Waspadai peneliti asing di Papua, bisa jadi bagian operasi intelijen

5 12 2011

JAKARTA – Peneliti asing tidak boleh dibiarkan di Papua. Mereka bisa jadi datang dengan alasan ingin meneliti, namun tidak menentukan mereka adalah bagian dari operasi intelijen. Jika terbukti peneliti asing harus dideportasi, karena mengganggu kinerja aparat yang sedang melakukan operasi pengamanan Papua. “Mereka patut dicurigai,” jelas Wakil Ketua Komisi I DPR dari PDIP, Tubagus Hasanuddin, saat dihubungi, Jumat (2/12/2011).
Dia mengatakan peneliti harus didampingi pihak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) agar terpantau aktifitasnya. Peneliti asing tidak boleh dilepas begitu saja karena bisa jadi mereka melakukan aktifitas yang mencurigakan.
Hasanuddin mencontohkan ketika mereka mengambil gambar di sebuah lokasi di Papua saja, ini bisa menimbulkan kecurigaan. Apakah benar mereka mengambil gambar yang menjadi objek penelitian atau justru mereka itu mengambil gambar celah atau akses menuju tentara OPM.
Apakah peneliti asing pernah berkomunikasi dengan pihak militer? Ini juga menurutnya harus diselidiki. Jika benar apa saja yang dibicarakan, karena bisa saja pembicaraan mengarah kepada sumber-sumber ancaman pertahanan.
Hasanuddin menyatakan praktek spionase itu seperti kain sutra yang transparan. Sangat halus dan cenderung tak tersentuh. “Yang mengetahui itu hanyalah aparat intelijen sendiri,” jelasnya. (rep/arrahmah.com)

Iklan




BARAT MEMBAJAK ARAH PERUBAHAN TIMUR TENGAH

19 11 2011

Oleh : KH. M. Shiddiq Al Jawi

View Full Size ImagePendahuluan
Revolusi Timur Tengah yang dahsyat telah berhasil menurunkan sebagian penguasanya yang diktator dan antek Barat. Penguasa Tunisia, Mesir, dan Libia sudah dipaksa turun. Yang sedang menunggu ajal politik kini adalah penguasa di Suriah dan Yaman.

Sungguh, perjuangan ini tentu patut disyukuri dan dihargai. Namun pertanyaannya, sudahkah perubahan ini menuju arah yang benar sesuai Islam? Perubahan yang hakiki di negeri-negeri Islam seharusnya mengandung 2 (dua) unsur utama agar arahnya benar; Pertama, menjadikan Islam, baik aqidah maupun syariahnya, sebagai panduan ideologis untuk mendirikan negara Khilafah, yang akan menerapkan Islam secara utuh di dalam negeri dan menyebarkan Islam dengan jihad ke luar negeri. Kedua, menolak secara total segala bentuk intervensi asing ke negeri-negeri Islam dan tidak minta bantuan kepada asing. (Al-Waie [Arab], No 291, Rabiul Akhir 1432/ Maret 2011, hlm. 4).
Kedua unsur tersebut nampaknya tidak terpenuhi dalam revolusi Timur Tengah hingga akhir 2011 ini. Karena yang terjadi hanyalah perubahan sosok penguasa, belum perubahan sistem menjadi negara Khilafah. Artinya unsur pertama tidak terpenuhi. Selain itu, unsur kedua juga tidak terpenuhi. Karena intervensi Barat, khususnya dari Amerika, Inggris, dan Perancis telah berlangsung, baik di Tunisia, Mesir, Libia, maupun juga di negeri-negeri yang sedang bergolak kini, yaitu di Yaman dan Suriah.

Maka dari itu, boleh dikatakan perubahan Timur Tengah kini menjadi tidak jelas lagi arahnya. Semua ini akibat ulah Barat yang dengan segala kecanggihan politiknya, berhasil membajak arah perubahan Timur Tengah ke arah yang sesuai dengan kepentingannya.

Berbagai cara digunakan Barat untuk membajak arah perubahan ini. Yang terpenting ada 5 (lima) cara, yaitu : Pertama, memanfaatkan politisi boneka. Kedua, memberi bantuan ekonomi (utang). Ketiga, melakukan intervensi militer. Keempat, mempropagandakan Islam moderat. Kelima, mengendalikan media massa guna mempengaruhi opini publik.

Politisi Boneka/Agen
Barat selalu memanfaatkan para politisi lokal untuk melayani kepentingannya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai intervensi politik negara-negara Barat di masing-masing negeri Timur Tengah. Intervensi politik ini tak akan berjalan, kecuali ada peran para politisi lokal yang menjadi kepanjangan tangan Barat. Timur Tengah memang sejak lama telah menjadi ajang rivalitas politik yang keras di antara negara-negara imperialis Barat.

Di Tunisia, perubahan dikendalikan Eropa (Inggris dan Perancis), jauh dari pengaruh Amerika, karena Tunisia sejak lama memenag berada di bawah Eropa. Sementara di Mesir, Amerikalah yang memegang kendali lewat militer Mesir, karena tak ada pengaruh Eropa yang efektif di sana. Sedang di Libia dan Yaman, kekuatan Amerika dan Eropa hadir bersamaan, meski kekuatan Eropa lebih kuat daripada kekuatan Amerika. Di Suriah, keadaan lebih rumit. Amerika berkali-kali menegaskan tidak akan melakukan intervensi, karena posisi Suriah yang sentral dan krusial bagi kepentingan Amerika di Timur Tengah, seperti kepentingan Amerika di Israel dan Iraq. Eksistensi Inggris di Suriah juga masih ada lewat agen-agennya yang dibina sejak lama. (Al Waie [Arab], No 295-297, hlm. 137).

Bagaimanakah intervensi politik Barat ini dapat berlangsung di negeri-negeri tersebut? Ya, semua berjalan utamanya lewat para politisi-politisi lokal yang menjadi boneka Barat. Di Mesir misalnya, kepentingan Amerika dalam revolusi Timur Tengah ini dijalankan oleh Jenderal Sulaiman yang secara de facto menjadi pemimpin Mesir untuk sementara pasca turunnya Hosni Mubarak. Sulaiman tak ubahnya seperti Presiden Hosni Mubarak, atau Presiden Anwar Sadat, yang menjadi boneka politik Amerika pada masanya masing-masing.

Bantuan Ekonomi
Barat juga memanfaatkan cara ekonomi untuk mengendalikan arah perubahan Timur Tengah. Dalam pertemuan negara-negara G-8 yang berlangsung 26-27 Mei 2011 yang lalu Perancis, disepakati pemberian utang berbunga kepada Tunisia dan Mesir guna mengarahkan kedua negara itu untuk menerapkan kapitalisme di bidang ekonomi, dan demokrasi di bidang pemerintahan.

Negara-negara kapitalis G-8 itu telah menyiapkan dana lebih dari 20 miliar dólar AS untuk membendung Tunisia dan Mesir serta mengikatnya dengan berbagai syarat yang mematikan. Tujuannya agar kedua negara itu tetap berada dalam dominasi ekonomi kapitalis ribawi di bawah pimpinan Amerika dan Eropa.

Sementara itu IMF telah memberikan utang ribawi sebanyak 3 miliar dolar kepada Mesir (dari 12 miliar dólar AS yang dibutuhkan menurut perhitungan IMF) dengan bunga 3% untuk menutup defisit APBN dan mengatasi defisit perdagangan luar negeri. Mesir mengalami pelonjakan inflasi hingga 20% dan defisit APBN-nya mendekati 10% dari nilai GDP.

Sedang Tunisia, perdana menterinya telah meminta bantuan kepada G-8 sebanyak 25 miliar dólar AS dalam jangka waktu 5 tahun, guna mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang dikatakannya dapat menyuburkan ekstremisme. Inilah cara Barat mengendalikan arah perubahan Timur Tengah melalui jalur bantuan ekonomi. (Al Waie [Arab], No 295-297, hlm. 138).

Intervensi Militer
Intervensi militer juga menjadi cara untuk membajak arah perubahan Timur Tengah. Di Libia contohnya, terdapat dua kekuatan politik yang berpengaruh, yaitu Amerika dan Eropa. Eropa lewat NATO berkepentingan untuk segera melenyapkan Qaddafi. Sementara Amerika berusaha untuk mempertahankan Qaddafi dalam rangka melenyapkan pengaruh Eropa di Libia. Inilah yang mungkin membuat Amerika agak lamban berpartisipasi dalam operasi penggulingan Qaddafi.

Di Yaman, juga terdapat persaingan kekuatan Amerika dan Eropa. Eropa ingin segera menurunkan Ali Abdullah Saleh, sedang Amerika justru ingin mempertahankannya. Inilah yang membuat revolusi Yaman tidak segera berakhir.

Intervensi militer di Libia jelas hanya bertujuan untuk mewujudkan kepentingan Barat, bukan membantu umat Islam menuju arah perubahan sesuai tuntutan Islam. Tujuan intervensi militer Barat itu ada dua, Pertama, untuk membalas dendam kepada Qaddafi yang selama ini dianggap belum cukup membayar ganti rugi bagi korban peledakan pesawat Lockerby. Kedua, untuk menguasai minyak Libia yang sangat berlimpah.

Dampak intervensi militer ini menjadi musibah yang amat buruk bagi rakyat Libia. Selain tewasnya 25 ribu orang akibat perang saudara sejak Pebruari hingga Oktober 2011, dampaknya juga akan terasa dari segi ekonomi. Rakyat Libia akan jatuh ke dalam penjajahan ekonomi yang sangat eksploitatif. Di samping itu, semua harta Qaddafi yang disimpan di bank-bank Barat akan disita Barat untuk membayar ongkos intervensi militer ini. Pemerintahan Libia selanjutnya juga akan dipaksa untuk menjual minyak dan gas Libia dengan harga amat murah kepada Barat, khususnya Amerika dan Perancis. (Al Waie [Arab], No 295-297, hlm. 156).

Islam Moderat
Barat juga memanfaatkan ide dan gerakan Islam moderat untuk mengubah haluan perubahan Timur Tengah. Ini dilakukan Barat karena terdapat opini umum yang kuat tentang Islam di Timur Tengah. Maka Barat berusaha menggunakan isu Islam moderat untuk membentuk rejim-rejim baru berbaju Islam, sehingga seolah-olah sudah sesuai dengan Islam, padahal sebenarnya hanya bungkus untuk ideologi Barat. Tujuannya agar umat Islam tertipu dan menyimpang dari arah perubahan hakiki menuju penerapan Islam secara total dalam negara Khilafah.

Cherryl Bernard dkk dari RAND Corporation, sebuah lembaga kajian strategis di Amerika, pada tahun 2007 telah menggagas strategi untuk memanfaatkan Islam moderat dalam merekonstruksi Dunia Islam. Kajian ini memberi rekomendasi kepada Amerika agar menyokong orang-orang Islam moderat guna terjun dalam perang ideologis untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai kelompok jihadi fundamentalis dan kelompok Islam radikal.

Amerika merealisasikan strategi itu dengan dua langkah utama; pertama, menyuplai ide-ide sekuler kepada kelompok-kelompok Islam. Beberapa tokoh kelompok Islam di Kuwait dan Mesir pun kemudian menyuarakan ide Barat ini, antara lain orang non muslim boleh menjadi anggota partai Islam. Atau anggapan bahwa seruan penegakan Syariah hanyalah ajakan emosional belaka dan sudah ketinggalan jaman. Kedua, mengadakan kontak dengan gerakan-gerakan Islam di Mesir, Suriah, Kuwait, Lebanon, Palestina, dan lain-lain. Langkah Amerika ini juga diikuti oleh Eropa yang mengadakan kontak dengan kelompok-kelompok Islam, baik kontak terbuka maupun rahasia.

Tokoh yang dapat menjadi contoh representasi ide Islam moderat adalah Hasan Turabi (Sudan) dan Rasyid Al Ghanusyi (Tunisia). Hasan Turabi seorang doktor lulusan Sorbone Perancis, mendukung apa yang disebutnya “demokrasi Islami.” Sementara Rasyid Al Ghanusyi sebagai pimpinan Hizbun Nahdhah (Partai Kebangkitan) di Tunisia sangat akomodatif terhadap nilai-nilai Barat. Rasyid antara lain menyatakan tidak setuju dengan Khilafah. Di sisi lain dia katakan jika partainya berkuasa, tak akan melarang khamr (minuman keras) dan juga tak akan melarang wanita berpakaian bikini di pantai. (Al Waie [Arab], No 295-297, hlm. 178).

Contoh tokoh Islam moderat lainnya adalah Tayyip Erdogan, pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan (Turki). Erdogan pernah mengatakan,”Kami menentang ide negara agama. Kita tak perlu bicara tentang negara Islam dalam pengertiannya yang luas. Yang kita serukan adalah sebuah negara demokrasi yang hakiki, yang memberikan kebebasan, kemuliaan, dan aqidah kepada masyarakat tanpa perbedaan dan diskriminasi.” (Al Waie [Arab], No 295-297, hlm. 179).

Jelas, melalui tokoh dan gerakan seperti inilah akhirnya Barat dapat membajak arah perubahan di Timur Tengah. Umat Islam yang menghendaki syariat Islam dalam negara Khilafah, jika tak memiliki kesadaran sempurna akan ideologi Barat, akan dapat dibelokkan dan disesatkan oleh berbagai propaganda ide-ide sekuler dari tokoh-tokoh Islam moderat yang menjadi corong negara-negara kafir penjajah, semisal Hasan Turabi, Rasyid Al Ghanusyi, dan Tayyip Erdogan.

Media Massa
Media massa juga menjadi salah satu alat yang digunakan Barat untuk membajak arah perubahan Timur Tengah. Keliru jika kita menganggap bahwa media massa khususnya televisi, selalu menayangkan realitas apa adanya secara objektif. Yang benar, mereka menayangkan apa yang mereka inginkan, sesuai kepentingan mereka dan kepentingan negara Barat di baliknya.

Media massa bisa saja membesar-besarkan apa yang sebenarnya kecil. Atau sebaliknya mengecilkan sesuatu yang sebenarnya sangat dahsyat. Atau bahkan bisa juga tidak memberitakan suatu realitas sama sekali, padahal sesungguhnya realitas itu ada atau nampak dengan jelas.

Dalam revolusi Timur Tengah, kesan yang ditangkap kuat bagi penonton televisi adalah slogan-slogan perubahan sesaat, seperti “Pergilah Mubarak!” (Irhal Mubarak!). Padahal seruan-seruan yang ideologis dan mendasar seperti tuntutan penegakan Khilafah, sebenarnya cukup banyak, tapi tak mendapat liputan yang memadai.

Misalnya saja, aksi yang terjadi di Homs (Suria). Sekelompok pemuda menyerukan kembalinya Khilafah dalam sebuah masirah (long march) yang dilaksanakan di malam hari. Stasiun Aljazeera yang biasanya meliput kejadian seperti ini bahkan tidak menyebut-nyebutnya sama sekali. Demikian juga di revolusi Tunisia, terdengar seruan-seruan islami seperti ”Al khilafah hiya al hall” (Khilafah adalah solusi). Namun tak ada satu televisi pun yang menayangkan seruan seperti ini. Ketidakadilan media massa ini banyak sekali terjadi dalam revolusi Timur Tengah belakangan ini. (Al Waie [Arab], No 295-297, hlm. 216).

Semua ini tiada lain karena media massa telah diarahkan dan dikendalikan secara langsung atau tidak oleh Barat, khususnya Amerika. Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, pernah memberi peringatan (warning) pada 13 Januari 2011 kepada para kepala negara-negara Arab, agar tidak memberi kesempatan kepada kelompok ekstremis untuk memanfaatkan kondisi politik yang ada.

Memang terkadang televisi menampilkan sosok-sosok aktivis Islam beserta tuntutan-tuntutannya. Namun mereka yang muncul itu adalah tokoh-tokoh yang sudah diseleksi dan disenangi Barat, yaitu mereka yang disebut tokoh-tokoh kelompok Islam moderat.

Dengan demikian, jelaslah nampak adanya upaya Barat untuk mengendalikan media massa, sehingga arah perubahan Timur Tengah tidak lagi sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya, yaitu menuju tegaknya Khilafah, melainkan menuju arah yang sesuai dengan kehendak negara-negara kafir penjajah. [ ]





Densus 88 kembali berulah, tembak tersangka di Tangerang

13 11 2011

Densus 88 masih belum berubah, arogan dan main tembak para tersangka Muslim. Kali ini pasukan elit kepolisian yang menjadi “musuh” umat Islam itu beraksi di kawasan Karawaci, Tangerang, Banten pada hari Sabtu (12/11/2011) sekitar pukul 07.00 WIB. Densus 88 menangkap tiga orang yang masih diduga sebagai ‘teroris’ dan menembak salah satu diantaranya dengan alasan membawa senapan M 16. Terlalu!

Main tembak ala Densus 88

Bukan Densus 88 kalau tidak main tembak. Arogan dan aksi main tembak Densus 88 mungkin sengaja dilakukan untuk menteror kaum Muslimin, terutama akktivis Islam yang seringkali dituduh sebagai teroris.

Aksi brutal Densus 88 kali ini dilakukan di kawasan Karawaci, Tengerang, Banten. Setelah menangkap tiga orang yang masih diduga sebagai ‘teroris’ Densus 88 juga menembak salah satu diantaranya dengan alasan membawa senapan M 16. Benarkah tersangka tersebut membawa M 16?

“Dilakukan penembakan untuk melumpuhkan, terkena di kaki yang bersangkutan,” ujar Kepala Divis Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution dalam pesan singkatnya, Sabtu (12/11/2011).

Masih menurut Saud, ketiga terduga ‘teroris’ yang ditangkap adalah DAP (34), warga Cipondoh Tangerang, BH@D (35), warga Karawaci, dan A (32), warga Karawaci. Mereka ditangkap pagi tadi sekira pukul 07.00 WIB. Tiga orang ini dianggap sebagai DPO kasus terorisme.

Selain menangkap tiga tersangka, Densus 88 juga menyita barang bukti satu pucuk senjata api M 16.

“Hasil introgasi sementara tersangka B H@ D pernah menerima senpi dua pucuk dari AO yaitu satu pucuk senpi jungle, satu pucuk senpi FN, dan 20 butir peluru. Barang bukti tersebut disembunyikan, ditanam di kawasan hutan di daerah Depok,” tandasnya.

Apakah seluruh pernyataan tersebut benar adanya? Yang jelas aksi brutal Densus 88 yang selalu main tembak para tersangka sudah pasti akan menimbulkan sakit hati dan dendam yang mendalam bagi sebagian kaum Muslimin. Wallahu’alam bis showab! (arrahmah)





Hillary Clinton Khawatirkan Situasi di Papua

12 11 2011

Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Hillary Clinton angkat suara mengenai konflik di Papua. Mantan ibu negara AS itu menyampaikan kekhawatiran akan kondisi HAM di Papua. Hillary pun menyerukan adanya dialog untuk memenuhi aspirasi rakyat di wilayah konflik tersebut.

Dikatakan Hillary seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (11/11/2011), pemerintah AS telah menyampaikan secara langsung kekhawatiran AS atas kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.

“Perlu adanya dialog dan reformasi politik berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan legal rakyat Papua, dan kami akan mengangkat kembali isu itu secara langsung dan mendorong pendekatan seperti itu,” kata istri mantan Presiden AS Bill Clinton itu.

Hal itu disampaikan Hillary menanggapi pertanyaaan mahasiswa usai berpidato di East-West Center di Hawaii, AS.

Dalam pidatonya tersebut, Hillary menyebut Indonesia dan India sebagai “dua kekuatan demokrasi paling dinamis dan signifikan di dunia.”

Pekan depan Hillary akan pergi ke Bali bersama Presiden AS Barack Obama untuk mengikuti KTT Asia Timur. (detiknews.com, 11/11/2011)





Massa HTI Gelar Aksi Tolak Obama ke Indonesia

12 11 2011

Ratusan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumatera Utara, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Konsulat Jenderal Amerika, Jalan MT. Haryono Medan, Sabtu (12/11/2011).

Aksi mereka, menolak rencana kedatangan Presiden Amerika, Barack Obama ke Bali pada 16 November 2011, untuk menghadiri KTT Asean – Asia Timur pada 17-19 November 2011.

Penolakan kedatangan presiden kulit hitam pertama di negeri Paman Sam itu, lantaran Amerika dinilai sebagai negara penjajah negara Islam, seperti Afganistan, Irak dan Palestina.

Kedatangan Obama ke Indonesia, juga dinilai hanya untuk kepentingan politik negaranya di wilayah Asia Timur, termasuk Indonesia, agar tetap menganut sistem dan ideologi kapitalisme.

“Kami menentang keras kedatangan Obama ke Indonesia. Karena dia itu musuh Islam. Kedatangannya juga untuk kepentingan politik negeranya semata,” teriak salah seorang orator di lokasi, Sabtu (12/11/2011).

Dalam aksinya, massa membawa spanduk dan poster berisi kecamanan dan penolakan terhadap kedatangan presiden Amerika yang pernah bersekolah di Menteng itu.

Massa awalnya berkumpul di Lapangan Merdeka Medan, kemudian menggelar longmarch menuju Konjen Amerika Serikat, yang jaraknya sekitar 1 kilo meter.

Aksi tersebut juga mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian dan sempat menganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi.(okezone)





Tumben…AS Marah Sama Israel

28 09 2011

Rabu, 28 September 2011 08:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DENVER — Sekutu bukan berarti tak bisa marah. Amerika Serikat, Selasa (27/9), menyampaikan kekecewaannya atas rencana permukiman baru Israel di Yerusalem Timur. Israel menyetujui rencana untuk membangun 1.100 rumah baru di satu permukiman Yahudi, sehingga mengundang reaksi geram dari Palestina.

Kemarahan AS terlihat dari sikap Departemen Luar Negeri AS dan Gedung Putih yang mengeluarkan kecaman keras setelah Kementerian Dalam Negeri Israel menyatakan rumah baru itu telah disetujui oleh komite perencanaan wilayahnya. “Departemen dan pemerintah Amerika Serikat mengutuk dan sangat kecewa dengan pengumuman itu,” kata juru bicara Presiden Barack Obama, Jay Carney, kepada wartawan di pesawat Air Force One, dalam penerbangan ke California dan Colorado.

Kuartet –Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa dan Rusia– Jumat (23/9), mengusulkan dilanjutkannya pembicaraan tersebut, beberapa jam setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas secara resmi mengajukan permohonan sebagai negara anggota penuh.
Upaya menjadi aggota PBB ditentang keras oleh Israel dan sekutu terdekatnya, Amerika Serikat –yang berkilah “satu-satunya cara bagi perdamaian sejati dan abadi ialah negara Palestina didirikan melalui pembicaraan langsung antara kedua pihak”.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Victoria Nuland menggambarkan tindakan permukiman Israel sebagai “kontraproduktif”. Ia mengatakan, “Kami telah lama mendesak kedua pihak agar menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan.”

Perundingan antara Israel dan Palestina macet setahun lalu, setelah Israel menolak untuk memperpanjang moratorium mengenai pembangunan permukiman di Tepi Barat Sungai Jordan.
Israel menganggap kedua wilayah Yerusalem sebagai ibu kotanya “yang abadi dan tak bisa dibagi” dan tak menganggap pembangunan di Yerusalem Timur sebagai kegiatan permukiman.
Redaktur: M Irwan Ariefyanto
Sumber: afp

STMIK AMIKOM





Sarkozy: Hak Veto AS Langgengkan Kekerasan

23 09 2011

mediaumat.com- Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, pada hari Rabu (21/9) menegaskan bahwa hak veto AS atas permintaan Palestina untuk mendapatkan keanggotaan penuh bagi negara Palestina di Dewan Keamanan PBB “akan melanggengkan kekerasan di Timur Tengah”.

Sarkozy menyerukan dalam sambutannya di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York untuk menerima Palestina sebagai “negara pengamat” di PBB, dan menawarkan jadwal satu tahun untuk mencapai “kesepakatan akhir” bagi perdamaian dengan Israel.

Sementara itu, juru bicara Kepresidenan Palestina, Nabil Abu Radinah, pada hari Rabu (21/9) menegaskan bahwa Palestina siap untuk kembali ke perundingan dengan Israel, ketika adanya kesepakatan Israel untuk menghentikan setiap kegiatan permukiman, dan menyetujui perbatasan tahun 1967 sebagai referensi negosiasi[]cnn








%d blogger menyukai ini: