Dahlan serahkan nama oknum DPR pemeras ke Badan Kehormatan

25 11 2012

dahlan iskan
Setelah melaporkan dua orang anggota dewan yang terlibat tindak pemerasan ke Badan Kehormatan DPR, Menteri BUMN Dahlan Iskan kembali melaporkan 6 anggota DPR yang meminta jatah ke BUMN. 5 Nama disebut sebagai anggota DPR yang meminta jatah kepada BUMN sementara satu lagi dipuji Dahlan. Dari 6 nama itu, yang sudah jelas identitasnya adalah Zulkieflimansyah. Namun dia bukan sebagai anggota DPR yang meminta jatah. Justru dia dipuji Dahlan sebagai anggota DPR yang bisa mencegah permintaan jatah itu. Zulkieflimansyah, yang merupakan Wakil Ketua Komisi XI DPR dari PKS, mengaku mendapat pesan singkat dari Dahlan Iskan yang berisi alasan kenapa Dahlan memujinya. Namun BK DPR higga saat ini belum memberikan konfirmasi terkait hal ini. Informasi mengenai nama-nama maupun inisial anggota DPR yang memeras BUMN sebenarnya disimpan rapat oleh Dahlan Iskan. Namun berdasarkan informasi, 5 anggota DPR pemeras BUMN yang dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR berinisial AQ, ATP, LM, ARW, MIQ. Nama lengkap dan fraksi anggota DPR belum dibuka karena BK DPR memang belum membuka nama-nama anggota DPR yang dilaporkan Dahlan Iskan pada Rabu lalu tersebut ke publik. BK baru membuka dua nama anggota DPR pemeras BUMN yang dilaporkan Dahlan Iskan pada Senin (5/11).
Dua nama anggota DPR tersebut adalah, yakni Idris Laena dari Fraksi Partai Golkar dan Sumaryoto dari Fraksi PDI Perjuangan. Idris diduga meminta jatah ke PT PAL dan PT Garam, sementara Sumaryoto diduga meminta jatah ke PT Merpati Nusantara Airlines. Praktik pemerasan diduga dilakukan terkait penyertaan modal negara (PMN). Selain dua nama itu, Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro juga menyerahkan seorang oknum DPR berinisial IS yang disebut meminta jatah 2.000 ton gula.
Sungguh mirisnya negeri ini, hanya dengan tegaknya syariah dan khilafahlah umat akan sejahtera.

safitri

Iklan




Nama DPR RI tercoreng Lagi…!!!

25 11 2012

DPR, PEMERASAN
Mendengar kata DPR pasti yang muncul dibenak kita adalah seorang wakil rakyat, yang terlahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun kita lihat sekarang nampaknya kata-kata tersebut hanyalah simbolisasi belaka. Apalagi sekarang sedang marak-maraknya berita tentang oknum DPR RI yang terlibat kekerasan. Katanya, seorang wakil rakyat yang seharusnya merakyat. Ko malah terlibat pemerasan… ckckck
Dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum DPR RI ini dinilai masih tergolong kelas teri, kecil, dan sifatnya masih main-main, dan anggaran yang diperebutkan hanya miliaran rupiah. Setelah DPR RI menjadi sorotan publik dengan berbagai sikap politiknya yang terpuruk akhir-akhir ini, justru menjadikan wakil rakyat sangat hati-hati dengan apa yang disebut sebagai palak-memalak atau memeras BUMN yang selama ini dianggap sebagai ATM-nya politisi dan penguasa.
Padahal, jika di Negara ini menerapkan syariah secara kaffah dan menegakkah khilafah maka saya yakin tidak akan pernah terjadi kasus seperti ini apalagi ini adalah kasus yang menyangkut wakil rakyat, orang yang seharusnya menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat-rakyat kecil yang berada dibawahnya, orang yang seharusnya dapat menjadi panutan bagi rakyat-rakyat kecil. Oleh sebab itu, solusi dari ini semua adalah kembali kepada Islam dengan menegakkan syari’ah dan khilafah islamiyah.
oleh Annisa Saufa Hilma





Tidak Wajar Setahun Harta Anggota DPR Naik 1 Miliar

11 12 2011

Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid menyoroti gaya hidup sebagian anggota DPR yang menjadi sorotan publik. Farhan mengungkap, penampilan perlente dan lonjakan kekayaan dalam waktu singkat.

Anggota DPR yang melonjak hartanya dalam waktu singkat, layak dicurigai. Kenaikan kekayaan Rp 1 miliar bagi anggota DPR dalam setahun saja sudah tak wajar. Gajinya mungkin, Rp 60 sampai Rp 70 juta, tapi pendapatan yang lain, lebih dari itu,” kata Farhan saat diskusi dengan koordinatoriat wartawan DPR, MPR dan DPD di Yogyakarta, Sabtu (10/12/2011).

“Kalau anggota DPR kekayaannya melonjak sampai Rp 1 miliar dalam setahun, kalau dia bukan pengusaha, pasti itu tidak wajar. Untuk itu, pentingnya seorang anggota DPR yang dipilih, tidak bermasalah,” kata Farhan lagi.

Sebelum masuk DPR atau saat masih jadi kader partai, kata Farhan, harus sudah ada data kekayaan politisi yang secara berkala, kemudian dilaporkan ke DPP partai masing-masing.

Namun, masalahnya, mau atau tidak partai dan kadernya itu. “Kita cari politisi yang kuat, dari anggota DPR yang kuat. Sebelum masuk DPR, atau saat masih jadi kader parpol, sudah didata kekayaannya. laporkan ke partai,” kata Farhan Hamid. (tribunnews)





Waspada! DPR Usung Semangat Bela Koruptor Lewat Interpelasi Remisi

8 12 2011

2 Politikus Golkar Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo menjadi motor hak interpelasi remisi koruptor. Sebagai vokalis Komisi III DPR, keduanya melihat ada pelanggaran HAM dalam pengetatan remisi koruptor itu. Namun, langkah Aziz dan Bambang itu menuai kritik keras.

“Interpelasi itu hak konstitusional DPR. Tapi jangan sampai hak konstitusional itu disalahgunakan untuk bela koruptor,” jelas Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah, Kamis (8/12/2011).

Febri menilai, jika DPR mempunyai komitmen dengan pemberantasan korupsi, yang perlu dilakukan adalah penguatan terhadap dasar hukum pengetatan atau kapan perlu penghapusan remisi untuk koruptor.

“Politisi yang masih punya akal sehat harus tolak ide interpelasi ‘bela koruptor’. Itu Interpelasi seharusnya diajukan untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah yang berakibat secara luas, dan tentu saja digunakan sebagai fungsi pengawasan agar kebijakan pemerintah tidak merugikan masyarakat banyak,” jelasnya.

Febri menilai, interpelasi yang sekarang diwacanakan lebih kental nuansa untuk membela kepentingan koruptor, bukan untuk membela kepentingan masyarakat.

“ICW kecam keras upaya interpelasi yang ‘bela’ koruptor itu. Apalagi pengusulnya adalah politisi dari partai yang terganggu karena kader partainya terjerat korupsi. Jangan sampai model-model corruptor fight back juga terjadi di sini. Kalau regulasinya kurang atau lemah, ayo kuatkan,” tuturnya.

Diketahui, dukungan untuk menggulirkan hak interpelasi atas dikeluarkannya pengetatan remisi terus meluas. Tujuh fraksi di Komisi III DPR mendukung adanya hak interpelasi tersebut.

“Sampai saat ini sudah 7 fraksi dari 9 fraksi yang mendukung hak interpelasi ini. Sampai sekarang sudah 28 anggota yang menandatangani dukungan,” ujar politisi Golkar Bambang Soesatyo kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Tujuh fraksi yang mendukung hak interpelasi itu adalah Golkar sebagai inisiator, PDIP, PKS, PPP, Hanura, Gerindra dan terakhir PAN. “PAN akhirnya ada yang mendukung,” terangnya. (detiknews)





Kini Pimpinan KPK Dukung Pembangunan Gedung Baru DPR

5 12 2011

Jakarta – Masih ingat pro-kontra wacana pembangunan gedung baru DPR? Setelah ramai-ramai penolakan, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malah mengusulkan perlu adanya gedung baru bagi DPR senilai Rp 1 triliun itu. Alasannya, gedung baru bisa memberikan ruang tambahan bagi staf DPR sehingga memudahkan akses bagi rakyat.

“Aspirasi dari rakyat di Dapil akan menjadi jauh lebih banyak yang disampaikan kepada masing-masing anggota DPR sehingga untuk pengelohannya diperluan tambahan staf ahli. Penambahan itu menjadian diperluannya tambahan office space dan solusi yang paling tepat adalah membangun gedung baru,” kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar.

Hal itu disampaikannya dalam focus group discussion di ruang fraksi PPP, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2011).

Haryono menceritakan, usulan KPK itu pernah dianggap masyarakat bahwa KPK kini membekingi atau melindungi DPR. Haryono membantah itu. Hal senada juga diungkapkan mantan pimpinan KPK Amin Sunaryadi. Dia menilai akses bagi rakyat harus diutamakan.

“Kan kita harus objektif apa yang memang diperlukan untuk peningkatan akses bagi rakyat,” ujar Amin yang hadir dalam acara tersebut.

Selain dua hal tersebut, ada sembilan usulan program DPR untuk meningkatkan akses bagi rakyat. Yang pertama adalah poster wakil rakyat bagi anggota dewan yang merepresentasikan dirinya sebagai anggota DPR dan bukan sebagai anggota fraksi parpol.

Kedua, KPK juga mengusulkan setiap anggota Dewan diberi hak untuk merekrut lima orang staf. Ketiga, setiap anggota Dewan diberi hak untuk menyewa ruang kantor untuk melayani dan memfasilitasi komunikasinya dengan masyarakat di Dapil.

“Keempat, setiap anggota DPR diwajibkan untuk tinggal di Dapil secara akumulatif minimal 20 hari dalam satu tahun dan disediakan biaya perjalanannya. Kelima, setiap anggota diwajibkan membuat laporan erja yang nantinya disebarkan ke masyarakat di dapilnya,” ujar Haryono.

Keenam, adanya situs khusus anggota DPR. Ketujuh, dibuatnya televisi yang menjangkau seluruh Indonesia yang hanya menayangkan kerja DPR.

“Kedelapan, adanya modifikasi struktur Setjen DPR RI dan terakhir penambahan anggaran untu mendukung upaya peningatan akkses bagi rakyat,” terangnya.





DPR Batalkan Gedung Baru, Rp118 Miliar Hangus

28 10 2011

DPR akhirnya membatalkan rencana pembangunan gedung baru. Dana pembangunan gedung itu pun dilaporkan telah dikembalikan kepada kas negara. Namun, tidak seluruhnya, hanya Rp682 miliar dari total anggaran Rp800 miliar. Sisanya sebesar Rp118 miliar dinyatakan telah dipakai untuk keperluan awal pembangunan.

“Itu konsekuensi pembatalan yang tidak bisa kita tuntut karena waktu itu semuanya kan sudah dalam proses,” kata Ketua DPR Marzuki Alie di Jakarta, kemarin.

Marzuki menambahkan, sisa uang yang telah dipakai oleh DPR otomatis hangus. Namun, Marzuki menegaskan, meski uangnya hangus, dokumen-dokumen perencanaan pembangunan gedung baru tidak akan hilang. Pasalnya, dokumen itu masih bisa digunakan jika wacana pembangunan gedung kembali dikumandangkan.

Menkeu Agus Martowardojo mengatakan pembatalan pembangunan gedung baru DPR itu memang sejalan dengan komitmen DPR dan pemerintah untuk tidak membangun gedung atau fasilitas yang bukan prioritas. “Artinya, itu sejalan dengan komitmen DPR untuk tidak membangun gedung atau fasilitas yang bukan prioritas,” tutur Agus di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Terkait dengan dana yang telah dikembalikan ke pemerintah, kata Agus, itu bisa digunakan untuk program lain atau pengurangan penerbitan utang.

Soal pertanggungjawaban dana Rp118 miliar yang telah digunakan, ia menyatakan belum bisa berkomentar.

Tidak transparan

Dalam menanggapi hal itu, peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan DPR sangat tidak transparan dalam penggunaan dana Rp118 miliar. “Pembatalan gedung baru DPR memang keputusan bijak, tetapi tidak mengabaikan pertanggungjawaban atas anggaran yang sudah digunakan,” kata Roy, kemarin.

Menurut Roy, sungguh aneh jika pimpinan DPR baru mengumumkan ke publik bahwa ternyata DPR hanya mengembalikan Rp682 miliar dari anggaran seluruhnya, Rp800 miliar.

DPR, tambah Roy, tidak pernah melaporkan kepada publik mengenai perincian pengeluaran dana tersebut. Apalagi, sebelumnya publik mengetahui bahwa DPR hanya mengeluarkan dana pembangunan gedung sebesar Rp14 miliar untuk sayembara desain gedung. Dana Rp14 miliar itu pun dipersoalkan karena tidak jelas penggunaannya. “Kenapa sekarang malah dinyatakan bahwa dana yang sudah digunakan adalah Rp118 miliar?”

Karena itu, Roy meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit penggunaan uang Rp118 miliar tersebut. DPR harus bersedia diaudit sebagai bagian dari akuntabilitas lembaga publik.

Menurut Roy, penggunaan Rp118 miliar itu merugikan keuangan negara. Sebab, dengan Rp118 miliar itu rakyat bisa mendirikan sedikitnya 1.400 ruang kelas baru. “Masak Rp118 miliar hanya untuk dokumen dan maket. Itu harus dijelaskan DPR kepada publik dan diaudit BPK.” (mediaindonesia.com, 26/10/2011)





Apologi Fahri Hamzah dan Problem Korupsi

13 10 2011

Jakarta – Ketika korupsi semakin marak, dan disaat kian merosotnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum, kini muncul usulan untuk membubarkan KPK, sebuah lembaga superbody yang masih dipercaya memiliki taji dalam memberantas korupsi. Tentu adalah gagasan yang tidak populis.

Sebelumnya desakan pembubaran KPK diwacanakan oleh Ketua DPR dari Fraksi Demokrat, Marzuki Ali, dan kini cukup gencar di surakan oleh Fahri Hamzah, dari Fraksi PKS.Menurut Fahri Hamzah, KPK memiliki kewenangan yang terlalu besar di tengah sistem demokrasi. Padahal, di dalam tubuh KPK sendiri banyak pejabatnya yang terlibat dalam sejumlah kasus korupsi.Satu sisi, Apologi Fahri Hamzah tersebut layak untuk mendapat apresiasi jika itu adalah bentuk kritik membangun dengan tujuan melecut KPK supaya lebih professional dan kredibel.Namun tentu publik layak bertanya, benarkah usulan ini adalah usaha memperbaiki KPK, ataukah ada unsur sakit hati karena KPK cukup berhasil membuka kedok oknum PKS?Apapun itu, korupsi di negri ini sudah begitu menggurita. Hanya mengandalkan sebuah lembaga seperti KPK saja bukanlah suatu pemikiran tepat.Namun mengambil upaya yang memiliki kans menciderai semangat pemberantasan korupsi juga bukanlah suatu hal yang sulit di tolelir. Bagaimanapun, KPK telah memberi warna tersendiri dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.Pacific Risk And Consultancy, pada tahun 2005 menempatkan Indonesia paling korup se Asia. Jika dilihat di kehidupan sehari-hari, korupsi disetiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat.Mulai dari mengurus ijin mendirikan bangunan, proyek pengadaan instansi pemerintah sampai proses penegakkan hukum. (Memahami Untuk Membasmi, buku terbitan KPK, 2006). Survei terbaru PERC 2010 juga monobatkan Indonesia menjadi jawara korupsi ringkat Asia-Fasifik.Namun apa lacur, sampai saat Indonesia belum berhasil membasminya. Bagaimana bisa, apabila para koruptor dengan mudahnya tunggang langgang ke negri seberang dengan cara bermain akal-akalan. Bagaimana tidak menyuburkan korupsi, jika hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil, dan nyaris tak menyentuh para pembesar.Sejatinya problematika korupsi di Indonesia adalah persoalan sistemik. Sistem justru memicu lahirkan para koruptor-koruptor baru. Sebagai contoh, dana besar yang harus dibeban siapa saja yang ingin menduduki kekuasaan, baik yudikatif maupun legislatif memaksa mereka untuk mencari dana-dana siluman.Misal saat para kandidat dalam berkampanye, acapkali tidak mengedepankan program atau visi misi, akan tetapi berlomba mengimingi uang maupun materi kepada masyarakat agar mendapat simpati. Inilah salah satu penyebab tumbuh suburnya budaya korupsi, disamping lembeknya penegakkan hukum, karena hukum sendiri memang “tidak bisa tegak”.Apa bisa dikatakan tegak, jika seperangkat hukumnya tak bergigi, efek jera tak ada, efek pencegah pun tak punya. Parameter ini setidaknya tercermin dari data Laporan akhir Tahun Mahkamah Agung yang memaparkan bahwa dari 442 kasasi korupsi yang diputus Mahkamah selama 2010, sekitar 60,68 persen atau 269 kasus diputus ringan.Vonis yang dijatuhkan tak lebih dari dua tahun hukuman penjara. Urutan masa hukuman bagi koruptor, setelah 1-2 tahun yang tertinggi, diikuti penjara 3-5 tahun ( 87 kasus), kurang dari setahun (28 kasus), 6-10 tahun (13 kasus) dan bebas (43 kasus). (Tempointeraktif.com 24/02/11). Itu belum dipotong remisi.Saat ini, Indonesia memang masih membutuhkan KPK. Namun karena persoalan korupsinya sistemik, maka solusinya pun tentu tak cukup dengan kelembagaan.Adalah penting bagi siapa saja yang berhati nurani untuk melirik ke jalan Islam dalam menyelesaikan berbagai problematika, termasuk bab korupsi. Karena Islam telah memiliki seperangkat sistem pemberantasan korupsi yang tangguh dan teruji.Disamping memiliki seperangkat aturan tegas lagi keras yang bertujuan memberikan efek jera, sistem Islam juga kaya dengan nuansa solusi prefentif. Diantarannya berupa keteladanan pemimpin, penghitungan harta kekayaan untuk pembuktian terbalik, larangan menerima suap maupun hadiah bagi pegawai atau pejabat, sistem penggajian yang baik, dsb.Semisal bab keteladanan pemimpin, khalifah Umar Bin abdul aziz pernah memberikan teladan yang sangat baik ketika beliau menutup hidungnya saat membagi-bagikan minyak wangi karena khawatir akan mencium sesuatu yang bukan haknya.Beliau juga pernah mematikan fasilitas lampu di ruang kerjanya pada saat menerima anaknya. Hal itu dilakukan karena pertemuan itu tidak ada sangkut pautnya dengan urusan Negara.Persoalan korupsi berkaitan pula dengan faktor pembentukan karakter atau kepribadian, dalam hal ini adalah terkait sistem pendidikan, ketika sistem pendidikan dibangun dengan kerangka sekulerisme materialistik, maka hanya akan melahirkan generasi koruptor baru.Juga faktor iklim ekonomi, meski para koruptor banyak diantaranya terbilang bukanlah orang miskin, namun sistem ekonomi kapitalisme telah mengajari manusia untuk rakus. Demikian pula faktor dari sektor-sektor lain juga yang mesti kondusif.Pengawasan dari masyarakat juga dibangun dengan seksama dalam balutan spirit amar ma’ruf nahi munkar , hal ini dapat memberikan implikasi pada terbatasnya ruang gerak bagi koruptor.Sedangkan palang pintu pemberantasan korupsi dalam Islam adalah penerapan sistem sanksi yang adil. Korupsi masuk dalam kategori bab Ta’zir, berbeda dengan kasus pencurian biasa, sebagaimana keterangan Syaikh Abdurrahman Al-Maliki dalam kitab Nidhomul Uqubat. Didasari pada sabda Rasul Saw: “Perampas, koruptor (mukhtalis) dan pengkhianat tidak dikenakan hukuman potong tangan.” (HR Ahmad dan Ibnu Hibban).Bentuk ta’zir untuk koruptor bisa berupa hukuman tasyhir (seperti di cambuk, diarak keliling kota, penjara, pengasingan, bahkan hukuman mati. Tergantung besar atau kecilnya skala korupsi. Sebagaimana diaplikasikan oleh para khalifah.Karena itu, untuk memberantas korupsi, Indonesia sangat butuh penerapan syariah Islam dalam bingkai khilafah. Maka dari itu, adanya usulan pembubaran KPK namun tetap menyodorkan solusi dalam kerangka sistem sekulerisme adalah kontraproduktif dan layak ditolak. Harapan kita, KPK harus lebih kredibel. Wallahua’lam.*Penulis adalah Analis CIIA (The Community Of Ideological Islamic Analyst) Desk Sosial-PolitikAli MustofaNgruki, Cemani, Grogol, Sukoharjobengawanrise@gmail.com085642200044








%d blogger menyukai ini: