golkar), dan Jhonny Allen Marbun serta M Nazaruddin (Partai Demokrat). Itu belum termasuk para pengurus partai yang diadili di daerah. Walhasil, kini tidak ada partai bersih, jujur, dan adil.
Peneliti korupsi politik ICW, Abdullah Dahlan mengungkapkan, kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi dalam suatu pembangunan proyek ini sudah dirancang atau ‘by design’ oleh partai politik. Tujuannya untuk memuluskan anggarannya.
Berdasarkan penelitian ICW, sebanyak 44,6 persen anggota DPR berprofesi sebagai pengusaha. Profesi ini ditengarai sebagai sarana investasi. “Ini yang menyebabkan rawan korupsi,” katanya.
Bukan rahasia lagi, keberadaan partai politik itu sendiri bagi sebagian orang bisa menjadi tempat berlindung. Caranya pun cukup mudah yakni dengan memberikan sumbangan dana. Bukankah partai politik butuh dana? Kompensasinya, mereka terlindungi dan tetap bisa menjalankan bisnis ‘kotornya’. Tidak aneh bila banyak pengusaha yang mencantol ke partai politik.
Kok bisa? Ya, sebab begitulah partai politik membuat undang-undang di DPR. UU Parpol yang baru dengan jelas memberikan ruang cukup lebar terhadap para penyumbang. Kalau pada pemilu 2004 dana sumbangan dari perusahaan hanya dibatasi maksimal Rp 4 milyar, jumlahnya dinaikkan menjadi Rp 7,5 milyar pada pemilu 2014. Sedangkan sumbangan perseorangan boleh disetor langsung ke rekening partai hingga Rp 1 milyar. Wajar bila parpol akan didominasi oleh mereka yang memiliki kapital yang besar. Pertanyaannya, apakah perusahaan atau perorangan itu menyumbang secara gratis? Pepatah Barat menyebut: No free lunch (tidak ada makan siang ratis).
korupsi-ilustrasi.jpg (450×300)Tak berlebihan bila Indonesia kini masuk dalam kategori negara korporasi, yakni negara yang dikendalikan oleh pengusaha/kapitalis melalui jalan birokrasi. Para pengusahalah yang membiayai ongkos demokrasi kepada partai politik. Sebagai imbalannya, pengusaha tinggal mengambil hasilnya berupa kebijakan yang menguntungkan bagi mereka kepada partai politik yang duduk di kekuasaan baik di lembaga eksekutif, maupun legislatif.
Hanya mereka yang ber-uang atau didukung oleh para pemilik uang (modal) yang akan memenangi pertarungan, baik itu dalam level penguasa, birokrasi, dan sebagainya. Kalau sudah begitu, uanglah yang berbicara. Kapitalisme-sekuler melahirkan pola hidup hedonistik-materilistik, yang menjadikan uang segala-galanya. Dan rakyat hanya diambil suaranya saat dibutuhkan untuk melanggengkan kejahatan dan kerakusan yang ditamengi dengan peraturan.
Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) M Ismail Yusanto menilai, dalam kondisi seperti itu, segala usaha pemberantasan korupsi akan menemui jalan buntu karena justru negaralah yang menjadi pelaku korupsinya. Inilah yang disebutnya sebagai State Corruption (korupsi negara). Biangnya adalah sistem demokrasi![] humaidi





ADA PEMALSUAN TANDA TANGAN!

21 10 2011

Wawancara dengan : Diani Budiarto,
Walikota Bogor, Jawa Barat


Kisruh Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Taman Yasmin, Kota Bogor, semakin keruh. Lantaran munculnya pihak ketiga yang menyatakan bahwa Walikota Bogor Diani Budiarto melakukan tindakan diskriminatif dan terhadap minoritas Kristen dengan mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Yasmin sekaligus menyegel dan menggembok bangunan setengah jadi tersebut. Mereka pun menuding orang nomor satu di Bogor ini memang sengaja menghambat penganut agama minoritas untuk beribadah. Benarkah tudingan mereka itu? Temukan jawabannya dalam cuplikan wawancara wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengannya di bawah ini.

Ada pihak yang menyatakan kunjungan Dewan Gereja sedunia ke Yasmin 11 Oktober lalu menunjukkan keprihatinan umat Kristen sedunia atas diskriminasi GKI Yasmin.Tanggapan Anda?
>> Kalau orang yang tidak tahu akar masalahnya selalu bicara begitu. Ya lihat saja. Yang tidak tahu sok tahu dan pura-pura tahu. Lalu salah tafsirannya.

Akar permasalahannya apa?
>> Sudah capek saya menjelaskannya. Sudah lima tahun saya ngomong begitu ya. Capek saya. Akar masalahnya GKI membangun gereja, izinnya tidak ada. Dialihkan ke gedung tidak mau, dialihkan tidak mau. Jadi bukan diskriminatif, bukan dilarang. Kita siapkan gedung, agar ibadahnya di gedung tidak mau. Maksudnya apa coba ibadah di trotoar?

Tapi kan Anda sempat memberikan izin bahkan memberikan sambutan peletakan batu pertama GKI Yasmin?
>> Ya, saya memberikan izin lantaran saat itu tidak mengetahui bahwa syarat-syarat yang diajukan cacat hukum. Makanya, saya pun memberikan sambutan yang dibacakan asisten daerah pada 19 Agustus 2006 saat peletakan batu pertama itu.
Dalam sambutan itu pun saya nyatakan adalah hak setiap warga negara untuk secara bebas menganut salah satu dari lima agama yang diakui oleh negara. Sehingga setiap kelompok penganut agama berhak untuk membangun dan mendirikan rumah ibadah masing-masing.
Namun, hak kebebasan itu dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan kita, bukanlah kebebasan tanpa batas. Dalam sambutan itu juga saya tegaskan bahwa kelompok agama manapun wajib tunduk dan taat terhadap peraturan pemerintah!
Peraturan pemerintah terkait dengan pendirian rumah ibadah, pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk dapat mengakomodasi kepentingan seluruh umat beragama di Indonesia. Dalam kesempatan itu juga saya katakan prinsip-prinsip yang mendasari lahirnya peraturan tentang pembangunan rumah ibadah itulah, yang senantiasa perlu kita pahami.

Setelah diketahui bahwa syarat pendirian gereja itu cacat hukum?
>> Ya, dibekukanlah IMB gerejanya oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan (DTKP) Kota Bogor pada 14 Februari 2008 lalu. Namun pihak GKI Yasmin tidak terima dan menyampaikannya kepada saya. Lantas saya sarankan mereka untuk menempuh jalur hukum saja.

Namun DTKP kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kan?
>> Ya.

Bahkan Mahkamah Agung juga meminta mencairkan kembali pembekuan itu?
>> Iya.

Sudah dicairkan?
>> Sudah, pada Maret 2011 lalu.

Tetapi mengapa Anda dikatakan banyak pihak tidak menjalankan putusan MA itu?
>> Sudah saya katakan tadi, kalau orang yang tidak tahu akar masalahnya selalu bicara begitu. Sok tahu dan salah tafsir.
Bukankah putusan MA itu mengatakan agar mencabut pembekuan yang dilakukan Kepala Dinas DTKP? Bukan saya kan? Dulu yang membekukan IMB, kepala dinas. Jadi pembekuan oleh kepala dinas tidak sah, harus dicairkan, lalu saya cairkan, selesai kan?
Nah, jangan lupa, saya sebagai walikota memiliki kewenangan juga, bukan saja untuk membekukan tetapi membatalkan. Kemudian saya batalkanlah. Ketika dibatalkan itulah mereka itu menuding saya tidak menjalankan putusan MA. Padahal putusan MA sudah saya jalankan ketika mencairkan kembali pembekuan yang dilakukan DTKP.
Jadi pembatalan IMB GKI Yasmin yang saya lakukan ini sudah tidak ada kaitannya sama sekali dengan MA. Begitulah fakta yang sebenarnya.

Mengapa Anda batalkan IMB gereja itu?
>> Setidaknya ada tiga alasan. Pertama, adanya penolakan dari warga sekitar. Jadi ketika warga mengetahui ternyata di Yasmin tersebut dibangun gereja mereka kaget. Mereka pun menolak adanya gereja di lingkungan mereka. Di samping itu mereka tidak merasa memberikan tanda tangan tidak keberatan pendirian gereja.

Tapi tanda tangan itu ada?
>> Iya, mereka menandatangani kehadiran sosialisasinya, bukan tanda tangan tidak keberatan. Bahkan pengadilan pun memutuskan ketua RT setempat bersalah dan divonis tiga bulan karena terbukti mengumpulkan tanda tangan warga dengan dalih untuk mendirikan rumah sakit tetapi faktanya untuk tempat ibadah.

Kedua?
>> Adanya pemalsuan tanda tangan. Tidak sedikit warga yang mengadu, jangankan memberikan tanda tangan, menghadiri sosialisasinya saja pun tidak, tetapi nama dan tanda tangan di daftar persetujuan itu ada. Apa namanya kalau bukan pemalsuan?
Ketiga, terkait stabilitas. Kalau warga sekitar sudah menolak bahkan marah karena merasa ditipu, maka bila pembangunan itu terus dilanjutkan tentu saja akan mengancam stabilitas.
Jadi ini murni masalah hukum tentang izin mendirikan rumah ibadah yang semua pihak harus menaatinya. Juga masalah kewajiban pemda untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan.
Makanya dalam salah satu syarat IMB tempat ibadah harus disertakan pula tanda tangan tidak keberatan dari warga sekitar agar stabilitas itu terjaga. Karena syarat tersebut ternyata cacat hukumya dengan sendirinya sebenarnya IMB-nya juga batal.
Jadi ini bukan soal hambat menghambat orang yang mau beribadah seperti yang dituduhkan banyak pihak. Tetapi ini masalah hukum yang harus sama-sama kita taati.

Namun membiarkan mereka beribadah di trotoar kan melanggar hukum yang berlaku juga?
>> Iya, makanya harus ditertibkan. Makanya saya tawarkan mereka untuk memindahkan lokasi pembangunan gerejanya ke bekas Gedung KPU di Siliwangi. Sebelum renovasi gedung itu menjadi gereja selesai, saya sarankan juga untuk sementara melaksanakan ibadah di Gedung Harmoni Yasmin Centre, sehingga tidak mengganggu ketertiban di trotoar.
Bahkan kami pun siap membantu proses pemindahan, serta mengganti segala kerugian biaya yang sudah dikeluarkan GKI, termasuk tawaran membeli lahan yang menjadi lokasi sengketa. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil Rapat Muspida, dan sudah disampaikan di dalam rapat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor.
Jadi tidak ada niat dan tindakan kami untuk menghambat, apalagi melarang umat agama apapun untuk membangun rumah ibadah dan melaksanakan ibadah.





Apologi Fahri Hamzah dan Problem Korupsi

13 10 2011

Jakarta – Ketika korupsi semakin marak, dan disaat kian merosotnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum, kini muncul usulan untuk membubarkan KPK, sebuah lembaga superbody yang masih dipercaya memiliki taji dalam memberantas korupsi. Tentu adalah gagasan yang tidak populis.

Sebelumnya desakan pembubaran KPK diwacanakan oleh Ketua DPR dari Fraksi Demokrat, Marzuki Ali, dan kini cukup gencar di surakan oleh Fahri Hamzah, dari Fraksi PKS.Menurut Fahri Hamzah, KPK memiliki kewenangan yang terlalu besar di tengah sistem demokrasi. Padahal, di dalam tubuh KPK sendiri banyak pejabatnya yang terlibat dalam sejumlah kasus korupsi.Satu sisi, Apologi Fahri Hamzah tersebut layak untuk mendapat apresiasi jika itu adalah bentuk kritik membangun dengan tujuan melecut KPK supaya lebih professional dan kredibel.Namun tentu publik layak bertanya, benarkah usulan ini adalah usaha memperbaiki KPK, ataukah ada unsur sakit hati karena KPK cukup berhasil membuka kedok oknum PKS?Apapun itu, korupsi di negri ini sudah begitu menggurita. Hanya mengandalkan sebuah lembaga seperti KPK saja bukanlah suatu pemikiran tepat.Namun mengambil upaya yang memiliki kans menciderai semangat pemberantasan korupsi juga bukanlah suatu hal yang sulit di tolelir. Bagaimanapun, KPK telah memberi warna tersendiri dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.Pacific Risk And Consultancy, pada tahun 2005 menempatkan Indonesia paling korup se Asia. Jika dilihat di kehidupan sehari-hari, korupsi disetiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat.Mulai dari mengurus ijin mendirikan bangunan, proyek pengadaan instansi pemerintah sampai proses penegakkan hukum. (Memahami Untuk Membasmi, buku terbitan KPK, 2006). Survei terbaru PERC 2010 juga monobatkan Indonesia menjadi jawara korupsi ringkat Asia-Fasifik.Namun apa lacur, sampai saat Indonesia belum berhasil membasminya. Bagaimana bisa, apabila para koruptor dengan mudahnya tunggang langgang ke negri seberang dengan cara bermain akal-akalan. Bagaimana tidak menyuburkan korupsi, jika hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil, dan nyaris tak menyentuh para pembesar.Sejatinya problematika korupsi di Indonesia adalah persoalan sistemik. Sistem justru memicu lahirkan para koruptor-koruptor baru. Sebagai contoh, dana besar yang harus dibeban siapa saja yang ingin menduduki kekuasaan, baik yudikatif maupun legislatif memaksa mereka untuk mencari dana-dana siluman.Misal saat para kandidat dalam berkampanye, acapkali tidak mengedepankan program atau visi misi, akan tetapi berlomba mengimingi uang maupun materi kepada masyarakat agar mendapat simpati. Inilah salah satu penyebab tumbuh suburnya budaya korupsi, disamping lembeknya penegakkan hukum, karena hukum sendiri memang “tidak bisa tegak”.Apa bisa dikatakan tegak, jika seperangkat hukumnya tak bergigi, efek jera tak ada, efek pencegah pun tak punya. Parameter ini setidaknya tercermin dari data Laporan akhir Tahun Mahkamah Agung yang memaparkan bahwa dari 442 kasasi korupsi yang diputus Mahkamah selama 2010, sekitar 60,68 persen atau 269 kasus diputus ringan.Vonis yang dijatuhkan tak lebih dari dua tahun hukuman penjara. Urutan masa hukuman bagi koruptor, setelah 1-2 tahun yang tertinggi, diikuti penjara 3-5 tahun ( 87 kasus), kurang dari setahun (28 kasus), 6-10 tahun (13 kasus) dan bebas (43 kasus). (Tempointeraktif.com 24/02/11). Itu belum dipotong remisi.Saat ini, Indonesia memang masih membutuhkan KPK. Namun karena persoalan korupsinya sistemik, maka solusinya pun tentu tak cukup dengan kelembagaan.Adalah penting bagi siapa saja yang berhati nurani untuk melirik ke jalan Islam dalam menyelesaikan berbagai problematika, termasuk bab korupsi. Karena Islam telah memiliki seperangkat sistem pemberantasan korupsi yang tangguh dan teruji.Disamping memiliki seperangkat aturan tegas lagi keras yang bertujuan memberikan efek jera, sistem Islam juga kaya dengan nuansa solusi prefentif. Diantarannya berupa keteladanan pemimpin, penghitungan harta kekayaan untuk pembuktian terbalik, larangan menerima suap maupun hadiah bagi pegawai atau pejabat, sistem penggajian yang baik, dsb.Semisal bab keteladanan pemimpin, khalifah Umar Bin abdul aziz pernah memberikan teladan yang sangat baik ketika beliau menutup hidungnya saat membagi-bagikan minyak wangi karena khawatir akan mencium sesuatu yang bukan haknya.Beliau juga pernah mematikan fasilitas lampu di ruang kerjanya pada saat menerima anaknya. Hal itu dilakukan karena pertemuan itu tidak ada sangkut pautnya dengan urusan Negara.Persoalan korupsi berkaitan pula dengan faktor pembentukan karakter atau kepribadian, dalam hal ini adalah terkait sistem pendidikan, ketika sistem pendidikan dibangun dengan kerangka sekulerisme materialistik, maka hanya akan melahirkan generasi koruptor baru.Juga faktor iklim ekonomi, meski para koruptor banyak diantaranya terbilang bukanlah orang miskin, namun sistem ekonomi kapitalisme telah mengajari manusia untuk rakus. Demikian pula faktor dari sektor-sektor lain juga yang mesti kondusif.Pengawasan dari masyarakat juga dibangun dengan seksama dalam balutan spirit amar ma’ruf nahi munkar , hal ini dapat memberikan implikasi pada terbatasnya ruang gerak bagi koruptor.Sedangkan palang pintu pemberantasan korupsi dalam Islam adalah penerapan sistem sanksi yang adil. Korupsi masuk dalam kategori bab Ta’zir, berbeda dengan kasus pencurian biasa, sebagaimana keterangan Syaikh Abdurrahman Al-Maliki dalam kitab Nidhomul Uqubat. Didasari pada sabda Rasul Saw: “Perampas, koruptor (mukhtalis) dan pengkhianat tidak dikenakan hukuman potong tangan.” (HR Ahmad dan Ibnu Hibban).Bentuk ta’zir untuk koruptor bisa berupa hukuman tasyhir (seperti di cambuk, diarak keliling kota, penjara, pengasingan, bahkan hukuman mati. Tergantung besar atau kecilnya skala korupsi. Sebagaimana diaplikasikan oleh para khalifah.Karena itu, untuk memberantas korupsi, Indonesia sangat butuh penerapan syariah Islam dalam bingkai khilafah. Maka dari itu, adanya usulan pembubaran KPK namun tetap menyodorkan solusi dalam kerangka sistem sekulerisme adalah kontraproduktif dan layak ditolak. Harapan kita, KPK harus lebih kredibel. Wallahua’lam.*Penulis adalah Analis CIIA (The Community Of Ideological Islamic Analyst) Desk Sosial-PolitikAli MustofaNgruki, Cemani, Grogol, Sukoharjobengawanrise@gmail.com085642200044








%d blogger menyukai ini: