RUU INTELIJEN : Bentuk Arogansi Penguasa

8 10 2011

Wawancara dengan : Muhammad Mahendradatta,
Ketua Dewan Pembina TPM

Menurut Pakar dan Praktisi Hukum Mahendradatta, intelijen itu harus bekerja secara cerdas dan tidak perlu payung hukum. Tetapi kasus bom solo lalu malah dijadikan pemerintah sebagai prakondisi pengesahan RUU Intelijen menjadi UU Intelijen. Mengapa pemerintah begitu ngotot ingin membuat UU Intelijen? Ada apa di balik itu semua? Temukan jawabannya dalam perbincangan Wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim ini. Berikut petikannya.

Born Solo sebagai bentuk pengalihan isu yang menders partai berkuasa?
>> Kalau disebut pengalihan kesannya disengaja.Tetapi kalau disebut menguntungkan, sangat menguntungkan.

Sebagai bentuk prakondisi pengesahan RUU Intelijen?
>> Bahkan ini juga sangat suportif terhadap RUU Intelijen. Jadi ini seperti pepatah, buruk muka cermin dibelah. Mukanya yang salah, terus dia menyalahkan undang-undang.
Yang namanya intelijen itu justru kalau dikasih undang-undang aktivitasnya malah terbatas. Namanya juga intelijen, intel itu artinya smart (cerdas). Maka bekerjanya harus dengan smart dong, jangan dengan payung hukum.
Jadi tidak perlu ada undang-undang yang memberikan intel wewenang untuk menangkap, menyadap atau membunuh, namanya juga orang yang kerjanya tidak ketahuan, mau apa saja kan bisa.
Intel di mana-mana di seluruh dunia itu kalangan yang aksinya rahasia. Bila sampai ketahuan maka itu kebodohan intelijen. Kita lihat di film-filmnya, kita lihat juga di sejarah-sejarah intelijen negara, justru intel itu kalau ketahuan kalah dia.
Bahkan ada satu negara yang menyatakan,”kalau kamu sampai ketahuan maka negara akan menolak keterlibatan di dalam operasi kamu.” Ini intel sejati. Kerja seperti siluman. Lha, ini malah mau pamer diundang-undangkan.

Mengapa kok malah pamer dengan membuat undang undang segala?
>> Ini masalah proyek saja.

Proyek apa?
>> Ya, semua kegiatan pemerintah kan ada duitnya. semua kegiatan negara itu ada anggarannya. Kalau tidak ada tidak bisa jalan. Makanya disebut proyek.

Bagaimana dengan usulan Kepala BIN agar informasi intelijen bisa dijadikan alat bukti?
>> Dari dulu juga sudah dijadikan alat bukti! Nah, ini yang disebut dengan pencitraan. Pemerintah itu ngerti bahwa Indonesia ini bangsa yang pelupa jadi dia ngomong begitu.
Padahal yang namanya informasi intelijen itu bisa menjadi alat bukti dan faktanya sudah menjadi alat bukti dengan cukup disahkan oleh ketua pengadilan negeri.

sudah itu?
>> Iya, sejak lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Terorisme pada tahun 2002. Jadi kalau Sutanto itu ngomong begitu itu kalau karena tidak lupa berarti memang mau membodohi masyarakat Indonesia.
Coba baca lagi itu UU Terorisme, tidak ada lagi UU yang lebih keras melebihi UU tersebut saat ini. Pasalnya pun pasal karet lagi, sehingga Ust Abu Bakar Baasyir bisa kena. Udah enak betul itu pemerintah kalau sudah menggunakan UU Terorisme itu, main comot sana-sini semau¬maunya.
Tapi setelah Ust Abu Bakar Baasyir ditangkap tetap saja bom marak di mana-mana. Jadi apa gunanya juga Ust Abu Bakar Baasyir ditangkap sekarang? Katanya dituduh sebagai otaknya kan?

Padahal?
>> Kalau otak sudah diikat, dicekik, kan seharusnya selesai ya? Tapi jalan sendiri tuh! Coba perhatikan. Justru kalau mau dilihat, pengeboman itu banyak terjadi di saat Ust Abu Bakar Baasyir di dalam tahanan. Mulai dari penangkapan dan penahanan yang pertama, kedua, dan ketiga sekarang ini.
Kan aneh. Sebagai contoh, dulu Ust ABB dituduh sebagai otaknya bom Bali. Begitu Ust ABB ditangkap bukannya pemboman selesai tetapi malah ulang tahun kan?Tiap tahun ada kan? Begitu coba.

Bahayanya apa sih kalau usulan Kepala BIN ini disahkan?
>> Jadi semua orang juga bisa menangkap. Jadi intinya memang pengen menyiksa rakyat saja itu. Kalau tidak mengapa tidak membiarkan polisi saja yang menangkap?

Iya, mengapa tidak polisi saja?
>> Tidak tahu. Masalah anggaran kali? Tadi sudah saya katakan setiap kegiatan pemerintah pasti ada anggarannya bukan? Tidak mungkin ada kegiatan pemerintahan tidak pakai anggaran. Mau pakai uang siapa? Malah berbahaya kalau tidak pakai anggaran, bisa peras sana¬sini. Jadi ya yang paling terlihat adalah rebutan anggaran saja.
Cuma itu. Jadi kan aneh, katanya mereka mau demokrasi, demokrasi bukan kayak gitu! Isi RUU Intelijen itu tidak mencerminkan negara yang demokratis.

Memang bagaimana penilaian Anda terhadap isi drat RUU itu?
>> Isinya tumpang tindih. Ini merupakan bentuk arogansi dan akan menciptakan kekuasaan tanpa batas yang justru bertentangan dengan omongannya sendiri yang namanya demokrasi. RUU Intelijen itu ya RUU yang paling tidak demokratis.
Saya sih minta konsistensi dari omongannya mereka yang mengagung-agungkan demokrasi saja. Katanya
demokrasi, tetapi malah membuat UU yang membolehkan menangkap orang tanpa pengadilan.
Ciri-ciri negara demokrasi kan tegaknya hukum negara dan pengadilan yang indipenden. Tapi dalam RUU ini pengadilannya ditutup, orang bisa menangkap siapa saja tanpa pengadilan. Ini artinya, demokrasi yang mereka agung-agungkan itu cuma omong kosong (lips service).

RUU itu sebagai salah satu upaya mencegah aspirasi rakyat yang menginginkan tegaknya syariah Islam?
>> Iya, kalau syariah Islam diterapkan, kan kekuasaannya akan dibatasi oleh kekuasaan Allah SWT. Allah SWT kan mewajibkan mereka untuk amanah dan lain sebagainya, kan banyak kewajiban penguasa (ulil amri) itu. Kalau dalam syariah Islam kan sangatjelas kewajiban ulil amri itu. Jadi sebenarnya ini cuma menutupi kekurangan mereka yang merasa terancam dengan syariah Islam.

syariah Islam tegak kepentingan mereka dan asing terancam?
>> Ya, kalau asing itu apa pun ya asal bisa menekan umat Islam pasti senang saja, apa pun proyeknya. Asing itu jangan disalahkan, memang tujuannya untuk menjajah Indonesia kok. Yang harus disalahkan itu adalah adanya pengkhianat-pengkhianat bangsa.

siapa mereka?
>> Yang menjual tanah airnya untuk kepentingan asing. Saya tidak ‘benci’ kok kepada Amerika, karena mereka menjajah Indonesia itu memang untuk kepentingan negaranya. Yang tidak boleh itu ada antek-antek Amerika tapi dia orang Indonesia yang menjual bangsanya ini. Begitu Iho!

Mengapa tidak boleh?
>> Itu namanya pengkhianatan, tidak amanah.

SEKILAS SANG PEMBELA MUSLIM DI MEJA HIJAU

Nama lengkapnya Muhammad Mahendradatta SH, MH, PhD. Ia adalah seorang pakar dan praktisi hukum yang lahir di Jakarta 11 Januari 1962. Saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara. Muslim (TPM). Gelar sarjana hukumnya diraih dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1988. Kemudian, pada 2002, memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis dari Universitas yang sama. Sebelumnya ia sempat menyelesaikan pendidikan khusus American Litigation di School of Law-University of California at Los Angeles (UCLA) yang dipersamakan dengan gelar Master of Arts, pads tahun 1994.

Ia berprofesi sebagai pengacara dan mulai mencuat namanya dan dikenal publik setelah memegang jabatan sebagai Ketua Tim Pembela Muslim (TPM)—sekarang Tim Pengacara Muslim. Berbagai kasus pernah ditanganinya. Namanya dikenal publik sejak menjadi pengacara Ustadz Jafar Umar Thalib, Panglima Laskar Jihad Ahlus’sunnah Wal Jamaah (Aswaja) saat itu yang terjerat kasus pidana rajam dan penghinaan terhadap kepala negara saat itu Megawati Soekarnoputri.

Nama Mahendradatta pun melambung dikenal di dunia internasional karena keteguhan dan keberaniannya dalam membela Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, juga beberapa terdakwa kasus terorisme besar seperti Amrozi, Imam Samudera dan Ali Ghufron. Terakhir ia mendapat gelar PhD di salah satu universitas terkenal di Amerika, sebelumnya menjadi kuasa hukum ormas-ormas Islam dalam judicial review yang diajukan kelompok-kelompok liberal.

Iklan




Ketangguhan Sistem Islam Dalam Melindungi Warga Negaranya

14 05 2011

Syariat Islam ditetapkan Allah SWT sebagai risalah untuk mengatur seluruh umat manusia, sehingga ia akan memberikan kerahmatan bagi semua elemen masyarakat. Seperti yang telah disebutkan dalam QS. Al-Anbiyaa’ 107, Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan demikian, Syariat Islam tentu dapat dilaksanakan dalam masyarakat yang heterogen. Sekaligus hal itu membantah adanya anggapan bahwa syariat Islam hanya dapat diterapkan di masyarakat yang seluruhnya Muslim. Baca entri selengkapnya »





Penguasa Negara Islam

14 05 2011

Pengantar

Penguasa (al-Hâkim) adalah ulil amri yang memiliki otoritas untuk mengurusi semua urusan, baik meliputi seluruh wilayah kekuasaan negara maupun hanya di sebagian wilayah saja. Dalam hal ini, penguasa adalah pihak yang menjadi sandaran dalam penanganan semua urusan dan penegakkan hukum. Dalam penegakkan hukum ini, penguasa merupakan satu-satunya pihak yang harus didengarkan dan ditaati. Baca entri selengkapnya »





PENGUASA FASIK

1 05 2011

Oleh : Muhammad Rahmat Kurnia

“Akan datang kepada masyarakat tahun-tahun yang penuh tipuan. Pada tahun-tahun itu pembohong dipandang benar, yang benar dianggap bohong; pada tahun-tahun tersebut pengkhianat diberi amanat, sedangkan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Pada saat itu yang berbicara adalah ruwaibidhah.” Lalu ada sahabat bertanya, ‘Apakah ruwaibidhah itu?” Rasulullah menjawab, “Orang bodoh yang berbicara/mengurusi urusan umum/publik.” (Dalam riwayat lain disebutkan, ruwaibidhah itu adalah “orang fasik yang berbicara/ mengurusi urusan umum/publik” dan “al umara [pemerintah] fasik yang berbicara/mengurusi urusan umum/publik’) (HR Ahmad, Ibnu Majah, Abu Ya’la dan al-Bazzar).

Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab Fathul Bari bahwa riwayat hadis ini jayyid (bagus) dan Ibnu Majah menyatakan hadis ini sahih (Fathul Bari, XIII/84, Shahih Ibnu Majah, II/374).

Hadis tersebut mengingatkan kita pada peristiwa yang kini tengah terjadi di negeri-negeri Muslim. Gejolak yang terjadi di Tunisia, Mesir, Bahrain, Yaman, Libya dan Saudi menggambarkan betapa para penguasa Muslim selama ini mengabaikan rakyat, mementingkan diri dan kroninya, serta bersikap diktator. Rakyat pun bergerak menggulingkan mereka. Gejolak tersebut memberikan beberapa ‘ibrah (pelajaran).

Pertama: perubahan di suatu negeri akan memberi efek domino bagi perubahan di negeri lainnya. Artinya, bila suatu ketika Khilafah Islam berhasil ditegakkan di suatu
negeri maka dengan cepat hal ini akan menjalar ke negeri lain. Kedua: rakyat makin mengetahui kebobrokan penguasanya. Ketiga: rakyat makin berani bersuara di hadapan penguasanya yang zalim. Keempat: rakyat makin sadar bahwa kekuasaan ada di tangannya.
Kelima: rakyat semakin percaya bahwa mereka mampu melakukan perubahan.

Di Indonesia hal ini tampak dalam wajah lain. Bulan Maret lalu Indonesia diguncang berita Wikileaks, bahwa Presiden SBY menyalahgunakan kekuasaan. Bagi orang-orang yang berkecimpung dengan berbagai persoalan politik berita tersebut tidak mengagetkan. Sebab, selama ini rumor itu sudah santer terdengar. Bahkan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, dengan tegas menyatakan adanya kebohongan yang dilakukan Pemerintah. Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Muhammad Ismail Yusanto, juga menyampaikan bahwa negara ini telah gagal dan salah satu cara untuk menutupi kegagalannya itu ,adalah berbohong.

Dengan berbagai dalih yang diilmiah-ilmiahkan, Pemerintah akan segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) atau membatasinya. Rakyat kecil tentu akan menjadi pihak pertama yang terkena dampak kenaikan harga-harga. Di tengah situasi demikian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru ngotot akan membangun gedung baru senilai senilai Rp 1,138 triliun. Padahal kalau dana ini digunakan untuk membangun rumah sederhana di desa seharga Rp 50 juta per rumah maka akan cukup untuk membangun rumah untuk 22.760 keluarga. DPR RI juga mengusulkan kenaikan anggaran dari Rp 3,025 triliun menjadi Rp 3,5 triliun untuk tahun anggaran 2012. Pemerintah dan DPR juga sedang menggodok rancangan undang-undang (RUU) Intelijen. Inti dari RUU ini adalah mengawasi gerak-gerik rakyatnya sendiri dan membangkitkan kembali rezim represif. Komisi I DPR-RI pun melakukan pelesiran dengan dalih studi banding tentang intelijen ke Amerika, Turki, Rusia dan Prancis. Berapa dana untuk pelesiran tersebut? Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebutkan anggaran yang digunakan untuk pelesiran tersebut sebesar Rp 4,5 miliar selama bulan April 2011. Dengan kata lain, biaya pelesiran Rp 150.000.000 sehari! Fantastik! Kalau dana ini dibelikan nasi bungkus seharga Rp 15.000 maka uang tersebut cukup untuk memberi makan 300.000 orang miskin!

Ini semua menggambarkan sikap tidak amanah, alias khianat. Karena itu, tidak mengherankan, survei terbaru yang dilakukan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyatakan 96 persen responder mengaku merasa tidak terwakili oleh DPR.

Dalam kondisi demikian, umat memerlukan kepemimpinan baru yang amanah, yang berjuang penuh kesungguhan bagi perubahan hakiki sesuai ajaran Islam. Untuk itulah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terus menggalang langkah dengan berbagai komponen, termasuk ormas-ormas Islam. Sekadar contoh, pada akhir Maret 2011, beberapa pimpinan ormas (MUI, Al-Irsyad Al Islamiyah, SP BUMN Strategis, AI-Ittihadiyah, PB PII, KAHMI, PBB dan HTI) membahas konspirasi di balik rencana pembatasan subsidi BBM di Kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia, Jakarta. Mereka memiliki pandangan yang sama bahwa pembatasan subsidi BBM ataupun kenaikan harga BBM merupakan jalan tol menuju liberalisasi BBM. Mereka pun melihat bahwa secara syar’i liberalisasi BBM hukumnya haram dan secara politik sama dengan menyerahkan leher kepada kafir penjajah untuk digorok. Karena itu, liberalisasi BBM harus ditolak.

Penyadaran pun terus dilakukan. Pada awal April 2011, enam belas ormas Islam berdiskusi tentang RUU Intelijen di Kantor DPP HTI. Setelah berdiskusi, dilanjutkan dengan Konferensi Pers. Para pimpinan ormas itu memiliki satu sikap: menolak RUU Intelijen! Setidaknya ada empat alasan utama. Pertama.banyak pasal karet yang tidak didefinisikan sehingga akan melahirkan penafsiran sewenang-wenang. Kedua. penyadapan tanpa lewat keputusan pengadilan yang akan melahirkan teror terhadap aktivis Islam. Ketiga: wewenang penangkapan yang akan menjamurkan penculikan. Keempat: RUU tersebut akan membangkitkan kembali rezim represif.

Dalam situasi demikian, ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan. berpegang pada kebenaran Islam dan menyampaikan kebenaran itu! Ingat, kata adalah senjata Tanpa orang-orang yang berkarakter demikian maka pembohong akan tetap dianggap benar, pengkhianat akan terus diberi amanat, dan urusan publik dikelola oleh ruwaibidhah. Kita perlu menjadi bagian dari kelompok yang dinyatakan oleh Rasulullah saw., “Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang berpegang pada kebenaran, tidak akan membahayakan mereka siapapun yang menyalahi mereka hingga datang kemenangan dari Allah pada scat mereka dalam keadaan demikian itu.” (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).
Wallahu a’lam.





RUNTUHNYA REZIM BONEKA DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

25 04 2011

Oleh: Abdi Kurnia Djohan, SH.MH,
Dosen Agama Islam UI dan
Ketua Lembaga Dakwah Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta

Pembicaraan tentang rezim-rezim politik di negara-negara, Muslim tidak dapat dilepaskan dari situasi politik global yang melatarbelakangi kemunculan rezim-rezim tersebut. Runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyyah (Ottoman: dalam bahasa politik Barat) agaknya dapat dijadikan sebagai pijakan sejarah pembicaraan di atas. Pernyataan Lord Curzon, Menteri Luar Negeri Inggris (1919-1924) dan mantan Wali Negeri India (1898-1905), ketika ditanya mengapa Turki diberikan jaminan kemerdekaan ketika daerah-daerah kekuasaannya dikuasai Inggris, yang menyatakan bahwa, “The point issue is that Turkey has been destroyed and shall never rise again, because We have destroyed her spiritual powers, Khilafah and Islam”
Kalimat terakhir dari pernyataan Curzon inilah yang dapat disimpulkan sebagai pemicu munculnya rezim-rezim boneka di negara-negara Muslim. Ambisi untuk menghancurkan dua kekuatan spiritual umat Islam itu tidak berhenti pada proses pendirian negara sekuler Turki, tetapi terus berlanjut kepada setiap upaya yang dilakukan oleh umat Islam di dalam merekonstruksi bangunan kekhalifahan setelah penghapusan Kekhalifahan Utsmaniyyah 3 Maret 1924.

Di dalam kasus Mesir, ambisi untuk meruntuhkan kekhilafahan telah dimulai sejak Perang Dunia I, yang ditandai dengan pemberontakan Kolonel Ahmad Urabi pada awal tahun 1880—yang kemudian dikenal sebagai revolusi Urabi (Urabi Revolt) —terhadap Kekhalifahan Utsmaniyyah Turki. Gerakan pemberontakan terhadap kekuasaan kekhalifahan Turki di Mesir itu, menyerukan pentingnya liberalisasi Mesir dari pengaruh politik Turki. Revolusi setengah matang Urabi tersebut belum menemukan hasil sampai kemudian Saad Zaghlul melakukan kontak dengan negara-negara Barat, dalam hal ini Inggris dan Prancis, untuk membidani kelahiran partai (Partai Wafd) yang mengusung liberalisme bagi Mesir secara keseluruhan. Pengaruh kepentingan politik Barat di dalam gerakan Partai Wafd sangat terlihat dari paralelnya kebijakan kolonial Inggris di Mesir, yang dikeluarkan oleh Reginald Windgate, protektorat Inggris di Mesir, dengan isu-isu yang dihembuskan oleh Saad Zaghlul dan para pengikutnya.

Adapun di dalam kasus Saudi Arabia, ambisi untuk meruntuhkan kekhilafahan itu diwujudkan dengan mendorong pemberontakan suku-suku di wilayah Hijaz teradap kekuasaan Turki Utsmani di jazirah Arab. Thomas Edward Lawrence (1888-1935) atau yang dikenal dengan sebutan Lawrence of Arabia, merupakan aktor penting dalam proses pembentukan negara Saudi Arabia.

Upaya untuk meruntuhkan bangunan khilafah tidak saja dilakukan di Timur Tengah. Di Indonesia, upaya meredam dukungan terhadap gagasan khilafah tidak luput dari perhatian Barat. Upaya itu terbaca dari perdebatan antara Soekarno dan Natsir pada era tahun 1920-an, tentang pemikiran Ali Abdul Raziq. Perdebatan di antara kedua tokoh di atas, tentu mengundang pertanyaan mengenai relevansi isu Ali Abdul Raziq dengan perkembangan politik di Tanah Air ketika itu. Agaknya terdapat pertalian yang erat antara perdebatan Soekarno-Natsir di atas dengan temuan Muhammad Imarah terhadap dokumentasi Harian Al-Ahrarn Nomor 12, bulan Mei 1925. Harian terkemuka Mesir itu memuat Surat pernyataan utusan kesultanan-kesultanan di Nusantara—yang diwakili oleh Kesultanan Jambi Sumatera—yang berisi penyerahan keputusan Muktamar Khilafah yang diadakan di Mesir dan kesediaan kesultanan-kesultanan Nusantara untuk bergabung dengan kekhalifahan yang baru.

Sementara itu, Deliar Noer menyimpulkan adanya relasi yang erat di antara polemik Soekarno-Natsir dengan kebijakan etis Kolonial Belanda ketika itu. Salah satu dari kebijakan etis yang dikembangkan oleh Belanda ketika itu adalah modernisasi sistem pendidikan Indonesia. Implikasinya—sebagaimana disarankan oleh Snouck Hurgronje—adalah adanya penerimaan bangsa Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, terhadap pemikiran kebudayaan Barat. Snouck, bahkan, menegaskan bahwa hal tersebut juga berimplikasi hilangnya cita-cita pan-Islamisme dari segala kekuatannya.

Sebab-sebab Keruntuhan

Upaya untuk mengubur pemikiran mengenai khilafah terus berlanjut hingga kini. Reproduksi pemikiran Ali Abdul Raziq dilakukan di berbagai forum di berbagai belahan dunia. Di Amerika Serikat, Abdullahi Ahmed Al-Na’im demikian gencar mengintroduksi pemikiran Abdurraziq tentang ketiadaan konsep negara dan penegakan syariah di dalam Islam. Di Indonesia, gagasan dekonstruksi khilafah Islamiyyah diperkenalkan oleh Harun Nasution, di dalam karya monumentalnya,”Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek”.

Hal itu kemudian dilanjutkan oleh Nurcholish Madjid. Cak Nur terlebih menawarkan gagasan desakralisasi politik Islam dengan sejumlah argumentasi faktual yang diketahui dan dirasakan oleh khalayak. Ide desakralisasi politik inilah yang dengan sendirinya, menuntun khalayak untuk melakukan penolakan terhadap gagasan Khilafah Islamiyyah dengan dalih bahwa gagasan tersebut adalah sesuatu yang utopis untuk diterapkan pada era modern ini.
Bagi rezim-rezim pengikut Barat, usaha kaum intelektual dalam mendekonstruksi ide Khilafah Islamiyyah jelas membe¬rikan keuntungan tersendiri terutama da¬lam melanggengkan kekuasaan politik yang mereka pegang. Di Mesir, sebagai contoh, rezim Husni Mubarak memberi apresiasi terhadap pemikiran-pemikiran Muhammad Al-Asymawi, salah seorang tokoh Islam Liberal Mesir, yang meragukan validitas dan efektivitas syariah Islam di dalam menghadapi problematika zaman. Atas usaha-usaha yang dilakukannya, Al Asymawi kemudian memperoleh jabatan Hakim Agung di Mahkamah Agung Mesir. Kondisi yang kurang lebih serupa juga dijumpai di Indonesia. Tidak sedikit kalangan cendekiawan Muslim yang pro Barat mendapatkan posisi strategis di berbagai instansi pemerintah karena usaha-usaha yang dilakukan dalam meredam laju pemikiran khilafah Islamiyyah.

Politik “etis” yang dikembangkan dalam rangka mendekonstruksi gagasan khilafah itu tanpa disadari, telah menyuburkan sikap hipokrit, yang berpotensi menghancurkan pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan. Tanpa disadari pula politik etis yang dipelihara itu sesungguhnya telah menyeret rezim-rezim pendukung Barat, kepada kehancuran. Dari berbagai kasus kejatuhan rezim-rezim dukungan Barat di berbagai negara, termasuk di dunia Islam, dapat disimpulkan tiga hal yang menjadi penyebab kejatuhan mereka, yaitu demokrasi, ekonomi, dan liberalisasi kehidupan beragama.

1. Demokrasi
Sebagai sebuah konsep, demokrasi bukanlah konsep yang matang dan mapan. Miriam Budiardjo mengutip kesimpulan UNESCO yang menyebutkan demokrasi sebagai ide yang bersifat ambigu—jika tidak dikatakan membingungkan.

2. Ekonomi
Isu ekonomi merupakan isu pemicu yang mempercepat tumbangnya beberapa rezim politik, seperti rezim Soeharto di Indonesia. Ben Ali di Tunisia, dan Husni Mubarak di Mesir.

3. Liberalisasi Kehidupan Beragama
Pemisahan agama dari negara, dengan cara liberalisasi, merupakan upaya yang sulit untuk dilakukan, walaupun oleh negara yang anti agama, seperti Cina dan Uni Sovyet, dahulu.

Penutup

Dari uraian singkat di atas, kemunculan rezim-rezim boneka tersebut merupakan kelanjutan dari gagasan Barat sebagaimana dikemukakan oleh Lord Curzon untuk menguatkan dominasi dan hegemoninya di dunia dan semuanya dalam skema permainan yang telah dirancang sedemikian oleh Barat.

Oleh karena itu, agenda besar umat Islam ke depan adalah melakukan revitalisasi pemikiran Islam di segala bidang, sehingga umat mampu melakukan assessment (penilaian) terhadap pemikiran pemikiran liar yang berkembang di luar ajaran Islam. Merujuk kepada ungkapan Lord Curzon tentang kekuatan spiritual umat Islam, yaitu Islam dan Khilafah, sudah semestinya umat Islam merekonstruksi kembali bangunan pemikiran Islam yang kaffah dan memperkenalkan sistem politik Islam, yang genuine, agar umat dapat meraih kembali kejayaannya dengan tercapainya al-khilafah ala manhaj al-Nubuwwah. Selain itu umat perlu kritis terhadap ide Barat dan selalu menjaga ukhuwah sesama Muslim





Penguasa Kaum Muslim Sadar Waktu Pesta Mereka Sudah Berakhir

27 03 2011

Salah satu prestasi terbesar dari revolusi yang berkobar di negeri-negeri Islam, bahwa revolusi itu telah memecahkan penghalang rasa takut umat terhadap para penguasanya, serta para algojonya yang senantiasa merendahkan umat dengan penyiksaan yang kejam dan keji selama beberapa dekade yang lalu. Umat sekarang telah sampai pada keyakinan bahwa para penguasa mereka tidak lebih hanya seekor harimau dari kertas. Baca entri selengkapnya »





Solusi Semu Dalam Masalah Kepemimpinan

12 12 2010

by yulita

Sehari-hari kita dapat menyaksikan semakin meningkatnya keluhan masyarakat atas buruknya sistem dan birokrasi. Ini ditambah dengan maraknya kasus korupsi, markus dan penyelewengan jabatan dalam bentuk yang lain. Serta di perparah dengan proses hukum yang ‘mandul’ kalau sudah berhadapan dengan pejabat tingkat tinggi.
Disisi lain, persoalan bencana alam, pendidikan, kesehatan, dan TKW/TKI juga tak kunjung selesai. Ditambah persoalan pilkada yang juga menghimpit bangsa ini. Intinya, di Indonesia kini sedang terjadi persoalan kepemimpinan pemerintahan. Baca entri selengkapnya »








%d blogger menyukai ini: