Inilah Skenario Intelijen Asing Dalam Bom Solo

25 10 2011

Indikasi mengenai keterlibatan intel asing dalam kejadian Bom Solo tampak semakin kuat. Konteks ini tidak terlepas dari isu war on terorism yang digelindingkan Barat untuk menenggelamkan pemahaman Ideologi Islam di tengah-tengah umat.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Lembaga Pengkajian Syariat Islam, Ustadz Fauzan Al Anshari, kepada Eramuslim.com, selasa siang, (27/9). “Keterlibatan intelijen Asing di (Bom) Solo sangat kuat. Mereka ada dimana-mana seperti pernah dikatakan oleh Pak Ryamizard. Salah satunya menyerang isu penegakan Syariat Islam.”
Menurut Fauzan cara yang dimainkan oleh Barat dalam menyudutkan umat Islam lewat peledakan bom Solo adalah dengan menggembar-gemborkan demokrasi. Syariat Islam pada gilirannya akan dibenturkan dengan perlawanan terhadap NKRI yang memegang teguh demokrasi. “Makanya pengamat-pengamat sekarang sudah mengaitkan Bom Solo dengan kelompok anti demokrasi, anti thoghut, anti Pancasila dan sebagainya.”
Salah satu peran yang dimainkan Barat dalam hal ini adalah media. Media adalah fasilitas yang telah dikuasai oleh Barat. Oleh karenanya tidak aneh jika sekarang media mulai menggiring opini masyrakat antara Bom Solo dengan penegakkan hukum-hukum Islam.
“Media-media saat ini adalah alat dari kepentingan asing. Mereka tidak suka Islam tegak.” Imbuh Ustadz Fauzan.
Sejatinya, genderang perang antara umat muslim versus Barat adalah agenda jangka panjang yang terus berlangsung. Jika ada yang meyakini peperangan tejadi hanya pada konteks global, dan tidak melokalisir di Indonesia, hal itu adalah pendapat yang keliru. Sebab Barat memandang Indonesia adalah Negara yang potensial untuk disusupi. “Indonesia adalah subordinat dari perang Global melawan Islam yang sekarang sedang berlangsung.”
Lantas apa tujuan atau kepentingan Barat dalam memainkan isu bom di Indonesia? “Mereka tidak ingin Islam bangkit.” Jawab Fauzan. “Karena lawan dari demokratisasi adalah Islamisasi.” Sambungnya. (pz)





Dirasah Syar’iyyah XVII: Fakta, Bahaya dan Kritik Terhadap UU Intelijen

22 10 2011

HTI Press. Tajassus adalah mengorek-ngorek suatu informasi, secara bahasa dikatakan, Jassa al-akhbar wa tajassasaha, artinya adalah mengorek-ngorek suatu informasi, baik informasi umum maupun rahasia, maka ia telah melakukan aktifitas spionase.

Hal inilah yang dibahas dalam acara Dirasah Syar’iyyah yang dilaksanakan oleh Lajnah Tsaqafiyyah DPP HTI Sabtu (15/10) di Kantor DPP HTI Crown Palace, Jakarta Selatan. Dirasah Syar’iyyah yang ke XVII, bertema Undang-undang Intelijen : Fakta, Bahaya dan Kritik terhadap Undang-Undang Intelijen. Menghadirkan pembicara Ust. Yahya Abdurahman dan Ust. Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy

Acara Dirasah Syar’iyyah ini dihadiri lebih dari 70 peserta yang terdiri dari Ulama, tokoh masyarakat, perwakilan ormas Islam dan Mahasiswa. Walau undangan ini dikhususkan untuk para ikhwan, namun ternyata menarik minat para mahasiswi (7 orang) yang secara khusus menjadi tamu para Syabah lalu mengamati dari ruangan lain melalui live streaming.

Acara yang dipandu oleh Ust. Muhammad Iqbal dengan elegan memandu acara di tengah antusiasme peserta.

Ust. Yahya Abdurahman menjelaskan dalam paparannya, tentang Fakta RUU intelijen menjadi UU. Dimana dalam kurun waktu 9 Tahun dan di tengah banyak kontroversi, kritik (seperti Pasal 1 ayat 4, pasal 15, pasal 25,Pasal 31, pasal 34, pasal 45) dan penolakan di dalamnya serta banyak kejadian yang menunjang agar RUU ini dijadikan Undang-Undang.

Tak lupa Ust Yahya mengingatkan bahwa UU ini berpotensi merugikan rakyat, terutama aktifis Islam, atau bahkan lawan politik ataupun jurnalis. Tentu harapannya Umat jauh lebih kritis terhadap pemerintah dan Dewan yang mulai Phobi terhadap masyarakatnya.

Lain halnya dengan Ust Syamsuddin Ramadhan sebagai pembicara kedua menjelaskan secara detail berdasarkan dalil-dalil yang sharih dan shahih tentang keharaman memata-matai warga Negara. Dimulai dari firman Allah dalam surat al Hujurat ayat 12:

“hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain” (Q.S Al-Hujurat; 12).

Dan beberapa Hadits yang secara sharih menyatakan bahwa spionase terhadap komunitas muslim dan dzimmi untuk kepentingan musuh kafir harbi adalah Haram. Bahkan spionase sekiranya pun bukan untuk kepentingan musuh, mungkin untuk kepentingan spionase semata, atau kepentingan kaum muslimin, atau kepentingan negara, maka, disamping hukumnya haram, pelaku tetap dikenai ta’zir, dan syara’ tidak menetapkan hukuman tertentu.

Ust. Syamsuddin menjelaskan bahwa Hukum tajassus berbeda-beda tergantung siapa yang dimata-matai. “Jika yang dimata-matai adalah kaum muslimin atau kafir dzimmiy yang nota bene adalah rakyat negara Khilafah Islamiyah maka Hukumnya Haram.” Jelasnya. “Dan jika yang dimata-matai adalah kafir harbiy, baik hukman maupun fi’lan, maka hukum memata-matai mereka adalah jaiz bagi rakyat dan wajib bagi khalifah,” lanjutnya.

Kolaborasi kedua pembicara ini, mampu menggugah para Hadirin untuk terus dan lantang menyuarakan dan memeperjuangkan Islam di tengah penguasa yang mulai phobi terhadap Islam.

Namun, kedua pembicara juga mengingatkan tentang bagaimana Perjuangan Rasulullah dalam menegakkan Islam, yaitu “tanpa kekerasan”. Sambil terus tanpa henti membekali ummat dan membangkitkan ummat agar Islam menjadi satu-satunya solusi bagi problematika ummat dan terus memperjuangkan penerapan Syariat dan Khilafah. Wallahu’alam bishshowab.[]FM





UU INTELIJEN DISAHKAN, ADA APA?

21 10 2011

Oleh : Fatih Mujahid

… Rapat Paripurna DPR RI Selasa (11/10) akhirnya mengesahkan RUU Intelijen menjadi undang-undang tanpa ganjalan. Semua fraksi sepakat untuk menyetujui pengesahan tersebut, meski aspirasi rakyat justru bertolak belakang dengan pendapat mereka. Mereka seolah tak peduli dengan penolakan yang muncul.

Ketua Panja RUU Intelijen, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam laporannya saat sidang paripurna DPR, menekankan pentingnya pengesahan UU Intelijen. Ia berasalan, pengesahan RUU Intelijen ini terkait ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional yang kini semakin beragam. “Hakikat ancaman kini telah mengalami pergeseran makna, bukan hanya meliputi ancaman internal, tapi juga ancaman yang bersifat simetris atau konvensional,” urainya.

Menurutnya, bila kedua bentuk ancaman itu tidak diantisipasi secara dini, maka dapat menimbulkan ancaman lebih multidimensional. Wakil Ketua Komisi I DPR ini menegaskan, untuk mencegah ancaman-ancaman tersebut menjadi nyata, maka negara membutuhkan intelijen negara yang tangguh, profesional dan proporsional.

Kepala BIN Sutanto, menepis berbagai kekhawatiran terhadap UU Intelijen ini. Menurutnya, pasal-pasal dalam UU Intelijen tidak dimaksudkan sebagai ancaman bagi masyarakat dan kebebasan sipil. “Saya memahami kekhawatiran ini. Di masa lalu, mungkin saja. Tapi UU ini, sudah ada rambu-rambu dan sanksi hukumnya,” jelasnya.

Sutanto menjamin bahwa kerja-kerja intelijen berada di bawah pengawasan ketat Komisi I DPR. “Kerja intelijen bukan tanpa kontrol dan pengawasan seperti yang disangka sejumlah pihak,” imbuhnya.

Alat Kepentingan

Pengesahan itu terlihat sekali nuansa pemaksaannya. Banyak terjadi rapat-rapat tertutup di DPR dalam pernbahasan tersebut yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Berbagai spekulasi pun muncul atas pengesahan UU ini. Mungkinkah ada deal-deal kliusus terhadap masalah ini?

Farid Wadjdi, Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI menilai, disahkannya RUU intelijen menjadi undang-undang menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah itu tidak aspiratif terhadap aspirasi masyarakat. Soalnya, sebelum UU itu disahkan, banyak masyarakat yang meminta atau menggugat RUU Intelijen tersebut.”Cerminan bahwa DPR itu merupakan wakil rakyat ternyata, sekali lagi, menunjukkan kebohongannya.”

Ia menuturkan, bentuk ancaman dalam UU itu sendiri belum jelas. Apa pengertian simetris, sampai sekarang belum ada gambaran yang jelas. Apa yang disebut dengan ancaman negara? Tidak jelasnya garnbaran ter-hadap ancaman negara bisa menjadi problem ke depan. “Di sini, pihak-pihak yang berkepentingan bisa saja memanfaatkan ketidakjelasan itu untuk menghantam pihak lain,”katanya.

Dalam pandangannya, pasal-pasal karet dalam undang-undang intelijen bisa menjadi political hammer, semacam alat pemukul politik bagi lawan-lawan politik atau aspirasi masyarakat yang sebenarnya bagus tetapi dalam persepsi ideologi penguasa kapitalisme dianggap akan mengancam negara. Sebut saja aspirasi penegakan syariah Islam. Apa yang sebenarnya merupakan solusi bangsa ini tetapi ketika paradigma kapitalisme digunakan sebagai acuannya, maka Islam bisa dianggap sebagai ancaman.

Lalu terkait mekanisme pengawasan intelijen, Farid menjelaskan, sampai sekarang belum ada rinciannya. Memang UU menetapkan akan ada komisi dari DPR yang mengawasi pelaksanaan UU ini. Persoalannya, dalam implementasinya, orang sudah tahu sejauh mana efektifitas dan kemampuan kornisi-komisi di DPR untuk kemudian mencegah penyimpangan-penyimpangan.

Dalam berbagai kasus, masyarakat bisa melihat dengan jelas ketidakberdayaan DPR. Kasus Century, bisa menjadi contoh nyata. Bagaimana kasus itu tak jelas arahnya ketika pengawasan itu dilakukan oleh DPR. Yang jelas, lanjutnya, undang-undang ini sangat mungkin digunakan oleh penguasa untuk memperkuat kekuasaannya. Penguasa bisa menggunakan alasan mengancam keamanan negara untuk melakukan penyadapan terhadap lawan politiknya. Dengan itu penguasa akan menggunakan itu sebagai tawar menawar politik dengan lawan-lawan politiknya bukan dalam rangka menyelesaikan persoalan tapi sebagai political bargaining. Sehingga lawan politiknya bisa kemudian tunduk kepada penguasa.

Undang-undang ini juga sangat rentan digunakan bagi kepentingan asing terutama untuk kepentingan penjajahan kapitalisme. Apa yang disebut ketahanan ideologi tidak jelas dan kemudian ditafsirkan sepihak menurut pengertian para penguasa Kapitalistik. Inilah yang dikhawatirkan bisa digunakan oleh Barat untuk memberangus gerakan-gerakan yang mereka ang¬gap sebagai ancaman bagi kapitalisme.

Lahirnya UU Intelijen ini akan merugikan banyak pihak. Antara lain yang rugi adalah wartawan atau media karena dalam pasal UU intelijen ini ada disebut¬kan dengan “rahasia intelijen yang merupakan rahasia negara”. Warga negara tidak boleh membocorkan dan menyebarluaskannya. Sementara pengertian ‘rahasia negara’ itu sendiri tidak jelas. Ini yang bisa mengancam awak jurnalis.

“Ketika misalkan media ingin membongkar kebobrokan dan penyimpangan-penyimpangan penguasa di satu departemen. Penguasa bisa menghentikan investigasi wartawan itu atau melakukan kriminalisasi terhadap wartawan tersebut dengan alasan itu rahasia negara. Dan tidak boleh dibongkar. Ini kemudian menjadi bahaya besar ke depan,” paparnya.

Yang jelas, menurut Farid, rakyatlah menjadi korban. Pertama, aspirasi rakyat yang ingin melakukan perubahan terhadap nasib mereka, akan dikekang misalkan aspirasi rakyat yang ingin mernperjuangkan syariah Islam. Maka ketika persepsi penguasa bahwa syariah Islam itu membahayakan ideologi penguasa yakni kapitalisme maka mereka akan melakukan tidakan apapun untuk kemudian mencegah itu.

Kedua, ketika ini digunakan sebagai alat penekan penguasa terhadap lawan-lawan politiknya. “Maka yang terjadi dalam sistem politik yang saling menyandera di antara partai-partai politik yang ada. Persoalan-persoalan yang seharusnya dikritisi oleh partai politik, yang harus diselesaikan oleh partai politik malah diabai-kan. Akibat adanya kompromi dan kesepakatan kotor di antara partai-partai politik. Mereka menutupi persoalan-persoalan rakyat yang seharusnya diselesaikan,”paparnya.





Kepala BIN baru janji tak beri toleransi Intelejen bekerja diluar kewenangan UU Intelejen (?)

19 10 2011

JAKARTA – Setelah resmi dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letnan Jenderal Marciano Norman berjanji tak akan memberikan toleransi apapun untuk bekerja di luar kewenangan yang diberikan UU Intelejen.
Lebihlanjut Marciano mengatakan bahwa ia akan segera berkoordinasi dengan lembaga lain untuk memperkuat intelijen negara.
“Selaku Kepala BIN yang baru, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bersinergi dengan semua pihak. Apakah itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepolisian, TNI dan lainnya,” kata Marciano usaipelantikan di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (19/10/2011).
Menurut mantan Panglima Kodam Jaya ini, dirinya harus segera menjabarkan perintah-perintah khusus yang diberikan oleh SBY.
“Ada beberapa poin yang harus segera saya jabarkan dan itu akan saya kerjakan,” kata dia.
Menurut dia, tugas yang diembannya itu tidak sebatas mendeteksi dan menangkal ancaman negara dari jaringan terorisme. Namun, cakupan kinerja intelijen yang dia pimpin itu lebih luas lagi.
“Terorisme itu hanya sebagian saja, yang lain-lain juga masih banyak masalah yang harus mendapatkan perhatian dari kita. Kita harus mempelajari dari semua bidang, apakah itu permasalahan ekonomi, apakah itu permasalahan teror, apakah masalah-masalah separatis, dan lain sebagainya. Itu kita cari. Kemungkinan itu ada dan tidak. Mana yang makin menonjol ya itu yang berusaha kita tekan.”
Menanggapi UU Intelijen yang baru saja disahkan, Marciano berjanji untuk tak memberikan toleransi pada Intelejen untuk bekerja diluar kewenangan yang diberikan UU tersebut.
“Kemarin baru saja itu menjadi undang-undang dan UU itu sebagai pedoman kerja kita. Selain itu lebih baik saya tidak akan memberikan toleransi apapun untuk bekerja di luar kewenangan yang diberikan UU itu.”
Seiring berjalannya waktu, mari kita buktikan apakah janji Kepala BIN yang baru tersebut benar-benar terpenuhi ataukah hanya isapan jempol sehingga memungkinkan BIN menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk mengkriminalisasikan rakyatnya. Wallohua’lam. (dbs/arrahmah.com)





Inilah Ancaman Pasal Karet Dalam UU Intelijen

12 10 2011

Meski mengundang protes dari banyak kalangan, DPR tetap saja mengesahkan Undang-Undang Intelejen dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (11/10/2011). Padahal, saat pembahasan rancangan UU Intelejen, perdebatan di masyarakat berlangsung sengit.
”Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara ini memuat substansi yang banyak mendapatkan perdebatan publik,” kata Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang Kartasasmita
Materi yang paling krusial di antaranya menyangkut kewenangan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi. Banyak pihak mengkhawatirkan UU tersebut disalah gunakan lantaran memuat sejumlah pasal yang multitafsir. Bila ditafsirkan oleh penguasa yang otoriter, peraturan itu berpotensi akan mengancam kebebasan warga negara.
Sebagai contoh, Pasal 25 yang memuat definisi rahasia intelijen sebagai bagian dari rahasia negara yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkap kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, dan merugikan kepentingan politik luar negeri.
Menurut anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, ruang lingkup rahasia intelijen yang diatur dalam RUU Intelijen terlalu luas sehingga bersifat karet dan menimbulkan multiinterpretasi. ”Tidak ada jaminan jika UU ini tidak akan dikenakan kepada pers,” kata Agus lagi.
Selanjutnya Pasal 26 yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelejen. Penjelasan Rahasia Negara dijelaskan pada pasal sebelumnya, Pasal 25 yang menyebutkan bahwa Rahasia Intelejen adalah Rahasia Negara dengan sejumlah kategori: membahayakan dan mengancam negara.
Dalam kaitan ini, Kepala BIN Jenderal (Purn) Sutanto mengatakan rahasia intelejen tidak dapat dibocorkan bila akan berpotensi melemahkan kekuatan negara. “Menyebutkan kelemahan negara kita bisa diketahui negara lawan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Nezar Patria menilai, pasal itu sangat berpotensi mengancam kebebasan pers. Sebab, bagi siapapun yang terbukti membuka atau membocorkan rahasia intelejen akan dapat dikenai sangksi. Tidak hanya itu, Pasal tersebut juga sangat subjektif dan terlalu luas.
Makna rahasia intelejen dalam pasal itu juga cenderung bertabrakan dengan makna lain seperti dengan Pasal 25 yang memuat definisi ‘informasi negara’. AJI menilai, Pasal 26 sangat rawan disalahgunakan aparatur negara untuk kekuasannya.
Selain itu ada, Pasal 32 tentang Penyadapan. Pasal ini pun dinilai sangat rawan penyalahgunaan kekuasaan pada lembaga intelejen. Masih menurut Nezar Patria, kewenangan penyadapan kepada aparat intelijen seharusnya diterapkan dalam situasi khusus dengan payung hukum yang jelas.
Untuk itu, konsep penyadapan itu harus dijabarkan lebih detil dan tidak bisa diterima dalam kondisi negara tertib sipil atau dalam kondisi negara yang aman dan damai. Selanjutnya, Pasal 44 yang berisi: “Setiap orang yang dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan Rahasia Intelejen dipidanakan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun da/atau pidana dengan paling banyak Rp 500 juta.
Pasal ini yang dikhawatirkan akan menyasar masyarakat sipil. Hal itu terkait dengan pengaturan sangsi terhadap orang yang diduga mengancam keamanan dan stabilitas negara. Pasal-pasal karet itulah yang dianggap mengncam kebebasan warga sipil. Wajar jika pengesahan UU Intelejen dibumbui demonstrasi masa di luar gedung DPR. (pz/gatra)





Inilah Wewenang Kontroversial Intelijen

12 10 2011

Setelah sekian lama, RUU Intelijen akhirnya disahkan. Pro dan kontra pun mewarnai pengesahan regulasi yang menyita polemik ini. Tidak sedikit umat Islam yang mengecam pengesahan UU yang kental akan inflitrasi asing ini.
Salah satu kontroversi Undang-Undang Intelijen adalah kewenangan untuk menyadap dan penggalian informasi yang sangat rawan menjadi alasan untuk penangkapan oleh intelijen. Berikut pasal-pasal kontroversial itu:
Pasal 31
Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan
a. kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, atau sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan/atau
b. kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase, yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalankan proses hukum.
Pasal 32
(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
(2) penyadapan terhadap sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan:
a. untuk penyelenggaraan fungsi intelijen,
b. atas perintah kepala BIN, dan
c. jangka waktu penyadapan enam bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
(3) Penyadapan terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.
Pasal 34
(1) Penggalian informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dimaksud dengan ketentuan:
a. untuk penyelenggaraan fungsi intelijen,
b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara,
c. tanpa melakukan penangkapan dan/atau penahanan, dan
d. bekerja sama dengan penegak hukum terkait.
Pasal 44
Setiap orang yang dengan sengaja mencuri, membuka dan/atau membocorkan rahasia intelijen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.
Pasal 45
Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya rahasia intelijen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, dipidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta.
Pasal 46
Setiap Personel Intelijen Negara yang membocorkan upaya pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau personel intelijen negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas intelijen negara sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta. (pz/dbs)





RUU Intelijen = Lahirnya Rezim Represif

12 10 2011

Pada tanggal 30 September lalu Komisi I DPR telah mengetuk palu persetujuan RUU Intelijen sebagai keputusan komisi untuk diajukan ke Sidang Paripurna DPR. Kini RUU tersebut sudah disahkan oleh DPR.
Draft final ini merupakan hasil dari perkembangan pembahasan sebelumnya. Dalam draft final ini terdapat perubahan terutama dalam hal definisi dan kategori ancaman, tentang penyadapan, pemeriksaan aliran dana, penggalian informasi dan ancaman sanksi pidana. Draft final inilah yang menjadi obyek analisis sekarang.
Berikut ini beberapa catatan kritis yang perlu menjadi perhatian semua elemen masyarakat terkait draft RUU Intelijen yang akan diajukan ke sidang paripurna DPR:
Pertama, ada kalimat-kalimat dan frase yang tidak didefinisikan dengan jelas, pengertiannya kabur dan multitafisr, sehingga nantinya berpeluang menjadi pasal karet. Misalnya, pada pasal 1 ayat (4) disebutkan, “Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar neger, yang dinilaidan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara KEsatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi,sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan“.
Dalam definisi ancaman ini ada frase “yang dinilai dan/atau dibuktikan”, kata yang dinilai itu sangat fleksibel. Tolok ungkapan yang dinilai itu tidak jelas tolok ukurnya apa, dan siapa yang menilai? Begitu juga apa yang dimaskud “kepentingan nasional” itu, siapa yang memutuskan sesuatu menjadi kepentingan nasional, apa tolok ukurnya, setingkat apa kepentingannya, dsb. Semua itu tdak jelas.
Semuanya akan bergantung pada penafsiran subyektif dan akan mengikuti “selera” pemegang kebijakan dan kendali terhadap operasional intelijen, yaitu Kepala BIN dan tentu saja presiden sebagai atasannya. Karenanya, hal UU ini bisa dijadikan alat demi kekuasaan dengan dalih kepentingan nasional. Bisa jadi, sikap kritis dan kritik atas kebijakan pemerintah akan dibungkam dengan dalih menjadi “ancaman”.
Kedua, di dalam RUU Intelijen draft final ini Pasal 1 dikatakan Intelijen Negara adalah “penyelenggara intelijen”. Definisi ini belum bisa menutup peluang Intelijen dijadikan alat penguasa untuk memata-matai rakyat dan musuh politiknya. Definisi ini tidak secara tegas menyatakan intelijen sebagai alat negara.
Ketiga, di Pasal 31 RUU Intelijen final dinyatakan: “Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap setiap orang yang terkait dengan: a. kegiatan yang mengancam ketahanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta sektor kehidupan masyarakat, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau (b). kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.
Pernyataan, “kegiatan yang mengancam ketahanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta sektor kehidupan masyarakat, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup “ cakupan pernyataan ini sangat luas, fleksibel dan tidak jelas misalnya, tolok ukur dan batasannya seperti apa? sampai tingkat apa bisa dikatakan mengancam ketahanan nasional dalam berbagai aspek itu? siapa yang berwenang menilai dan memutuskankannya?
Lalu pasal 32 menyatakan, (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan. (2) Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan: a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen; b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan c. jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. (3) Penyadapan terhadap Sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri. Pembatasan harus dengan penetapan ketua pengadilan negeri ini, mudah-mudahan bisa membatasi penyadapan sehingga tidak terjadi penyadapan liar.
Keempat, di Pasal 33 dinyatakan (1) Pemeriksaan terhadap aliran dana sebagamana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan ketentuan: a. untuk penyelenggaraan fungsi intelijen. b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara. (2) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia, bank penyedia jasa keuangan atau lembaga analisis transaksi keuangan wajib memberikan informasi kepada Badan Intelijen Negara. Disamping akan membuka peluang untuk dijadikan alat demi kepentingan kekuasaan khususnya penguasa.

Kelima, di pasal 34 dinyatakan, (1) Penggalian informasi terhadap setiap orang termasuk yang sedang menjalani proses hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan ketentuan: a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen. b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara. c. Tanpa melakukan penangkapan dan atau penahanan, dan d. bekerjasama dengan penegak hukum terkait. (2) Dalam melakukan penggalian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penegak hukum terkait wajib membantu Badan Intelijen Negara. Berikutnya di penjelasan dinyatakan, “ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya terakhir untuk mendalami informasi sebagai tindak lanjut dari informasi yang diperoleh sebelumnya, antara lain melalui pengintaian, penjejakan, pengawasan, penyurupan, pemeriksaan aliran dana atau penyadapan.
Memang secara eksplisit dinyatakan penggalian informasi itu tidak dengan melakukan penangkapan dan atau penahanan. Namun, pasal ini sebenarnya masih bermasalah. Sebab keputusan dilakukannya peggalian informasi itu hanya disandarkan para “atas perintah kepala BIN”.
Di sinilah ada peluang disalahgunakan dan dijadikan alat demi kepentingan kekuasaan. Disamping itu ketentuan “bekerjasama dengan penegak hukum terkait” jika dikaitkan dengan ayat setelahnya, ayat (2), ketentuan itu hanya asesoris, sebab penegak hukum wajib membantu BIN. Itu artinya BIN bisa “memerintah” penegak hukum terkait itu. Dengan alasan bahwa penggalian informasi tidak bisa dilakukan dengan baik kecuali orangnya ditangkap atau ditahan, maka BIN nantinya bisa “memaksa” penegak hukum terkait itu untuk menangkap dan atau menahan orang yang diinginkan oleh BIN. Alasannya, UU mewajibkan penegak hukum membantu BIN.
Sedangkan BIN butuh orang itu ditangkap dan atau ditahan. Maka penegak hukum wajib menangkap orang itu sesuai permintaan bantuan -perintah- BIN. Jika penegak hukum itu menolak akan bisa menyalahi UU. Meski memang dalam hal ini polisi juga harus menaati UU lainnya yang melarang dilakukan penangkapan dan atau penahanan tanmpa adanya bukti awal yang cukup. Itu artinya meski wajib membantu BIN tetapi jika untuk menangkap atau menahan bisa saja polisi menolaknya. Apalagi lagi dalam praktiknya seringkali terjadi ‘permainan kotor’ antar instansi pemerintah atau negara untuk kepentingan penguasa.
Keenam, mekanisme pengaduan dan gugatan bagi individu yang merasa dilanggar haknya oleh kerja-kerja lembaga intelijen belum dijelaskan detil. Di Pasal 15 memang dinyatakan: (1) Setiap orang yang dirugikan akibat dari pelaksanaan fungsi Intelijen dapat mengajukan permohonan rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme pengajuan rehabilitasi, kompensasi dan restitusi itu dilakukan?
Ketujuh, RUU Intelijen tidak mengatur dengan jelas mekanisme kontrol dan pengawasan yang tegas, kuat dan permanen terhadap semua aspek dalam ruang lingkup fungsi dan kerja intelijen (termasuk penggunaan anggaran). Akibatnya, intelijen memungkinkan akan menjadi “super body” yang tidak bisa dikontrol dan bisa dijadikan alat kepentingan politik status quo.
Memang di Pasal 43 dinyatakan ketentuan Komisi DPR yang menangani bidang Intelijen jika memerlukan pendalaman dalam hal melakukan pengawasan bisa membentuk tim pengawas tetap beranggotakan 13 orang. Tim ini diberi wewenang menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait aktivitas penyelenggaran Intelijen yang melanggar peraturan perundangan. Tim juga bisa melakukan penyelidikan atas hal itu.
Pertanyaannya, sejauh mana efektifitas pengawasan model seperti ini bisa mengontrol Intelijen? Tindakan apa jika ternyata ditemukan pelanggaran? Pengawasan mode seperti ini tidak bersifat tetap dan terus menerus secara khusus mengawasi kerja Intelijen. Disamping itu, proses pengawasan oleh DPR itu hanya pengawasan politik, bukan hukum. Sehingga konsekuensinya hanya konsekuensi politik. Apalagi, tim itu tidak bisa mengambil tindakan terhadap pelanggaran jika ada. Jika dikatakan “kan bisa diteruskan ke penegak hukum?”. Faktanya, belajar dari kasus Century, semua itu tidak ada artinya, tidak memiliki kekuatan dan berlalu begitu saja.
Kedelapan, RUU ini bisa menjadi preseden buruk bagi jurnalis, khususnya jurnalis investigatif. RUU ini berpotensi untuk membungkam suara-suara kritis. Dengan delik kelalaian di pasal 45 bisa menjadi ancaman bagi sikap kritis dan keterbukaan. Apalagi cakupan Rahasia Intelijen seperti dijelaskan Pasal 25 sangat luas dan lentur. Misalnya, “ayat (2) Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dapat: … c. merugikan ketahanan ekonomi nasional. d. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri, … i. mengungkap rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penelenggaraan fungsi intelijen.”
Masalahnya adalah fungsi intelijen itu mencakup penyelidikan (mencari, menemukan, mengumpulkan informasi dan …. Sementara klasifikasi Rahasia Intelijen itu ditetapkan oleh BIN dan tentu saja pengklasifikasian itu tidak bisa diketahui oleh semua orang. Jadi bisa saja seseorang apalagi jurnalis investigatif tanpa sadar menemukan, mengetahui atau memiliki informasi yang diklasifikasikan sebagai Rahasia Intelijen, lalu ia sebarkan, tulis, ungkap atau sampaikan informasi yang ia miliki kepada oran lain atau khalayak baik secara personal atau melalui media massa. Tindakan demikian boleh jadi bisa dijerat dengan Pasal “kelalaian” mengakibatkan bocornya Rahasia Intelijen.
Ancaman sanksi di dalam RUU ini pasal 47 tidak akan bisa mencegah penyalahgunaan penyadapan. Sebab menurut RUU final itu, penyalahgunaan hanya jika penyadapan dilakukan di luar fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Fungsi intelijen itu cakupannya sangat luas dan fleksibel. Jadi penyalahgunaan penyadapan sulit untuk dibuktikan.
Kesembilan, terkait dengan BIN. BIN diberi fungsi yang meluas hingga ke daerah. Di dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) dinyatakan “Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan fungsi intelijen dalam dan luar negeri”, termasuk membentuk unit organisasi struktural di daerah dan perwakilan di luar negeri.” Karena BIN juga memerankan fungsi koordinasi semua penyelenggara intelijen (TNI, Polri, Kejaksaan dan kementerian/nonkementerian) yang masing-masing memiliki struktur hingga daerah, maka BIN seperti diharuskan membentuk struktur organisasi di daerah. Disampin itu BIN khususnya Kepala BIN diberi wewenang sangat besar dan luas dalam hal penyelenggaraan intelijen termasuk menentukan sasaran penyadapan, pemeriksaan aliran dana dan pendalaman.
Kesepuluh, Cakupan fungsi intelijen TNI, intelijen Kejaksaan, intelijen kementerian/nonkementerian tidak dijelaskan. Dikhawatirkan intelijen semua itu akan menyasar rakyat sebab fungsi semua lembaga itu terkait dengan rakyat. Domain fungsi intelijen BIN tidak dijelaskan dengan jelas dan hanya dibatasi dengan penjelasan sebagai penyelenggara Intelijen Negara dalam negeri dan luar negeri.
Intelijen pertahananan menjadi domain TNI, penegakan hukum menjadi domain intelijen kejaksaan, dalam rangka tugas kepolisian menjadi domain intelijen Polri dan dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian menjadi domain intelijen kementerian/nonkementerian, yang semuanya juga belum dijelaskan dan hanya dinyatakan “dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Itu artinya fungsi intelijen BIN akan sarat dengan nuansa politis dan ideologi sehingga wajar jika BIN dengan semua paparan diatas sangat mungkin dijadikan alat politik penguasa.
Disamping semua itu, RUU Intelijen ini pada akhirnya akan berpeluang sangat merugikan rakyat. Umat Islam khususnya para aktivis Islam akan menjadi sangat dirugikan dan berpeluang menjadi korban. Upaya penegakan ajaran Islam yang bersumber dari Allah SWT atas kepentingan asing atau pihak tertentu, bisa jadi dipersepsikan sebagai ancaman. Disamping itu, elemen masyarakat yang bersuara kritis dan para jurnalis pun akan bisa menjadi korban dengan dalih mengancam keamanan atau kepentingan nasional yang ditafsirkan secara subyektif oleh penguasa. (Des/HTI/dbs)








%d blogger menyukai ini: