Menteri Prancis: Tidak Ada yang Namanya Islam moderat

5 12 2011

Seorang menteri Prancis mengatakan tidak ada yang namanya Islam moderat, menyebut keberhasilan pemilu terakhir yang dimenangkan oleh partai Islam di Mesir, Maroko dan Tunisia sangat “mengkhawatirkan” dalam wawancara yang diterbitkan Sabtu lalu.

Jeannette Bougrab, seorang menteri junior yang bertanggung jawab untuk urusan pemuda, mengatakan kepada surat kabar Le Parisien bahwa undang-undang berdasarkan hukum syariah Islam “pasti” akan membuat adanya pembatasan hak dan kebebasan.

Bougrab berasal dari Aljazair, yang ayahnya berjuang melawan kolonial Prancis selama perang kemerdekaan Aljazair, dan mengatakan ia berbicara sebagai seorang wanita Prancis keturunan Arab.

“Ini sangat mengkhawatirkan,” katanya seperti dikutip Le Parisien. “Saya tidak tahu apakah ada yang namanya Islam moderat.”

Dia bereaksi terhadap keberhasilan pemilu yang dicapai oleh partai Islam An-Nahdhah di Tunisia, Partai Keadilan dan Pembangunan di Maroko dan Partai Kebebasan dan Keadilan Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Dan menyebut bahwa sekitar 30% dari warga Tunisia yang tinggal di Prancis telah memilih partai An-Nahdhah dalam pemilu negara itu bulan lalu. “Saya terkejut bahwa mereka yang memiliki hak dan kebebasan di sini memberikan suara mereka kepada partai agama,” tanyanya heran.(fa/afp/eramuslim)





Hizbut Tahrir Masuk dalam Daftar Organisasi yang Dilarang di Pakistan

10 11 2011

Jamaat-ud-dakwah (JuD), sebuah organisasi depan untuk Lashkar-e-Taiba yang melakukan serangan Mumbai tahun 2008 lalu, tidak termasuk dalam daftar terbaru dari 31 kelompok ekstrimis dan teroris yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Pakistan.

Kementerian Dalam Negeri merilis daftar organisasi terlarang pada hari Sabtu pekan lalu sebagai bagian dari upaya untuk melarang kelompok-kelompok tersebut dari mengumpulkan kulit hewan kurban selama hari raya Idul Adha.

Ratusan kulit hewan kurban dikumpulkan setiap tahun oleh anggota kelompok kemudian dijual untuk mengumpulkan dana.

Meskipun Lashkar-e-Taiba termasuk dalam daftar baru, namun Jamaat-ud-dakwah tidak termasuk dalam daftar yang dilarang.

Setelah serangan Mumbai, para pemimpin Pakistan seperti Menteri Dalam Negeri Rehman Malik bersikeras bahwa Jud harus dilarang.

Namun, selama sidang di Pengadilan Tinggi Lahore pada tahun 2009, seorang perwira hukum senior mengakui bahwa tidak ada pemberitahuan yang telah dikeluarkan untuk melarang JuD.

Daftar baru dari kelompok yang dilarang termasuk Jaish-e-Mohammed dan organisasi depannya Khuddam-ul-Islam, Sipah-e-Sahaba Pakistan dan organisasi sayapnya millat-e-Islamia Pakistan, Al-Qaidah, Tehrik-e-Taliban Pakistan, Lashkar-e-Jhangvi, Sipah-e-Muhammad Pakistan, Tehreek-e-Jaafria Pakistan, Tehrik-e-Nifaz-e-Shariah Muhammadi.

Dan yang anehnya kelompok penyeru syariah dan khilafah yang sama sekali jauh dari aksi kekerasan Hizbut Tahrir juga masuk dalam daftar organisasi ekstrimis dan teroris yang dilarang oleh Kementerian Dalam Negeri Pakistan.(fq/thehindu/eramuslim)





Perang Demi Minyak

31 10 2011

Ketika keterlibatan militer asing, Perancis, dan NATO dituduh oleh publik internasional memiliki misi tersembunyi—yaitu memperebutkan cadangan minyak di Libya—Jean Christophe Peaucelle, Wakil Direktur Afrika Utara dan Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri Perancis, menegaskan, dunia tidak perlu meragukan kemurnian misi Perancis itu. “Perancis terlibat karena ingin melindungi rakyat sipil Libya dari kekejaman loyalis Khadafy.” Bahkan Peaucelle menegaskan, tidak ada motif politik dan ekonomi, kecuali misi kemanusiaan, agar tidak semakin banyak darah rakyat membasahi Tanah Libya.
Belakangan, semakin jelas bahwa motivasi utama intervensi asing itu adalah memperebutkan minyak. Libya adalah salah satu negara penghasil minyak yang menyumbang 3,5 persen sumber minyak global. Menurut Oil dan Gas Journal, Libya menyimpan 46,4 persen cadangan minyak Afrika. Profesor Michel Chossudovsky dari Center for Reasearch on Globalization mengatakan, operasi militer asing di Libya adalah perang demi minyak. Hal ini terbukti, bersamaan dengan masuknya pasukan revolusioner Libya ke Ibukota dan kemungkinan jatuhnya Tripoli ke tangan rakyat anti Muammar Gaddafi, negara-negara Barat mulai menata strateginya untuk menguras minyak dan gas negara ini. Juru bicara perusahaan Total Perancis mengatakan bahwa perusahaannya mengikuti dengan cermat transformasi di Libya untuk memulai produksi minyak di negara ini. Menteri Luar Negeri Italia, Franco Frattini menandaskan saat ini perusahaan minyak Italia, ENI tengah menggalang kerjasama dengan kubu oposisi Libya untuk mengoperasikan kembali kilang-kilang minyak negara ini. British Petroleum (BP), perusahaan Inggris, juga menyatakan, “Ketika para pejabat Dewan Transisi Nasional Libya memberi kita lampu hijau maka BP akan memulai aktivitasnya di Tripoli (IRIB, 30/8/2011).
Di bagian lain, Associated Press juga menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat berharap dapat ikut berpartisipasi di sektor minyak dan sumber-sumber alam serta berbagai peluang yang tersedia di Libya. Dalam hal ini, McCain mengatakan, “Saya percaya bahwa para investor Amerika sangat berminat untuk berinvestasi di Libya, dan kami berharap dan percaya kami akan memiliki peluang tersebut.”

Pesta-Pora Perusahaan Asing
Sesungguhnya perang yang disponsori oleh Negara Barat Imperialis di beberapa negara selalu ada motivasi ekonomi atau minyak di baliknya. Isu demokratisasi, menjaga stabilitas keamanan dan yang lainnya hanyalah alasan klise. Faktanya, seperti yang terjadi di Afganistan setelah 10 tahun AS dan Sekutu bercokol, alih-alih mampu menjaga keamanan negara yang porak-poranda akibat perang, AS dan negara-negara Barat justru meningkatkan instabilitas Afganistan sambil menjarah kekayaan alamnya. Hal ini terbukti pasca perang, perusahaan-perusahaan non-militer AS pun ikut hadir di meja yang menyajikan pesta-pora merenggut kekayaan rakyat Irak dan ikut pula menikmati bagian yang tidak kecil dalam bentuk proyek dan kontrak-kontrak bisnis. Berdasarkan Laporan Pusat Integritas Publik pada 2003 lalu, lebih dari 70 perusahaan dan perorangan Amerika telah memenangkan kontrak bernilai hampir 8 miliar dolar pasca Perang Irak dan Afganistan. Di antara perusahaan yang mendapat proyek tersebut adalah:
1. Science Application International Corporation (SAIC). Nilai kontrak yang SAIC dapatkan di Irak dan Afganistan untuk 2002-2003 senilai 38 juta dolar untuk menjalankan proyek Irak Media Network (IMN), dengan tujuan untuk membangun kembali media massa di Irak.
2. Fluor Corporation, perusahaan perancang dan konstruksi internasional. Nilai kontrak yang didapat dalam rekonstruksi Irak dan Afganistan sebesar 500 juta dolar. Proyek yang harus mereka tangani adalah jasa rancangan dan konstruksi sesuai kebutuhan di mana pun bagi Pusat Komando militer Amerika, antara lain jasa perbaikan infrastruktur listrik di Irak tengah dan Selatan.
3. DynCorp. Perusahaan ini berhasil memenangkan kontrak 50 juta dolar untuk melatih polisi dan personel keamanan di Irak.
4. Vinnel Corporation. Vinnel memenangkan kontrak senilai 48 juta dolar untuk melatih tentara Irak yang baru.
5. Bechtel Group. Bechtel memenangkan kontrak senilai satu miliar dolar untuk membangun fasilitas pembangkit tenaga listrik, jaringan kabel listrik, sistem pengairan dan selokan, serta fasilitas bandara.
6. Washington Group International. Perusahaan perancang dan konstruksi Washington ini berhasil memenangkan kontrak senilai 500 juta dolar untuk pemulihan listrik, pembangunan jalan, serta penghancuran senjata dan infrastruktur senjata di Irak dan Afganistan.
7. Berkat invasi militer Amerika ke Irak, Halliburton berhasil meraup keuntungan bisnis sebesar lebih dari 5 miliar dolar dari pemerintah AS selama Perang Irak terhitung sejak Januari 2004. Bahkan Halliburton mendapat perolehan bisnis lebih besar lagi melalui kontrak eksklusif dengan Korps Insinyur Angkatan Bersenjata AS guna merehabilitasi sumur-sumur minyak di Irak dengan nilai kontrak sebesar 7 miliar dolar untuk memadamkan api di sumur-sumur minyak Irak (Sumber: The Global-Review [Tim Riset Global Future Institute (GFI)]

Perang: Strategi Menguasai Minyak
Saat ini penjajahan ekonomi dan politik yang dilakukan negara-negara Barat terhadap daerah jajahannya dilakukan dengan menggunakan dua jenis pendekatan: soft power dan hard power. Pendekatan soft powerlebih ditujukan untuk mengubah persepsi Dunia Islam terhadap Islam dan syariahnya melalui perang pemikiran (al-ghazwu al-fikri). Tujuannya adalah agar umat Islam menerima secara taken for granted(tawqîfi) apa yang dikehendaki Barat atas mereka. Dengan kalimat lain, Barat memerlukan penerimaan Dunia Islam secara utuh atas upayanya menguasai sumber-sumber ekonomi dunia dan menancapkan ideologi Kapitalisme-nya secara kukuh.
Adapun pendekatan hard power dilakukan oleh Barat dengan menggunakan keunggulan teknologi militernya sebagai modal untuk ‘menanamkan investasinya’ di Dunia Islam. Pendekatan hard powerinilah yang sebenarnya harus ditafsirkan oleh publik Muslim sebagai bentuk penjajahan meski pemerintahan AS mempropagandakan tindakannya tersebut atas nama war on terror, war againsts terrorism, atau pre-emptive strike (serangan mendahului).
Pendekatan hard power dilakukan melalui perang baik atas inisiatif negara-negara kapitalis tersebut, menciptakan konflik ataupun melalui intervensi yang mereka lakukan atas krisis politik yang terjadi di sebuah Negara, seperti keterlibatan AS dalam konflik di Libya saat ini. Dengan bermodal kecanggihan persenjataan yang dimiliki dan dengan memanfaatkan konflik yang tak pernah berhenti di Timur Tengah, AS lalu mencaplok ladang-ladang minyak di negara-negara yang sedang berkonflik. Walaupun ladang-ladang minyak tersebut berada di wilayah negara lain, sesungguhnya AS dan negara-negara Baratlah yang memiliki semua itu. Dengan memanfaatkan resolusi-resolusi PBB, demokrasi, HAM dan alasan-alasan yang dibuat sendiri, AS bersama sekutu-sekutunya yang tergabung dalam pasukan koalisi, dengan begitu percaya diri tanpa menghiraukan seruan internasional, menyerang negara-negara yang pemimpin-pemimpinnya mulai kurang disukai rakyat. Padahal tujuan utama invasi AS ke negara-negara yang tengah berkonflik tidak lain adalah mencari sumber minyak baru. Kini ladang-ladang minyak AS sudah tersebar di beberapa negara di Timur Tengah. Di Kuwait, untuk mendapatkan minyak sebagai rasa terima kasih, AS memanfaatkan invasi Irak ke Kuwait yang dilakukan Saddam Husein. Di Irak, senjata pemusnah massal dijadikan alasan menyingkirkan Saddam Husein yang kala itu mulai kurang disukai sebagian rakyat Irak. Dunia tahu tak ditemukan senjata pemusnah massal di Irak, sebab memang minyaklah tujuan utamanya. Kini AS dan sekutunya sedang menggali ladang minyak baru di Libya, atau paling tidak di Libya bagian timur yang sudah dikuasai pihak oposisi yang menentang Khadafy, dengan Benghazi sebagai pusat kota.

Hubungan Politisi dengan Para Perusahaan Minyak
Laporan Pusat Integritas Publik menyebutkan Pemerintahan George W. Bush memiliki hubungan dengan beberapa perusahaan besar yang kelak terbukti mendapat untung besar pasca Perang Irak. Dick Cheney, Wakil Presiden Amerika dan orang kuat kedua setelah Bush, merupakan mantan CEO Halliburton, perusahaan jasa minyak terbesar di dunia. Condoleezza Rice, mantan Penasihat Keamanan Nasional dan Menteri Luar Negeri, tercatat pernah menjadi anggota direksi Chevron, sebuah perusahaan minyak besar Amerika berskala dunia. Lalu ada Menteri Perdagangan Don Evans dikenal luas sebagai mantan CEO dan direktur Tom Browns Inc, sebuah perusahaan minyak dan gas senilai miliaran dolar. Kemudian ada Andrew Card, Kepala Staf Gedung Putih semasa kepresidenan Bush; ia adalah mantan kepala pelobi General Motors.
Sisi yang paling mencurigakan dari kasus Pengeboman Gedung WTC dan Pentagon pada 11 September 2001, ternyata aksi teror tersebut bersamaan waktunya dengan digelarnya pertemuan ekslusif Carlyle Group. Carlyle Group merupakan perusahaan induk yang bergerak dalam investasi swasta dan para tokohnya telah menyebar baik di jajaran pemerintahan Washington maupun Saudi Arabia. Berarti, dalam tataran bisnis telah terjadi kolusi dan konspirasi untuk menguasai Irak dan Afganistan secara geopolitik dan geostrategis.
Yang lebih menarik lagi, ternyata keluarga Bin Laden merupakan salah satu investor utama Carlyle Group. Maka dari itu, ketika diadakan investigasi dan penyelidikan seputar aksi terorisme pada 11 September 2001, sempat terungkap adanya kemungkinan hubungan beberapa jaringan Saudi Arabia dalam pengeboman Gedung WTC dan Pentagon. Keluarga Bin Laden dan Bush ternyata memiliki hubungan erat. Begitu eratnya hingga keluarga Bin Laden bisa menerobos larangan terbang bagi seluruh pesawat, tanpa kecuali, sesaat setelah Peristiwa 11 September 2001. Peristiwa itu ditulis oleh Craig Unger, penulis Amerika, dalam bukunya, House of Bush, House of Saud The Secret Relationship Between the World’s Two Most Powerful Dynasties. Craig Unger menulis, segera setelah 11 September 2001 otoritas penerbangan sipil Amerika (FAA) memutuskan untuk melarang semua penerbangan sipil di langit Amerika. Larangan itu tanpa kecuali. Ada satu pesawat carter yang mencoba melanggar larangan itu, namun segera dipaksa turun oleh dua pesawat tempur Amerika. Bahkan satu pesawat medis yang di dalamnya berisi jantung untuk dicangkokan ke seorang pasien dipaksa mendarat oleh pesawat militer, padahal jantung akan segera membusuk jika tidak segera ditangani oleh dokter. Namun, larangan itu tak berlaku untuk keluarga Bin Laden dan keluarga Kerajaan Saudi yang dikomandani oleh Duta Besar Saudi untuk Amerika, Pangeran Bandar bin Sultan Abdul Azis. [Dr. Arim Nasim, M.Si. Ak.]
Penulis adalah Direktur Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam-FPEB Universitas Pendidikan Indonesia.





Apa sebenarnya yang berlaku di Somalia?

31 10 2011

Somalia adalah tanah kaum Muslimin yang memiliki sejarah masa lalu yang hebat dan tersendiri serta memiliki kedudukan yang cukup strategik. Penduduk Somalia masuk Islam sejak awal, bahkan terdapat di kalangan mereka yang masuk Islam seawal masa dakwah Rasulullah saw di Mekah lagi, yakni ketika sekelompok sahabat berhijrah ke sana (Habsyah). Di akhir masa Kekhilafahan
Utsmaniah, Somalia menjadi rebutan ketamakan negaranegara kafir penjajah yang bersaing satu sama lain untuk mendominasinya, khususnya bagi merampas sumber alamnya dan mengambil keuntungan dari kedudukannya yang strategik. Sejak inilah Somalia senantiasa diliputi kemiskinan dan kebuluran.
Bermula dari penderitaan inilah, situasi yang memilukan atas kaum Muslimin Somalia terus berlangsung, hinggalah munculnya satu gabungan kaum Muslimin yang dikenali sebagai the Union of Islamic Courts, suatu kelompok orang-orang Somalia yang ikhlas yang mula berusaha menyatukan Negara itu sekali lagi dengan landasan Islam, dengan menghindari pandangan kesukuan dan campurtangan penjajah. Keadaan ini sudah tentu ‘mengganggu’ Amerika dan agen-agennya di Tanduk Afrika itu termasuk
Ethiopia. Ethiopia telah lama membiayai ‘pemerintahan’ Abdullah Yusuf dengan memberi sokongan material. Ethiopia cukup-cukup takut Somalia akan bersatu, apatah lagi jika ia bersatu di bawah Islam.
Negara Ethiopia (Habsyah) telah menghantar askar serta tentera udara mereka bagi melakukan suatu jenayah kejam ke atas umat Islam di Somalia. Serangan ini telah di umumkan oleh mereka hanya baru-baru, walaupun mereka sebenarnya telah melakukan serangan-serangan yang serupa sebelum ini, tanpa satu pengumuman pun dibuat mengenainya. Anehnya, alasan yang digunakan bagi melakukan serangan kejam ini adalah demi mempertahankan negara! Kononnya, ini adalah untuk melindungi Ethiopia … dari siapa? Somalia!
Peperangan yang berlaku di Somalia itu telah menjadi semakin buruk. Ia merupakan peperangan di antara tentera Ethiopia yang dilengkapi senjata berat, dengan sokongan Amerika Syarikat secara politik dan ketenteraan, serta disokong oleh agen-agen tempatan AS di Afrika, di satu pihak, dengan umat Islam Somalia di bawah kepimpinan pergerakan the Union of Islamic Courts yang barusetahun jagung, di pihak yang lagi satu. Dalam waktu yang sama, pemimpin-pemimpin umat Islam di seluruh dunia diam seribu bahasa serta hanya menjadi saksi yang bisu dan pekak. Seolah-olah peperangan ini berlaku di suatu tempat yang sangat jauh, dan bukannya di jantung dunia Islam yang berlatar belakangkan sejarah yang gemilang dan kedudukan yang strategik. Walhal di sinilah(Habsyah) sekelompok sahabat Rasulullah saw berhijrah pada peringkat awal dakwah Islam di Mekah. Tanah ini telah dibuka pada tahun 77 H semasa pemerintahan Khalifah Abdul Malik, dan telah menjadi sebahagian dari tanah Islam sebagaimana yang lainnya, khususnya bersama Yaman yang terletak di seberang Selat Aden. Kawasan ini kemudiannya telah menjadi sasaran penjajah
kafir pada akhir zaman Khilafah Utsmaniah, sama seperti tanah-tanah Islam di kawasan lain semasa itu.
Amerika Syarikat serta kuncukuncu mereka di benua Afrika yang diketuai oleh Ethiopia sebenarnya telah terkejut apabila menyaksikan umat Islam di Somalia bergerak dan bersatu di bawah Union of Islamic Courts dan mereka khuatir bahawa kekuatan/pergerakan ini akan menyatukan Somalia di bawah nama Islam. Jika ini berlaku, sudah tentu akan menggugat rancangan
(buruk) mereka di kawasan tersebut.
Ethiopia menguasai dua kawasan Somalia, Oghadin dan Houd yang mereka duduki. Mereka takut jika wujud sebuah rejim yang kuat dan stabil di Somalia, terutamanya kuasa yang berupaya untuk menyatukan penduduk di bawah panji Islam, yang dapat menghidupkan semula isu berkenaan dua kawasan tersebut, dan mungkin dapat menyatukan semula secara politik dan ketenteraan,
dengan tanah air Somalia.
Bagi Amerika, ia masih lagi mengimpikan zaman di mana ia dapat mencengkam erat Somalia yang telah membolehkannya mendapat apa sahaja yang diingininya.Ini berlaku di zaman pemerintahan Siad Berri dan berterusan sehingga ke masa pemberontakan puak-puak Somalia pada tahun 1991. Peristiwa ini telah menyelesaikan pertelingkahan British-Amerika di Somalia yang mana kemenangan telah berpihak kepada Britain dan mengakibatkan kejatuhan Siad Berri. Akibatnya Amerika telah kehilangan pengaruhnya di Somalia dan rejimnya terus merosot.
Britain kemudian bertindak pantas untuk kembali mendapatkan statusnya yang dulu (British Somalia) lalu mengisytiharkan pembentukan sebuah pemisahan Negara Demokratik Somalia pada tahun yang sama (iaitu pada tahun 1991). Ini telah menjadikan kawasan dan rakyatnya dalam keadaan terbiar dan kucar-kacir. Amerika Syarikat kemudian cuba untuk membina semula pengaruhnya pada tahun 1992 melalui jalan wakil-wakil pertubuhan kemanusiaan (huminatarian delegations) di bawah naungan projek ‘Hope Again’ di mana mereka telah menyediakan 28,000 askar, tetapi ianya gagal pada tahun 1995. Kegagalan ini sebenarnya telah memalukan Amerika Syarikat.
Namun, AS tidak berputus asa dalam keghairahannya untuk mendapat hegemoni dan pengaruh di benua Afrika. AS telah berusaha untuk menggagalkan Persetujuan Djibouti pada tahun 2000 dengan menubuhkan rejim Abdel Qassim Sallad. Ini kerana persetujuan ini telah ditaja oleh Eropah yang telah menyokong Djibouti, bekas Somalia Perancis. Ia turut berusaha menentang Negara Demokratik Somalia (sebelum ini Somalia British). Apabila Amerika berjaya memecah belahkan Somalia, ia telah merancang untuk menyusun semula agen-agennya di kawasan tersebut dan berjaya membentuk Penyatuan Nairobi lewat tahun 2004 dengan mewujudkan rejim sementara, dibawah agennya Abdullah Yusuf. Abdullah Yusuf merupakan Presiden sebuah negara kecil, Pontland yang telah diisytiharkan di Somalia pada tahun 1997. Kemudian Amerika mula menonjolkan rejim tersebut sebagai rejim kerajaan Somalia yang resmi dan telah memohon keahlian ke pakatan-pakatan serantau seperti Organisation of African Unity (OAU) dan Liga Arab. Di peringkat antarabangsa, permohonan keahlian telah diajukan kepada Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. Pada masa yang
sama, Amerika meneruskan sokongannya kepada pemimpin-pemimpin militia di Mogadishu, dalam usahanya untuk menjaga kepentingan mereka secara serentak: memberi sokongan politik kepada rejim sementara dan memberi sokongan ketenteraan kepada militia-militia tersebut.
Kejahatan rejim boneka sementara Somalia ini ternampak jelas dari usahanya untuk memupuk hubungan baik dengan AS serta Ethiopia; sementara pergaduhan berterusan antara ketua-ketua pasukan yang berperang mengakibatkan kemusnahan alat-alatan dan juga manusia; ini telah membuatkan rakyat tercari-cari penyelamat bagi keadaan tenat mereka. Maka apabila pihak militia yang
disokong oleh AS mula memusnahkan kehidupan mereka, mereka telah bersatu dengan Union of Islamic Courts dan telah memperoleh kemenangan. Mereka tertarik dengan Union of Islamic Courts sebab mereka tahu yang pergerakan ini telah menyelesaikan masalah-masalah mereka secara ikhlas semenjak tahun 1994 lagi, yakni di masa ketiadaan kepimpinan yang terkenal di kalangan mereka. Rakyat telah menyaksikan keikhlasan serta kesungguhan pergerakan ini kepada Islam. Hasilnya terbentuk suatu ikatan di antara rakyat serta pihak Union of Islamic Courts dan Allah swt telah memberikan kemenangan kepada mereka terhadap pasukan-pasukan yang berperang yang kelam-kabut dan terpecah-belah. Dalam hal ini, Amerika langsung tidak melakukan apa-apa
untuk menyelamatkan ketua-ketua pasukan yang berperang tersebut. Justeru rakyat telah datang dan bersatu dengan pihak Union of Islamic Courts sama ada di bandar mahupun di kampung-kampung, sebelum pihak Union of Islamic Courts mendatangi mereka!
Amerika kemudiannya mula menggunakan senjatasenjatanya iaitu melalui perundingan-perundingan muslihat dan juga keganasan bersenjata, bagi menegakkan pengaruhnya di Somalia. Bagi kaedah perundingan (yang sebenarnya adalah muslihat), AS menyerahkannya kepada Sudan. Lalu Sudan cuba untuk menyatukan Union of Islamic Courts tersebut dengan rejim sementara di
Khartoum bagi tujuan perundingan dan mencari jalan tengah (kompromi), dengan niat untuk memberi nafas baru kepada rejim sementara yang hampir ‘mati’ dan tidak berupaya untuk melindungi pangkalan mereka sendiri (Bedawa) dan telah ditinggalkan oleh rakyat mereka. Niat sebenar di sebalik perundingan tersebut adalah untuk menjadikan Union of Islamic Courts sebagai hanya salah
sebuah kuasa tempatan, seperti Somaliland, Pontiland danJubaland, di mana dengan ini,rejim boneka sementara dapatlah menguasai mereka!
Dan bagi senjata mereka yang kedua, yakni dengan cara keganasan bersenjata, Amerika Syarikat telah menyerahkan tugas tersebut kepada Ethiopia untuk campurtangan secara ketenteraan. Ini dilakukan secara langsung bagi menunjukkan sokongan kepada rejim
boneka sementara dan dalam masa yang sama menunjukkan pertentangan yang nyata dengan pihak Union of Islamic Courts. Cara (keganasan bersenjata) ini sebenarnya telah lama bermula, cuma sekarang, ia telah diisytiharkan secara rasmi.
Peperangan di Somalia itu tidak lain merupakan pertumpahan darah di antara umat Islam di Somalia dan negara kafir Ethiopia yang disokong AS. AS sebenarnya telah merancang dan mendukung peperangan ini kerana 3 sebab:
Pertama:
Umat Islam di Somalia adalah muslim yang cintakan agama mereka dan ingin bersatu di bawah panji Islam di bawah kepimpinan Union of Islamic Courts; sedangkan AS akan menentang dan memerangi manamana kuasa atau pergerakan yang condong kepada Islam di mana-mana sahaja di dunia ini. Amerika Syarikat membenci Islam dan umatnya terutamanya jika merekab berpegang teguh dengan (jenis) Islam yang tidak disokong oleh AS, iaitu brand yang mereka gelar sebagai ‘Islam Sederhana’ (Islam moderat). Inilah brand Islam yang disokong sepenuhnya oleh AS; seolah-olah Islam itu ada yang sederhana (moderat) dan tidak sederhana (nonmoderat). Semoga laknat Allah menimpa mereka dan pengikut-pengikut mereka, betapa jauhnya mereka dari kebenaran.
Kedua:
Somalia terletak di tempat yang sangat strategik di pertengahan Lautan India dan mempunyai kawasan pantai yang terpanjang di Afrika, lebih-kurang 2,720km (1,700 batu). Somalia mempunyai dua buah rangkaian pantai – satu menghadap Lautan India di Timur, dan satu lagi di pinggir utara sepanjang Teluk Aden menghadap Bab el Mandeb dan Laut Merah. Maka kedudukan Somalia
sangatlah penting lagi strategik dan boleh dianggap sebagai pintu gerbang ke Afrika Selatan dan juga Semenanjung Arab dan (laluan ini) boleh digunakan untukmengawal (menguasai) mereka.
Ketiga:
Somalia sangat kaya dengan sumber semula jadi. Kajian-kajian yang dilakukan di Somalia menunjukkan kewujudan uranium, gas, minyak dan sebagainya. Pada lewat tahun 80-an, pada zaman Siad Berri, konsesi terhadap dua pertiga dari kekayaan semula jadi Somalia telah diserahkan kepada syarikat-syarikat minyak dari Amerika seperti Conoco, Amoco, Chevron dan Phillips bagi mencari gali minyak. Minyak telah ditemui di dalam sembilan telaga pertama dan perkara ini telah disahkan oleh pakar geologi Bank Dunia. Malangnya revolusi yang menjatuhkan Siad Berri juga telah mengakibatkan terhentinya usaha-usaha penggalian di telaga-telaga
tersebut. Oleh itu, Amerika Syarikat terpaksa bersabar menunggu untuk mendapatkan semula kekayaan tersebut,terutamanya kerana Union of Islamic Courts itu masih lagi merupakan kuasa baru dan memang tidak mampu untuk menghadapi pihak tentera yang bersenjata berat serta pasukan tentera udara Ethiopia, sama ada dari segi bilangan tentera ataupun kelengkapan.

Walaupun jurang perbezaannya sangat besar, namun umat Islam serta pergerakan Union of Islamic Courts telah menunjukkan keberanian yang sungguh luar biasa dalam menghadapi musuh penjenayah dan kuasa pengganas ini. Sesungguhnya inilah sifat pejuang-pejuang Islam yang menentang angkatan kufur dan munafikin. Tetapi malangnya, kegagalan umat Islam lain dari membantu dan menolong saudara-saudara seIslam mereka, inilah yang telah memberanikan kuffar dan penganutnya bagi menyerang tanah umat Islam satu per satu. Kegagalan kita untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain ini tidak akan mendatangkan keredhaan Allah swt, atau keredhaan RasulNya saw atau para Mukminin. Kita sebagai satu umat adalah satu kaum, satu badan yang
telah digambarkan oleh Rasulullah saw sebagai:
“Sebagai satu badan, di mana tatkala salah sebahagiannya mengalami kesakitan, maka keseluruhannya turut merasa kesakitan dan sertakegelisahan”
“Jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam perkara (menentang musuh untuk membela) agama, maka wajiblah kamu menolongnya.” [TMQ Al-Anfal (8):72]
“Jika kamu tidak pergi beramai-ramai (untuk berperang pada jalan Allah – membela agamanya), Allah akan menyeksa kamu dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya dan Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikit pun kepadaNya.” [TMQ At-Taubah (9):39]
Umat Islam yang hidup minoriti di negara-negara kufur seperti Ethiopia mesti bersatu, dari segi material dan moral agar dapat memberi tekanan yang efektif sekaligus mencegah negara-negara tersebut dari melakukan pembunuhan beramai-ramai di Somalia. Keseluruhan umat Islam yang ada di Ethiopia, Kenya, Rwanda, Uganda dan Tanzania adalah dalam kedudukan yang baik bagi
menjalankan tugas-tugas memberi sokongan kepada Somalia dengan memberi tekanan kepada negara-negara tersebut. Pada masa yang sama, adalah menjadi kewajipan bagi negara-negara umat Islam untuk memutuskan semua hubungan dengan Amerika Syarikat dan Ethiopia; sama ada hubungan diplomatik, perjanjian/pakatan minyak, perjanjian dagang ataupun segala bentuk treaties
(persetujuan-persetujuan) lainnya. Negara-negara umat Islam wajib berurusan dengan mereka sebagaimana kita berurusan degan negara-negara yang sedang bermusuhan dan berperang dengan kita.
“Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa sahaja yang menolong agamaNya (Agama Islam); Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Perkasa.” [TMQ Al-Haj (22):40]





Sekolah Berstandar Internasional Bikin Boros Anggaran Negara

28 10 2011

Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Uchok Sky Khadafi meminta pemerintah untuk menyetop sekolah berstandar internasional (SBI), karena dinilai memboroskan anggaran negara.

“Sebab alokasi anggaran untuk SBI itu lebih besar dibandingkan dengan sekolah standar nasional, akibatnya tidak akan ada lagi pemerataan mutu pendidikan di Indonesia,” kata Uchok Sky Khadafi dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Padang, Kamis.

Menurut Uchok Sky Khadafi, Seknas FITRA telah meminta DPR bisa mendesak untuk permintaan itu mumpung masih ada waktu dan RAPBN 2012 belum disahkan. Tuntutan itu, yakni untuk menghapus alokasi anggaran bagi SBI-SBI itu agar tidak ada lagi ketidakadilan dan diskrimanasi bagi orang-orang miskin yang hanya mampu menyekolahkan anaknya pada sekolah standar nasional.

Ia mengatakan, walaupun dalam Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 ayat (3) daerah didorong membentuk sekolah standar internasional, namun DPR harus menghentikan kebijakan sekolah standar internasional ini.

“SBI hanya memboroskan anggaran negara, dan anggaran negara ini hanya dinikmati atau diperuntukan bagi keluarga orang-orang kaya yang justru mampu membayar uang masuk dan SPP yang sangat mahal ke sekolah Standar internasional alias SBI atau RSBI itu,” ujarnya.

Dampak lainnya, untuk kebijakan anggaran pendidikan yang tidak adil dan sangat diskriminasi ini, adalah Pemda berlomba-lomba ingin mendirikan SBI agar mendapat alokasi anggaran ‘block grant’ dari pemerintah pusat.

“Mirisnya hal ini akan mengakibatkan Pemda lebih mengutamakan memberikan alokasi anggaran (APBD) untuk SBI dan mengabaikan sekolah-sekolah yang sangat terpencil, yang sebetulnya sangat membutuhkan dana APBD,” katanya.

Berdasarkan sumber Seknas FITRA diolah dari Himpunan RKA Kementerian Pendidikan tahun 2011 dan 2012, tercatat tahun anggaran 2012, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk program RSBI dan SBI sebesar Rp 242 miliar. Sedangkan alokasi anggaran untuk sekolah standar nasional sebesar Rp 108 miliar.

Diakuinya bahwa pada tahun anggaran 2012 ini, untuk alokasi anggaran sekolah bertaraf internasional mengalami penurunan sebesar Rp 47,61 miliar lebih bila dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp 289 miliar.

Sedangkan alokasi anggaran untuk sekolah standar nasional pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp 142,4 miliar lebih bila dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp 108 miliar.

Kemudian, untuk penurunan alokasi anggaran sekolah standar nasional ini sangat dratis sekali penurunan alokasi anggarannya, jika dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk sekolah standar internasional.(republika.co.id, 27/10/2011)





Analisis : Masa Depan Libya Pasca Gaddafi

22 10 2011

Pembajakan Barat terhadap perubahan di Timur Tengah semakin tampak jelas. Barat tidak menginginkan perubahan di kawasan itu lepas dari kendali mereka. Ketika melihat pemimpin represif yang diktator di Timur Tengah tidak lagi bisa diharapkan untuk menjamin kepentingan mereka, Barat berbalik arah seakan-akan mendukung rakyat Timur Tengah yang menginginkan tumbangnya para rezim itu. Padahal selama ini Baratlah yang mendukung secara penuh dan memelihara para diktator kejam ini.
Untuk mendukung rezim Mubarak, tiap tahun Amerika memberi bantuan kepada militer Mesir sebesar 1,3 juta dolar. Bahkan pada akhir-akhir kekuasaan Mubarak, rezim Obama masih menolak Mubarak sebagai diktator, justru mengatakan Mubarak adalah sahabat dekat Amerika di kawasan ini. Dukungan Barat juga tampak dari tidak begitu pedulinya Barat terhadap pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim-rezim ini selama berkuasa.
Agen rahasia Badan Pusat Intelijen AS dan Barat, termasuk M16 Inggris, memiliki kedekatan emosional dan bersahabat karib dengan agen intelijen rezim Libya, Moammar Gaddafi. Mereka bekerjasama dalam banyak hal, termasuk penangkapan dan pengiriman pihak-pihak yang dituduh sebagai teroris.
Masalah itu terungkap dalam sejumlah dokumen rahasia yang ditemukan di Tripoli seperti dilaporkan AFP, Sabtu (3/9). Tumpukan dokumen ditemukan wartawan dan aktivis Human Rights Watch di Gedung Keamanan Luar Negeri Libya yang pernah dipimpin oleh Moussa Koussa. Tumpukan dokumen itu adalah hasil korespondensi agen mata-mata Libya dengan Badan Pusat Intelijen AS (CIA) dan M16 Inggris antara tahun 2002 dan 2007.
Tampaknya intel Libya memiliki “hubungan yang manis” dengan agen CIA dan MI6. Misalnya, dalam dokumen itu tertulis kata-kata bersahabat, seperti: “dari temanmu” atau “salam dari M16″. Dalam satu memo yang terselip di antara serakan dokumen hasil korespondensi itu, seorang agen Inggris bahkan mengirim ucapan Selamat Natal.
Inti dokumen, antara lain, meliputi agenda kegiatan intelijen bersama, pengiriman proposal dan jadwal kegiatan, serta daftar pertanyaan untuk menginterogasi para tersangka teroris. Ada pula satu pidato yang tampaknya ditulis oleh agen CIA untuk Gaddafi. Dia menyerukan terciptanya zona bebas senjata penghancur massal di Timur Tengah.
Dokumen-dokumen itu menunjukkan betapa jauhnya Barat terlibat dalam mendukung rezim yang brutal dalam melawan pihak penentang Gaddafi hingga terjadinya pemberontakan pada Februari lalu. Ini sekaligus menunjukkan sikap hipokrit negara-negara Barat. Mengomentari hal ini, Taji Mustafa, pewakilan media Hizbut Tahrir di Inggris mengatakan, “Pengungkapan ini merupakan pukulan telak bagi reputasi yang sudah tercela dari negara-negara Barat serta mengungkap kemunafikan mereka dan klaim apapun soal kepemimpinan moral.”
Taji menembahkan, “Sementara David Cameron berbicara soal ‘HAM’ di Libya Baru, MI6 Inggris dan Amerika CIA telah terlibat dalam penyiksaan dan penyerahan para penentang rezim Gaddafi kepada mereka. Ketika dihadapkan dengan bukti-bukti yang baru terungkap ini, Menteri Luar Negeri Inggris William Hague berusaha menyalahkan pemerintahan sebelumnya dan mengatakan dia tidak mengomentari masalah-masalah keamanan meskipun hal itu hanya beberapa bulan yang lalu. Padahal pemerintah Cameronlah yang mempersenjatai dan mendukung rezim Gaddafi yang brutal dan mempertahankan hubungan keamanan yang ‘mesra’ dengan rezim itu.”
Upaya mengendalikan perubahan ini tampak dari beberapa hal. Pertama: mendudukkan agen-agen mereka di kubu perlawanan atau oposisi. Kedua: mengarahkan perubahan ke arah demokratisasi dan liberalisasi. Ketiga: mencegah dan menghambat keinginan rakyat Timur Tengah untuk kembali ke Islam dengan berbagai cara.
Mendudukkan Para Agen
Upaya mendudukkan agen-agen pro Barat di Libya tampak dari komposisi di Dewan Transisi Nasioanal (NTC) Libya. Sebagian dari mereka sebelumnya adalah orang-orang Gaddafi yang berbalik arah saat kekuasaan Gaddafi mulai goyah. Beberapa di antaranya selama rezim Gaddafi berkuasa dikenal dekat dengan Barat.
Salah satunya adalah Mahmud Jibril, orang kedua pada Dewan Transisi Nasional (NTC) yang sekaligus menjabat sebagai perdana menteri. Setelah belajar dan kemudian mengajar ilmu politik dan perencanaan strategis di University of Pittsburgh di Pennsylvania, Jibril meninggalkan AS pada tahun 1984 dan bekerja di Kairo sebagai sebagai konsultan dan pelatih kepemimpinan selama bertahun-tahun. Dari 2007 sampai awal 2011, ia bertugas di rezim Gaddafi sebagai kepala Badan Pembangun ekonomi Nasional (NEDB). Tugasnya saat itu adalah mempromosikan kebijakan privatisasi dan liberalisasi ekonomi Libya.
Kedekatannya dengan Barat tampak ketika Jibril memimpin pertemuan dan negosiasi dengan Presiden Prancis Nicola Sarkozy yang kemudian secara resmi mengakui Dewan Transisi Nasional sebagai satu-satunya wakil rakyat Libya. Dia juga bertemu dengan menlu Inggris William Hague dan Duta Besar Amerika untuk Libya Gene Cretz.
Adapun Ketua Dewan Transisi Nasional Abdul Jalil adalah anggota pertama Komite Umum Rakyat Libya, kabinet yang mengundurkan diri berhenti sebagai protes atas “penggunaan berlebihan kekerasan terhadap demonstran yang tidak bersenjata” oleh negara. Abdul Jalil pernah duduk sebagai menteri kehakiman pada tahun 2007. Sebagai menteri kehakiman, Abdul Jalil mendapat pujian dari kelompok hak asasi manusia dan kekuatan Barat atas usahanya untuk melakukan reformasi hukum pidana Libya. Kedekatannya dengan Amerika sudah tampak saat Gaddafi berkuasa. Menurut kabel diplomtik AS yang bocor pada Januari 2010, duta besar AS Gene Cretz menggambarkan sebuah pertemuan dengan dia sebagai “positif dan mendorong”. “Abdul Jalil telah memberikan lampu hijau kepada stafnya untuk bekerja dengan kami,” ujar Cretz.
Boneka Barat yang lain adalah Abdus Salam Jalloud yang meninggalkan Tripoli beberapa hari sebelum kota itu jatuh. Dia mengumumkan bergabung dengan kekuatan revolusi, dan menyatakan sebagaimana laporan Reuters, bahwa ia bermaksud untuk membentuk sebuah partai politik sekular. Ia menambahkan bahwa partainya akan menjadi partai nasionalis sekular liberal. Bahkan ia akan berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, menjamin kekebasan pers dan peradilan yang independen yang dipimpin oleh orang-orang muda dengan usia antara 25 hingga 50 tahun. Ia juga menambahkan bahwa ia akan mengambil sistem sosialis dalam hal ekonomi dan akan fokus pada pemberdayaan perempuan.
Perlu diketahui, Abdus Salam Jalloud adalah boneka yang dibuat oleh Inggris pada kudeta tahun 1969 yang dipimpin oleh Gaddafi. Abdus Salam Jalloud adalah salah satu pilar rezim tiran ini sampai kemarin. Ia merupakan orang kedua selama lebih dari dua puluh tahun sampai akhirnya Gaddafi memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya dan menjadikan anaknya Saiful Islam sebagai penggantinya dalam pemerintahan. Sejak itu Jalloud menghilang, namun ia tetap berada dalam lingkaran rezim tiran Firaun. Ia turut berpartisipasi dalam membangunnya, medukungnya dan mempertahankan kepemimpinannya.
Membajak Perubahan
Langkah kedua, perubahan dibajak dan diarahkan ke demokratisasi dan liberalisasi. Meskipun tidak sepenuhnya merupakan keinginan rakyat Libya, terdapat opini yang gencar terutama yang dibangun oleh media massa Barat dan kroninya bahwa yang diinginkan rakyat Libya adalah sistem demokrasi liberal. Kalaupun ada peran Islam, sebatas peran moral bukan sebagai sumber hukum. Kalaupun syariah diakomodasi, itu lebih pada syariah yang mengatur aspek individual, bukan menyeluruh, dan dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM.
Seperti dilaporkan stasiun berita BBC, 13 September 2011, pemimpin NTC, Mustafa Abdul Jalil, dalam pidato pertamanya di Lapangan Martir, Dewan Transisi Nasional (NTC), bertekad membawa negara mereka menjadi demokratis, didasarkan atas prinsip-prinsip Islam yang moderat. NTC juga menolak ideologi radikal.
Penggunaan istilah Islam moderat jelas membawa pesan yang jelas, karena Islam moderat yang dimaksud berarti siap bekerjasama dengan Barat dan sejalan dengan ide-ide Barat seperti demokrasi dan HAM. Sebaliknya, istilah ideologi radikal jelas mengarah kepada pihak-pihak yang ingin menjadikan Libya sebagai Negara Islam yang menjadikan syariah Islam sebagai sumber hukum di negara itu.
Barat dengan tegas mensyaratkan berdirinya negara demokratis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ‘bantuan’ Barat terhadap NTC. Menlu Amerika Serikat Hillary Clinton membuat pernyataan tertulis yang cukup jelas pada Jumat (26/08) atas apa yang diharapkan dari NTC (yang telah diberikan “legitimasi” oleh sebagian masyarakat “internasional”), “Pada saat memberikan dana, kami meminta Dewan Transisi Nasional untuk bisa memenuhi tanggung jawab internasional dan komitmen yang telah dibuat untuk membangun sebuah negara yang demokratis, toleran dan bersatu yang melindungi hak asasi manusia universal dari semua warganya.”
Dalam sebuah wawancara dengan The Daily Telegraph, Sekjen NATO Anders Fogh Rasmussen mengatakan Libya akan jatuh ke tangan ekstremis Islam kalau pemerintahan stabil tidak segera di dirikan. Menurut dia, kaum ekstremis Islam akan “mencoba untuk mengeksploitasi” kelemahan Libya sebagai negara yang berusaha untuk membangun kembali setelah empat dekade pemerintahan Kolonel Muammar Gaddafi. Peringatan sekjen NATO ini muncul sebagai respon pernyataan Ketua Dewan Transisi Nasional, Mustafa Abdul Jalil, yang mengatakan kepada massa di Tripoli bahwa syariah Islam akan menjadi “sumber utama” dari undang-undang di Libya baru.
Hanya Islam yang Menjamin Kemerdekaan Sejati
Meskipun Barat berupaya keras mengontrol perubahan Libya, upaya mereka akan berakhir pada kegagalan. Semua tahu bahwa rakyat Libya beragama Islam. Revolusi dilakukan di atas pundak anak-anak kaum Muslim. Mereka berperang dengan semangat Islam. Kemudian datang segelintir boneka yang didukung oleh tuan mereka untuk mencuri revolusi dalam rangka menghalangi berdirinya pemerintahan Islam.
Kekalahan mereka bukan perkara yang sulit ketika kaum Muslim telah bangkit melawan mereka, dengan gerakan-gerakan Islamnya, para ulamanya, dan kesadaran umum kaum Muslim. Di antaranya adalah Hizbut Tahrir, yang telah memberikan selamat atas kemenangan kekuatan revolusi, dan menyerukan semua rakyat Libya agar beraktivitas untuk mendirikan Khilafah di sana.
Perlu diketahui, Hizbut Tahrir adalah kelompok pertama yang melakukan perlawanan terhadap kezaliman Gaddafi dan rezimnya, bahkan sejak hari pertama rezim Gaddafi berkuasa. Hizbut Tahrir bahkan telah mempersembahkan sejumlah syuhada dalam menentang kezaliman Gaddafi dan rezimnya.
Libya saat ini memerlukan kemerdekaan sejati yang bebas dari pengaruh ekonomi dan politik negara-negara kapitalis Barat-penjajah yang siap mendukung kediktatoran paling brutal atau demokrasi yang membunuh warganya, asalkan hal itu melayani kepentingan mereka.
Hanya Khilafah Islamlah sistem yang memberikan kepemimpinan Islam yang tulus yang akan memastikan kemerdekaan sejati. Islamlah yang akan membebaskan rakyat yang tertindas dari dari kekuatan asing dan memastikan rakyat di wilayah itu bisa mengkontrol kekayaan, ekonomi dan nasib politik mereka sendiri. [Farid Wadjdi]





KAZAKHSTAN LARANG SHOLAT DI INSTANSI PEMERINTAH

19 10 2011

Oleh : Farid Wadjdi

… Pemerintah Kazakhstan akhirnya memberlakukan Undang-Undang Aktivitas Keagamaan, Kamis (29/9) kemarin. Putusan ini disahkan oleh Majelis Tinggi Kazakhstan. Undang-undang ini berisi larangan melakukan shalat di lembaga-lembaga dan departemen-departemen pemerintah, serta larangan melakukan syiar Islam apapun di tempat-tempat milik pemerintah ini.

Pemerintah Kazahstan menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku juga bagi angkatan bersenjata dan pasukan keamanan. Berdasarkan undang-undang ini lengkap sudah penutupan semua masjid dan tempat-tempat pelaksaan shalat di semua tempat milik pemerintah tersebut.

Tahun lalu rezim Kazakhstan melalui Departemen Kehakiman telah mengeluarkan keputusan yang berisi larangan membawa dan mempromosikan 207 artikel media, termasuk buku, publikasi dan sejumlah surat dari Al-Qur’an yang mereka tuduhkan memuat “ekstremisme”. Sementara pada tahun 2009 rezim Kazakhstan juga mengeluarkan undang-undang yang melarang perempuan memakai pakaian sesuai ketentuan syariah, seperti jilbab dan kerudung.

Ketika itu, Menteri Pendidikan dan Sains Kazakhstan, Zhanseit Tuymenbaev melakukan pembelaan terhadap undang-undang tersebut dengan mengatakan mengenakan hijab menunjukkan bahwa individu itu sedang menganut keyakinan tertentu. Sementara Kazakhstan adalah negara demokrasi sekuler.

Hal ini semakin menegaskan bahwa sekularisme dan demokrasi adalah keyakinan kufur yang memusuhi agama, serta memaksa dan menzalimi manusia. Undang-undang dan berbagai keputusan yang diambil oleh Kazakhstan sebagai negara demokrasi sekuler adalah bukti nyata bahwa negara itu pemuja ideologi kufur.

Para penguasa Kazakhstan sebagaimana para penguasa di semua Republik Asia Tengah, dan penguasa Rusia yang sebelumnya telah mengadopsi komunisme. Sikap mereka tidak jauh berbeda saat mereka mengadopsi demokrasi dan sekularisme setelah runtuhnya Uni Soviet. Sebab kedua ideologi itu sama-sama memusuhi Islam. Komunisme menyeru pada atheisme di samping menyeru pada demokrasi.

Sedang kapitalisme menyeru pada sekulerisme kehidupan, terutama dalam bernegara dan politik. Karena sekulerisme itu melarang campur tangan agama dalam bernegara dan berpolitik, maka hal ini sama dengan ateisme komunis yang mengingkari keberadaan agama dalam negara, politik dan masyarakat.

Kebijakan untuk memberlakukan UU tersebut berawal dari kekhawatiran pemerintah Kazakhstan dengan perkembangan kelompok Islam yang dituding ekstrimis di negara itu. Istilah ekstrimis sering ditujukan pada kelompok Islam yang menyerukan penegakan syariah dan Khilafah. Kekhawatiran serupa juga dirasakan oleh negara tetangga Kazakhstan seperti Tajikistan, Azerbaijan, Uzbekistan dan Kirgistan.

Seruan syariah dan Khilafah semakin menguat di Asia Tengah terutama pasca runtuhnya komunisme. Sebaliknya , masyarakat mendukung seruan ini, setelah selama ini mereka ditekan dibawah rezim komunisme. Negara-negara Barat, termasuk Rusia dan China mengkhawatirkan penegakan syariah dan khilafah akan menghentikan pengaruh mereka di Asia Tengah. Menggangu kepentingan penjajahan mereka di kawasan itu.

Kekhawatiran ini cukup beralasan, mengingat kawasan AS memiliki banyak kepentingan di kawasan Asia Tengah, seperti yang ditulis oleh Cohen dalam Hizbut Tahrir: An Emerging Threat to U.S. Interest in Central Asia. Menurutnya : “AS memiliki kepentingan-kepentingan keamanan nasional di Asia Tengah, termasuk akses ke pangkalan militer yang digunakan dalam operasi di Afganistan; pencegahan penyebaran senjata pemusnal massal dan teknologi untuk memproduksinya serta jaminan akses ke sumber daya alam, termasuk minyak dan gas. AS juga telah berkomitmen untuk menyebarkan demokrasi, mendorong reformasi ekonomi, serta meningkatkan standar hak-hak asasi manusia di seluruh jantung Eurasia.”

Wilayah Asia Tengah menjadi rebutan kaya dan penting secara geografis. Termasuk Kazakhastan. Negara ini memiliki keuntungan secara geografis karena terletak di antara Asia Tengah dan Eropa Timur, sehingga secara geopolitik layak diperhitungkan.Negeri ini juga potensi kekayaan alam dan ekonomi yang besar. Kazakhstan memiliki cadangan minyak terbesar di wilayah Laut Kaspia. Termasuk memiliki cadangan gas yang besar sekitar 3,7 triliun meter kubik (TCM).

Bangsa Kazakh adalah etnik terbesar yang menempati wilayah Kazakstan dan merupakan keturunan dari kabilah Turki dan Mongol. Islam adalah yang terbesar agama dipraktekkan di Kazakhstan , karena 70% dari penduduk negara itu adalah muslim menurut 2009 sensus nasional. Islam disebarkan ke negeri itu oleh utusan Khilafah Islam pada abad ke-8 Masehi, seiring dengan dakwah Islam di Asia Tengah. Awalnya bersemi di wilayah selatan Turkestan, lalu bertahap menyebar ke arah utara. Secara historis Muslim Kazakhstan merujuk pada mahzab Hanafi.








%d blogger menyukai ini: