Pinjami Dana untuk IMF, Indonesia Sengsarakan Diri Sendiri

3 07 2012

Rencana Pemerintah Indonesia memberikan ‘pinjaman’ kepada International Monetary Fund (IMF) untuk memperkuat permodalan lembaga tersebut dinilai bodoh. Pasalnya, Indonesia dinilai malah menghidupkan kembali semangat untuk dijajah.

Menurut Koordinator Indonesia for Global Justice, Salamuddin Daeng, sumbangan yang diberikan oleh negara-negara berkembang untuk lembaga keuangan Internasional itu hanya akan menguntungkan bank-bank dan korporasi besar saja.

“Bank-bank swasta Jerman dan Perancis adalah pemilik 70 persen dari total uang Yunani,” kata Daeng, di Jakarta, Minggu (1/7).

Menurutnya, utang IMF kepada Yunani pada akhirnya akan digunakan untuk membayar utang kepada bank swasta itu. Ia mengatakan resep ekonomi IMF pada 1998 di Indonesia telah menyebabkan beralihnya utang swasta menjadi utang pemerintah.

“Rakyat di negara penerima hutang akan menanggung beban krisis lewat pemotongan anggaran sosial dan pembayaran utang, ini jelas tidak akan membantu negara yang kena krisis,” kata Daeng

Dengan kata yang lebih sederhana, lanjut Daeng, uang dari Indonesia yang berasal dari uang rakyat melalui APBN pindah ke tangan korporasi dan bank swasta untuk membuat beban negara-negara lain.

“Uang itu hanya untungkan negara maju, SBY enggak mau belajar kesalahan masa lalu dan rakyat yang menanggung ulah IMF,” kata Daeng.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Ray Rangkuti mengatakan sudah selayaknya pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakannya. “Jangan sampai rakyat lagi yang menjadi korban,” kata Ray.

Sementara Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi Masinton Pasaribu mengatakan SBY seharusnya mendukung pembubaran IMF. “Bukan malah dikasih nyawa lagi. IMF ini hanya dibentuk oleh negara maju untuk melakukan penetrasi ke negara-negara berkembang. Ini wujud VOC yang lintas negara,” katanya.

Jumlah ‘pinjaman’ Indonesia ke IMF tidaklah sedikit. Pemerintah mengatakan akan memberikan US$1 miliar atau sekitar Rp9,4 triliun. Uang tersebut akan digunakan untuk menanggulangi krisis ekonomi di Eropa dan dampaknya di negara berkembang. (mediaindonesia.com, 1/7/2012)

Iklan




Penundaan Kenaikan Harga BBM Tetap Menyengsarakan Perempuan

12 04 2012

Muqodimah: Harga BBM Tak Jadi Naik
images (137×91)Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menegaskan bahwa pemerintah tidak menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 1 April 2012. Menaikkan harga BBM, katanya, merupakan jalan terakhir yang akan dipilih jika tidak ada lagi solusi lebih baik. “Rakyat Indonesia tahu, walau sejak Oktober 2011, harga BBM terus melonjak, tapi sampai sekarang, pemerintah belum menaikkan harga karena pemerintah terus berupaya mencari cari solusi lain, manakala solusi itu dapat ditemukan,” kata SBY (kompas.com, 01/04/2012).
Pemerintah, kata SBY, akan terus mencermati perkembangan harga minyak dunia dalam menentukan apakah akan menyesuaikan harga BBM atau akan bertahan dengan harga BBM yang ada. Sesuai dengan aturan baru dalam APBN-Perubahan yang diputuskan melalui rapat paripurna DPR, Jumat (30/03/2012) hingga Sabtu (31/03/2012), jika ada lonjakan harga minyak pada bulan-bulan mendatang, pemerintah berkewajiban mengkaji ulang harga BBM yang ada. “Kita tarik mundur dalam 6 bulan terakhir, dan apakah sudah diperlukan untuk naikkan harga BBM atau belum, atau tidak perlu ada kenaikan harga itu. Pemerintah akan terus taat asas dan hormati undang-undang yang berlaku,” katanya.
Hal tersebut disampaikan SBY dalam jumpa pers yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (31/03/2012). Jumpa pers seusai rapat kabinet itu dihadiri para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan pejabat setingkat menteri (kompas.com, 01/04/2012).
Dalam rapat paripurna DPR yang berakhir Sabtu dini hari tersebut, disepakati penambahan ayat 6a dalam pasal 7 Undang-Undang No.22 Tahun 2011 tentang APBN 2012. Makna pasal tujuh beserta ayat tambahannya tersebut adalah, pemerintah berwenang menyesuaikan harga BBM manakala ada perubahan 15% atau lebih rata-rata selama enam bulan terakhir terhadap ICP.
Pemerintah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pendukung sebagai respon dari penyesuaian harga BBM tersebut. SBY mengatakan, sebagai presiden yang pernah menaikan maupun menurunkan harga BBM, dirinya mengetahui dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat. Selama delapan tahun memerintah, SBY tiga kali menaikkan harga BBM dan tiga kali pula menurunkannya. Dia mengatakan, menaikkan harga BBM bukanlah suatu kebijakan yang baru. Hal itu juga dilakukan pemerintah-pemerintah sebelumnya. Berdasarkan catatan, sejak Indonesia merdeka, kata Presiden, pemerintah 38 kali menaikkan harga BBM (kompas.com, 01/04/2012).
”Di era reformasi, tujuh kali, termasuk di saat Presiden Gus Dur dan Megawati,” katanya. Meskipun demikian, menurut SBY, kenaikan harga BBM dilakukan demi menyelamatkan ekonomi nasional. Kemudian jika kenaikan BBM itu diputuskan, maka pasti ada bantuan dan perlindungan para rakyat miskin atau yang berpenghasilan rendah. ”Dengan penjelasan ini, terikat pula dengan ketentuan pasal 6 ayat a, dengan sendirinya tidak ada kenaikan pada 1 April,” tegas SBY (kompas.com, 01/04/2012).
BBM dan Perempuan
Mendukung kebijakan Kepala Negara, Ibu Negara Ani Yudhoyono angkat bicara. Dia menegaskan, kebijakan menaikkan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah bukan untuk menyengsarakan rakyat. “Sekali lagi, ini bukan untuk menyengsarakan rakyat. Tapi, untuk menyelamatkan ekonomi nasional dan APBN kita,” ujarnya. Ani yang berbicara di hadapan sekitar 1.000 peserta acara yang mayoritas kaum perempuan itu cukup fasih menjelaskan penyebab pemerintah harus menaikkan harga BBM (beritasatu.com, 21/03/2012).
Karena krisis politik di Timur Tengah, menurut Ibu Ani, harga minyak mentah dunia terus melambung hingga berada pada kisaran 120 dolar Amerika Serikat (AS) per barel. Harga itu, lanjut dia, telah melampaui harga asumsi dalam APBN yang dipatok pada angka 90 dolar AS per barel. Ani mengakui, menaikkan harga BBM bukanlah suatu kebijakan populis. Selama tujuh tahun mendampingi Presiden SBY memimpin pemerintahan, ia pun mengakui kebijakan menaikkan harga BBM adalah pilihan yang tidak mudah. Namun, katanya, keputusan tersebut tetap harus diambil demi penyehatan ekonomi jangka panjang. Ani pun tidak lupa meminta dukungan masyarakat agar DPR menyetujui usulan pemerintah untuk memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp150 ribu per bulan selama sembilan bulan, beasiswa bagi masyarakat miskin, serta pemberian beras untuk rakyat miskin selama 14 bulan yang tadinya hanya untuk 12 bulan (beritasatu.com, 21/03/2012).
Entah apa landasan pernyataan Bapak Presiden dan Ibu Negara ini? Nampaknya mereka tidak merasa bersalah karena rezimnya sudah berniat menaikkan harga BBM. Nyatanya, kenaikan harga BBM dipastikan ikut mengerek naik harga sembako, sehingga beban kehidupan masyarakat akan semakin berat. Logikanya, jika negara ini ibarat satu tubuh, di mana segala aktivitas kehidupan terjadi berkesinambungan di dalamnya, maka BBM ibarat darahnya. Tak heran jika harga BBM naik, berarti “darah” akan sulit mengalir dan kehidupan akan tersendat, akibatnya “tubuh” sekarat. Sehingga itu akan benar-benar menjadi ladang pembunuhan perlahan bagi rakyat yang hidup di negara tersebut.
Yang lebih menyakitkan bagi rakyat adalah kepergian Ibu Ani Yudhoyono bersama Presiden SBY ke luar negeri saat tanah air bergolak. Sehingga menimbulkan keprihatinan yang mendalam di kalangan aktivis. Tak heran jika Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Ajat Sudrajat, berang dan menuding SBY sebagai presiden yang penakut dan tak bertanggung jawab (voa-islam.com, 28/03/2012).
Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa, turut sumbang suara. Khofifah bahkan mengatakan bahwa kaum perempuan akan paling merasakan dampak kenaikan harga BBM. Sebab, merekalah yang setiap hari bersentuhan langsung dengan kebutuhan rumah tangga setiap hari. “Ibu-ibu akan sangat merasakan dampak kenaikan harga BBM. Ibu-ibu lah yang setiap hari mengatur keuangan keluarga,” kata Khofifah (republika.co.id, 26/03/2012).
Menurut mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu, harga BBM dipastikan akan berpengaruh pada harga sembako. Dengan demikian, daya beli beli masyarakat akan menurun. Padahal, sembako adalah kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi setiap hari. “Kalau BBM sudah naik, pasti beras naik, minyak goreng naik, gula naik, dan barang-barang lainnya juga naik,” jelasnya. Khofifah menambahkan, menjelang 1 April ibu-ibu rumah tangga banyak yang gelisah dan sedih. Mereka benar-benar khawatir harga BBM akan naik. “Kalau sembako naik, belum tentu uang belanja dari suami naik,” tambahnya (republika.co.id, 26/03/2012).
Dewi Aryani, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, pun senada. Ia mengatakan bahwa imbas kenaikan harga BBM secara langsung memberikan beban tambahan kepada seluruh perempuan Indonesia, sebagai penjaga garda pengelolaan ekonomi keluarga. Karena, perempuan-lah yang mengelola manajemen rumah tangga, dan jelas paling tahu bagaimana melambungnya semua harga sembako, transportasi, biaya pendidikan, serta biaya kesehatan. Sehingga, Dewi menyerukan agar seluruh perempuan Indonesia menggelar gerakan santun untuk menolak kenaikan harga BBM (tribunnews.com, 24/03/2012).
Dewi juga tak sepakat dengan Ibu Negara, yang mendorong agar perempuan menerima kenaikan harga BBM, dengan alasan untuk menyelamatkan ekonomi nasional. “Pertanyaannya, kenapa yang salah mengelola negara ini pemerintah, kok yang disuruh menyelamatkan rakyat, dan perempuan diminta menerima dan mengerti? Amat tidak manusiawi memaksakan kehendak kepada rakyat, di mana nyata-nyata kedaulatan rakyat sudah terampas oleh pemerintah”, ujar Dewi (tribunnews.com, 24/03/2012).
Kenaikan Harga BBM, Kebijakan Dzolim
Pascaruntuhnya Khilafah Islamiyyah, umat Islam mengalami kemunduran luar biasa di berbagai lapangan kehidupan. Terkuburnya sistem Islam, berganti dengan sistem sekular, turut mengubur kemuliaan kaum muslimin. Sistem kapitalis-sekular yang mengungkung masyarakat, telah membuat kehidupan serba sempit dan menghimpit. Berbagai krisis terus mewarnai kehidupan masyarakat. Rencana kenaikan harga BBM sebagai bagian dari kebijakan di bidang ekonomi, meski selalu diklaim oleh pemerintah untuk memperbaiki perekonomian nasional, masih menjadi potret buram di masyarakat. Sementara di sisi lain, korupsi kian menjadi budaya. Kisah pilu rakyat dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM ini, bukanlah cerita dari negeri antah-berantah. Namun nyata terjadi sekarang, di negeri kaya minyak ini.
Kenaikan harga BBM menunjukkan kedzoliman sedang berlangsung. Minyak merupakan kurnia Allah SWT bagi seluruh rakyat; hak rakyat. Namun, justru diserahkan kepada pihak asing. Menurut data dari Dirjen Migas (2009), Pertamina sebagai perusahaan Pemerintah hanya menguasai 16% produksi minyak. Sisanya dikuasai oleh asing. Ini merupakan sarana makin kokohnya cengkeraman penjajahan asing di negeri ini. Hal itu adalah haram. Kenaikan harga BBM akan merugikan para penggunanya yang mayoritasnya adalah rakyat miskin. Hasil survey ekonomi nasional (SUSENAS 2010) menunjukkan bahwa pengguna BBM 65% adalah rakyat kelas bawah dan miskin, 27% menengah, 6% menengah ke atas, dan hanya 2% orang kaya. Jadi siapa yang akan paling sengsara?
Pemerintah itu dipilih oleh rakyat, maka rakyatlah yang menjadi tuannya dan pemeritah yang melayani rakyat. Semestinya aspirasi rakyat diperhatikan oleh pemerintah. Justru di sini ada fakta aneh. Hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survey Indonesia (LSI, 11/3/2012) menunjukkan bahwa 89,20% masyarakat desa dan 77,91% masyarakat kota menolak kenaikan BBM. Rata-rata rakyat yang menolak kenaikan BBM adalah 86%, mayoritas rakyat menolak kenaikan harga BBM. Kalau benar pemerintah memperhatikan rakyat dan mengabdi demi kepentingan rakyat, lalu kenapa justru aspirasi rakyat itu tak digubris oleh pemerintah? Jawabannya jelas, karena mereka lebih mengabdi kepada kepentingan asing penjajah.
Tidak mengherankan, karena pihak yang secara tegas mendukung kenaikan harga BBM adalah lembaga asing dan pihak yang menjadi komprador asing. Sekadar contoh, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp 1.500 segera saja didukung oleh lembaga pemeringkat asing Fitch Ratings (10/3/2012). Alasannya, kebijakan ini bakal positif terhadap peringkat utang luar negeri Pemerintah. Jelas sekali, penguasa lebih memihak kehendak asing daripada aspirasi mayoritas rakyatnya sendiri.
Tindakan demikian merupakan tindak pengkhianatan terhadap rakyat. Dengan semua itu, mereka sama saja telah mengkhianati amanah memelihara dan mengurus urusan rakyat. Dan semua itu terjadi karena lebih memilih sistem kapitalisme liberal yang mengharuskan liberalisasi migas yang menjadi biang kerok masalah ini. Hal itu juga bisa dinilai sebagai pengkhianatan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya saw. Benarlah firman Allah Swt: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (TQS Ar-Ruum [30]: 41).
Tak ragu lagi, kedzoliman ini harus segera dihentikan. Liberalisasi migas yang jadi biang keroknya harus diakhiri. Sistem kapitalisme yang menjadi pangkalnya harus segera dicampakkan. Migas dan kekayaan alam harus dikelola sesuai tuntutan syariah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat, muslim dan non muslim.
Khatimah: Perempuan dan Khilafah
Realita buruknya kondisi masyarakat termasuk perempuan, merupakan hal yang wajar jika dikaitkan dengan situasi global yang tengah didominasi sistem kapitalisme. Sistem yang tegak di atas asas sekularisme-liberalisme ini memang memiliki watak imperialistik dan eksploitatif. Kerusakan sistemik seperti saat ini jelas tidak bisa dibiarkan, sehingga harus dilakukan perubahan. Jika sistem kapitalisme-sekular terbukti gagal mensejahterakan apalagi memuliakan dan melindungi perempuan, maka sekarang saatnya menguji kemampuan sistem Islam sebagai satu-satunya sistem pengganti kapitalisme. Dengan demikian, pengaturan kehidupan manusia yang meliputi pengelolaan sumberdaya energi, termasuk BBM, hanya akan mensejahterakan mereka jika diatur dengan sistem Islam. Rasulullaah saw bersabda: “Kaum muslim itu berserikat dalam tiga perkara. (Yaitu) air, padang gembalaan dan api. Menjualnya adalah haram.” (HR. Ibnu Majah no. 2463).
Di antara sekian tanggung jawab dan kewajiban perempuan, Allah Swt telah menetapkan bahwa tugas utama perempuan adalah ummun wa robbatul bayt (ibu dan pengatur rumah tangga). Sebagaimana sabda Rasulullaah saw: “Setiap diri kalian adalah pemimpin. Masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin, ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin keluarganya, ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang perempuan (istri) adalah pemimpin (pengurus) rumah suaminya dan anak-anaknya, ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.” (HR Bukhori dan Muslim). Dalam sekup ekonomi rumah tangga, perempuan adalah pengelola. Maka, kebijakan perekonomian nasional yang kapitalistik, seperti kenaikan harga BBM, terbukti akan berefek domino, termasuk bisa membuat kaum perempuan kalang kabut.
Oleh karena itu, kita wajib memberikan perhatian yang besar terhadap terlaksananya tugas utama perempuan sebagai ummun wa robbatul bayt. Sebab, terlaksananya tugas utama ini sangat menentukan kebahagiaan keluarga dan kualitas generasi yang dihasilkan. Hingga memperoleh kesejahteraan dan meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Dan jalannya hanya satu, menerapkan syariah Islam secara utuh dalam bingkai sistem Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwah.
Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []
Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si, Aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Bogor
[Globalmuslim.web.id]





Market Failure Kapitalisme, Krisis Eropa dan Jalan Baru Islam

12 01 2012

crisis
Oleh: Ali Mustofa Akbar
Analisis CIIA, Aktif di partai politik Islam Internasional

Apa yang terjadi di AS dan Eropa, krisis finansial yang cukup dahsyat, sejatinya tidak terlalu mengejutkan. Krisis merupakan ciri utama sistem kapitalisme. Market failure, terjadi kesalahan fatal dalam pengaturan pasar hingga timbul krisis. Sebuah Fasad akibat kemunkaran di bidang ekonomi.

Secara garis besar, krisis finansial global tersebut memiliki 3 akar masalah penting, Pertama: Disfungsi uang yang tidak hanya sebagai alat tukar saja, melainkan juga menjadi komoditi yang diperdagangkan (bursa valuta asing) kemudian ditarik bunga pada setiap transaksi pinjam atau simpan. Kedua: Ekonomi perjudian dan identik dengan spekulasi seperti halnya dalam perdagangan bursa saham dan produk keuangan derivatnya. Ketiga: Pemberlakuan uang kertas dan mata uang disuatu Negara terikat dengan Negara lain.Nilai nominanya tidak sama dengan nilai instrinsiknya sehingga nilainya tidak pernah stabil.

Ismail Yusanto, menyitir pandangan Dr. Thahir Abdul Musim menyebut bahwa Krisis ekonomi dalam sistem kapitalisme adalah bersifat siklik. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanyalah putaran menuju puncak untuk kemudian jatuh ke lembah krisis kembali. (Al-Waie 2007).

Selain siklik, sistem ini juga bersifat merembet. Seperti krisis Thailand ketika nilai tukar mata uang Bath terjun bebas pada tahun 1997 hingga menular ke Indonesia, Hongkong, Taiwan, dan Negara-negara lain. Krisis juga pernah terjadi di Meksiko (1994), Rusia (1998), Brasil (1999), Argentina (2001), Turki (2002).

Akibat krisis AS, akhirnya dataran Eropa kini pun merasakan dampaknya. Yang ternyata sektor finansial di Eropa masih kelabakan ketika terjadi krisis di tahun 2007 akibat carut marutnya sistem perbankan. Secara sederhana, kronologinya ialah dimana Bank-Bank di Negara-negara Eropa meminjami rakyat, namun rakyat kesulitan dalam melunasi, alhasil bank menjadi rugi, sehingga sistem perputaran uang turun drastis dan nyaris berhenti.

Krisis di mulai dari Yunani, disusul Irlandia dan Portugal, merembet ke Italia, Spanyol, Inggris dan Prancis. Negara-negara itu memiliki utang yang membengkak menimbulkan defisit. Pada April 2010, IMF kemudian menggelontorkan utang. US$100 miliar paket pinjaman untuk membantu menjaga Yunani (inilah.com, 10/05/10), US$85 miliar untuk Irlandia, dan US$75 untuk Portugal.

Eksentrik, Yunani kemudian kelabakan, mengingat di tahun 2007 hingga 2010 sempat menyabet peringkat pertama dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dataran Eropa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,7 persen. Seperti yang diberitakan BBC.CO.UK (23/02/11), Pemerintah Yunani memperkirakan pertumbuhan ekonomi turun 3% di tahun kemudian.

Pun tak perlu tertipu dengan angka-angka statistik, pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalisme itu bersifat semu. Praksis, Orientasi negara-negara penganut kapitalisme adalah pertumbuhan ekonomi, padahal faktanya tidak memiliki implikasi berarti untuk kemakmuran rakyat. Tak ada kolerasinya dengan kesejahteraan masyarakat.

Meski pertumbuhan ekonomi tinggi, namun distribusi atas pendapatan amat menganga. Menurut M. Umar Capra, pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong peningkatan pendapatan golongan kaya dan menyebabkan kesenjangan semakin lebar (M. Umar Capra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Islam and Economic Challenge), Gema Insani Press 2007)

Taqiyyudin An-Nabhaniy menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dijadikan prinsip dasar adalah keliru dan tidak sesuai dengan realitas, serta tidak akan menyebabkan meningkatnya taraf hidup dan kemakmuran bagi setiap individu secara menyeluruh. Politik ekonomi pemerintah ini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia secara kolektif yang dicerminkan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Akibatnya pemecahan permasalahan ekonomi terfokus pada barang dan jasa yang dapat dihasilkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bukan pada individu manusianya. Sehingga pembahasan ekonomi yang krusial untuk dipecahkan terfokus pada masalah peningkatan produksi. (An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Risalah Gusti Press).

Asian Miracle

Asean Miracle (keajaiban Asia) ternyata hanya menipu. Beristilahkan Bubble Economy kata Paul Krugman. Kegiatan ekonomi yang hanya membentuk sektor non real, baik dalam bentuk perbankan, asuransi maupun bursa saham yang sarat dengan riba dan judi. Fakta membuktikan investasi di sektor non real tetap meninggi, jauh melampaui uang di sektor produksi.

Indonesia tampak eleghant ketika bisa disebut terhindar dari krisis 2008. Tapi sebagaimana menurut ekonom Rizal Ramli, dinamika krisis ekonomi 2008 itu bukannya membentuk kurva V melainkan kurva W. Di kurva W bisa dilihat bahwa ada krisis baru lagi yang akan terjadi sebelum recovery economy tuntas. “Indonesia pasti akan kena. Pondasi ekonomi Indonesia saat ini tidak sehebat yang dibayangkan”. Kata Rizal.

Gubernur BI, Darmin Nasution juga menyebut, ekonomi Indonesia lambat laun akan terkena pengaruh krisis utang yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Pengaruh ini bisa terlihat pada kinerja ekonomi tahun 2012. Menurut Darwin, Terdapat 3 jalur transmisi (bagi pengaruh krisis utang, yakni) jalur perdagangan atau trade channel, jalur pasar keuangan, dan jalur imported inflation. (kompas.com 30/11/11)

Benarlah kata Darwin, semisal jalur perdagangan, struktur ekspor AS dan Eropa adalah pasar utama produk-produk Indonesia. Sekitar 20 persen dari total ekspor Indonesia diarahkan ke Negeri Paman Sam, dan 30 persen ke Eropa. Beberapa industri tekstil dan produk tekstil yang pasar utamanya ke AS sudah mengeluh, karena banyak permintaan dari pembeli untuk menjadwalkan kembali pengiriman barangnya, bahkan menunda pembelian. Jelas sekali, jika ekspor menurun dan impor Indonesia tetap, akan terjadi defisit yang mau tidak mau akan menurunkan cadangan devi sa. (suara merdeka).

Apalah manfaatnya pertumbuhan ekonomi yang ternyata tetap menghasilkan angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, BPS sendiri klaim kemiskinan turun, “menurun ke anak cucu” kata editorial Media Indonesia (05/01/12). Pun halnya menurut pengamat ekonomi, Dr. Hendri Saparini kepada MetroTV yang menyangsikan akurasi data badan statistik yang dibiayai Negara tersebut.

Jalan Islam

Krisis yang terjadi diberbagai belahan bumi adalah bukti keroposnya sistem kapitalisme, kejadian yang berulang dan berulang. Sudah waktunya kembali kejalan haq, jalan kebanaran yakni jalan Islam. Ideologi kapitalisme adalah bathil, pun sosialisme.

Apakah perlu takjub dengan kemajuan ekonomi China, jawabanya tidak. Karena mempermasalahkan persoalan ekonomi dalam prinsip Islam adalah bukan sekedar urusan perut melainkan bagaimana merealisasikan konsekwensi akidah Islam untuk menerapkan syariah Islam secara kaffah. Tujuannya ialah sejahtera lahir dan bathin. Pula di China disebut memiliki kesenjangan ekonomi yang cukup melebar antara kaya dan miskin serta antara kota dan desa. 27 juta jiwa masih terkategori miskin, meningkat 4 kali lipat apabila menggunakan standar Bank Dunia. (bbc.co.uk, 30/11/11)

Secara umum sistem ekonomi Islam dapat memandirikan kegiatan ekonomi negara serta menghapus liberalisasi ekonomi. Ekonomi Islam dapat diterapkan secara menyeluruh hanya dalam bingkai Khilafah. Dan Implikasi dari penerapan sistem ekonomi Islam ialah:

Pertama, Sistem ekonomi Islam dapat menata kembali sektor riil, rakyat yang menjadi pelaku pasar secara luas. Sektor nonreal tetap sulit bergerak ketika masih terkungkung dalam sistem kapitalisme. “agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu” (QS. Al-Hasyr: 7)

Kedua, Meninggalkan pasar judi dan spekulasi seperti bursa saham. “Hai orang-orang yang beriman, sestngguhnya khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah 90)

Ketiga, mengfungsikan uang hanya sebatas nilai tukar saja juga untuk menjauhi praktik*riba dan memberlakukan mata uang dionar dan dirham sesuai prinsip syariah Islam. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al Baqarah: 279].

Sistem ekonomi Islam juga terbukti bebas krisis setelah diterapkan berabad-abad lamanya. Krisis kilat yang sempat melanda masa pemerintahan Umar Bin Khatab adalah bukan karena lemahnya system melainkan faktor dari luar sistem. Dr Ahmad bin Jaribah Al Haritsi dalam bukunya Fikih Ekonomi Umar bin Khathab terbitan Al-Kautsar menjelaskan sebab-sebab terjadi krisis diantaranya ialah, pertama: terhentinya air,disebabkan terhentinya turun hujan,akhirnya berdampak terhadap kegiatan pertanian
Kedua: munculya wabah pes di negeri syam,berdampak terhadap kegiatan perdagangan bangsa Arab.
Ketiga, kesibukan kaum Muslim dalam melakukan aktivitas jihad. Krisis itupun cepat diatasi.

Karena itu, teramat pentinglah untuk menggalakan penerapan ekonomi Islam dalam bingkai Negara khilafah. InsyaAllah yang sudah kian mendekat. Itu yang bias membuat Indonesia menjadi raksasa. Solusi riil yang tidak mengawang-awang, perintah Allah yang tak layak disebut solusi normative. Bahasa idealisnya adalah proses bukan hasil, apalah artinya perut kenyang tapi berselimut kemunkaran karena masih berbau sistem kapitalisme, sosialisme atau sosdem. Karena persoalan ekonomi dalam Islam adalah bukan sekedar urusan perut. Wallahu a’lam





Menuju Kehancuran Ekonomi AS: “10 Fakta Bobroknya Perekonomian Amerika”

20 12 2011

EKONOMINew York – Jika Anda menganggap perekonomian Amerika masih sehat, ubahlah persepsi Anda. Opini inilah yang ingin disampaikan pengelola blog ekonomi, The Economy Collapse (TEC), kemarin.

Berdasarkan survei yang mereka lakukan, TEC mengatakan sebagian besar penduduk Amerika tidak memahami betapa buruknya perekonomian negara mereka saat ini. Demi mengubah pandangan itu, TEC pun melansir 10 fakta mengejutkan tentang ekonomi Amerika.

Beberapa dari fakta itu terbilang mengerikan. Mau tahu apa saja hal-hal buruk itu? Ini dia.

1. Total utang Amerika Serikat saat ini mencapai 15 triliun dolar, naik 4,4 triliun dari besaran utang ketika Presiden Obama pertama kali menjabat.

2. Seluruh kekayaan Bill Gates hanya mampu membiayai defisit anggaran Amerika selama 15 hari.

3. Saat ini, 48 persen penduduk Amerika dinyatakan hidup dalam kemiskinan.

4. Ada 33 persen lebih banyak anak gelandangan dibandingkan pada 2007.

5. Penduduk Amerika rata-rata menganggur atau menunggu panggilan kerja lebih dari 40 minggu

6. Saat ini, lebih dari 40 persen pekerjaan di Amerika masuk kategori pekerjaan berpenghasilan rendah. Padahal, pada era 1980-an, pekerjaan bergaji rendah hanya kurang dari 30 persen.

7. Satu dari 3 orang Amerika kemungkinan tidak dapat membayar sewa rumah di bulan berikutnya jika ia kehilangan pekerjaan, begitu disebutkan dalam suatu survei.

8. Perusahaan Pos Amerika mengalami kerugian 5 miliar dolar di tahun ini.

9. Satu dari tujuh penduduk Amerika memiliki lebih dari 10 kartu kredit.

10. Sebuah survei menunjukkan bahwa 77 persen bisnis skala kecil di Amerika tidak berencana menambah karyawan.





Inilah Demokrasi: “2011, Anggaran Kunker DPR Capai Rp 251 M, Bagaimana di 2012 Nanti?”

20 12 2011

KARTUNJAKARTA, – Anggaran kunjungan kerja DPR mencapai Rp 251 miliar per tahun. Untuk tahun 2012 kemungkinan anggaran ini meningkat drastis.
Angka tersebut diperoleh seknas FITRA dari Kepres Nomor 26 Tahun 2010 tentang anggaran belanja DPR. Untuk anggaran tahun 2012 belum dikeluarkan kepres pada akhir tahun ini.
“Anggaran kunjungan kerja DPR untuk tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp 251 Miliar. Sedangkan kunjungan dibagi dalam 3 kategori, pertama kunjungan kerja sesuai dengan Tatib dengan frekuensi 6 kali dalam satu tahun. Kedua kunjungan kerja masa reses dengan frekuensi 4 kali dalam setahun, dan ketiga, kunjungan kerja perorangan dengan frekuensi 1 kali dalam setahun,” ujar koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, dalam siaran pers kepada detikcom, Selasa (20/12/2011).
Kunjungan kerja sesuai dengan tatib, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34 miliar. Setiap satu anggota DPR menerima anggaran sebesar Rp 62 juta untuk enam kali kunjungan.
“Kunjungan kerja masa reses, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 177 miliar, dan setiap satu anggota dewan menerima anggaran sebesar Rp.317 juta, kunjungan masa reses empat kali per tahun,” tutur Uchok.
Sementara kunjungan kerja perorangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38 miliar. Setiap anggota dewan akan menerima anggaran sebesar Rp.69 juta untuk satu kali kunjungan kerja perorang.
“Jadi setiap anggota dewan, akan menerima total anggaran sebesar Rp.449 juta per anggota per tahun,” tuturnya.
Dari penjelasan di atas, seknas FITRA menyatakan sikap bahwa reses untuk menyerap aspirasi rakyat, anggota dewan tidak begitu signifikan untuk memperjuangankan kepentingan rakyat. Anggaran yang dikeluarkan dirasa terlalu besar.
“Masa reses baik berbentuk kunjungan kerja sesuai tatib, kunjungan kerja masa reses, dan kunjungan kerja perorangan, hanya melaksanakan tugas rutin saja, yang dampaknya hanya menghambur-hambur uang negara. Dan, anggota DPR dalam masa reses atau kunjungan kerja ini seperti tidak pernah serius, dan kunjungan kerja ini hanya paling-paling hanya untuk setor muka saja kepada pengurus partai di daerah, dan “pulang kampung” dengan mempergunakan anggaran negara,” protesnya.(yus/dtk)





Konsepsi Ekonomi Islam untuk Pembangunan Ekonomi

26 11 2011

Oleh: Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI

Disampaikan dalam Seminar Ekonomi Syariah “Ekonomi Syariah sebagai Solusi Pengembangan Ekonomi Daerah”
Rabu 10 November 2010 Aula Bank Indonesia Banjarmasin lt VI.
Penyelenggara: Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Bank Indonesia Banjarmasin

Pengantar

Jurnal-ekonomi.org – Ketika menjalankan pembangunan ekonomi hal pertama yang harus jelas adalah bagaimana konsep yang digunakan? Begitu pula suatu konsep ekonomi yang telah diadopsi seperti di Indonesia, maka harus ada evaluasi untuk menilai apakah konsep yang diimplimentasikan tersebut benar dan mampu memecahkan masalah ataukah justru sebaliknya?

Dalam realitasnya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia ternyata tidak dapat memecahkan permasalahan ekonomi. Waktu 65 tahun kemerdekaan, potensi SDM, SDA, luas wilayah, dan posisi yang strategis tidak dapat digunakan untuk memecahkan problem ekonomi kita, justru permasalahan semakin kompleks dan besar. Untuk itu harus ada penggalian konsepsi ekonomi yang baru untuk menggantikan konsepsi yang sudah ada. Ekonomi Islam merupakan salah satu konsepsi ekonomi yang patut dipertimbangkan untuk menggantikannya.
Konsepsi Syariah

Konsepsi ekonomi Islam berbeda dengan konsepsi ekonomi Kapitalis atau yang biasa disebut dengan ekonomi konvensional. Perbedaan itu tidak hanya mengacu pada aspek akidah atau asas, tetapi juga meliputi standar nilai, dan metode untuk mengaplikasikannya.

Konsepsi ekonomi Islam mengacu pada syariah yang menjadi aturan agama kita. Sebab setiap perbuatan manusia termasuk kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat harus terikat hukum syara’.[1]

Dalam hal bagaimana memecahkan problem ekonomi dan membangun konsepsi ekonomi menurut Islam, Taqiyuddin an-Nabhani dalam bukunya yang monumental an-Nizham al-Iqtishadi fii al-Islam mengemukakan pada dasarnya metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ekonomi adalah sama dengan metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan hidup manusia lainnya.[2] Artinya dalam seluruh bidang kehidupan manusia beserta problem-problem yang dihadapinya metode pemecahannya adalah sama, yakni dengan menerapkan hukum syariah. Yang berbeda hanya bidang atau obyek yang dihukumi bukan syariahnya.

Inti permasalahan ekonomi yang harus dipecahkan adalah permasalahan perolehan kegunaan –permasalahan ini berasal dari pandangan kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan– untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mempertahankan hidup. Karena itu diperlukan suatu mekanisme yang mengatur dan mengarahkan manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam hal ini manusia dipandang sebagai individu yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya secara menyeluruh sesuai dengan kapasitasnya sebagai manusia bukan dipandang secara kolektif.[3]

Untuk memecahkan permasalahan ekonomi tersebut an-Nabhani menggariskan perlunya hukum-hukum yang mengatur kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan (disebut juga tiga kaidah perekonomian), serta suatu politik ekonomi dalam rangka pemecahan permasalahan ekonomi.[4]

Adapun politik ekonomi Islam merupakan pemecahan masalah utama yang dihadapi setiap orang sebagai manusia yang hidup dengan interaksi-interaksi tertentu, serta memungkinkan orang tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan gaya hidup tertentu yakni yang berlandaskan syariat Islam.[5]
Paradigma Ri’ayah

Paradigma ri’ayah adalah paradigma yang menjadikan pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyat sebagai mindset kebijakan (ri’ayatu as-su’un al-ummah).[6] Maksudnya setiap pemegang kebijakan pemerintahan dia harus menjadikan kebijakannya dalam rangka pemeliharaan urusan rakyat. Dalam konsepsi Islam, maka pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyat tersebut dilakukan menurut syariah.

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, “Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.”

Dengan paradigma ri’ayah kebijakan ekonomi dan pembangunan serta pengambilan keputusannya berorientasi pada pemenuhan dan penjagaan urusan ekonomi rakyat dengan standar halal haram. Dengan paradigma ini juga, maka problem ekonomi dan kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari politik. Sebab pengambilan keputusan atas suatu kebijakan ekonomi dan pembangunan merupakan wilayah kewenangan pemerintahan yang tidak lain merupakan lembaga politik. Sehingga membahas ekonomi Islam tidak boleh dilepaskan dari pembahasan tentang politik atau pemerintahan. Dengan kata lain tidak boleh kita membahas ekonomi dalam sudut pandang Islam tetapi di sisi lain konsepsi sistem politik yang diadopsi justru konsepsi Kapitalisme dan sekularisme. Jika ini yang dilakukan maka ekonomi Islam atau apa yang disebut ekonomi syariah tidak pernah jadi dan tidak pula dapat memecahkan problem ekonomi.

Dengan paradigma ri’ayah pemerintah memikul tanggung jawab besar yakni memecahkan problem dan berposisi sebagai perisai yang melindungi rakyat. Bagaimana tanggung jawab pemerintahan dalam Islam atas rakyatnya digambarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab berikut ini:

“Andaikan ada seekor hewan melata di wilayah Irak yang kakinya terperosok di jalan, aku takut Allah akan meminta pertanggung-jawabanku karena tidak memperbaiki jalan tersebut.”[7]

Dalam konteks kepemimpinan dan pembangunan yang telah dijalankan selama ini, kita merasakan lambatnya pemerintah melakukan pelayanan terhadap rakyatnya. Misal bila ada jalan umum yang rusak maka harus menunggu waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya. Kebijakan ekonomi juga terkesan tidak adil sebab pertumbuhan ekonomi dijadikan acuan dalam pembangunan yang mengakibatkan kebijakan lebih berpihak kepada para investor daripada rakyat. Akibatnya pembangunan justru melahirkan kemiskinan dan ketimpangan.
Pandangan Islam tentang Ekonomi

Menurut an-Nabhani, ekonomi merupakan kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik menyangkut kegiatan untuk memperbanyak jumlah kekayaan serta menjaga pengadaannya yang dibahas dalam ilmu ekonomi, maupun kegiatan yang mengatur mekanisme distribusi kekayaan yang dibahas dalam sistem ekonomi. Berdasarkan hal ini maka pembahasan tentang ekonomi harus dipisahkan menjadi pembahasan tentang ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi.[8]

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang produksi dan kualitasnya serta bagaimana menentukan dan memperbaiki sarana-sarananya. Ilmu ekonomi bersifat universal karena merupakan sains murni yang tidak dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu.[9] Sedangkan yang dimaksud dengan sistem ekonomi membahas bagaimana distribusi kekayaan dan kepemilikan, serta transaksi yang berkaitan dengan kekayaan tersebut. Sistem ekonomi bersifat khas dan dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu.[10]

Dalam ruang lingkup sistem ekonomi inilah Islam menetapkan adanya syariat. Dengan demikian, dalam konsepsi ekonomi Islam hanya berbicara tentang masalah bagaimana cara memperoleh kekayaan, mengelola kekayaan, dan bagaimana mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hal ini hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi dibangun berdasarkan pada tiga kaidah, yaitu kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya ketiga kaidah ini disebut kaidah perekonomian.[11]
Sistem Kepemilikan

Kepemilikan atas kekayaan hakikatnya adalah milik Allah. Allah melalui hukum-hukum-Nya telah menyerahkannya kepada manusia untuk diatur dan dibagikan.[12] Kepemilikan dalam Islam meliputi tiga jenis, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Hukum syara’ atas ketiga jenis kepemilikan ini berbeda.

Kepemilikan individu merupakan hukum syara’ yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan (utility) tertentu sehingga siapa saja dapat memanfaatkan dan memilikinya.[13] Pengakuan Islam atas kepemilikan individu merupakan pengakuan atas fitrah manusia itu sendiri yakni naluri mempertahan diri. Namun Islam mengatur kepemilikan individu sehingga seseorang tidak menzalimi orang lain ataupun merusak kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Dengan aturan ini, maka individu tidak boleh menguasai aset-aset ekonomi yang termasuk ke dalam kepemilikan negara dan kepemilikan umum.

Kepemilikan umum adalah izin Allah kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda, yakni benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah untuk suatu komunitas dimana mereka masing-masing saling membutuhkan, dan Allah melarang benda tersebut dikuasai oleh individu (swasta). Benda-benda kepemilikan umum ada tiga macam, yaitu:[14]

Fasilitas umum yang jika tidak terdapat dalam suatu komunitas dapat menyebabkan sengketa untuk mencarinya.
Bahan tambang yang jumlahnya tak terbatas.
Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu (swasta).

Kepemilikan negara adalah harta yang menjadi hak kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang khilafah, dimana khalifah dapat mengkhususkan sesuatu kepada kaum muslimin sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Adapun harta-harta yang menjadi milik negara antara lain harta fai’, jizyah, kharaj, dharibah.[15]
Pembentukan Struktur Ekonomi

Problem-problem ekonomi seperti kemiskinan dan ketimpangan merupakan problem yang timbul dari kekacauan struktur ekonomi. Inti masalahnya terletak pada distribusi kekayaan sehingga untuk memecahkan harus fokus pada masalah ini.

Untuk itu bagaimana pembentukan struktur ekonomi yang menjadi domain kebijakan negara harus mengacu pada konsepsi ekonomi Islam. Sedangkan pembentukan struktur ekonomi ini merupakan faktor utama penentu keberhasilan pembangunan.

Struktur pertama yang harus dirombak adalah struktur sistem kepemilikan. Pembagian sistem kepemilikan menjadi kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum merupakan langkah pembentukan struktur ekonomi yang sangat penting.

Selama ini pembangunan di negeri kita menghasilkan orang-orang super kaya di satu sisi dan kemiskinan di sisi lain sehingga terjadi ketimpangan yang sangat lebar. Empat puluh orang terkaya di Indonesia sebagaimana laporan Forbes terbaru memiliki kekayaan setara 60% APBN Indonesia. Sebagian besar kekayaan mereka diperoleh dari penguasaan SDA yang dalam ekonomi Islam sebenarnya tidak boleh dikuasai individu melainkan harus dikelola negara. Inilah yang menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan akibat struktur ekonomi yang dikuasai sekelompok kecil orang saja.

Barang tambang, hutan, dan migas masuk dalam harta milik umum yang harus dikelola negara. Hasil dari pengelolaan kepemilikan umum tersebut digunakan sebagai sumber pemasukan APBN untuk membiayai pembangunan.

Banyak korporat asing dan swasta yang menjadi besar dan sangat kaya karena selama ini mereka diberikan kuasa untuk mengelola pertambangan dan migas. Misalnya ExxonMobile yang bergerak dalam sektor migas memiliki pendapatan empat kali APBN Indonesia.

Contoh lainnya Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai produsen batubara nasional, pada tahun 2009 berhasil mengekspor batubara senilai US$ 4,4 miliar atau sekitar Rp 40 trilyun. Namun hasil ekspor tersebut yang nilainya 20 kali dari APBD Kalsel tidak jatuh ke tangan negara melainkan ke tangan investor.

Struktur kedua yang harus dirombak adalah yang berkaitan dengan masalah pengembangan kekayaan atau investasi. Sistem ekonomi kapitalis menciptakan kegiatan ekonomi berbasis riba dan judi sehingga perbankan dan bursa saham menjadi poros ekonomi. Akibatnya ekonomi didominasi sektor keuangan yang mempercepat tingkat ketimpangan.

Dalam Islam semua transaksi ekonomi dan pengembangan kekayaan harus terikat hukum syara’ dengan akad-akad yang syar’i dan adil. Wilayah transaksi pun hanya berada di sektor riil pada basis-basis kegiatan ekonomi yang dihalalkan syariah. Tidak ada dikotomi antara sektor riil dan sisi moneter. Sistem moneter hanya berkaitan dengan sistem mata uang emas dan perak, serta tidak ada kegiatan ekonomi yang terakit dengan riba, judi, dan spekulasi. Hal ini dinyatakan Allah dalam QS. Al-Baqarah 275.

Struktur ketiga adalah terciptanya suatu kondisi di mana setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Politik ekonomi Islam harus menjadi basis kebijakan ekonomi. Politik ekonomi Islam adalah politik yang menjamin setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan pokok dan mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Politik ini mencegah kebiijakan negara yang pro pertumbuhan dan pemilik modal, serta anti rakyat sebagaimana yang terjadi di Indonesia saat ini.
Kesimpulan

Berdasarkan konsepsi ini maka peranan negara menjadi sangat penting dalam mengaplikasikan ekonomi Islam. Tanpa negara, ekonomi Islam tidak akan dapat berkontribusi untuk memecahkan masalah ekonomi dan pembentukan struktur ekonomi yang adil. Begitu pula tanpa meng-Islamkan negara tidak dapat juga Islam menjadi poros kebijakan ekonomi dan pembangunan. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS]

Hidayatullah Muttaqin adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

[1] Lihat Muhammad Muhammad Ismail, Refreshing Pemikiran Islam, (al-Fikru al-Islamiy), alih bahasa A. Haidar, cet. i, (Bangil: Al-Izzah, 2004), hal. 65-69.

[2] Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (an-Nizham al-Iqtishadi fii al-Islam), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. vii, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hal. 45-46.

[3] Lihat Ibid, hal. 50 dan 52.

[4] Ibid.

[5] Ibid, hal. 53.

[6] Lihat Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, (Afkaru Siyasiyyah), alih bahasa Abu Faiz, cet. i, (Bangil: al-Izzah, 2001), hal. 11.

[7] ibid, hal. 127.

[8] Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi… , hal. 47.

[9] Menurut an-Nabhani, Islam tidak campur tangan dalam ilmu ekonomi –maksudnya syariat Islam tidak mengatur ilmu ekonomi – karena Islam tidak menentukan bagaimana produksi dilakukan. Tidak ada nash-nash syara’ yang menjelaskan campur tangan dalam produksi.

[10] Ibid, hal. 16.

[11] Ibid, hal. 61.

[12] Ibid.

[13] Ibid, hal. 66

[14] Ibid, hal. 237.

[15] Ibid, hal. 243.





Inggris Digoyang Krisis, Ribuan Orang Tolak Kebijakan Penghematan

10 11 2011

Polisi Inggris menagan puluhan mahasiswa yang berdemonstrasi menentang kebijkan pemerintah dalam menghemat anggaran di London, Inggris, Rabu (9/11).

Demonstran memenuhi Ibu Kota Inggris itu dan memprotes kebijakan downing street dalam upaya keluar dari krisis ekonomi. Sedikitnya, 1000 demonstran mengusung tema kesejahteraan, kemiskinan dan pendidikan, tumpah ruah. Akibatnya, London menjadi lumpuh sepanjang Rabu.

Meski tak separah di Italia, Yunani, Irlandia, dan Portugal, perekonomian Inggris ikut menyurut, menyusul hantaman badai krisis di zona Amerika dan Eropa.

Sebelumnya, dalam empat hari terakhir unjuk rasa serupa berakhir dengan bentrokan. Unjuk rasa diikuti segenap akademisi, aktivis dan mahasiswa. Selama dua pekan, unjuk rasa telah membuat dukungan publik terhadap pemerintahan konservatif berada di titik nadir.(metrotvnews)








%d blogger menyukai ini: