Terendus, Dugaan Korupsi Tiga Kali Lipat Century

4 10 2011

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung mengatakan, pimpinan DPR telah menerima hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap suatu kasus dengan nilai kerugian negara yang sangat besar.
Pramono menyebut laporan itu terkait dengan masalah energi primer. Namun, dia tak mau menjelaskan lebih lanjut mengenai kasus itu. Laporan BPK itu, kata Pramono, diterima pimpinan DPR pada 25 September 2011 .
“Gede banget (nilai kerugian negara),” kata Pramono di Kompleks DPR, Senin (3/10/2011). Awalnya, Pramono ditanya apakah pimpinan DPR sudah menerima hasil audit forensik dari BPK mengenai kasus Bank Century.
Ketika ditanya bagaimana perbandingan nilai kerugian negara dalam kasus itu dengan nilai dana talangan Bank Century, politisi PDI-P itu menjawab, “Tiga kali lipat. Ini memang belum dibuka kepada publik.” Nilai talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.(kompas.com, 3/10/2011)





Akbar Faisal: SBY Takut Skandal Bank Century Terbongkar

19 09 2011

JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal mengatakan wacana perombakan kabinet (reshuffle) yang dihembuskan kembali oleh pihak Istana dalam minggu-minggu terakhir dipandang karena takut kasus bailout Bank Century dibongkar.
“Isu reshuffle kabinet yang jauh-jauh dari Century kalau benar Hesham dan Rafat di pengadilan Den haag menang, maka ada koridor yang mulus untuk kita menyatakan pendapat dan membongkar Century,” tegas Akbar saat berbicara dalam dialog “Pemenangan Hesyam-Rafat di Abitrase Internasional dan Hak Menyatakan Pendapat DPR Atas Skandal Century’ di Doekoen Cafe, (Minggu, 18/9).
Akbar menegaskan, pemerintah takut jika Hesham dan Rafat menang dalam gugatannya karena diadili secara in absentia kehilangan bank malah dituduh koruptor.
“Pemerintah takut itu, maka dikeluarkanlah isu reshuffle,” demikian Akbar.[rmol/ian/rimanews]





ICW: 2010 Penegakan Kasus Hukum Masih Lemah

3 01 2011

(republika.co.id, 3/1/2011)
JAKARTA—Serentetan kasus hukum yang menyita energi masyarakat tidak tertangani secara tuntas. Hal itu memperlihatkan wajah buruk penegakan hukum di Indonesia.“Itu menandakan lemahnya komitmen pemerintah terhadap penegakan kasus hukum sepanjang tahun ini,” ujar Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) Donal Fariz saat dihubungi Republika, Ahad (2/1).

Empat kasus hukum besar yang menjadi catatan Donal, yaitu kasus century, kasus rekening gendut para jenderal, kasus suap pemilihan Gubernur BI, dan kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Menurut Donal, kasus besar yang tidak tuntas penyelesaiannya itu memperlihatkan lemahnya kinerja dan komitmen baik pemerintah dan para penegak hukum.

“ICW mencatat 76 persen pernyataan presiden yang tidak terealisasi terhadap penyelesaian kasus korupsi,” ungkap Donal.

Menurut Donal, sikap presiden terhadap kasus hukum dan korupsi di negeri ini terkesan defensif. Bahkan, terkesan ambigu dan justru diserahkan ke pihak kepolisian. “Padahal, secara politis dan yuridis Presiden mempunyai kekuatan untuk selesaikan kasus hukum,” tegas Donal. Baca entri selengkapnya »





‘Teror’ Kenaikan TDL dan Cacat Bawaan Demokrasi

25 06 2010

By (Farid Wadjdi)

Demokrasi telah membajak suara mayoritas rakyat untuk kepentingan segelintir elit yang haus kekuasaan dan rakus kekayaan

Democracy in both America and Britain is coming underscrutiny these days. Quite apart from the antics of MPs and congressmen, it is said to be sliding towards oligarchy, with increasing overtones of autocracy. Money and its power over technology are making elections unfair. The militaryindustrial complex is as powerful as ever, having adopted “the menace of global terrorism” as its casus belli. Lobbying and corruption are polluting the government process. In a nutshell, democracy is not in good shape. (Simon Jenkins)

“Demokrasi, baik di Amerika maupun di Inggris, tengah menjadi objek telaah pada hari-hari ini. Terlepas dari berbagai kelakar tentang Perdana Menteri dan para anggota Kongres, demokrasi acapkali dikatakan sedang meluncur menuju sistem oligarki. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa demokrasi sedang bermetamorfosis menjadi otokrasi. Uang dan kekuatannya atas teknologi sering menjadikan proses pemilihan umum menjadi tidak fair. Afiliasi kekuatan militer dan industri menjadi sangat digdaya, terlebih setelah mengadopsi semboyan “perang melawan terorisme”. Lobby dan korupsi mencemari berbagai proses pemerintahan. Singkat kata, demokrasi tengah berada dalam kondisi yang tidak baik (sakit). (Simon Jenkins, mantan editor The Times, Guardian, 8 April 2010)

Democracy is not in good shape !(demokrasi dalam keadaan tidak baik/sakit)! Penggalan artikel Simon Jenkisn diatas , mencerminkan kegelisahannya tentang kondisi demokrasi sekarang. Memang , apa yang dikatakan dikatakan Simon Jenkis benar adanya. Indonesia yang memang mengadopsi demokasi juga mengalami hal yang sama. Lihatlah, ternyata klaim Abraham Lincoln : demokrasi dari rakyat , oleh rakyat, untuk rakyat, tidak terbukti sepenuhnya. Baca entri selengkapnya »





Indonesia Lebih “Bersih” dengan Syariah

13 06 2010

“Sayembara “ pemilihan ketua KPK mulai digelar. Lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia ini mencari sosok pemimpin yang cocok setelah ditinggalkan oleh Antazari Azhar. Puluhan orang sudah mendaftarkan diri, terdapat diantaranya sejumlah pengacara , mantan pejabat Tinggi Polri, birokrasi dan lain-lain.

Namun, belakangan seleksi ini menimbulkan kontroversi, beberapa pihak mencium bau tak sedap dalam proses seleksinya. Diantaranya dirasakan oleh Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana, ia mencium adanya kepentingan politik dari kekuatan Politik tertentu didalam pemilihan Ketua KPK. Denny mengatakan besar kemungkinan ada nama yang dititipkan oleh kekuatan Politik tersebut untuk menjadi ketua KPK . (infosketsa.com, Juni 2010)

Sedangkan menurut Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, proses seleksi sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Hanya saja, ia menambahkan ada beberapa faktor yang menjadikan beberapa orang yang dianggapnya berkualitas enggan mencalonkan diri sebagai komisioner di KPK disebabkan ada kekhawatiran bahwa menjadi anggota atau pimpinan KPK akan dikriminalisasikan. (inilah.com 08/06/10).

Tak bisa di pungkiri, tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan penyakit klasik yang tidak kunjung terobati. Meskipun upaya-upaya pemberantasannya sudah di lakukan dengan berbagai cara, namun pada faktanya korupsi di Indonesia malah semakin menggurita. Baca entri selengkapnya »





KPK Mulai Lemah, Ngaku tak Temukan Bukti Korupsi Kasus Century

12 06 2010

JAKARTA -Sinyalemen bahwa KPK mulai keropos tampaknya mendekati kebenaran. Buktinya, KPK mengaku hingga kini belum menemukan tanda-tanda tindak pidana korupsi dalam proses dan implementasi dana talangan (bailout) ke Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.

Hal itu diutarakan Pimpinan KPK dalam rapat bersama Tim Pengawas DPR atas kasus Bank Century, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/6). ”Pemberian FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal belum ditemukan tindak pidana korupsi,” kata Wakil Ketua KPK, M Jasin. Baca entri selengkapnya »





CENTURY DI BAWAH SELIMUT KAPITALISME

31 05 2010

By Bella

Kasus Century yang sempat menggemparkan dunia perpolitikan beberapa waktu yang lalu kini seakan lenyap ditelan bumi. Belum sempat dibongkar kasus Century muncul lagi isu terosisme, tepat pada babak akhir pengambilan keputusan kasus tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Century tiba-tiba lenyap dari permukaan? dan kemana bersembunyinya kasus penyelewengan dana Century yang telah merampok uang negara tersebut?
Kasus penyelewengan dana talangan Century seharusnya bukan suatu hal yang harus dilupakan. Karena terbongkarnya kasus penyelewengan uang negara itu bisa menjadi sebuah gambaran kemiskinan moral pada Bangsa ini dan salah satu bentuk kegagalan sistem perekonomian dan hukum yang dipakai, sekaligus pembuka kedok oknum-oknum bermasalah yang kemugkinan terlibat di dalamnya. Dan tidak seharusnya kita ikut-ikutan terlena dengan alur cerita yang sepertinya sengaja dibuat oleh para kapitalis yang tidak mau rugi dengan adanya kasus tersebut.
Jika ditelusur lebih dalam, kasus Century yang hilang dari permukaan bukan hanya sebagai arus dari berbagai kasus perpolitikan yang memang mengalir dengan sendirinya dari satu masalah ke masalah yang lain. Tetapi juga mengandung unsur kepentingan di dalamnya, yang jika terus diusut maka akan merugikan pihak-pihak tertentu. Coba difikirkan, dari setiap permasalahan yang muncul selalu tidak bertemu titik penyelesaiannya. Baca entri selengkapnya »








%d blogger menyukai ini: