Orang Miskin Dilarang Sakit

25 11 2012

KOMPAS.com — Dua hari Achmad (68) tergeletak di lorong rumah sakit. Hari ketiga, setelah keluarganya menemui seorang perawat senior yang masih punya hubungan kerabat dengan mereka, ia akhirnya bisa mendapat tempat di salah satu bangsal rumah sakit. Akan tetapi, baru beberapa hari dirawat, penderita gangguan serius pada organ hatinya itu ”dipaksa”pulang. Sudah sembuhkah Achmad? ”Jauh panggang dari api. Tetapi, tidak ada yang bisa kami lakukan agar tetap bertahan. Sebagai pasien yang berobat gratis, kami tentu tak bisa ngotot sebab menurut mereka tempat perawatan akan digunakan orang lain,” kata Umar, kerabat pasien, yang mengaku hanya bisa pasrah terkait kepulangan saudara sepupunya tersebut dari Rumah Sakit Muhammad Hoesin di Palembang.Sejak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan sistem berobat gratis, masyarakat golongan bawah di wilayah ini memang bisa mengakses layanan kesehatan di sejumlah rumah sakit tanpa harus mengeluarkan biaya perawatan medis. Namun, banyaknya jumlah orang sakit—di tengah berbagai keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, juga tenaga dokter dan paramedis—membuat pelayanan tidak optimal. Di tengah situasi semacam ini, tak jarang perlakuan kurang manusiawi dialami banyak pasien.Apa yang terjadi pada Achmad bisa menimpa siapa pun. Jangankan pasien dari keluarga miskin yang memanfaatkan sistem layanan berobat gratis, pegawai negeri peserta asuransi kesehatan (Askes) pun kerap dipandang sebelah mata oleh pihak rumah sakit.Bahkan, pelayanan buruk juga bisa menimpa seorang dokter peserta Askes yang sekali waktu harus dirawat di rumah sakit terkemuka di negeri ini, tempat ia dulu justru pernah bertugas (Surat Pembaca Kompas, 4 Maret2009).
Lain lagi kisah yang menimpa sastrawan Radhar Panca Dahana. Bukan soal perlakuan petugas medis, tetapi lebih menyangkut bagaimana status pasien yang kerap menjadi semacam obyek dari apa yang ia sebut korban fait accompli. Dalam konteks ini, pasien hanya bisa pasrah karena memang tidak ada pilihan.Satu ketika ia menjalani operasi pengangkatan tumor di pundak. Seusai operasi, ia segera ”diperbolehkan” pulang. ”Betapa pun saya minta diinapkan,” kata Radhar. Belum setengah perjalanan pulang, luka bekas operasi terbuka dan darah mengalir. Ia kembali, operasi ulang pun dilakukan. Hasilnya tak banyak menolong: luka tetap terbuka dan darah tiada henti mengalir. Ia kemudian diinapkan dan diberi pilihan untuk operasi ketiga dengan kondisi dibius total. Menurut dokter bedah yang menanganinya, kondisi ini (dibius total) bagi orang seperti Radhar—yang memiliki penyakit akut lain, gagal ginjal—hanya punya dua opsi: hilang sadar total alias maut atau masuk ruang ICCU! ”Saya terpana. Lantaran kesalahan operasi, saya mesti berada pada sebuah dilema yang komikal: maut dan hampir maut,” tutur Radhar.
Ketika hal ini dipertanyakan, sekaligus menggugat di mana tanggung jawab para dokter yang membuat situasi hidup dan mati sang pasien dipertaruhkan, ”Mereka tak bisa menjawab. Yang ada hanya pernyataan pendek: ’Semua terserah kepada keputusan Bapak’. Saya terdiam dan mereka pergi.” Bahwa akhirnya ia selamat dari situasi ”komikal” tersebut, Radhar percaya hal itu bisa terjadi hanya berkat tangan Tuhan yang ikut bermain.
Dalam situasi dan kasus yang berbeda, kisah Prita Mulyasari dan Juliana—yang akhirnya bersengketa dengan pihak rumah sakit pascalayanan kesehatan yang mereka terima—adalah sisi lain bagaimana potret hubungan pasien dan rumah sakit sebagai penyedia jasa layanan kesehatan. Sudah sejak lama dirasakan adanya ketimpangan hubungan antara pasien dan penyedia jasa layanan kesehatan.Pasien selalu diposisikan sebagai orang yang paling membutuhkan, sementara rumah sakit cenderung tampil bagai dewa yang akan menentukan nasib sang pasien. Bahkan, di tengah ketidakpahaman pasien tentang sakit dan penyakitnya, tak jarang hak-hak mereka dikebiri oleh pihak rumah sakit.

Bagaimana bisa sehat kalo dalam satu Ruangan saja begitu banyak pasiennya, yang ada pasien tambah sakit, tapi inilah potret nyata ketika orang miskin sakit….
Bagaimana bisa sehat wong makannya saja dari mengais sisa- sisa makanan…
Lalu.. mereka kah yang salah???
Atau justru pemerintahkah yang tidak mau tau???





Pada 2012 Kemiskinan di Indonesia Diperkirakan Meningkat

16 06 2011

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusmas Heriawan, memprediksi garis kemiskinan pada 2012 akan lebih tinggi daripada angka kemiskinan sebelumnya. Ini karena angka kemiskinan mendekati angka inflasi yang terjadi sepanjang tahun.
“Garis kemiskinan atau orang yang tergolong miskin ini sangat sensitif dengan harga makanan. Karena 74 persen pengeluaran orang miskin ini adalah untuk konsumsi makanan,” ujar Rusman, Senin (13/6) malam.
Menurutnya, kalau ini tidak dipelihara, harga untuk makanan ini cenderung menanjak. Untuk kondisi garis kemiskinan dari 1996 sampai 2010, tingkat kemiskinan yang paling rendah terdapat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
“Untuk penghasilan bagus di Jakarta, hidup di Sulawesi Selatan akan makmur jika barang lebih murah,” ujarnya. Di samping itu, angka kemiskinan yang paling parah di Indonesia terjadi ketika reformasi 1998 yang mencapai 50 juta orang.
“Hampir 50 juta orang di 1998, kemudian terus berkurang. Sampai 2006 naik lagi sampai 2009 karena shock kenaikan BBM waktu 1 Oktober 2005 lalu,” pungkasnya. (hidayatullah.com, 14/6/2011)





PBB: Peringkat Kekayaan Negara-negara Termiskin Dunia Mundur

30 03 2011

Sebagian besar negara-negara termiskin di dunia semakin kaya selama dekade terakhir, namun jatuh lebih jauh lagi dalam peringkat kekayaan global, sebuah laporan PBB mengatakan Selasa. Setidaknya 37 negara dari 48 negara termiskin di dunia telah membukukan pertumbuhan positif dalam dekade terakhir, kata laporan oleh kelompok sembilan “orang-orang terkemuka,” termasuk mantan Kepala Bank Dunia James Wolfensohn dan mantan Presiden Mali Alpha Oumar Konare. Baca entri selengkapnya »





Politik Industri Migas Perspektif Syariah

27 02 2011

by : Hidayatulah Muttaqin, SE, MSI


Pendahuluan
Kebijakan pembatasan subsidi BBM merupakan bentuk lain dari kebijakan pencabutan subsidi. Tujuannya dalam rangka menciptakan liberalisasi sektor migas Indonesia. Liberalisasi sektor migas artinya menyerahkan sektor hulu dan hilir migas dari tangan negara kepada mekanisme pasar. Dengan demikian liberalisasi dapat dimaknai sebagai privatisasi atau swastanisasi sektor migas Indonesia. Baca entri selengkapnya »





Indonesia Salah Urus, Selamatkan Dengan Syariah dan Khilafah

23 02 2011

by Ali Mustofa in Komunitas Rindu Syariah & Khilafah page’s

Sebuah negara yang bernama Indonesia, masyhur dengan sebutan “zamrud katulistiwa”, sarat akan kekayaan alam, hamparan laut nan luas, tanahnya subur, gunung-gunungnya kokoh, juga jutaan hektar hutan yang menawarkan banyak kehidupan. Namun bagaimana nasibmu kini? Baca entri selengkapnya »





Bank Dunia: Hampir Satu Miliar Orang Kelaparan

16 02 2011

Bank Dunia menyatakan bahwa hampir terdapat satu miliar orang yang kelaparan di seluruh dunia, dan lebih dari 60 persen dari orang yang kelaparan itu adalah perempuan.

Siaran pers Bank Dunia yang diterima di Jakarta, Senin, menyebutkan, ketika menghadapi kenaikan harga bahan pangan yang terjadi pada saat ini secara global, rumah tangga keluarga miskin akan cenderung memakan makanan yang lebih murah dan lebih tidak bernutrisi atau mengurangi biaya kesehatan dan pendidikan mereka. Baca entri selengkapnya »





7 Bukti Kegagalan Ekonomi Kapitalisme Rezim SBY

25 01 2011

7 Bukti Kegagalan Ekonomi Kapitalisme Rezim SBY

Pemerintah SBY telah dituding berbohong oleh sejumlah tokoh agama. Mereka menilai sejumlah pernyataan Pemerintah SBY bertolak belakang dengan realitas yang dirasakan masyarakat. Pemerintah pun berang dengan tuduhan tersebut. Berbagai bantahan dilakukan termasuk mengundang sejumlah tokoh agama untuk meluruskan tuduhan tersebut.

Apakah pemerintah berbohong atau tidak bukan persoalan mendasar yang seharusnya dikritik oleh para tokoh agama dan para aktivis. Fakta bahwa di bawah sistem kapitalisme rezim SBY dan rezim-rezim sebelumnya tidak mampu membawa rakyat Indonesia menjadi sejahtera semestinya menjadi sorotan utama mereka.

Teramat banyak kegagalan sistem kapitalisme baik dalam bidang pemerintahan, politik luar negeri, hukum, ekonomi, dan pendidikan. Setidaknya ada tujuh hal yang menunjukkan kegagalan tersebut terutama dalam bidang ekonomi.

Pertama, Pemerintah mengklaim bahwa PDB terus tumbuh positif dan diperkirakan hingga 6 persen di tahun 2010. Padahal, inidikator makro tersebut pada faktanya merupakan pertumbuhan nilai tambah sejumlah sektor ekonomi yang bersifat agregat. PDB tidak pernah memperhitungkan siapa yang memproduksi barang tersebut apakah asing atau penduduk Baca entri selengkapnya »








%d blogger menyukai ini: