Jilbab Syar’i itu Jilbab Fisik atau Jilbab Hati?

13 10 2011

By: Yulianna PS
Penulis Cerpen “Hidayah Pelipur Cinta”

Hingga hari ini masih banyak wanita yang memperdebatkan masalah jilbab. Banyak dari mereka tidak mengenakan jilbab dengan alasan masih merasa hatinya belum terjilbabi. Statemen ini awalnya merebak di kalangan artis. Untuk menghindari dan mengingkari perintah hijab. Mereka menggunakan alasan di atas untuk menguatkan alasannya membiarkan kepalanya telanjang ditempat umum.

Pada hari ini, artis telah menjadi ‘berhala baru’ bagi anak muda. Tidak mengenal sahabat Rasulullah sudah menjadi hal yang dimaklumi, tapi tidak punya idola artis akan mendapat julukan kampungan, kuper dll. Setelah artis dijadikan berhala baru yang diidam-idamkan, dipuji-puji, dikagumi, apa saja yang artis lakukan akan di ikuti, termasuk artis yang tidak mengenakan hijab.

Dalam kenyataannya, statemen ‘ingin menjilbabi hati’ ini telah melekat di hati banyak wanita muda. Mereka enggan mengenakan hijab dengan alasan masih belum siap dan ingin menjilbabi hatinya dulu. Kelompok ini bukan tidak siap, tetapi bisa jadi enggan melakukan persiapan. Padahal perintah hijab itu bukan perintah biasa, tetapi perintah Allah SWT secara langsung bagi wanita beriman.

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan anak-anak orang mukmin: ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Al-Ahzab 59).

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya…..” (An-Nur 31).

Jika wanita islam enggan mengenakan hijab, lantas apa bedanya mereka dengan wanita non muslim? Sesungguhnya hijab itu adalah pembeda antara wanita muslim dengan non muslim.

Tidak ada satupun ada perintah yang mengatakan bahwa jilbab hati itu merupakan hal yang urgent dibanding jilbab fisik. Statemen jilbab hati muncul dari kalangan mereka yang belum memahami ilmu hijab dengan baik.

Meski begitu, hijab itu bukan hijab yang menjadikan wanita tersebut tabarruj (memamerkan kecantikan), bukan pula yang bercorak-corak modis. Karena sesungguhnya ada batasan dan kriteria busana syar’i yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Harus menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan, maka tidak boleh ditampakkan leher dan lain-lain walaupun hanya sebesar uang logam.

2. Bukan busana perhiasan yang justru menarik perhatian seperti yang banyak dihiasi dengan gambar bunga apalagi yang warna-warni.

3. Harus longgar, tidak ketat, tidak tipis, dan tidak sempit yang mengakibatkan lekuk tubuhnya tampak atau transparan.

4. Tidak diberi wangi-wangian atau parfum karena dapat memancing syahwat lelaki yang mencium keharumannya.

5. Tidak menyerupai kaum laki-laki seperti memakai celana panjang (ketat), kaos oblong, dan semacamnya. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.

6. Tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir.

7. Bukan untuk mencari popularitas.

Jadi, jilbab hati itu tidak ada. Yang Allah perintahkan adalah jilbab fisik, adapun mengenai hati, itu merupakan kewajiban, tanpa harus menafikan masalah urgensi jilbab fisik. [voa-islam.com]

Iklan




Pelarangan Kerudung di Negeri Mayoritas Muslim Terbesar Di Dunia Ini, Terjadi Lagi, Saatnya Muslimah Bangkit!

22 09 2011

Syabab.Com – Sungguh malang nasib kaum Muslim di negeri Muslim terbesar ini. Beberapa pihak berusaha untuk melarang Muslimah dari ketaatannya kepada syariah. Sebut saja, salah kasus diantaranya, RS Pantai Indah Kapuk melarang Muslimah berkerudung. Pihak rumah sakit tak memberikan alasan jelas mengapa kebijakan pelarangan itu diambil.

Kasus pelarangan pemakaian kerudung – latah disebut jilbab oleh masyarakat – muncul lagi. Kali ini dialami oleh Dwi, karyawati RS Pantai Indah Kapuk, Jakarta, seperti dikutip dari mediaumat.

Kasus ini mencuat setelah Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan RS Pantai Indah Kapuk, Kusno Haryanto melaporkan kasus ini ke beberapa ormas Islam melalui suratnya.

Kusno menjelaskan bahwa pelarangan berkerudung di RS Pantai Indah Kapuk berlangsung sejak tahun lalu. Kasus Dwi ini sudah dibawa Serikat Pekerja ke manajemen rumah sakit melalui jalur advokasi. Pihak rumah sakit awalnya bersedia mengakomodasi kasus Dwi ini namun sampai saat ini, mereka hanya pura-pura.

Ini terbukti ketika sekarang bertambah lagi karyawati yang nekat mengenakan kerudung yakni Tien Maemunah, Rahmawati, dan Fitriani, pihak manajemen melarang dengan tegas penggunaan kerudung di RS Pondok Indah Kapuk.

Dipaksa Melepaskan Kerudung

Berdasarkan laporan Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan RS Pantai Indah Kapuk, Tien Maemunah mengenakan kerudung pada saat jam kerja mulai tanggal 7 September 2011 dengan alasan menjalankan perintah agama yang dianutnya serta merasa risih dengan pakaian seragam yang tidak menutup aurat.

Atas kejadian itulah Tien dipanggil menghadap oleh pihak manajemen Rumah Sakit Rizal Bachrun dan Lisa Mokalu. “Rizal Bachrun selaku Manager PSDM RS Pantai Indah Kapuk meminta kepada Tien untuk melepaskan jilbabnya,” jelas Kusno.

Perintah untuk melepaskan Jilbab dilanjutkan dengan permintaan agar Tien Maemunah mengundurkan diri saja dari rumah sakit tersebut. “Pelapor juga diperintahkan untuk mengundurkan diri, jika tidak ingin melepaskan jilbabnya,” lanjutnya.

Kusno, selaku Ketua Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan RS Pantai Indah Kapuk, kini masih menunggu penjelasan tentang tindak lanjut atas permasalahan yang disampaikan oleh para pelapor.

20 September kemarin, karyawati ke enam yang menggunakan jilbab di RS Pantai Indah kapuk bernama Amanah mendapat tekanan luar biasa oleh leader-leadernya. Tekanan tersebut dimulai dari diminta melepaskan jilbabnya yang akhirnya Amanah membuat surat cuti diluar tanggungan sampai dengan diijinkannya penggunaan jilbab di RS Pantai Indah Kapuk. Pembuatan surat cuti di luar tanggungan itu bukan atas inisiatif Amanah tetapi kalimat demi kalimat dalam surat itu di “dikte kan lewat telepon” oleh Zr Ipung yang merupakan tangan kanan manager keperawatan.

Sedangkan saat ditanya apa alasan pihak manajemen melarang pemakaian kerudung saat jam kerja, Kusno mengatakan “Belum ada apa alasan yang jelas dari rumah sakit. Tapi, ketika para pegawai RS meminta ijin untuk menggunakan jilbab pihak manajemen hanya mengatakan tidak pernah bisa menerima pemakaian jilbab di sini,” terangnya.

Terulang

Kasus seperti ini bukan kasus yang pertama. Hal yang sama sering terjadi. Tahun 2010, terjadi pelarangan pemakaian kerudung atas tiga perawat RS Mitra Internasional Jatinegara yakni Suharti, Sutiyem dan Wiwin Winarti. Mereka pun terancam dipecat karena menggunakan jilbab panjang. Mereka menolak karena jilbab pendek menampilkan lekuk dada.

Ada juga kasus Wine Dwi Mandela saat bekerja di RS Mitra Keluarga Bekasi Barat. Ia dicampakkan begitu saja oleh pihak rumah sakit dengan dalih yang dicari-cari. Padahal selama empat tahun bekerja di rumah sakit swasta tersebut, ia mengaku tak pernah melakukan pelanggaran yang merugikan perusahaan.

Awalnya, Wine memang bersikap seperti karyawati RS Mitra pada lainnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa RS Mitra Keluarga manapun memang memberlakukan larangan berjilbab bagi karyawatinya. Bila ada di antara mereka karyawati yang berjilbab maka mau tidak mau mereka harus melepas jilbab setibanya di rumah sakit. Namun, setelah ia konsisten dengan ketetapannya untuk tidak melepaskan jilbabnya saat bekerja itulah, ia menuai banyak kecaman dan akhirnya ia dipecat dari pekerjaannya.

Pada tahun 2006, RS Kebon Jati Bandung, juga melarang penggunaan kerudung dengan dalih rumah sakit itu sejak berdiri sudah ada peraturan tidak tertulis bahwa perawat yang beragama Islam tidak diperkenankan menggunakan jilbab selama bekerja karena rumah sakit Kebon jati adalah rumah sakit umum tidak berafiliasi pada golongan tertentu. Tidak boleh menggunakan simbol-simbol agama. Inikah demokrasi?

Serangan Atas Muslimah

Kasus pemaksaan bagi kaum Muslimah untuk melepaskan pakaian penutup aurat itu terjadi tidak hanya di dunia kerja saja. Bahkan, hal itu juga dialami oleh perempuan remaja muslimah yang aktif di beberapa organisasi sekolah. Tidak sedikit diantara mereka dipaksa untuk melepaskan pakaian muslimahnya karena pakaian seragamnya tidak menutup aurat.

Sementara di dunia olahraga, dengan adanya ide kesataraan gender, generasi Muslimah dipaksa untuk memamerkan auratnya karena tuntutan seragam olahraga, seperti Volley Ball dan Basket. Ditambah lagi, dengan contoh jelek yang diajarkan oleh bebeapa acara sinetron dan musik di televisi yang terus menerus menyajikan contoh buruk tentang berpakaian.

Demikianlah, kaum Muslim kembali dipermainkan oleh demokrasi dan ide-ide kebebasan. Barat terus mengajarkan ide kebebasan dan kesetaraan gender di negeri-negeri Muslim. Sementara di Barat sendiri, mereka tidak memberikan kebebasan bagi Muslimah untuk menaati Tuhannya dalam berpakaian. Beberapa negara Eropa sudah mulai melakukan pelarangan atas niqab atau burka, bukti dari bualan demokrasi.

Hal yang sama juga terjadi di negeri ini, umat dicekoki kebebasan, sementara ketika umat ingin memenuhi kewajiban agamanya, ada pihak-pihak tertentu yang melarangnya. Jika itu terjadi di Barat, mungkin wajar, sekalipun itu menunjukkan sikap hipokrit dan bualan demokrasi. Namun, jika ini terjadi di negeri yang bermayoritas Muslim, sungguh amat memalukan bilan terjadi upaya pelarangan ini.

Berbagai persoalan pun muncul, ketika di tengah-tengah masyarakat bertebaran perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat. Mulai dari pelecehan seksual hingga kapitalisasi perempuan seperti komoditas barang yang murah untuk diperjualbelikan. Perintah jilbab dan menutup aurat bagi Muslimah bukan mode, tetapi itu adalah kewajiban (silahkan baca: QS. Al-Ahzab: 59 dan Annur: 31).

Umat tidak membutuhkan liberalisme dan demokrasi, tetapi umat hanya menginginkan kembalinya kepada syariah dari Tuhan Sang Pencipta. Islam telah terbukti memuliakan perempuan. Hal itu akan nyata ketika umat hidup di bawah naungan Khilafah Rasyidah yang akan menerapkan hukum-hukum syariah dan menyatukan seluruh kaum Muslim sedunia. Insya Allah, tidak akan lama lagi. [m/mediaumat/syabab.com]





RS Pantai Indah Kapuk Melarang Muslimah Berkerudung

21 09 2011

Pihak rumah sakit tak memberikan alasan jelas mengapa kebijakan pelarangan itu diambil.
Kasus pelarangan pemakaian kerudung-latah disebut jilbab oleh masyarakat-muncul lagi. Kali ini dialami oleh Dwi, karyawati RS Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.
Kasus ini mencuat setelah Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan RS Pantai Indah kapuk Kusno Haryanto melaporkan kasus ini ke beberapa ormas Islam melalui suratnya.
Kusno menjelaskan bahwa pelarangan berkerudung di RS Pantai Indah Kapuk berlangsung sejak tahun lalu. Kasus Dwi ini sudah dibawa Serikat Pekerja ke manajemen rumah sakit melalui jalur advokasi. Pihak rumah sakit awalnya bersedia mengakomodasi kasus Dwi ini namun sampai saat ini, mereka hanya pura-pura.
Ini terbukti ketika sekarang bertambah lagi karyawati yang nekat mengenakan kerudung yakni Tien Maemunah, Rahmawati, dan Fitriani, pihak manajemen melarang dengan tegas penggunaan kerudung di RS Pondok Indah Kapuk.
Berdasarkan laporan Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan RS Pantai Indah Kapuk, Tien Maemunah mengenakan kerudung pada saat jam kerja mulai tanggal 7 September 2011 dengan alasan menjalankan perintah agama yang dianutnya serta merasa risih dengan pakaian seragam yang tidak menutup aurat. Atas kejadian itulah Tien dipanggil menghadap oleh pihak manajemen Rumah Sakit Rizal Bachrun dan Lisa Mokalu. “Rizal Bachrun selaku Manager PSDM RS Pantai Indah Kapuk meminta kepada Tien untuk melepaskan jilbabnya,” jelas Kusno.
Perintah untuk melepaskan Jilbab dilanjutkan dengan permintaan agar Tien Maemunah mengundurkan diri saja dari rumah sakit tersebut. “Pelapor juga diperintahkan untuk mengundurkan diri, jika tidak ingin melepaskan jilbabnya,” lanjutnya.
Kusno, selaku Ketua Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan RS Pantai Indah Kapuk, kini masih menunggu penjelasan tentang tindak lanjut atas permasalahan yang disampaikan oleh para pelapor.
20 September kemarin, karyawati ke enam yang menggunakan jilbab di RS Pantai Indah kapuk bernama Amanah mendapat tekanan luar biasa oleh leader-leadernya. Tekanan tersebut dimulai dari diminta melepaskan jilbabnya yang akhirnya Amanah membuat surat cuti diluar tanggungan sampai dengan di ijinkannya penggunaan jilbab di RS Pantai Indah Kapuk. Pembuatan surat cuti diluar tanggungan itu bukan atas inisiatif Amanah tetapi kalimat demi kalimat dalam surat itu di “dikte kan lewat telepon” oleh Zr Ipung yang merupakan tangan kanan manager keperawatan.
Sedangkan saat ditanya apa alasan pihak manajemen melarang pemakaian kerudung saat jam kerja, Kusno mengatakan “Belum ada apa alasan yang jelas dari rumah sakit. Tapi, ketika para pegawai RS meminta ijin untuk menggunakan jilbab pihak manajemen hanya mengatakan tidak pernah bisa menerima pemakaian jilbab di sini,” terangnya.
Terulang
Kasus seperti ini bukan kasus yang pertama. Hal yang sama sering terjadi. Tahun 2010, terjadi pelarangan pemakaian kerudung atas tiga perawat RS Mitra Internasional Jatinegara yakni Suharti, Sutiyem dan Wiwin Winarti. Mereka pun terancam dipecat karena menggunakan jilbab panjang. Mereka menolak karena jilbab pendek menampilkan lekuk dada.
Ada juga kasus Wine Dwi Mandela saat bekerja di RS Mitra Keluarga Bekasi Barat. Ia dicampakkan begitu saja oleh pihak rumah sakit dengan dalih yang dicari-cari. Padahal selama empat tahun bekerja di rumah sakit swasta tersebut, ia mengaku tak pernah melakukan pelanggaran yang merugikan perusahaan. Awalnya, Wine memang bersikap seperti karyawati RS Mitra pada lainnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa RS Mitra Keluarga manapun memang memberlakukan larangan berjilbab bagi karyawatinya. Bila ada di antara mereka karyawati yang berjilbab maka mau tidak mau mereka harus melepas jilbab setibanya di rumah sakit. Namun, setelah ia konsisten dengan ketetapannya untuk tidak melepaskan jilbabnya saat bekerja itulah, ia menuai banyak kecaman dan akhirnya ia dipecat dari pekerjaannya.
Dan pada tahun 2006, RS Kebon Jati Bandung, juga melarang penggunaan kerudung dengan dalih rumah sakit itu sejak berdiri sudah ada peraturan tidak tertulis bahwa perawat yang beragama Islam tidak diperkenankan menggunakan jilbab selama bekerja karena rumah sakit Kebon jati adalah rumah sakit umum tidak berafiliasi pada golongan tertentu. Tidak boleh menggunakan simbol-simbol agama. Inikah demokrasi? (mediaumat.com, 21/9/2011)





Jilbab Dilarang di Poltekes Sorong, MUI Akan Tanya Menkes

17 09 2011

REPUBLIKA.CO.ID, SORONG – Ketua MUI Sorong, Muchsin akan mempertanyakan kepada Menkes dalam waktu dekat ini perihal larangan pemakaian jilbab di salah satu Poltekes di Sorong. Alasan tak diijinkannya memakai jilbab menurut pihak kampus adalah otonomi kampus dan kebersamaan.

“Kami akan mempertanyakan kepada menkes apakah ada aturan otonomi kampus yang seperti itu. Sekarang masih membuat surat-surat dulu”,katanya.

Pengaduan ke Menkes ini disebabkan karena Poltekes ada di bawah naungan Kementrian Kesehatan.

Sebelumnya, MUI sudah mengadakan dialog dengan pihak kampus namun belum menemukan titik temu. “Mereka mengatakan tidak melarang memakai jilbab, tapi ketika di kelas dan praktik harus dibuka. Padahal kegiatan di kampus intinya ya di kelas dan praktik,” ungkapnya.

Menurut Muchin, aturan ini mengada-ada karena berjilbab merupakan hak setiap Muslimah.

Larangan pemakaian jilbab di Poltekes ini baru terungkap setelah salah seorang calon mahasiswi berjilbab yang telah membayar uang registrasi dipanggil oleh ketua jurusan keperawatan. Ia diberikan dua pilihan yakni membuka jilbab ketika di kelas dan saat praktik atau mengundurkan diri.





Siapakah Muslim “Moderat”?

4 01 2011

http://www.khilafah.com
Pada tanggal 18 Desember 2010, Toronto Star menerbitkan sebuah artikel yang menganjurkan pelarangan tidak hanya Niqab (penutup wajah) dan Burqa (penutup seluruh tubuh), tetapi juga hijab/jilbab (penutup kepala).

Artikel itu menyatakan, “burqa dan niqab merupakan tradisi yang memandang bahwa perempuan sebagai objek seksual, seorang penggoda, yang dengan gerakan pergelangan kakinya, dapat membawa laki-laki (makhluk yang lemah yang tidak mampu menahan godaan ini) untuk bertekuk lutut dihadapan mereka. Ini adalah sistem nilai yang menjijikkan dan saya menolaknya Jadi. semua warga Kanada harus menganut feminisme sekuler. Marilah kita larang burqa, niqab dan hijab.”

Artikel tersebut menggunakan istilah “Muslim moderat” untuk menggambarkan orang-orang yang menyatakan bahwa, “Hukum memakai penutup kepala tidak hanya memalukan bagi perempuan, tetapi merupakan penghinaan bagi laki-laki.”

“Muslim Moderat”: Suatu Ukuran yang Islami? Baca entri selengkapnya »





Ismail Yusanto: Warga Non Muslim Sudah Menikmati Kebebasan yang Luar Biasa

17 09 2010

Di Bekasi, kelompok keagamaan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) seringkali melanggar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Bukannya mentaati peraturan untuk mencegah terjadinya konflik antar umat berbeda agama tersebut, tokoh HKBP dan para pendukungnya malah berulangkali melanggar bahkan mewacanakan pencabutan SKB 2 Menteri yang mensyaratkan pendirian tempat ibadah harus disertai dengan persetujuan 90 orang yang akan beribadah dan 60 warga sekitar, dengan memanipulasi data persetujuan sehingga menimbulkan keresahan sehingga berbuah konflik.

Benarkah SKB 2 Menteri itu menghambat kebebasan beragama? Lantas bagaimana pandangan Islam terkait tempat peribadatan non Muslim? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan mediaumat.com Joko Prasetyo dengan Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto. Berikut petikannya.

HKBP mendesak pencabutan SKB 2 Menteri pasca insiden Ciketing, Bekasi?

Bila SKB tersebut dicabut, tidak ada dasar untuk menjadi kebijakan bersama. Karena mengkaitkan pencabutan SKB dengan kasus HKBP Bekasi adalah sebuah kemunduran. Karena kasus ini kan terjadi dengan sebab-sebab yang sangat spesifik. Baca entri selengkapnya »





Amnesti Internasional Sesalkan Larangan Burqa Di Perancis

15 07 2010

Organisasi Hak Asasi Manusia Amnesti International menyesalkan keputusan parlemen Perancis yang mengesahkan undang-undang yang melarang pemakaian burqa (cadar) di tempat umum.

Seorang pakar pada Amnesti dalam urusan diskriminasi di Eropa, John Dltonien mengatakan bahwa larangan burqa merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama bagi perempuan yang memilih untuk memakainya.

Ia mengatakan bahwa “Larangan itu merupakan hukuman ganda yang dipaksakan bagi mereka yang memakai cadar, karena larangan itu membatasi keterlibatan mereka dalam masyarakat dan mengharuskannya untuk tinggal di rumah selamanya,” demikian katanya.

Parlemen Perancis pada hari Selasa (13/7) telah mengesahkan dengan suara bulat rancangan undang-undang yang memberlakukan sanksi keuangan pada wanita yang mengenakan burqa di tempat umum. Sehingga dalam hal ini Perancis merupakan negara Eropa kedua yang mengkriminalisasikan para pemakai burqa atau niqab. Baca entri selengkapnya »








%d blogger menyukai ini: