25 11 2012

Diterapkannya Demokrasi, Wakil Rakyat Bikin Rakyat Tambah Melarat
Akhir-akhir ini ada beberapa peristiwa yang membuat kita semakin muak terhadap demokrasi. Pertama, arogansi wakil rakyat. Meskipun telah diprotes oleh banyak pihak, pembangun gedung DPR senilai lebih dari 1 trilyun rupiah dengan gigih dipertahankan oleh sebagian wakil rakyat. Berdasarkan jejak pendapat Kornpas 82,2 persen responden tidak setuju dengan rencana pembangunan gedung baru, 75,2 persen juga menilai pembangunan gedung baru DPR bukan kebutuhan yang mendesak atau prioritas utama.Tidak hanya itu DPR RI juga mengusulkan kenaikan anggaran dari 3,025 trilyun menjadi 3,5 trilyun rupiah untuk tahun anggaran 2012, naik 16 persen (Rp 480 milyar). Belajar dari pengalaman sebelumnya kenaikan anggaran untuk fasilitas wakil rakyatnya ini tidak ada relevansinya dengan kepentingan rakyat. Buktinya, DPR justru banyak mengesahkan kebijakan yang menambah derita rakyat. Di sisi lain, mereka tidak peduli dengan persoalan nyata rakyat seperti kemiskinan, pengangguran, kebobrokan pelayanan transportasi, kesehatan dan pendidikan.
Kedua, bobroknya perilaku wakil rakyat. Kita dikagetkan ulah wakil rakyat, bisa-bisanya melihat hal yang tidak senonoh saat rapat penting. Hal ini melengkapi kadar bobrok wakil rakyat sebelumnya yang terlibat korupsi hingga perzinaan. Kita tidak perlu menyebutkan partai apa karena hampir semua partai melakukan hal itu. Sama tidak perlunya kita menyebutkan partai yang berideologi apa, karena semua partai sesungguhnya adalah partai sekuler yang pragmatis!
Semua ini semakin menunjukkan kepada kita fakta yang nyata bahwa demokrasi yang mengklaim wakil rakyat, bekerja untuk kepentingan rakyat, hanyalah dusta belaka. Bahaya jebakan demokrasi yang sering kita ingatkan juga terbukti. Demokrasi telah menggerus idealisme seorang Muslim. Sidang wakil rakyat yang seharusnya jadi mimbar mereka bicara tegas berdasarkan syariah Islam, justru digunakan untuk perilaku yang melanggar syariah Islam.
Pada level internasional, kebobrokan demokrasi tidak kalah memuakkan. Sikap hipokrit negara-negara yang mengklaim kampiun demokrasi sudah demikian menjijikkan. Di Prancis, Senin (11/04) larangan pemakaian niqab (cadar ) mulai berlaku. Perempuan yang tidak mengindahkan larangan ini akan dikenakan denda.
Pelanggar aturan ini kena denda sebesar 150 euro (215 dolar AS) atau kerja sosial. Sementara bagi seseorang yang memaksa perempuan mengenakan burqa akan didenda 30 ribu euro (43 ribu dolar AS). Di satu sisi mereka mengagung-agungkan kebebasan beragama, di sisi lain mereka justru melarang Muslimah untuk menjalankan keyakinan agamanya untuk menggunakan burqa
Demokrasi

Atas nama kebebasan mengungkapkan pendapat dan kebebasan berekspresi, pengikut Terry Jones melegalkan pembakaran Alquran. Sikap anti Islam Terry Jones dilindungi demokrasi, dengan percaya diri dia mengatakan: “Aku lebih suka mati daripada berhenti berkhutbah tentang Islam.
Hal ini melengkapi penghinaan Islam yang juga dilakukan Geert Wilders di Belanda atau penerbitan kartun nabi yang melecehkan. Semuanya atas nama demokrasi. Sebaliknya mereka mengkriminalkan siapapun yang mempersoalkan dan mengkritisi holocoust dengan tuduhan anti semis.
Sama hipokritnya ketika negara-negara poros imperialis membombardir Libya dengan alasan melindungi rakyat Libya dari diktator Qaddafi. Padahal selama puluhan tahun Barat diam dengan kebengisan Qaddafi, berhubungan baik dengan Qaddafi, menjual senjata kepada rezim bengis ini. Kenapa pula mereka tidak membombardir negara Zionis Israel yang telah membunuh umat Islam di Palestina secara sistematis hingga kini.
Demokrasi memang menjijikkan. Sungguh aneh kalau masih ada umat Islam yang mengagung-agungkan sistem ini. Apalagi sistem ini jelas merupakan sistem kufur karena telah menyerahkan hak membuat hukum kepada manusia atas nama rakyat. Sementara dalam Islam hak membuat hukum adalah milik Allah SWT semata.
Karena itu, umat Islam wajib mencampakkan sistem demokrasi kufur ini ke tong sampah peradaban. Demokrasi telah menjadi jalan yang menggelincirkan umat Islam pada kekufuran. Sistem ini juga telah menjadi alat penjajahan Barat untuk menghalangi tegaknya syariah Islam dengan alasan kedaulatan di tangan rakyat bukan pada hukum syara’.
Demokrasi juga secara efektif menumbuhsuburkan kekufuran dengan alasan kebebasan beragama,, melegitimasi kemaksiatan dengan dalih kebebasan bertingkah laku. Memecah belah negeri Islam (disintegrasi) dengan alasan hak menentukan nasib sendiri. Dan memberikan jalan penjajahan ekonomi dengan dasar kebebasan pemilikan yang menjadi pilar ekonomi liberal.
Akankah umat Islam terperosok pada lubang yang sama berulang-ulang? Lubang yang membahayakan akidah umat Islam, membahayakan secara politik maupun ekonomi? Bukankah Rasulullah SAW bersabda: “seorang mukmin tidak akan terperosok di dalam lubang yang sama dua kali” (HR Bukhari). Campakkan demokrasi sekarang, bukan nanti!
Iklimah Septiana

Iklan




Jebakan RUU Pangan

8 12 2011

Rancangan Undang-Undang Pangan yang mulai dibahas di DPR masih menyisakan banyak masalah. Tumpuan pangan nasional masih pada produksi dan konsumsi beras sehingga swasta dibebaskan bermain di pasar dan impor sejalan dengan produksi. Semua itu berpotensi membuat petani semakin tidak sejahtera.
RUU Pangan memang menuai kritik karena ditengarai sangat liberal. Swasta yang tidak diatur berpotensi menjadi spekulan dan mematikan petani kecil.
Selanjutnya Pasal 15 menyebutkan bahwa sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan dan impor, meskipun harus diutamakan produksi dan cadangan dalam negeri. Ini berarti peluang impor sejalan dengan usaha produksi dan cadangan pangan dalam negeri.
Pasal 15 menyetarakan produksi dalam negeri dan impor sehingga memudahkan impor sebagai komplemen yang bersamaan dengan produksi dalam negeri. Semestinya sistem produksi dan cadangan diatur dalam pasal yang berbeda. Dengan demikian, sasaran swasembada pangan utama secara nasional menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkannya.
Memasukkan peran swasta dalam stok pangan nasional bisa bertentangan dengan kewajiban pemerintah untuk menjaga harga pangan yang baik, tetapi terjangkau rakyat. Masalahnya, pangan seperti beras sudah menjadi komoditas politik untuk kepentingan nasional dalam hal ketersediaan dan keamanannya. Oleh karena itu, seharusnya peran swasta tidak berdiri bebas seperti dalam pasar yang bersaing sempurna, tetapi berada dalam kendali negara untuk tujuan ketersediaan pangan dan sekaligus kesejahteraan petani.
Peran pemerintah
Dalam hal peran negara dalam sistem produksi pangan, kelemahan RUU ini adalah menempatkan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersubstitusi, bukan saling melengkapi.
Dalam Pasal 20 dan 21 disebutkan bahwa pemerintah dan/atau pusat wajib mengembangkan teknologi pangan, memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana produksi. Pasal seperti ini lemah sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa saling tuding jika gagal menjalankan kewajiban menjaga ketersediaan dan keamanan pangan.
Kelemahan lain RUU ini ada pada Pasal 48, yang mengaitkan kebijakan produksi dan perdagangan pangan dengan kebijakan inflasi. Perlu diketahui bahwa jika kebijakan produksi dan perdagangan pangan dipakai untuk mengendalikan inflasi, kebijakan tersebut akan kehilangan kesempatan dan kekuatannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. RUU Pangan tidak boleh menyandera hak petani demi kepentingan moneter.
Perlu diketahui bahwa masalah inflasi sangat kompleks, mulai dari faktor moneter dan sektor riil, sektor dalam negeri dan luar negeri. Pada sisi sektor riil, harga pangan beras hanyalah salah satu dari ribuan produk lain.
Kebijakan inflasi harus dijalankan seimbang untuk mengendalikan harga semua produk yang mungkin memengaruhi harga secara agregat, tidak dikhususkan pada pangan terutama beras. Padahal, produk industri lain dibiarkan saja mengikuti pasar, tidak dikendalikan sehingga nilai tukar petani terus tergerus seperti sekarang. Penurunan nilai tukar petani akan menurunkan kesejahteraan petani.
Dengan demikian, Ayat 2a tentang pengendalian inflasi pada Pasal 48 seharusnya dihapus. Jika kebijakan pangan dibuat dengan mempertimbangkan inflasi, tujuan kebijakan pangan untuk kesejahteraan petani menjadi hilang.
Perencanaan pangan
Produksi pangan memerlukan perencanaan karena terkait dengan berbagai indikator produksi termasuk iklim, apalagi sistem produksi pangan ini ditopang oleh usaha rumah tangga petani kecil yang rentan terhadap segala perubahan. Di sinilah peran negara atau pemerintah membuat perencanaan produksi beras untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan pokok dan sekaligus kesejahteraan petani. Selain itu, pemerintah juga perlu terlibat di dalam sistem penyangga pangan.
Dalam hal peranan negara, RUU Pangan sudah mengakomodasi aspek ini, seperti terlihat pada Bab III Pasal 6. Disebutkan bahwa perencanaan pangan dilakukan untuk merancang penyelenggaraan pangan ke arah kedaulatan pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan keamanan pangan.
Sistem perencanaan pangan ini terintegrasi dengan perencanaan nasional dan perencanaan daerah serta mengikutsertakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aspek perencanaan ini merupakan bagian awal dari kebijakan pangan seperti yang terlihat pada Pasal 7, 8, 9, dan 10.
Sistem perencanaan pangan sangat penting karena pada musim panen, pasokan sangat melimpah dan mengakibatkan harga turun. Negara wajib menyerap pasokan petani sehingga petani tetap bergairah berproduksi pada periode berikutnya. Di sinilah perlunya sistem penyimpanan dan cadangan pangan agar harga tetap wajar dan menjadi insentif bagi jutaan petani kecil.
Dalam aspek perencanaan, perlu dipertimbangkan antara lain produksi dan kebutuhan konsumsi, cadangan pangan, impor, ekspor, keanekaan pangan, distribusi, serta perdagangan. Aspek lain adalah keamanan pangan, penelitian dan pengembangan, pengendalian harga, keamanan pangan, pembiayaan, ataupun kelembagaan (Pasal 10).
Ada masa pasokan beras sangat kurang sehingga perlu penyangga, seperti saat paceklik atau tidak panen. Sebaliknya ada masa panen raya, yaitu saat pasokan berlimpah sehingga harga pangan cenderung turun dan merugikan petani.
Kondisi inilah yang harus diperhatikan dalam Rancangan Undang-Undang Pangan sehingga ketidaksempurnaan pasar dan fluktuasi pasokan bisa diatasi dengan peran negara. Bukan sebaliknya, diisi oleh swasta besar, yang akan menjadi spekulan dan berpotensi mematikan produsen petani kecil ataupun rakyat konsumen.
Didik J Rachbini Ketua Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor(kompas online Jumat, 2 Desember 2011 | 02:18 WIB)





Dengan Hukum Jahiliyah, Para Pejabat Negeri Ini Dibuatnya Bodoh

26 11 2011

Saya yakin bahwa seluruh pejabat di Indonesia adalah kaum berpendidikan, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Namun karena negeri ini menerapkan hukum jahiliyah, maka mereka terkesan bodoh bahkan idiot. Bukti yang sangat telanjang dalam hal ini adalah masalah Kontrak Freeprot.

Sungguh, menarik Fakta yang diungkap oleh Saudara Iswahyudi Sondi terkait Freeport. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Kontrak Freeprot dimulai tahun 1967 dan baru akan berakhir tahun 2041. Saya mencoba melihat dari sisi hitungan yang dihasilkan oleh Freeport dan dampak yang seharusnya terjadi di Indonesia. Beberapa sumber menghitung bahwa sejak 1967 sampai 2010 (43 tahun) Freeport sudah menghasilkan 7,3 juta ton tembaga dan 724,7 juta ton emas atau pertahunnya mencapai 16,8372 Ton Emas
Nah, jika kita diuangkan dengan patokan harga emas saat ini senilai Rp 500.000,- saja, maka jumlah uang yang dihasilkan kurang lebih adalah sekitar Rp.8.426.744 Trilyun/Pertahun atau sama dengan Rp.362.350 Trilyun dalam 43 tahun.

Katakanlah uang Rp.8.426.744 Trilyun setelah dipotongh-potong maka hasil bersihnya Rp. 8.000.000 trilyun / tahun, coba Anda bandingkan dengan APBN tahun ini yang cuma Rp 1.202 trilyun. Artinya, dari jumlah ini, Indonesia hanya mendapat 1% (satu persen) atau sekitar Rp 80 trilyun/tahun (Jika merujuk media massa jumlahnya malah hanya Rp.15 sd Rp.20 trilyun pertahun alias 1/4 cukai rokok yang tahun 2010 menyumbang devisa sebesar Rp. 66 trilyun). Sementara sisanya yang 99% masuk ke perusahaan di AS.

Nah, Sekarang mari kita bayangkan, kalau saja pemerintah berani menuntut perubahan kontrak karya (KK) dan minta bagian 30% saja, maka tiap tahun kita bisa memperoleh minimal Rp 2.400 trilyun (dua kali lipat APBN tahun ini), Itu baru dihitung dari nilai emas, belum lagi dari hasil tambang lainnya.

Meski demikian, baru dari emas yang dihasilkan saja, kita sudah bisa menghitung bahwa pada dasarnya INDONESIA tidak perlu lagi punya hutang kepada Negara manapun di Dunia termasuk kepada IMF dan Bank Dunia, rakyat juga akan sejahtera, bisa memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis. Bukan cuma Papua yang akan sejahtera dan bermartabat, tapi seluruh Indonesia. Apalagi sekarang ditemukan uranium yang harganya 100 kali harga emas. Bahkan menurut para ahli, bila dipakai untuk PLTN, kandungan uranium disana mampu dipakai utuk menerangi seluruh dunia (Sumber: Kompasiana, 5/11/2011).





Demokrasi = Korupsi

31 10 2011

Sebanyak 36 dari total 62 negara sepakat menyatakan bahwa partai politik adalah lembaga terkorup.
Pengakuan M Nazaruddin dari tempat pelariannya terhadap permainan uang di Partai Demokrat menegaskan memang seperti itulah yang terjadi sebenarnya dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Uang mengalahkan segalanya. “Yang menang duit,” kata Nazar, begitu ia kerap dipanggil. Kapasitas dan kapabilitas seseorang dengan mudahnya dikalahkan oleh uang.
Selama ini memang sulit membuktikan secara legal bahwa partai politik adalah sarang korupsi. Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa di sanalah berkembang budaya korupsi mulai dari yang legal hingga ilegal.
Ternyata Partai Demokrat, partai yang dibina oleh Susilo Bambang Yudhoyono, pun sami mawon. Padahal selama ini partai berlambang mercy ini selalu menyatakan: “katakan tidak pada korupsi”. Eh korupsi juga. Prinsip money to power, power to money (uang untuk kekuasaan, kekuasaan untuk uang) tetap langgeng.
Hubungan partai politik dan korupsi di Indonesia ibarat dua sisi koin. Tak terpisahkan. Ini yang tercermin dari hasil survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia. Selama empat tahun, yakni 2003, 2004, 2007, dan 2008. Survei tersebut menempatkan partai politik sebagai lembaga terkorup dalam persepsi publik di Indonesia.
Data Transparency International menunjukkan, pada survei tahun 2003, partai politik tercatat sebagai lembaga terkorup setelah lembaga peradilan. Setahun berikutnya, 2004, partai politik dan parlemen menempati posisi pertama. Bahkan, pada tahun yang sama, Transparency International mengumumkan, sebanyak 36 dari total 62 negara sepakat menyatakan bahwa partai politik adalah lembaga terkorup.
Persoalannya adalah sistem demokrasi itu sendiri. Demokrasi menimbulkan biaya tinggi, membutuhkan biaya besar. Tak mungkin partai politik berdiri di atas kaki sendiri untuk bisa memenangkan pertarungan dalam sistem ini. Partai politik membutuhkan pembiayaan besar untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi dukungan rakyat.
Melalui korupsi, para elite partai politik mencari ongkos politik tersebut. Pilihannya adalah menggerogoti anggaran negara. Hingga saat ini, anggaran negara merupakan “ladang basah” bagi petinggi-petinggi partai untuk mengais dan meraup dana partai politik. Baik oleh kader partai politik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Makanya, kedudukan di lembaga negara menjadi hal yang penting bagi parpol. Pembagian posisi di pemerintahan sebenarnya adalah pembagian ladang bagi parpol mengeruk dana. Ini suatu yang kasat mata.
Hanya saja, dalam pelaksanaannya, ada yang lihai tapi ada pula yang kurang canggih sehingga terendus oleh aparat pengawasan. Sudah banyak kasus korupsi yang terbongkar oleh KPK melibatkan para politisi. Sebut saja kasus Al Amin Nasution (Partai Persatuan Pembangunan), Misbakhun (Partai Keadilan Sejahtera), Bachtiar Chamsyah (PPP), Abdul Hadi Jamal (Partai Amanat Nasional), Panda Nababan cs (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Paskah Suzeta cs (Partai Golkar), dan Jhonny Allen Marbun serta M Nazaruddin (Partai Demokrat). Itu belum termasuk para pengurus partai yang diadili di daerah. Walhasil, kini tidak ada partai bersih, jujur, dan adil.
Peneliti korupsi politik ICW, Abdullah Dahlan mengungkapkan, kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi dalam suatu pembangunan proyek ini sudah dirancang atau ‘by design’ oleh partai politik. Tujuannya untuk memuluskan anggarannya.
Berdasarkan penelitian ICW, sebanyak 44,6 persen anggota DPR berprofesi sebagai pengusaha. Profesi ini ditengarai sebagai sarana investasi. “Ini yang menyebabkan rawan korupsi,” katanya.
Bukan rahasia lagi, keberadaan partai politik itu sendiri bagi sebagian orang bisa menjadi tempat berlindung. Caranya pun cukup mudah yakni dengan memberikan sumbangan dana. Bukankah partai politik butuh dana? Kompensasinya, mereka terlindungi dan tetap bisa menjalankan bisnis ‘kotornya’. Tidak aneh bila banyak pengusaha yang mencantol ke partai politik.
Kok bisa? Ya, sebab begitulah partai politik membuat undang-undang di DPR. UU Parpol yang baru dengan jelas memberikan ruang cukup lebar terhadap para penyumbang. Kalau pada pemilu 2004 dana sumbangan dari perusahaan hanya dibatasi maksimal Rp 4 milyar, jumlahnya dinaikkan menjadi Rp 7,5 milyar pada pemilu 2014. Sedangkan sumbangan perseorangan boleh disetor langsung ke rekening partai hingga Rp 1 milyar. Wajar bila parpol akan didominasi oleh mereka yang memiliki kapital yang besar. Pertanyaannya, apakah perusahaan atau perorangan itu menyumbang secara gratis? Pepatah Barat menyebut: No free lunch (tidak ada makan siang ratis).
korupsi-ilustrasi.jpg (450×300)Tak berlebihan bila Indonesia kini masuk dalam kategori negara korporasi, yakni negara yang dikendalikan oleh pengusaha/kapitalis melalui jalan birokrasi. Para pengusahalah yang membiayai ongkos demokrasi kepada partai politik. Sebagai imbalannya, pengusaha tinggal mengambil hasilnya berupa kebijakan yang menguntungkan bagi mereka kepada partai politik yang duduk di kekuasaan baik di lembaga eksekutif, maupun legislatif.
Hanya mereka yang ber-uang atau didukung oleh para pemilik uang (modal) yang akan memenangi pertarungan, baik itu dalam level penguasa, birokrasi, dan sebagainya. Kalau sudah begitu, uanglah yang berbicara. Kapitalisme-sekuler melahirkan pola hidup hedonistik-materilistik, yang menjadikan uang segala-galanya. Dan rakyat hanya diambil suaranya saat dibutuhkan untuk melanggengkan kejahatan dan kerakusan yang ditamengi dengan peraturan.
Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) M Ismail Yusanto menilai, dalam kondisi seperti itu, segala usaha pemberantasan korupsi akan menemui jalan buntu karena justru negaralah yang menjadi pelaku korupsinya. Inilah yang disebutnya sebagai State Corruption (korupsi negara). Biangnya adalah sistem demokrasi![] humaidi





Inilah Demokrasi: Ada Upaya Sistematis Hilangkan Masyarakat Agraris

25 10 2011

JAKARTA – Pemerintah berusaha menghilangkan masyarakat agraris secara sistematis, melalui Rancangan Undang-undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan.
Alih-alih mewujudkan pembaruan agraria melalui pendistribusian lahan bagi rakyat yang tak memiliki tanah, pemerintah malah berusaha merampas kepemilikan rakyat atas tanah dengan rancangan undang-undang (RUU) itu.
Koordinator Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah, Idham Arsyad, seperti dilansir Kompas, Senin (24/10/2011), mengatakan, RUU Pengadaan Tanah merupakan salah satu prasyarat yang dirumuskan dalam program Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Di sisi lain, program MP3EI tak lain hanyalah merupakan program untuk mempercepat eksploitasi wilayah-wilayah Indonesia, melalui pembentukan Enam Koridor Ekonomi.
“Bagi kami MP3EI mempunyai sejumlah persoalan, karena pemerintah tidak memiliki prioritas pengembangan ekonomi nasional, sehingga model MP3EI adalah jalan instan yang dibuat agar tidak perlu bersusah payah mengenmbangkan potensi ekonomi nasional,” ujar Idham.
“Program ini secara sengaja meninggalkan sektor pertanian, UMKM, dan koperasi secara sistematis karena fokus pembangunan infrastruktur diorientasikan ke sektor lain dan pelaku ekonomi yang dilirik adalah BUMN, BUMD, dan swasta besar,” tambah Idham.
Menurut Idham, aspek lahan atau tanah menjadi faktor penting dalam proyek-proyek infrastruktur swasta (termasuk asing) yang terlibat dalam MP3EI dan KEI.
“Dengan demikian, akan terjadi perampasan tanah rakyat besar-besaran lewat UU Pengadaan Tanah, di seluruh wilayah koridor ekonomi,” ujarnya.
Yang lebih mencengangkan, jika RUU Pengadaan Tanah ini disahkan menjadi UU, menurut Idham adalah terjadinya penghilangan masyarakat agraris secara sistematis.
“Kalau UU disahkan, ancaman terbesarnya adalah penggusuran dan akan menambah jumlah orang yang tak punya tanah. Selain itu akan ada penghilangan masyarakat petani secara sistematis,” katanya.
Seharusnya, ungkap Idham, petani punya tanah. Namun, karena politik pembangunannya tidak mengarah ke situ, mereka yang selama ini menjadi buruh tani ini secara perlahan hanya akan tetap menjadi buruh tani.
“Kalau tak punya akses pekerjaan di sektor pedesaan, mereka terlempar ke kota dan jadi buruh lepas, dan pilihannya jadi pekerja di luar negeri,” kata Idham.
Padahal jelas Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, mengamanatkan negara melakukan pembaruan agraria. Pembaruan agraria ini pada intinya adalah mendistribusikan tanah kepada rakyat yang belum memilikinya.
“Bukannya malah mendistribusikan tanah, negara dengan RUU Pengadaan Tanah ini malah akan merampas tanah milik rakyat,” kata Idham. [ach/kcm]





Syiar Islam Dilarang, Demokrasi dan Liberalisme Diizinkan?

23 10 2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Apakah Syiar-syiar Islam Dilarang, sementara Syiar-syiar Demokrasi

dan Liberalisme Diizinkan?!

Sungguh Itu adalah Perang terhadap Islam dan Pemeluknya

Komisi Tinggi untuk Pemilu, berdasarkan undang-undang mengeluarkan keputusan yang melarang penggunaan “syiar-syiar keagamaan dan simbol-simbol yang terkait dengan akidah dan agama”. Keputusan itu juga menyatakan bahwa siapa saja yang melanggarnya akan ditahan dan dijatuhi hukuman penjara dan denda. Padahal konstitusi saat ini menyatakan bahwa agama negara adalah Islam!

Sungguh keputusan jahat ini tidak datang dari ruang hampa. Akan tetapi, keputusan ini berada pada posisi pertama perang terhadap Islam. Ini adalah perpanjangan untuk setiap aktifitas yang berkaitan dengan lilitan revolusi. Hal itu untuk merealisasi apa yang diinginkan sejak asal berupa pemisahan agama dari negara menurut doktrin negara sipil sekuler. Juga untuk menundukkan semua hukum syara’ untuk ditundukkan kepada pemungutan suara menurut hawa nafsu Dewan Rakyat. Keputusan itu bertujuan agar mayoritas kursi diisi oleh setiap orang yang mengusung slogan-slogan liberalisme demokrasi, meski dengan jalan membeli suara menggunakan harta. Hal itu agar mereka bisa menghancurkan semua hukum Islam. Islam dijadikan agama kependetaan, dibatasi di dalam dinding-dinding masjid. Setelah itu dan dari dalam Dewan Rakyat khamr disetujui; porografi disebarluaskan atas nama kebebasan personal; manusia dijauhkan dari Islam atas nama kebebasan berakidah; wanita dilarang mengenakan busana syar’i di kehidupan umum, sekolah dan perguruan tinggi; apa yang masih tersisa dari hukum-hukum waris, perkawinan, dan talak dihapus dengan dalih kesetaraan; kaum Muslim ditekan atas nama demokrasi, sehingga masalahnya sampai pada meragu-ragukan manusia dalam akidah mereka. Semua itu akan menjadi konstitusional atas nama mayoritas di Dewan Rakyat. Dan akhirnya Mesir pun menjadi seperti masyarakat barat yang kehilangan nilai-nilai spiritual, kemanusiaan dan moral, disamping kondisinya yang terlanyar tidak diperhatikan sama sekali.

Wahai kaum Muslim, wahai warga al-Kinanah

Bagaimana mungkin syiar-syiar barat yang dibawa oleh penjajah kapitalis barat pemilik berbagai musibah dan krisis, bisa diizinkan diimpor dan dibawa ke negeri kita, sedangkan syiar-syiar lâ ilâha illâllâh Muhammadun rasûlullâh justru dilarang dan orang yang mengusungnya dijatuhi hukuman?! Bukankah ini pelecehan terhadap akal pikiran warga Mesir?! Sungguh ini perkara yang sangat mengherankan!!!

Demokrasi liberalisme kapitalisme telah dicoba dan dibuktikan kegagalannya di masyarakat-masyarakat barat. Tidak perlu diperlihatkan, apa yang dimunculkan oleh ide-ide dan syiar-syiar ini berupa komunitas gay dan lesbian, berbagai kriminalitas dan krisis-krisis ekonomi yang akhirnya menimpa seluruh dunia. Lihatlah, anak-anak syiar-syiar itu sendiri di dunia berdemonstrasi untuk mengadili demokrasi mereka dikarenakan ketidakmampuan demokrasi mereka memberikan solusi-solusi bagi berbagai permasalahan mereka dan kemiskinan, dan pengangguran justru menyebar di tengah barisan mereka. Pada saat yang sama, kekayaan justru terkonsentrasi di tangan sekelompok kecil orang dari mereka. Ini sekadar satu contoh dari ribuan contoh semisalnya. Lalu bagaimana bisa orang yang mengklaim memelihara urusan-urusan masyarakat di Mesir justru menerima untuk memaksakan kepada warga mereka kaum Muslim, peradaban yang tidak datang dari mereka dan mereka juga bukan bagian dari peradaban itu?! Ingatlah, alangkah buruknya apa yang mereka pikul.

Pemilu yang direncanakan dan fitnah berupa undang-undang dan keputusan-keputusan zalim itu, datang dari rezim yang sama dengan rezim sebelumnya yang masih tetap memerintah. Jika tidak, lalu apa artinya pengeluaran undang-undang dan keputusan yang melayani demokrasi dan liberalisme itu? Kenapa penyebutan Islam yang merupakan agama warga Mesir justru dilarang? Bukankah itu merupakan perang terhadap Islam dan pemeluknya?

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ

Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka ? (QS Muhammad [47]: 29)

Wahai kaum Muslim, wahai warga Mesir

Sesungguhnya semua versi tindakan ini adalah bagian dari rencana Amerika dan rezim yang menjadi kaki tangannya. Maka Anda harus memupus jalan bagi mereka, beraktifitas untuk mengusir mereka dari bumi Kinanah dan tidak mentolerir mereka untuk memasuki tanah Anda, sehingga mereka tidak bisa menjamah Anda, agama Anda dan keamanan Anda dan tidak bisa merampok kekayaan Anda seperti yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara Anda di negeri-negeri kaum Muslim. Mereka tidak memelihara kekerabatan dengan Anda dan sama sekali tidak mengindahkan perjanjian. Ketakutan terbesar mereka adalah diterapkannya syariah melalui daulah al-Khilafah ar-Rasyidah yang akan menghentikan dan mengeluarkan mereka dari negeri-negari kaum Muslim dalam keadaan tercela dan kalah. Hari-hari ini adalah kesempatan Anda wahai orang-orang mukhlish di antara militer Mesir Muslim untuk melaksanakan hal itu.

ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم

dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ini. (QS Muhammad [47]: 38)

Wahai kaum Muslim

Sesungguhnya tidak ada keselamatan bagi Anda kecuali dengan Islam. Kezaliman dan kemiskinan tidak akan hilang dari Anda kecuali dengan penerapan syariah Allah. Anda telah mencoba sosialisme, kapitalisme, nasionalisme dan patriotisme, akan tetapi kondisi masyarakat tetap saja terpuruk dalam segala aspek kehidupan. Maka campakkan bendera syike-picot. Kibarkan panji Rasulullah saw. Berjuanglah bersama Hizbut Tahrir untuk menegakkan syariah Allah melalui daulah al-Khilafah al-Islamiyah ar-Rasyidah yang hanya di dalamnya sajalah terdapat jalan keluar Anda. Allah bersama Anda dan tidak akan menyia-nyiakan amal-amal Anda.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (QS Muhammad [47]: 7)

23 Dzulqa’dah 1432 H

21 Oktober 2011

Hizbut Tahrir

Wilayah Mesir





Uang Sumberdaya Utama Demokrasi

17 10 2011

Boni Hargens,
Pengamat Politik UI
Nazaruddin memang patut diduga bersalah dalam berbagai kasus korupsi politik yang melibatkan dirinya. Namun tentu saja, mantan bendahara umum Partai Demokrat ini tidak main sendiri, itulah salah satu faktor mengapa proses pemulangan dirinya ke Tanah Air sangat lamban dan tampak tidak serius karena dikuatirkan akan menyeret petinggi Demokrat lainnya.
Selain kasus Nazaruddin, adakah skandal lain yang lebih besar di tubuh Demokrat? Seperti yang disebut pengacara senior OC Kaligis, kalau itu terungkap bisa membuat NKRI terpecah. Terkait itu, wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo berkomunikasi melalui surat elektronik dengan Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens yang tengah menempuh studi di Berlin, Jerman. Berikut petikannya.
Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan Nazaruddin bahwa yang menang itu duit bukan demokrasi?
Fakta itu praktik yang lumrah dalam politik kita. Uang adalah sumberdaya utama dalam proses berdemokrasi kita. Ini memang karakter demokrasi liberal di mana pun di dunia ini. Makanya para ahli pendukung demokrasi liberal mengatakan bahwa ekonomi harus kuat sebagai fondasi untuk membangun demokrasi. Cuman, aturan main dalam politik kita kurang jelas sehingga praktik money politics yang liar sulit dikendalikan.
Mengapa seperti itu?
Praktek macam ini terjadi karena dua hal. Pertama, budaya politik belum mencapai tahap partisipatif yang mengharuskan setiap warga negaranya memiliki kesadaran yang penuh dan memiliki keputusan politik berdasarkan ideologi dan program kerja dari masing- masing partai politik.

Kedua, elite politik tidak memiliki ideologi yang jelas yang dampaknya adalah sulitnya mencari alasan untk menarik dukungan dari masyarakat dalam proses elektoral (pemilihan). Ini yang mengakibatkan cara-cara curang, uang, dan manipulasi lainnya dipakai sebagai alat untuk memenangkan pemilihan.

Skandal Nazaruddin ini merupakan kasus besar atau ada skandal yang lebih besar lagi yang tersembunyi?
Tidak mustahil ada yang lebih besar. Berdasarkan genesis pertumbuhan Partai Demokrat, yang dari 7 persen ke 22 persen dalam satu periode pemerintahan, menandakan ada yang tidak beres dalam proses pemilu.

Maksudnya Demokrat melakukan penggelembungan suara pada Pemilu 2009 lalu?
Sangat patut diduga.

Alasannya?
Pertumbuhan partai yang mendadak menjadi besar seperti ini melawan seluruh teori tentang pembangunan partai politik. Makanya orang dengan mudah yakin secara rasional bahwa ada yang tidak beres di balik proses pemilu.

Dari banyaknya kasus money politics dan pengelembungan suara, layakkah Demokrat dikatakan sebagai partai pemenang?
Dengan jawaban di atas, pertanyaan ini menjadi tidak perlu dijawab lagi.

Apakah benar bahwa Demokrat tempat pelarian para koruptor?
Faktanya toh begitu. banyak orang bermasalah yang selamat ketika bergabung di partai ini. Selain Nazaruddin kan sudah ada Johny Allen Marbun yang sebelumnya terjerat kasus korupsi. Terpidana kasus dugaan suap pembangunan dermaga dan fasilitas bandara di Indonesia bagian timur Abdul Hadi Djamal menyebut-nyebut Jhonny Allen menerima dana Rp1 milyar dari proyek itu. Tapi pernyataan Abdul Hadi itu tidak ditindaklanjuti.

Patut diduga juga mengapa Andi Nurpati begitu berhasrat untuk bergabung dengan Partai Demokrat, padahal saat itu ia masih duduk di kursi komisioner KPU. Padahal jelas dalam Pasal 19 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, komisioner KPU minimal lima tahun tidak boleh aktif di partai politik.

Kader lain masih banyak yang belum terungkap. Terutama mereka-mereka yang turut terlibat dalam proses bailout Bank Century. Mereka bersembunyi di tubuh Demokrat.

Mungkinkah Nazaruddin akan kembali ke Indonesia?
Korupsi politik selalu terjadi secara kolektif. Banyak tangan yang terlibat di dalamnya. Tidak mungkin Nazaruddin mau dihukum sendirian. Apalagi ada dugaan bahwa para petinggi Demokrat terlibat. Selama konsesi belum jelas, tidak mungkin Nazaruddin kembali atau tepatnya dikembalikan oleh kawan-kawannya di Demokrat.

Jadi Nazaruddin ke luar negeri bukan karena murni keinginan sendiri tetapi memang ada keinginan dari Demokrat agar borok-borok partai tidak terbongkar?
Tidak mungkin Nazaruddin rela mencuci pakaian kotor kawan-kawannya sementara dia sendiri tidak selamat. Ini artinya dia tidak sendirian dan kepergiaannya ke luar negeri juga bukan keputusan sendiri kok.

Tetapi mengapa ketika di luar negeri, Nazaruddin malah mengumbar aib Demokrat lewat SMS dan BBM-nya?
Nazaruddin terus mencicil kasus korupsi Wisma Atlet dengan menyebutkan satu persatu nama-nama, meskipun mendapat respon yang beragam. Semakin lama nyanyian Nazaruddin akan tidak terkendali lagi. Dia akan menyanyi tanpa dirigen, tidak memerlukan ritme, semaunya sendiri dan bisa terbuka semuanya.

Setelah menyebut Wasekjen I Angelina Sondakh dan Waketu Badan Anggaran Komisi X DPR RI Mirwan Amir terlibat dalam kasus korupsi Wisma Atlet, Nazaruddin juga mulai menyerang nama petinggi Partai Demokrat seperti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, kan?

Tujuannya?
Dengan menyebutkan satu-satu nama orang yang terlibat dalam kasus korupsi Wisma Atlet, diharapkan dapat membantu Nazaruddin untuk memperoleh hukuman seringan- ringannya atau malah dibebaskan pada akhirnya.

Apakah Nazaruddin asal tuduh?
Keleluasaan Nazaruddin yang mampu menyebutkan nama orang-orang yang dituduhkannya terlibat dalam kasus korupsi Wisma Atlet bukan tanpa alasan. Saat itu kan dia sebagai bendahara umum Demokrat, sehingga memiliki kebebasan bermain di semua ranah yang memungkinkannya berhubungan dengan banyak orang penting.

Mengapa SBY terlihat membela Anas Urbaningrum ketika diserang SMS dan BBM Nazaruddin bahwa Anas akan menjungkalkan SBY dengan dana Rp 600 milyar bila kongres luar biasa (KLB) digelar?
Tentu saja, karena Anas Urbaningrum adalah simbol penting Demokrat. Dia ketua umum. Kalau Anas terjerat, maka selangkah lagi SBY turut terjerat, entah dalam kasus apa yang jelas masalah hukum juga. Konsekuensinya rumit karena bisa berdampak pada masa depan pemerintahan.

SBY menyatakan itu semua upaya pecah belah dan tudingan kotor?
Ya, pecah belah dan tudingan dari orang internal sendiri. Antarkader sebetulnya tidak saling kenal. Karena ada satu poin dalam konsep kepartaian yang tidak dimiliki oleh para kader Demokrat umumnya, yakni memiliki motivasi dan tujuan yang sama. Motivasi dan tujuan yang sama ini tidak ada. Para kader bersatu karena ada perekat tunggal yakni SBY. Padahal masing- masing orang di dalam memiliki orientasi politik yang berbeda.

Gejala awal sudah jelas ketika pemilihan ketua umum yang lalu di Bandung. Jelas sekali sikut-sikutan terjadi antarkubu Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum. Ada kubu Marzuki Alie, tapi tak begitu agresif di permukaan dalam pertarungan itu.

Anas dibela, tapi mengapa Nazaruddin tidak segera dipecat?
Sudah jelas, karena ini menyangkut petinggi Demokrat lainnya dan dikhawatirkan nyanyian Nazaruddin akan semakin kencang membuka borok partai.

Mungkinkah Nazaruddin memegang kunci borok Demokrat yang lebih besar?
Tentu saja. Nazaruddin bekerja untuk partai. dia memberi makan partai dan petingginya. maka ia pasti ada dalam banyak kasus bersama banyak kawan. []








%d blogger menyukai ini: