HTI: Tolak Obama, Tolak Kapitalisme, Tegakkan Khilafah

2 11 2011

HTI Press- Puluhan Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukkan aksi di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Rabu (2/11). Massa yang berkumpul sejak pukul 09.00, menyerukan menolak kedatangan Presiden Amerika Serikat dengan Slogan Tolak Obama, Tolak Kapitalisme, Tegakkan Khilafah.

Aksi ini sebagai aksi permulaan dari rangkaian kegiatan untuk menolak kedatangan Obama 17 November 2011 mendatang untuk menghadiri KTT ASEAN ke-19 dan East Asia Summit (EAS) di Bali. Dan puncaknya aksi yang besar lagi akan di gelar 13 November di seluruh Indonesia.

DPP HTI Agung Wisnu Wardhana mengatakan dalam orasinya bahwa kedatangan Obama bukan hanya sekedar “Pulang Kampung Nih atau Membawa pulang Nasi Goreng, tapi yang sebenarnya Obama datang ke Indonesia untuk memastikan kekayaan Alam Indonesia masih milik Amerika,” jelasnya.

Sebagai negara eksportir minyak dan gas terbesar di Asia Tenggara, Amerika Serikat harus memiliki hubungan yang baik dan stabil dengan Indonesia. “Ada anggapan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono memperlakukan pemimpin AS bagai pemodal mengunjungi propertinya- untuk melakukan renegosiasi kontrak-kontrak migas dan tambang,” papar Agung.

Kedatangan Obama di Indonesia pastilah mempunyai kepentingan. Kepentingan Amerika di kawasan Asia tenggara sangat besar. Apalagi Amerika ingin menjadikan Indonesia sebagai core state yang memiliki nilai penting bagi Amerika. Amerika tentunya sangat tergiur untuk mengeksploitasi Indonesia dikarenakan Indonesia adalah salah satu penghasil minyak dan gas terbesar di dunia dan juga merupakan kawasan titik tumpu ASEAN.

Amerika memiliki agenda terselubung untuk mendesak negara-negara ASEAN untuk bersatu melawan Cina dalam persoalan Laut Cina Selatan dan pada akhirnya AS akan mencengkram lebih kuat penguasaan SDA (minyak dan gas) serta memperkokoh militernya di Asia Tenggara termasuk Indonesia.

“Di Laut China Selatan ada satu pulau yang menyimpan setidaknya 7 miliar barrel minyak. Obama datang ke ASEAN untuk mencari teman memenangkan perang dagang dengan China. Juga keinginan membangun pangkalan militer di Selat Malaka dan Papua,” lanjutnya.

Dalam selama sebulan Hizbut Tahrir Indonesia bersama umat melakukan gerakan politik terkait penolakan kedatangan Obama ke Indonesia. HTI sangat peduli dengan Indonesia, jangan sampai negeri ini semakin terjajah dan terpuruk. Negeri ini harus segera terbebas dari sistem Kapitalisme, terbebas dari cengkraman Amerika dan Negara penjajah lainnya serta terbebas dari Rezim penguasa Komprador Asing.

Aksi ini bertujuan untuk memberikan edukasi politik, supaya masyarakat tahu siapa Obama sebenarnya. Aksi berakhir Pukul 10.30 dan membubarkan diri secara tertib. Tidak ada pengamanan berarti dari petugas, para polisi hanya memantau dari kejauhan. Arus lalu-lintas terpantau lancar karena massa tertib berdemo di atas trotoar.

Agenda Tolak Obama

Rangkaian Acara Hizbut Tahrir Indonesia untuk Menolak Kedatangan Obama selama Bulan November diantaranya. Temu Tokoh Nasional: Tolak Obama Pemimpin Negara Penjajah (Membongkar Agenda Jahat di Balik Kunjungan Obama) Kamis 10 November 2011 di Wisma Antara Jakarta.

Lalu, Aksi HTI bersama Umat Tolak Obama, Tolak Kapitalisme, Tegakkan Syariah dan Khilafah. Ahad 13 November 2011 jam 09.00-12.00. Long March dari Istana Presiden ke Dubes AS dengan massa 15.000 orang. Dan Aksi yang sama juga dilakukan di seluruh Indonesia.[]Fatih Mujahid





HTI Kecam Pemerintahan Obama

2 11 2011

Kawasan Bundaran HI, Jakarta kembali diramaikan aksi unjuk rasa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rabu (2/11/2011). Sekitar 150 pendemo membawa bendera-bendera bertuliskan slogan anti Amerika dan kapitalisme.

Dalam beberapa orasi mereka mengecam pemerintahan AS di bawah Presiden Barack Obama. Aktivis HTI juga menyerukan penolakan kapitalisme dan menyerukan pemberlakuan sistem negara syariah dan khilafah di Indonesia.

“Ini baru gerakan awal, tanggal 13 November kami akan melakukan Long March dari Istana Presiden menuju Kedutaan Amerika Serikat,” ujar koordinator aksi Misbah Uam.

Masa yang datang mulai pukul 10.00 berangsur meninggalkan Bundaran HI pukul 10.30, karena cuaca gerimis. Lalulintas terpantau ramai lancar, di bawah pengawasan Kepolisian.

Terkait aksi itu, Kamis (10/11/2011) pekan depan HTI mengadakan temu tokoh Nasional bertema ‘Tolak Obama Pemimpin Negara Penjajah’ di Wisma Antara. (tribunnews.com, 2/11/2011)





HTI Gelar Aksi Pemanasan Menolak Kedatangan Obama

2 11 2011

Ratusan massa yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (2/11/2011). Demonstrasi ini sebagai awal penolakan kedatangan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia.

Koordinator Aksi HTI, Misbah Uam, mengatakan kedatangan obama pada KTT ASEAN ke-19 di Bali yang akan digelar beberapa hari lagi merupakan skenario kapitalis yang ingin menguasai Indonesia. “Ini bahaya!! Dengan embel-embel pertemuan KTT, Amerika hanya ingin mengeksploitasi negara kita,” imbuhnya.

Menerima kedatangan Presiden Amerika itu pada KTT ASEAN menurutnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap publik. “Secara tidak langsung kami dikhianati,” katanya.

Dalam aksinya mereka mengecam pemerintah AS di bawah kepemimpinan Barack Obama. Selain itu massa juga menyerukan penolakan terhadap kapitalisme yang dianggap merugikan rakyat Indonesia. “Negara kapitalis seperti Amerika tidak akan pernah menguntungkan negara Indonesia,” ujarnya. (tribunnews.com, 2/11/2011)





Menuju Kehancuran Ekonomi AS: “Hancurnya Ekonomi AS dan Eropa, yang Diselamatkan Bukan Ekonomi Negara”

28 09 2011

AS dan Eropa sudah gagal menerapkan kebijakan ekonominya dan rakyat yang harus menanggung akibatnya. Demikian pernyataan Dr. Paul Craig Robert dalam analisa yang ditulisnya di Global Research tentang memburuknya perekonomian di AS dan Eropa,
Robert bahkan menyindir para pengambil kebijakan di AS dan di Eropa, yang menurutnya hanya berupaya menyelamatkan orang-orang kaya dari krisis ekonomi, meski harus mengorbankan kondisi perekonomian negara.
Dalam analisanya, Robert menyebutkan tiga alasa kegagalan kebijakan ekonomi di AS dan Eropa. Pertama, para pembuat kebijakan hanya fokus pada bagaimana agar perusahaan-perusahaan di luar negeri bisa memindahkan pekerjaan-pekerjaan kelas menengah serta permintaan konsumen, basis pajak, Produk Domestik Bruto dan karis terkait dengan jenis pekerjaan, ke negara-negara seperti China dan India, dimana upah buruk masih sangat murah.
Kedua, para pembuat kebijakan mengizinkan deregulasi keuangan yang memberikan kelonggaran pada tindak penggelapan uang dan pemanfaatan utang dengan skala yang tidak terbayangkan sebelumnya.
Ketiga, para pembuat kebijakan merespon dampak dari krisis finansial ini dengan memberlakukan penghematan terhadap hal-hal yang merupakan kebutuhan bagi penduduk dan menjalankan perusahaan percetakan untuk menyelamatkan bank-bank dan mencegah kerugian yang lebih besar bank-bank tersebut, tanpa mempedulikan biaya yang dibebankan pada perekonomian nasional dan kelompok masyarakat tak berdosa.
Membuka lapangan kerja di negara lain dimungkinkan setelah runtuhnya Uni Sovyet, dan India serta China mulai membukan akses luas bagi kebutuhan akan tenaga buruh yang kemudian dieskploitasi oleh Barat. Tekanan di Wall Street akan tuntutan profit yang tinggi, membuat perusahaan-perusahaan AS merelokasi pabrik-pabriknya di luar negeri. Buruh-buruh asing yang bekerja untuk kepentingan modal Barat, dengan teknologi, ketrampilan bisnis, harus seproduktif para buruh di AS.
Di sisi lain, berlebihnya suplai buruh (dengan standar hidup yang lebih rendah) itu artinya, buruh di India dan Cina bisa dibayar lebih rendah dibandingkan kontribusi produk yang mereka hasilkan. Keuntungan mengalir ke arah yang berbeda. Keuntungan hanya mengalir ke para pemegang modal dan ke para eksekutif perusahaan dalam bentuk bonus.
Laporan Manufacturing and Technology News edisi 20 September 2011 tentang Sensus Triwulanan tentang Gaji dan Pekerja menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, AS menutup sekira 54. 621 pabriknya, dan jumlah pekerja yang bekerja di pabrik mereka turun sebesar 5 juta orang. Selama lebih dari satu dekade, sejumlah perusahaan yang lebih besar (yang mempekerjakan lebih dari 1.000 orang) menurun jumlahnya hingga 40 persen. Jumlah pabrik AS yang mempekerjakan 500-1.000 orang turun hingga 44 persen, perusahaan yang pekerjanya antara 250-500 orang jumlahnya turun sekira 57 persen dan perusahaan dengan pekerja 100-250 orang, jumlahnya menurun sekira 30 persen. Perusahaan-perusahaan yang bankrut itu, sebagian karena gagal menjalankan bisnisnya.
Sejumlah politisi di AS menyalahkan kolapsnya sektor manufaktur AS pada persaingan yang dilakukan para pengusaha Cina dan menuding telah terjadi praktek-praktek perdagangan yang curang. Meski faktanya, perusahaan-perusahaan AS-lah yang merelokasi pabrik-pabriknya ke luar negeri, yang artinya mengganti produksi dalam negeri dengan mengimpor barang. Setengah dari impor AS berasal dari Cina, yang terdiri dari produk-produk pabrik AS di luar negeri.
Masalah standar gaji juga menjadi substansial. Laporan Biro Statistik AS tahun 2009 menunjukkan bahwa upah bersih pekerja per-jam di AS adalah 23,3 USD, pengeluaran untuk asuransi sebesar 7, 90 USD untuk kompensasi per jam, sehingga total kompensasi yang dikelurakan perusahaan untuk pegawainya sekira 33, 53 USD. Sedangkan di Cina, total biaya buruh per-jam cuma 1,36 USD, dan di India cuma beberapa sen saja. Sehingga perusahaan yang memindahkan pabriknya ke China dengan jumlah pekerja 1.000 orang, bisa menghemat sekitar 32.000 USD per-jam untuk biaya buruh. Penghematan itu dijewantahkan dalam harga produk yang tinggi dan kompensasi untuk para eksekutif perusahaannya, bukan untuk pada harga produk yang seharusnya lebih murah bagi konsumen yang sejatinya tetap menjadi pengangguran tak kentara.
Para ekonom dari kelompok Republikan menuding “tingginya gaji di AS” yang memicu tingginya tingkat pengangguran di negeri itu saat ini. Sekarang tingkat gaji di AS menjadi yang terendah di antara negara-negara maju lainnya, seperti Norwegia, Denmark, Belgia, Austria dan Jerman.
Sementara di Eropa, menurut Robert yang juga asisten Kementerian Keuangan untuk Kebijakan Ekonomi dan editor di Wall Street Journal ini, krisis ekonomi disebabkan karena bank-bank di Eropa yang terlilit krisis finansial karena tanpa mereka sadari, selama ini membeli instrumen-instrumen finansial sampah yang dijual di Wall Street.
Eropa mencoba memberikan dana talangan, yang uangnya juga didapat dari pinjaman Federal Reserves AS. Situasinya makin sulit karena penggunaan mata uang bersama euro antara negara-negara Uni Eropa, kecuali Inggris. Negara-negara Uni Eropa harus kehilangan peran bank-bank sentralnya sebagai kreditor. Sementara di AS dan Inggris, bank sentral mereka bisa mencetak uang untuk membayar utang-utangnya. Hal ini tidak bisa terjadi di negara-negara anggota Uni Eropa. Dan sejumlah negara Uni Eropa pun merasakan akibatnya karena mengalami gagal bayar utang-utang mereka, sebut saja Portugal, Irlandia, Italia, Yunani dan Spanyol karena bank-bank sentral mereka tidak bisa mencetak euro sendiri dan hanya European Central Bank yang bisa melakukan pencetakan.
Sama hal nya dengan di AS, di Eropa kebijakan ekonomi yang diterapkan lebih kepada upaya menyelamatkan bank-bank swasta dari kebangkrutan.
Begitulah yang terjadi, kebijakan ekonomi di Barat dan Eropa menjadi alat bagi orang-orang kaya untuk memperkaya diri sendiri, dan membiarkan kemiskinan makin menyebar di kalangan penduduk dunia yang tak berdaya secara ekonomi dan finansial. (kw/GS)





Krisis Utang AS dan Eopa: Bukti Kerapuhan Kapitalisme

26 09 2011

Setelah berdebat panjang, akhirnya Kongres AS menyetujui peningkatan batas utang pemerintah AS sebesar US$ 2,1 triliun dari batas maksimal saat ini US$ 14,3 triliun. Meski demikian, ada catatan: belanja AS harus dipangkas US$ 2,4 triliun dalam 10 tahun. Jika penambahan batas atas utang gagal disepakati maka Departemen Keuangan AS tidak lagi dapat meningkatkan pinjaman untuk membiayai anggaran belanja negara adidaya tersebut, termasuk membayar utang-utangnya yang jatuh tempo.

Celakanya selang beberapa hari setelah kesepakatan itu, Standard & Poor’s tetap menurunkan peringkat (rating) surat utang AS dari AAA menjadi AA+. Ini adalah peristiwa yang pertama kali terjadi dalam sejarah AS. Peristiwa tersebut membuat investor baik swasta maupun negara yang memegang obligasi AS mengalami kegamangan.

Penurunan peringkat tersebut tidak hanya berpengaruh pada obligasi pemerintah. Rating utang negara-negara bagian yang memiliki hubungan kuat dengan Washington, perusahaan-perusahan asuransi dan perbankan besar—yang bergantung pada bail-out AS jika mereka bangkrut—akan ikut terpangkas. Akibatnya, pembiayaan perusahaan-perusahan tersebut akan makin sulit dan mahal. Jika rating tersebut terus melorot, perekonomian AS akan kembali mengalami guncangan.

Sebagaimana diketahui, peringkat utang yang diberikan oleh perusahan-perusahan seperti Standard & Poor’s, Moody’s Investor Service dan Fitch Rating sangat mempengaruhi persepsi investor terhadap kondisi surat utang yang diterbitkan suatu perusahaan atau negara. Semakin tinggi rating suatu perusahaan atau negara maka risiko berinvestasi pada surat utang yang dikeluarkan akan semakin kecil. Demikian pula sebaliknya.

Komposisi Utang AS

Besarnya utang AS tidak dapat dilepaskan dari makin ekspansifnya belanja negara tersebut sehingga membuat defisit APBN-nya semakin lebar. Defisit itu kemudian ditutupi dengan utang. Selain dimiliki oleh Bank Sentral dan trust fund dana jaminan sosial, utang AS dalam bentuk obligasi juga dipegang oleh swasta yang terdiri dari investor domestik sebanyak US$ 3,7 triliun (26.4%) dan investor asing sebesar US$ 4,5 triliun (31,4%). Investor asing sendiri didominasi oleh pemerintah Cina (8,1%), Jepang (6,4%) dan Inggris (2,3%). Dengan demikian, bila kepercayaan terhadap AS makin merosot, maka bukan tidak mungkin para investor swasta akan meminta imbal hasil yang lebih besar atau yang lebih buruk beramai-ramai menjual surat utang AS yang mereka miliki. Jika itu yang terjadi maka kebangkrutan negara adidaya tersebut tak terhindarkan.

Kondisi di AS nyaris sama dengan beberapa negara di Kawasan Eropa. Negara-negara seperti Portugal, Italia, Irlandia, Yunani (greece) dan Spanyol (PIIGS) hingga kini masih berjuang untuk keluar dari krisis utang yang melilit mereka. Padahal negara-negara tersebut telah mendapatkan bail-out dari IMF dan Bank Sentral Eropa. Jika terus berlanjut, dana bail-out yang dibutuhkan untuk memitigasi krisis tersebut akan semakin besar. Ujung-ujungnya, yang kembali dirugikan adalah rakyat negara-negara tersebut. Sebab, dana bail-out tersebut, di samping utang yang harus dibayar lebih mahal, juga mensyaratkan sejumlah program penghematan yang membebani rakyat seperti PHK, privatisasi dan peningkatan pajak. Padahal kebanyakan utang negara-negara Eropa tersebut dulunya dipakai untuk menalangi sektor finansial yang mengalami krisis.

Produsen Dolar

AS saat ini masih diuntungkan karena mata uangnya, dolar, masih dijadikan sebagai mata uang internasional. Jika pemerintah mengalami krisis likuiditas, maka pemerintah dapat meminta bank sentral untuk membeli surat utangnya di pasar modal. Bank sentral pun dengan mudahnya akan mencetak dolar untuk keperluan tersebut. Apalagi ketika suku bunga bank sentral yang saat ini nyaris mendekati nol persen, intervensi moneter tersebut menjadi pilihan yang paling utama.

Sejak 2008 lalu, campur tangan tersebut dilakukan The Fed dengan membeli obligasi pemerintah ataupun aset-aset perbankan dan lembaga keuangan yang mengalami krisis likuiditas, khususnya yang masuk dalam kategori to big to fail (terlalu besar dampaknya bagi ekonomi jika bangkrut). Bank of America, Citigroup, AIG dan sejumlah perusahan otomotif seperti General Motors, Ford dan Chrysler adalah sederet perusahaan yang mendapat bail-out dari dana tersebut. Pemerintah tak peduli jika sebagian besar perusahaan tersebut justru bangkrut akibat kesalahan mereka sendiri yang mengoleksi aset-aset ‘beracun’ dari pasar modal.

Dana talangan tersebut dikemas The Fed dalam paket Quantitatif Easing I dan II yang nilainya masing-masing sebesar US$ 1.455 miliar dan US$ 600 miliar sejak 2008-2011. Sialnya, kebijakan mahal tersebut tidak banyak membantu membenahi perekonomian AS. Angka pengangguran tetap tinggi, defisit fiskal membengkak dan pertumbuhan ekonomi tersebut nyaris stagnan.

Bahkan kebijakan tersebut membuat inflasi makin tinggi akibat uang yang beredar semakin banyak. Selain itu, nilai tukar dolar AS melemah sebab harga barang impor lebih murah sehingga penjualan dolar meningkat. Ditambah lagi, banyak investor yang mengalihkan investasinya ke negara lain yang imbal hasil surat utangnya lebih mahal atau suku bunganya lebih tinggi.

Dengan dana tersebut, sebagian investor menyerbu produk investasi di bursa komoditas. Akibatnya, harga-harga komoditas di bursa seperti emas, minyak dan bahan pangan meningkat tajam. Dampaknya menjalar ke seluruh dunia. Negara-negara yang bergantung pada energi dan pangan impor mengalami inflasi hebat. Rakyat miskin makin sengsara sebab harga pangan makin mahal. Belum lagi di sejumlah negara harga BBM dinaikkan karena beban subsidi semakin membengkak. Penduduk miskin pun makin bertambah.

Efek Psikologis

Dampak dari guncangnya sektor finansial di AS dan Eropa membuat indeks saham di bursa Asia dalam beberapa bulan terakhir menguat tajam. IHSG melonjak tajam bahkan tertinggi di kawasan Asia meskipun sempat mengalami koreksi tajam akibat aksi ambil untung yang dilakukan oleh para investor. Hal yang sama juga dialami oleh rupiah yang mengalami apresiasi cukup tinggi. Hal tersebut mengindikasikan meningkatnya pelarian dana investasi dari kawasan Eropa dan AS ke kawasan tersebut. Apalagi biaya pinjaman di AS dan Eropa sangat murah sehingga sangat menguntungkan jika dipinjam untuk berinvestasi di negara-negara berkembang yang bunganya masih tinggi (dollar carry trade). Bandingkan, misalnya, suku bunga Federal Reserve yang hanya 0.25% dengan BI rate yang mencapai 6,75%.

Meski demikian, membanjirnya dana-dana jumbo ini tidak dapat terserap baik di sektor riil. Terkecuali penerbitan obligasi untuk refinancing dan penambahan modal yang massif, gairah BUMN dan perusahaan swasta untuk melakukan IPO dan right issue di pasar modal tidak sepesat derasnya aliran modal tersebut. Akibatnya, gelembung (bubble) di sektor finansial makin besar.

Akibat lebih jauh, meski indikator makro perekonomian Indonesia tampak sehat, peluang terjadinya guncangan di sektor tersebut tidak dapat dihindari. Ini karena karakter investasi di sektor finansial yang tidak melulu berpedoman pada persoalan fundamental. Belajar dari sejarahnya, amat banyak negara yang memiliki fundamental ekonomi yang dianggap solid khususnya di sektor finansial namun remuk ketika terjadi krisis.

Hal ini karena—di samping faktor lainnya—faktor psikologi seperti kepanikan, keserakahan dan ‘ikut-ikutan’ (herd behavior) memiliki peran yang sangat kuat dalam mempengaruhi keputusan para investor. Dengan demikian, krisis di suatu kawasan dengan mudah merambat kemana-mana dengan level yang sulit diprediksi (Kindleberger, 2000). Oleh karena itu, di tengah booming-nya aliran modal di pasar modal saat ini, potensi meletusnya bursa dapat terjadi kapan saja.

Pada krisis finansial 2008, misalnya, sektor finansial Indonesia ikut terpukul akibat krisis subrime mortgage terjadi di AS. Padahal saat itu fundamental ekonomi Indonesia oleh berbagai lembaga ekonomi termasuk oleh Pemerintah sendiri dipandang cukup sehat. IHSG melorot tajam dari dari kisaran 2,500 pada awal tahun menjadi 1,200 pada Desember 2008. Demikian pula dengan rupiah yang terdepresiasi dari Rp 9.500 ke Rp12,800 perdolar. Credit default swap (CDS) obligasi Pemerintah juga melonjak tajam dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia. Akibatnya, imbal hasil (yield) obligasi yang harus dibayar Pemerintah makin tinggi. Akibat lanjutannya, beban APBN untuk menanggung biaya utang semakin besar. Dana yang digelontorkan BI untuk menstabilkan rupiah juga cukup besar. Meski sebagian merugi, secara umum yang diuntungkan dengan keadaan tersebut tentu saja para investor, sementara rakyat makin buntung.

Beralih ke Khilafah

Jelaslah kegagalan AS dan negara-negara Eropa dalam mengelola fiskalnya—terutama dalam menangani utangnya—melengkapi catatan kelam krisis ekonomi dan finansial dalam sistem ekonomi Kapitalisme. Dalam bukunya, Manias, Panics, and Crash, A History of Financial Crisis, sejarahwan Kindleberger telah merekam puluhan krisis besar yang terjadi dalam sistem Kapitalisme. Sebut saja krisis Wall Street tahun 1929 dan Krisis Asia tahun 1997/1998 yang masing-masing telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian AS dan Asia. Semua itu merupakan bukti dari kebobrokan sistem ekonomi Kapitalisme. Ibarat api dalam sekam, sistem tersebut mengandung potensi krisis yang sewaktu-waktu dapat menyala dan membumihanguskan perekonomian.

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi sumber krisis tersebut yaitu: sektor finansial yang berbasis ribawi, model perseroan terbatas yang bergantung pada saham yang dipasarkan di bursa yang spekulatif, dan mata uang kertas yang dapat dicetak dengan mudah sehingga mendorong terjadinya inflasi. Berbagai paket reformasi keuangan diterapkan guna menata sistem tersebut. Namun, semua itu tetap saja tak mampu menahan sistem ini dari krisis. Demikian pula kemampuan AS sebagai raksasa ekonomi saat ini untuk menyangga perekenomiannya dengan mencetak dolar dan berutang, makin mencemaskan banyak pihak.

Oleh karena itu, amat wajar jika sejumlah pemikir ekonomi mulai menyadari bahwa Sistem Ekonomi Islam dalam Khilafah Islamiyah merupakan alternatif dari sistem Kapitalisme saat ini. Pasalnya, di dalam sistem ekonomi negara tersebut, kegiatan ekonomi—termasuk di dalamnya pinjaman luar negeri—yang berbau ribawi akan dinihilkan. Selain itu, eksistensi dari pasar modal yang memperdagangkan saham, obligasi ribawi dan produk-produk derivatifnya juga tidak akan ditemukan karena bertentangan dengan syariah Islam. Demikian pula dengan mata uang negara tersebut yang berbasis emas dan perak, membuat negara tersebut aman dari gejolak inflasi yang akut. Dengan model tersebut berbagai keguncangan di sektor ekonomi seperti yang kerap dihadapi sistem Kapitalisme tidak akan dijumpai di dalam negara yang berbasis ideologi Islam tersebut. Mahabenar Allah SWT Yang berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS ar-Rum [30]: 41). []





20.000 Warga Amerika Masuk Islam Tiap Tahun

26 09 2011

Tragedi serangan World Trade Centre (WTC) 2001, membawa perubahan cukup luar biasa bagi Islam di seluruh dunia. Selain ada perubahan negatif, juga ada sisi positif. Salah satunya adalah warga Amerika semakin terbuka kepada umat Islam dan ajaran Islam. Mereka dengan kesadaran sendiri ingin memahami Islam secara mendalam.
Pernyataan ini disampaikan Syamsi Ali, tokoh muslim terkemuka di New York yang kini menjadi imam imam Masjid Al-Hikmah, Masjid Islamic Center, dan imam Masjid Jamaica Muslim Center, New York.
“Pasca tragedi 9/11, orang yang masuk Islam meningkat empat kali lipat daripada sebelum tragedi 9/11,” kata pria asal Indonesia ini.

Sementara itu, menurut NBC News, sekitar 20.000 warga Amerika masuk Islam setiap tahun. Para pemimpin muslim mengatakan, minat warga Amerika terhadap Islam meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Pada situs video Voice Of Amerika (VOA), ada puluhan video yang menunjukkan jumlah perempuan di Amerika Serikat dan Inggris masuk Islam. CNN News pernah menurunkn laporan tentang 1.5 juta warga Amerika masuk Islam.

Muhammad Al-Nassir, Direktur Pusat Islam dari wilayah metropolitan Washington, yang meliputi lima area termasuk Maryland, Virginia dan Washington, DC, menyatakan, sekitar 180 orang Amerika dari berbagai usia dan jenis kelamin telah menyatakan diri masuk Islam, bertepatan dengan adanya ancaman membakar al-Quran pada 11 September tahun lalu dan terkait pro-kontra rencana pembangunan masjid di dekat lokasi Ground Zero di New York.

Nassir menghubungkan, penyebab tingginya warga AS yang menyatakan diri masuk Islam di daerah vital atau kota utama Amerika Serikat karena mereka membaca dan mempelajari tentang Islam dan biografi Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan mereka tertarik lebih jauh untuk belajar tentang Islam.

Seorang warga negara Amerika Serikat, bernama Robert Spencer, dari timur laut Washington, DC, yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi “Abdul Rahman” mengatakan: “Saya mengikuti pertumbuhan pesat agama Islam di dunia Barat, dan orang-orang di sini mengakui bahwa jumlah orang yang masuk Islam setiap tahun di dunia Barat sangat besar dan cepat, dalam 12 tahun telah dibangun lebih dari 1.200 masjid di Amerika Serikat (rata-rata seratus masjid setahun), dan hal itu adalah aneh bahwa sebagian besar orang-orang yang memeluk Islam adalah warga Amerika yang beralih menjadi pendukung Islam yang kemudian melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang luar biasa! ”

Moran (33 tahun), seorang peneliti dari negara bagian Virginia, menegaskan, 20 ribu orang Amerika masuk Islam setiap tahunnya setelah peristiwa 11 September 2001.

“Kunjungan warga AS semakin meningkat ke masjid dan tidak terbatas pada masjid, tetapi mereka juga mengunjungi Islamic Center yang ada di Washington, Virginia, Minnesota, dan tempat lainnya,” kata pimpinan Darul Huda AS ini.

Menurut situs riseofislam.com, jumlah umat Islam di Amerika saat ini berkisar antara 6-7 juta jiwa. Jumlah pastinya tidak diketahui karena sensus penduduk AS tidak mencantumkan agama warga negara.

Sejarah Islam di Amerika Serikat bermula sekitar abad ke 16. Estevánico dari Azamor adalah Muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Walau begitu, kebanyakan para peneliti di dalam mempelajari kedatangan Muslim di AS lebih memfokuskan pada kedatangan para imigran yang datang dari Timur Tengah pada akhir abad ke 19.

Migrasi Muslim ke AS berlangsung dalam periode yang berbeda, yang sering disebut “gelombang”, sekalipun para ahli tidak selalu sepakat dengan apa yang menyebabkan gelombang ini.

Saat ini masjid di Amerika Serikat lebih dari 1.209 masjid. Masjid terbesar adalah Islamic Center of America di Dearborn, Michigan. * [hidayatullah]





Obama Tegaskan Niat Halangi Palestina

23 09 2011

Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Rabu (21/9/2011), menegaskan dukungan AS terhadap Israel dan memperingatkan bahwa permohonan Palestina untuk menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan tindakan sepihak dan karenanya tidak akan terwujud.
“Komitmen Amerika bagi keamanan Israel tidak akan goyah. Amerika dan Israel memiliki persahabatan yang dalam dan akan terus berlanjut,” kata Obama saat menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum Ke-66 PBB di Markas Besar PBB, New York.
Penegasan Obama itu dinyatakan dua hari menjelang Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan keputusan opsi yang akan dipilihnya menyangkut niat Palestina mengajukan permohonan menjadi anggota PBB.
Pada Jumat, Presiden Mahmoud Abbas akan mengungkapkan permohonan Palestina sebagai negara anggota PBB dengan status penuh ataukah sebagai negara pengamat nonanggota PBB.
Saat ini, Palestina cenderung akan maju dengan opsi pertama, mengajukan permohonan sebagai negara anggota PBB.
Itu berarti Palestina harus mendapat rekomendasi melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, yaitu dewan yang terdiri atas lima anggota tetap dengan hak veto—AS, Inggris, Perancis, China, Rusia—dan 10 anggota tidak tetap—Bosnia-Herzegovina, Brasil, Gabon, Jerman, India, Kolombia, Lebanon, Nigeria, Portugal, dan Afrika Selatan.
Pidato yang disampaikan Obama pada Rabu pagi itu semakin mempertegas niat AS untuk mengganjal Palestina di Dewan Keamanan dengan menggunakan hak veto. Resolusi hanya dapat disahkan jika setidaknya sembilan negara memberikan suara mendukung dan tidak ada veto dari satu pun anggota tetap Dewan Keamanan.
AS bersikeras bahwa negara Palestina merdeka dan berdaulat hanya dapat terwujud jika Palestina dan Israel mencapai kesepakatan melalui proses perundingan perdamaian.
“Perdamaian… harus dicapai melalui perundingan. Dengan melakukan tindakan sepihak di PBB, Palestina tidak akan menjadi sebuah negara ataupun menentukan hak rakyatnya sendiri,” kata Obama.
Amerika Serikat di bawah pemerintahan Barack Obama pada awal September 2010 berhasil menghidupkan kembali negosiasi perdamaian secara langsung antara Israel dan Palestina, yang sebelumnya terhenti selama dua tahun, yaitu dengan mempertemukan PM Israel Benyamin Netanyahu dan Presiden Mahmud Abbas di meja perundingan.
Namun, perundingan antara pemimpin Israel dan Palestina itu menjadi buntu karena pemerintahan Israel menolak memperpanjang “moratorium”—penghentian sementara pembangunan permukiman oleh Israel di wilayah Palestina yang didudukinya di Tepi Barat.
Di tengah seruan masyarakat internasional, termasuk Kuartet mediator perdamaian di Timur Tengah (terdiri atas PBB, AS, Rusia, dan Uni Eropa), setelah tenggat moratorium berakhir, Israel kembali mengerahkan buldoser-buldoser untuk melakukan konstruksi permukiman di Tepi Barat.
Aksi-aksi provokatif Israel itu akhirnya memaksa Palestina membuat keputusan menarik diri dari perundingan langsung dengan Israel.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa yang ditemui di sela-sela Sidang Majelis Umum Ke-66 PBB, Rabu, menegaskan bahwa permohonan Palestina untuk menjadi negara anggota PBB justru sesuai dengan proses perundingan, dan dapat dibuat selaras dengan visi “dua negara (Israel dan Palestina) yang hidup berdampingan”.
Pandangan Indonesia itu, menurut dia, selama ini juga disampaikan kepada pihak AS dan negara-negara Kuartet lainnya.
“Karena mungkin langkah itu (permohonan Palestina menjadi negara anggota PBB) bisa menciptakan momentum ke arah dihidupkannya kembali proses perdamaian,” ujarnya. (kompas.com, 21/9/2011)








%d blogger menyukai ini: