UU : Melayani Pemilik Modal, Bukan Rakyat

23 11 2011

ekonomiSejak didirikan tahun 2003 hingga sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) telah melakukan 406 kali uji materi terhadap berbagai produk UU. Gugatan yang dikabulkan MK jumlahnya mencapai 97 UU.
Menurut Mahfud MD, hal itu adalah cermin rendahnya kualitas legislasi di Indonesia. Buruknya legislasi ini terjadi karena ada praktik jual beli kepentingan dalam pembuatan UU. (lihat, Republika, 16/11).
Melayani Pemilik Modal, Bukan Rakyat
Menurut Mahfud MD buruknya legislasi itu disebabkan oleh tiga hal: Pertama, ada tukar menukar isi pasal antarpemain politik yang bukan didasarkan pada kepentingan rakyat, tapi kepentingan politik. Kedua, tidak profesional; Dan ketiga, karena jual-beli pasal.
Beberapa contoh jual beli pasal itu: pertama, penggunaan dana Yayasan BI sebesar Rp 100 miliar, yang Rp 68 miliar untuk pengacara, dan Rp 31 miliar untuk DPR, untuk mengegolkan Undang-Undang BI. Kedua, Dana Abadi Umat Rp 1,5 miliar dibayarkan ke DPR untuk mengegolkan UU Wakaf. Ketiga, mafia anggaran yang diungkap oleh Wa Ode NurhayatiKeempat, kasus suap Kemenakertrans yang disidangkan di Pengadilan Tipikor terkait jual beli dalam UU APBN-P 2011 (lihat, detik.com, 17/11).
Menurut Mahfud, praktik keji itu bisa terjadi karena ada yang berkepentingan dengan suatu UU. Orang yang berkepentingan itu bisa membeli pasal tertentu lewat DPR. Akibatnya, DPR dalam membuat rancangan UU berdasar kehendak perorangan atau kelompok, bukan kehendak rakyat (Republika, 16/11).
Tidak boleh dikesampingkan, pihak yang berkepentingan itu bukan hanya dalam negeri tetapi juga asing. Bahkan kepentingan asing itu sangat terasa dan berpengaruh dalam lahirnya UU neoliberal. Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi Hukum DPR mengatakan, yang banyak dibatalkan adalah UU bernapas liberalisasi ekonomi yang merupakan amanat Organisasi Perdagangan Dunia -WTO (Republika, 17/11). Menurut Ichsanuddin Noorsy pintu masuk kepentingan asing itu banyak seperti lewat fasilitas utang luar negeri, studi banding dan beasiswa, serta penelitian yang disponsori lembaga asing.
Pembuatan UU atau Peraturan tak jarang menjadi syarat pemberian utang itu. Contohnya adalah pembuatan UU Sumber Daya Air (UU SDA) yang membenarkan privatisasi sumber daya air dan penguasaan mata air oleh swasta. Pembuatan UU SDA itu merupakan persyaratan utang antara pemerintah dan Bank Dunia dalam Water Structural Adjustment Loan (WATSAL) senilai 350 juta USD. Satu-satunya alasan mengapa pengesahan RUU SDA oleh DPR kala itu terkesan dipaksakan adalah pernyataan Menteri Keuangan waktu itu yang dijabat oleh Boediono. Menkeu Boediono menyatakan bahwa pencairan dana utang dari Bank Dunia untuk Utang Program WATSAL sangat dibutuhkan dalam menambal defisit anggaran APBN (press release Koalisi Anti Utang – KAU, 27/7/2005).
Akibat dari semua itu, akhirnya UU, hukum dan peraturan dibuat lebih untuk melayani dan mengabdi kepada modal, baik yang berasal dari dalam negeri dan lebih celaka lagi berasal dari asing.
Akar Masalah : Sistem Demokrasi dan Kapitalisme
Semua masalah itu akar masalahnya adalah sistem demokrasi yang menjadi pilar pokok ideologi kapitalisme. Dalam sistem demokrasi atas nama kedaulatan rakyat, hak membuat UU dan peraturan diserahkan kepada wakil rakyat yang diklaim mewakili suara rakyat (meskipun kenyataannya banyak UU yang justru menyengsarakan rakyat). Manusia, termasuk para wakil rakyat dalam sistem politik demokrasi, tentu saja selalu dipengaruhi oleh kepentingan baik pribadi, kelompok ataupun partai. Karenanya, dalam sistem demokrasi, UU dan peraturan itu lahir dari kompromi berbagai kepentingan yang diusung oleh para wakil rakyat. Itu artinya, UU dan peraturan langsung atau tidak akan selalu menjadi obyek tawar menawar dan barang dagangan para wakil rakyat.
Sistem politik demokrasi tak ubahnya industri politik. Diperlukan modal besar untuk membiayai proses politik. Proses politik yang mahal membuat para pejabat dan politisi mencari cukong untuk mendanai operasi politik mereka. Mereka hanya menjadi kacung para pemegang uang – tak peduli majikannya asing atau dalam negeri. Maka jadilah UU dan peraturan lebih banyak mengadopsi kepentingan para cukong itu dari pada kepentingan rakyat. Pembajakan peraturan untuk kepentingan pemilik modal itu bisa saja melalui jual beli pasal yang memang bukan isapan jempol. Namun sebenarnya itu sudah terjadi sejak awal proses politik melalui penyediaan modal bagi para politisi untuk terjun ke dunia politik. Imbalannya, lahirlah berbagai UU dan peraturan yang mengamankan atau melayani kepentingan para pemilik modal itu.
Lahirnya UU yang tak lagi melayani kepentingan rakyat itu juga akibat kapitalisme global. Munculnya berbagai UU khususnya terkait ekonomi yang bernuansa neoliberal dan merugikan rakyat adalah bukti nyata dalam hal ini. Tidak sedikit UU dan peraturan yang bernapas liberal itu merupakan amanat WTO. Setelah meratifikasi perjanjian WTO, pemerintah diwajibkan membuat berbagai UU yang mewadahi liberalisasi dan memfasilitasi perdagangan bebas. Realisasi hal itu dipastikan dan dikawal melalui berbagai organisasi internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, USAID dan lainnya.
IMF melakukannya diantaranya melalui LoI yang dipaksakan kepada pemerintah. Dan setelah LoI berakhir dilanjutkan melalui SAP -Structural Adjustment Program-. Bank Dunia diantaranya melalui pembiayaan berbagai proyek penelitian, pembuatan rancangan peraturan (UU) hingga pengajuannya atau dijadikan syarat utang yang dikucurkan, seperti Water Structural Adjustment Loan (WATSAL) yang melahirkan UU SDA yang sangat merugikan rakyat. Sementara USAID juga turut berperan aktif merancang, menyiapkan dan mengawal pembuatan UU dan peraturan lainnya.
Semua proses itu berlangsung sejak lama dan jangka panjang. Dokumen Recovery of Economic and Financial Systems (USAID, 2001), USAID menyatakan: “USAID dan Departemen Keuangan dalam jangka panjang akan menyiapkan tenaga ahli teknis yang akan membantu Pemerintah Indonesia mengembangkan dan melaksanakan anggaran, fiskal, moneter, nilai tukar, kebijakan perdagangan dan hukum. Bantuan teknis juga akan diberikan untuk menganalisis dan meninjau perubahan harga/subsidi yang diperlukan untuk membantu Pemerintah mengurangi atau menghilangkan defisit anggaran”.
Berbagai dokumen dari lembaga-lembaga itu mengungkap campur tangan kepentingan penjajah asing ini dalam banyak UU yang bercorak neoliberal dan merugikan rakyat. Diantaranya : UU Pasar Modal, UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, UU Otda, UU Kelistrikan, UU Migas, UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Hak Atas Kekayaan Intelektual, UU Sumber Daya Air, UU Minerba, dan sebagainya.
Akibatnya negeri ini menghadapi banyak persoalan di berbagai bidang seperti industri ritel, sumber daya air, listrik, perdagangan, tambang, dan divestasi. Pasar-pasar tradisional kalah bersaing dengan supermarket raksasa, pedagang-pedagang kelontong banyak yang bangkrut. Banyak mata air yang dimonopoli oleh perusahaan asing sementara rakyat kesulitan air . Demikian juga bahan-bahan baku industri yang berlimpah dari alam justru dinikmati industri asing, kekayaan alam dikeruk asing. Aset-aset negara di BUMN dijual atas nama program penyehatan. Sementara rakyat hanya gigit jari, mengais remah-remahnya. Negeri ini hanya menjadi pasar barang-barang industri negara lain dan menjadi pemasok bahan baku industri mereka.
Solusinya: Terapkan Syariah
Lahirnya UU dan peraturan yang lebih mengabdi kepada modal dan merugikan rakyat itu akan terus berlanjut selama sistem demokrasi tetap dipakai. Karenanya untuk menghentikan semua itu sistem kapitalisme termasuk demokrasi harus segera ditinggalkan. Allah SWT berfirman:
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا
Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit (QS Thaha [20]: 124)
Berbagai kerusakan dan penderitaan rakyat yang terjadi saat ini tidak lain adalah akibat ulah tangan perbuatan manusia sendiri yang menyimpang dan menyalahi petunjuk yang telah diberikan oleh Allah SWT. Semua itu hanyalah sebagian dari akibat itu yang ditampakkan oleh Allah agar manusia kembali ke jalan yang benar, kembali kepada petunjuk-Nya SWT (lihat QS ar-Rum : 41).
Tidak ada jalan lain, agar hukum berpihak kepada rakyat sekaligus mampu menyelesaikan berbagai persoalan manusia, kita harus kembali kepada Syariah Islam secara utuh. Berdasarkan Syariah Islam, hak membuat hukum hanyalah menjadi milik syara’ semata, bukan dimiliki oleh manusia baik rakyat, wakil rakyat maupun penguasa. Hal ini akan menutup berbagai kepentingan hawa nafsu manusia campur tangan di dalamnya. Dengan itu hukum tidak akan menjadi obyek tawar menawar kepentingan dan tidak menjadi bahan dagangan segelintir orang. Pintu campur tangan asing dalam pembuatan UU dan peraturan pun tertutup rapat. Syariah Islam yang bersumber dari Allah SWT yang Maha Sempurna akan memberikan kemaslahatan bagi setiap manusia termasuk rakyat. Lebih dari itu kehidupan yang baik akan bisa dirasakan oleh semua orang. Karena itu saatnya kita segera memenuhi seruan dengan menerapkan syariah Islam secara utuh dalam bingkai Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu (QS al-Anfal [8]: 24)
Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []
Komentar Al Islam:
Jajak Pendapat Kompas: Pandangan dan harapan masyarakat terhadap masa depan partai politik di Indonesia sedang berada di titik jenuh. (Kompas, 21/11)

Dalam sistem demokrasi kapitalis, politik lebih identik dengan urusan mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Partai politik hanya mengejar kekuasaan dan abai terhadap kemaslahatan rakyat.
Dalam Islam, politik adalah pemeliharaan urusan rakyat. Hanya dengan Sistem Islam, parpol yang memperjuangkan kemaslahatan rakyat akan terwujud.





Mahfud Beberkan 4 Contoh Jual Beli UU di DPR

19 11 2011

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan dia tak main-main mengumbar fakta jual beli Undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat. Dia bahkan sudah membeberkan beberapa contoh jual beli pasal itu kepada Ketua DPR, Marzuki Alie, saat bertemu dalam acara pembukaan ASEAN Summit di Bali, Rabu kemarin.

“Saya katakan, Anda mau minta bukti bagaimana, kan sudah terbukti. Yang sudah diputus di pengadilan sudah saya sebutkan, dan (ditambah) gejala yang dilontarkan oleh Wa Ode Nurhayati tentang mafia anggaran,” kata Mahfud di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 17 November 2011.

Beberapa contoh kasus yang Mahfud sebutkan ke Marzuki Alie yakni, pertama, lima orang yang dihukum karena mengeluarkan dana Yayasan BI sebesar Rp100 miliar untuk mengegolkan Undang-Undang Bank Indonesia. “Yang Rp68 miliar untuk pengacara, yang Rp31 miliar untuk DPR. Saya katakan, apa Anda mau membantah fakta yang terbuka di persidangan bahwa ini untuk DPR. Apa itu bukan bukti?” kata mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Contoh kedua yaitu, Rp1,5 miliar Dana Abadi Umat yang dibayarkan ke DPR untuk mengegolkan UU Wakaf. “Menteri Agama yang dulu kan bilang Rp1,5 miliar Dana Abadi Umat untuk bayar DPR, itu bukan rahasia lah,” tutur profesor hukum tata negara di Universitas Islam Indonesia itu.

Ketiga, tentang mafia anggaran yang diungkap oleh politikus Partai Amanat Nasional Wa Ode Nurhayati bahwa ada calo anggaran APBNP yang dipotong setiap proyek sebesar enam persen. “Itu kan Wa Ode Nurhayati sendiri yang bilang. Saya kalau diminta bukti-bukti nggak perlu berspekulasi, yang sudah diputus oleh pengadilan saja kasusnya sudah ada beberapa,” ujarnya.

Keempat, kasus suap terkait Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sekarang mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. “Itu kan untuk membayar UU APBN Perubahan. Yang sekarang sedang diadili itu, sekretaris Muhaimin,” kata Mahfud menyebut nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

Lantas bagaimana tanggapan Marzuki Alie ketika Mahfud menyebutkan beberapa contoh kasus jual beli pasal tersebut?

“Dia ketawa saja. Kalau politisi kan begitu. ‘Oh, itu yang dulu, toh’…,” ujar Mahfud menirukan pernyataan Marzuki. (kd/vivanews)





Dirasah Syar’iyyah XVII: Fakta, Bahaya dan Kritik Terhadap UU Intelijen

22 10 2011

HTI Press. Tajassus adalah mengorek-ngorek suatu informasi, secara bahasa dikatakan, Jassa al-akhbar wa tajassasaha, artinya adalah mengorek-ngorek suatu informasi, baik informasi umum maupun rahasia, maka ia telah melakukan aktifitas spionase.

Hal inilah yang dibahas dalam acara Dirasah Syar’iyyah yang dilaksanakan oleh Lajnah Tsaqafiyyah DPP HTI Sabtu (15/10) di Kantor DPP HTI Crown Palace, Jakarta Selatan. Dirasah Syar’iyyah yang ke XVII, bertema Undang-undang Intelijen : Fakta, Bahaya dan Kritik terhadap Undang-Undang Intelijen. Menghadirkan pembicara Ust. Yahya Abdurahman dan Ust. Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy

Acara Dirasah Syar’iyyah ini dihadiri lebih dari 70 peserta yang terdiri dari Ulama, tokoh masyarakat, perwakilan ormas Islam dan Mahasiswa. Walau undangan ini dikhususkan untuk para ikhwan, namun ternyata menarik minat para mahasiswi (7 orang) yang secara khusus menjadi tamu para Syabah lalu mengamati dari ruangan lain melalui live streaming.

Acara yang dipandu oleh Ust. Muhammad Iqbal dengan elegan memandu acara di tengah antusiasme peserta.

Ust. Yahya Abdurahman menjelaskan dalam paparannya, tentang Fakta RUU intelijen menjadi UU. Dimana dalam kurun waktu 9 Tahun dan di tengah banyak kontroversi, kritik (seperti Pasal 1 ayat 4, pasal 15, pasal 25,Pasal 31, pasal 34, pasal 45) dan penolakan di dalamnya serta banyak kejadian yang menunjang agar RUU ini dijadikan Undang-Undang.

Tak lupa Ust Yahya mengingatkan bahwa UU ini berpotensi merugikan rakyat, terutama aktifis Islam, atau bahkan lawan politik ataupun jurnalis. Tentu harapannya Umat jauh lebih kritis terhadap pemerintah dan Dewan yang mulai Phobi terhadap masyarakatnya.

Lain halnya dengan Ust Syamsuddin Ramadhan sebagai pembicara kedua menjelaskan secara detail berdasarkan dalil-dalil yang sharih dan shahih tentang keharaman memata-matai warga Negara. Dimulai dari firman Allah dalam surat al Hujurat ayat 12:

“hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain” (Q.S Al-Hujurat; 12).

Dan beberapa Hadits yang secara sharih menyatakan bahwa spionase terhadap komunitas muslim dan dzimmi untuk kepentingan musuh kafir harbi adalah Haram. Bahkan spionase sekiranya pun bukan untuk kepentingan musuh, mungkin untuk kepentingan spionase semata, atau kepentingan kaum muslimin, atau kepentingan negara, maka, disamping hukumnya haram, pelaku tetap dikenai ta’zir, dan syara’ tidak menetapkan hukuman tertentu.

Ust. Syamsuddin menjelaskan bahwa Hukum tajassus berbeda-beda tergantung siapa yang dimata-matai. “Jika yang dimata-matai adalah kaum muslimin atau kafir dzimmiy yang nota bene adalah rakyat negara Khilafah Islamiyah maka Hukumnya Haram.” Jelasnya. “Dan jika yang dimata-matai adalah kafir harbiy, baik hukman maupun fi’lan, maka hukum memata-matai mereka adalah jaiz bagi rakyat dan wajib bagi khalifah,” lanjutnya.

Kolaborasi kedua pembicara ini, mampu menggugah para Hadirin untuk terus dan lantang menyuarakan dan memeperjuangkan Islam di tengah penguasa yang mulai phobi terhadap Islam.

Namun, kedua pembicara juga mengingatkan tentang bagaimana Perjuangan Rasulullah dalam menegakkan Islam, yaitu “tanpa kekerasan”. Sambil terus tanpa henti membekali ummat dan membangkitkan ummat agar Islam menjadi satu-satunya solusi bagi problematika ummat dan terus memperjuangkan penerapan Syariat dan Khilafah. Wallahu’alam bishshowab.[]FM





UU INTELIJEN DISAHKAN, ADA APA?

21 10 2011

Oleh : Fatih Mujahid

… Rapat Paripurna DPR RI Selasa (11/10) akhirnya mengesahkan RUU Intelijen menjadi undang-undang tanpa ganjalan. Semua fraksi sepakat untuk menyetujui pengesahan tersebut, meski aspirasi rakyat justru bertolak belakang dengan pendapat mereka. Mereka seolah tak peduli dengan penolakan yang muncul.

Ketua Panja RUU Intelijen, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam laporannya saat sidang paripurna DPR, menekankan pentingnya pengesahan UU Intelijen. Ia berasalan, pengesahan RUU Intelijen ini terkait ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional yang kini semakin beragam. “Hakikat ancaman kini telah mengalami pergeseran makna, bukan hanya meliputi ancaman internal, tapi juga ancaman yang bersifat simetris atau konvensional,” urainya.

Menurutnya, bila kedua bentuk ancaman itu tidak diantisipasi secara dini, maka dapat menimbulkan ancaman lebih multidimensional. Wakil Ketua Komisi I DPR ini menegaskan, untuk mencegah ancaman-ancaman tersebut menjadi nyata, maka negara membutuhkan intelijen negara yang tangguh, profesional dan proporsional.

Kepala BIN Sutanto, menepis berbagai kekhawatiran terhadap UU Intelijen ini. Menurutnya, pasal-pasal dalam UU Intelijen tidak dimaksudkan sebagai ancaman bagi masyarakat dan kebebasan sipil. “Saya memahami kekhawatiran ini. Di masa lalu, mungkin saja. Tapi UU ini, sudah ada rambu-rambu dan sanksi hukumnya,” jelasnya.

Sutanto menjamin bahwa kerja-kerja intelijen berada di bawah pengawasan ketat Komisi I DPR. “Kerja intelijen bukan tanpa kontrol dan pengawasan seperti yang disangka sejumlah pihak,” imbuhnya.

Alat Kepentingan

Pengesahan itu terlihat sekali nuansa pemaksaannya. Banyak terjadi rapat-rapat tertutup di DPR dalam pernbahasan tersebut yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Berbagai spekulasi pun muncul atas pengesahan UU ini. Mungkinkah ada deal-deal kliusus terhadap masalah ini?

Farid Wadjdi, Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI menilai, disahkannya RUU intelijen menjadi undang-undang menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah itu tidak aspiratif terhadap aspirasi masyarakat. Soalnya, sebelum UU itu disahkan, banyak masyarakat yang meminta atau menggugat RUU Intelijen tersebut.”Cerminan bahwa DPR itu merupakan wakil rakyat ternyata, sekali lagi, menunjukkan kebohongannya.”

Ia menuturkan, bentuk ancaman dalam UU itu sendiri belum jelas. Apa pengertian simetris, sampai sekarang belum ada gambaran yang jelas. Apa yang disebut dengan ancaman negara? Tidak jelasnya garnbaran ter-hadap ancaman negara bisa menjadi problem ke depan. “Di sini, pihak-pihak yang berkepentingan bisa saja memanfaatkan ketidakjelasan itu untuk menghantam pihak lain,”katanya.

Dalam pandangannya, pasal-pasal karet dalam undang-undang intelijen bisa menjadi political hammer, semacam alat pemukul politik bagi lawan-lawan politik atau aspirasi masyarakat yang sebenarnya bagus tetapi dalam persepsi ideologi penguasa kapitalisme dianggap akan mengancam negara. Sebut saja aspirasi penegakan syariah Islam. Apa yang sebenarnya merupakan solusi bangsa ini tetapi ketika paradigma kapitalisme digunakan sebagai acuannya, maka Islam bisa dianggap sebagai ancaman.

Lalu terkait mekanisme pengawasan intelijen, Farid menjelaskan, sampai sekarang belum ada rinciannya. Memang UU menetapkan akan ada komisi dari DPR yang mengawasi pelaksanaan UU ini. Persoalannya, dalam implementasinya, orang sudah tahu sejauh mana efektifitas dan kemampuan kornisi-komisi di DPR untuk kemudian mencegah penyimpangan-penyimpangan.

Dalam berbagai kasus, masyarakat bisa melihat dengan jelas ketidakberdayaan DPR. Kasus Century, bisa menjadi contoh nyata. Bagaimana kasus itu tak jelas arahnya ketika pengawasan itu dilakukan oleh DPR. Yang jelas, lanjutnya, undang-undang ini sangat mungkin digunakan oleh penguasa untuk memperkuat kekuasaannya. Penguasa bisa menggunakan alasan mengancam keamanan negara untuk melakukan penyadapan terhadap lawan politiknya. Dengan itu penguasa akan menggunakan itu sebagai tawar menawar politik dengan lawan-lawan politiknya bukan dalam rangka menyelesaikan persoalan tapi sebagai political bargaining. Sehingga lawan politiknya bisa kemudian tunduk kepada penguasa.

Undang-undang ini juga sangat rentan digunakan bagi kepentingan asing terutama untuk kepentingan penjajahan kapitalisme. Apa yang disebut ketahanan ideologi tidak jelas dan kemudian ditafsirkan sepihak menurut pengertian para penguasa Kapitalistik. Inilah yang dikhawatirkan bisa digunakan oleh Barat untuk memberangus gerakan-gerakan yang mereka ang¬gap sebagai ancaman bagi kapitalisme.

Lahirnya UU Intelijen ini akan merugikan banyak pihak. Antara lain yang rugi adalah wartawan atau media karena dalam pasal UU intelijen ini ada disebut¬kan dengan “rahasia intelijen yang merupakan rahasia negara”. Warga negara tidak boleh membocorkan dan menyebarluaskannya. Sementara pengertian ‘rahasia negara’ itu sendiri tidak jelas. Ini yang bisa mengancam awak jurnalis.

“Ketika misalkan media ingin membongkar kebobrokan dan penyimpangan-penyimpangan penguasa di satu departemen. Penguasa bisa menghentikan investigasi wartawan itu atau melakukan kriminalisasi terhadap wartawan tersebut dengan alasan itu rahasia negara. Dan tidak boleh dibongkar. Ini kemudian menjadi bahaya besar ke depan,” paparnya.

Yang jelas, menurut Farid, rakyatlah menjadi korban. Pertama, aspirasi rakyat yang ingin melakukan perubahan terhadap nasib mereka, akan dikekang misalkan aspirasi rakyat yang ingin mernperjuangkan syariah Islam. Maka ketika persepsi penguasa bahwa syariah Islam itu membahayakan ideologi penguasa yakni kapitalisme maka mereka akan melakukan tidakan apapun untuk kemudian mencegah itu.

Kedua, ketika ini digunakan sebagai alat penekan penguasa terhadap lawan-lawan politiknya. “Maka yang terjadi dalam sistem politik yang saling menyandera di antara partai-partai politik yang ada. Persoalan-persoalan yang seharusnya dikritisi oleh partai politik, yang harus diselesaikan oleh partai politik malah diabai-kan. Akibat adanya kompromi dan kesepakatan kotor di antara partai-partai politik. Mereka menutupi persoalan-persoalan rakyat yang seharusnya diselesaikan,”paparnya.





Kepala BIN baru janji tak beri toleransi Intelejen bekerja diluar kewenangan UU Intelejen (?)

19 10 2011

JAKARTA – Setelah resmi dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letnan Jenderal Marciano Norman berjanji tak akan memberikan toleransi apapun untuk bekerja di luar kewenangan yang diberikan UU Intelejen.
Lebihlanjut Marciano mengatakan bahwa ia akan segera berkoordinasi dengan lembaga lain untuk memperkuat intelijen negara.
“Selaku Kepala BIN yang baru, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bersinergi dengan semua pihak. Apakah itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepolisian, TNI dan lainnya,” kata Marciano usaipelantikan di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (19/10/2011).
Menurut mantan Panglima Kodam Jaya ini, dirinya harus segera menjabarkan perintah-perintah khusus yang diberikan oleh SBY.
“Ada beberapa poin yang harus segera saya jabarkan dan itu akan saya kerjakan,” kata dia.
Menurut dia, tugas yang diembannya itu tidak sebatas mendeteksi dan menangkal ancaman negara dari jaringan terorisme. Namun, cakupan kinerja intelijen yang dia pimpin itu lebih luas lagi.
“Terorisme itu hanya sebagian saja, yang lain-lain juga masih banyak masalah yang harus mendapatkan perhatian dari kita. Kita harus mempelajari dari semua bidang, apakah itu permasalahan ekonomi, apakah itu permasalahan teror, apakah masalah-masalah separatis, dan lain sebagainya. Itu kita cari. Kemungkinan itu ada dan tidak. Mana yang makin menonjol ya itu yang berusaha kita tekan.”
Menanggapi UU Intelijen yang baru saja disahkan, Marciano berjanji untuk tak memberikan toleransi pada Intelejen untuk bekerja diluar kewenangan yang diberikan UU tersebut.
“Kemarin baru saja itu menjadi undang-undang dan UU itu sebagai pedoman kerja kita. Selain itu lebih baik saya tidak akan memberikan toleransi apapun untuk bekerja di luar kewenangan yang diberikan UU itu.”
Seiring berjalannya waktu, mari kita buktikan apakah janji Kepala BIN yang baru tersebut benar-benar terpenuhi ataukah hanya isapan jempol sehingga memungkinkan BIN menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk mengkriminalisasikan rakyatnya. Wallohua’lam. (dbs/arrahmah.com)





Inilah Wewenang Kontroversial Intelijen

12 10 2011

Setelah sekian lama, RUU Intelijen akhirnya disahkan. Pro dan kontra pun mewarnai pengesahan regulasi yang menyita polemik ini. Tidak sedikit umat Islam yang mengecam pengesahan UU yang kental akan inflitrasi asing ini.
Salah satu kontroversi Undang-Undang Intelijen adalah kewenangan untuk menyadap dan penggalian informasi yang sangat rawan menjadi alasan untuk penangkapan oleh intelijen. Berikut pasal-pasal kontroversial itu:
Pasal 31
Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan
a. kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, atau sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan/atau
b. kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase, yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalankan proses hukum.
Pasal 32
(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
(2) penyadapan terhadap sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan:
a. untuk penyelenggaraan fungsi intelijen,
b. atas perintah kepala BIN, dan
c. jangka waktu penyadapan enam bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
(3) Penyadapan terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.
Pasal 34
(1) Penggalian informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dimaksud dengan ketentuan:
a. untuk penyelenggaraan fungsi intelijen,
b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara,
c. tanpa melakukan penangkapan dan/atau penahanan, dan
d. bekerja sama dengan penegak hukum terkait.
Pasal 44
Setiap orang yang dengan sengaja mencuri, membuka dan/atau membocorkan rahasia intelijen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.
Pasal 45
Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya rahasia intelijen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, dipidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta.
Pasal 46
Setiap Personel Intelijen Negara yang membocorkan upaya pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau personel intelijen negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas intelijen negara sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta. (pz/dbs)





SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN): Memalak Rakyat Atas Nama UU

23 07 2011

Al-Islam edisi 566,
22 Juli 2011/20 Sya’ban 1432 H

Pemerintah dan DPR didesak untuk segera mengesahkan RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) karena itu dianggap sebagai amanat dari UU no. 40 th. 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Namun sampai Senin lalu pembahasan RUU BPJS masih mentok karena Pemerintah dan DPR belum mencapai titik temu dalam masalah transformasi empat BUMN (ASABRI, TASPEN, JAMSOSTEK Dan ASKES) ke dalam BPJS.

Memalak Rakyat Atas Nama UU

Jaminan sosial bagi seluruh rakyat dalam sebuah negara adalah perkara yang sangat penting. Melalui program itu seluruh rakyat akan mendapatkan kesejahteraan sosial baik kesehatan, pendidikan maupun jaminan hari tua. Hal ini pula yang mungkin dimaui oleh UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Baca entri selengkapnya »








%d blogger menyukai ini: