Konsepsi Ekonomi Islam untuk Pembangunan Ekonomi

26 11 2011

Oleh: Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI

Disampaikan dalam Seminar Ekonomi Syariah “Ekonomi Syariah sebagai Solusi Pengembangan Ekonomi Daerah”
Rabu 10 November 2010 Aula Bank Indonesia Banjarmasin lt VI.
Penyelenggara: Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Bank Indonesia Banjarmasin

Pengantar

Jurnal-ekonomi.org – Ketika menjalankan pembangunan ekonomi hal pertama yang harus jelas adalah bagaimana konsep yang digunakan? Begitu pula suatu konsep ekonomi yang telah diadopsi seperti di Indonesia, maka harus ada evaluasi untuk menilai apakah konsep yang diimplimentasikan tersebut benar dan mampu memecahkan masalah ataukah justru sebaliknya?

Dalam realitasnya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia ternyata tidak dapat memecahkan permasalahan ekonomi. Waktu 65 tahun kemerdekaan, potensi SDM, SDA, luas wilayah, dan posisi yang strategis tidak dapat digunakan untuk memecahkan problem ekonomi kita, justru permasalahan semakin kompleks dan besar. Untuk itu harus ada penggalian konsepsi ekonomi yang baru untuk menggantikan konsepsi yang sudah ada. Ekonomi Islam merupakan salah satu konsepsi ekonomi yang patut dipertimbangkan untuk menggantikannya.
Konsepsi Syariah

Konsepsi ekonomi Islam berbeda dengan konsepsi ekonomi Kapitalis atau yang biasa disebut dengan ekonomi konvensional. Perbedaan itu tidak hanya mengacu pada aspek akidah atau asas, tetapi juga meliputi standar nilai, dan metode untuk mengaplikasikannya.

Konsepsi ekonomi Islam mengacu pada syariah yang menjadi aturan agama kita. Sebab setiap perbuatan manusia termasuk kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat harus terikat hukum syara’.[1]

Dalam hal bagaimana memecahkan problem ekonomi dan membangun konsepsi ekonomi menurut Islam, Taqiyuddin an-Nabhani dalam bukunya yang monumental an-Nizham al-Iqtishadi fii al-Islam mengemukakan pada dasarnya metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ekonomi adalah sama dengan metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan hidup manusia lainnya.[2] Artinya dalam seluruh bidang kehidupan manusia beserta problem-problem yang dihadapinya metode pemecahannya adalah sama, yakni dengan menerapkan hukum syariah. Yang berbeda hanya bidang atau obyek yang dihukumi bukan syariahnya.

Inti permasalahan ekonomi yang harus dipecahkan adalah permasalahan perolehan kegunaan –permasalahan ini berasal dari pandangan kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan– untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mempertahankan hidup. Karena itu diperlukan suatu mekanisme yang mengatur dan mengarahkan manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam hal ini manusia dipandang sebagai individu yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya secara menyeluruh sesuai dengan kapasitasnya sebagai manusia bukan dipandang secara kolektif.[3]

Untuk memecahkan permasalahan ekonomi tersebut an-Nabhani menggariskan perlunya hukum-hukum yang mengatur kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan (disebut juga tiga kaidah perekonomian), serta suatu politik ekonomi dalam rangka pemecahan permasalahan ekonomi.[4]

Adapun politik ekonomi Islam merupakan pemecahan masalah utama yang dihadapi setiap orang sebagai manusia yang hidup dengan interaksi-interaksi tertentu, serta memungkinkan orang tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan gaya hidup tertentu yakni yang berlandaskan syariat Islam.[5]
Paradigma Ri’ayah

Paradigma ri’ayah adalah paradigma yang menjadikan pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyat sebagai mindset kebijakan (ri’ayatu as-su’un al-ummah).[6] Maksudnya setiap pemegang kebijakan pemerintahan dia harus menjadikan kebijakannya dalam rangka pemeliharaan urusan rakyat. Dalam konsepsi Islam, maka pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyat tersebut dilakukan menurut syariah.

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, “Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.”

Dengan paradigma ri’ayah kebijakan ekonomi dan pembangunan serta pengambilan keputusannya berorientasi pada pemenuhan dan penjagaan urusan ekonomi rakyat dengan standar halal haram. Dengan paradigma ini juga, maka problem ekonomi dan kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari politik. Sebab pengambilan keputusan atas suatu kebijakan ekonomi dan pembangunan merupakan wilayah kewenangan pemerintahan yang tidak lain merupakan lembaga politik. Sehingga membahas ekonomi Islam tidak boleh dilepaskan dari pembahasan tentang politik atau pemerintahan. Dengan kata lain tidak boleh kita membahas ekonomi dalam sudut pandang Islam tetapi di sisi lain konsepsi sistem politik yang diadopsi justru konsepsi Kapitalisme dan sekularisme. Jika ini yang dilakukan maka ekonomi Islam atau apa yang disebut ekonomi syariah tidak pernah jadi dan tidak pula dapat memecahkan problem ekonomi.

Dengan paradigma ri’ayah pemerintah memikul tanggung jawab besar yakni memecahkan problem dan berposisi sebagai perisai yang melindungi rakyat. Bagaimana tanggung jawab pemerintahan dalam Islam atas rakyatnya digambarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab berikut ini:

“Andaikan ada seekor hewan melata di wilayah Irak yang kakinya terperosok di jalan, aku takut Allah akan meminta pertanggung-jawabanku karena tidak memperbaiki jalan tersebut.”[7]

Dalam konteks kepemimpinan dan pembangunan yang telah dijalankan selama ini, kita merasakan lambatnya pemerintah melakukan pelayanan terhadap rakyatnya. Misal bila ada jalan umum yang rusak maka harus menunggu waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya. Kebijakan ekonomi juga terkesan tidak adil sebab pertumbuhan ekonomi dijadikan acuan dalam pembangunan yang mengakibatkan kebijakan lebih berpihak kepada para investor daripada rakyat. Akibatnya pembangunan justru melahirkan kemiskinan dan ketimpangan.
Pandangan Islam tentang Ekonomi

Menurut an-Nabhani, ekonomi merupakan kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik menyangkut kegiatan untuk memperbanyak jumlah kekayaan serta menjaga pengadaannya yang dibahas dalam ilmu ekonomi, maupun kegiatan yang mengatur mekanisme distribusi kekayaan yang dibahas dalam sistem ekonomi. Berdasarkan hal ini maka pembahasan tentang ekonomi harus dipisahkan menjadi pembahasan tentang ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi.[8]

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang produksi dan kualitasnya serta bagaimana menentukan dan memperbaiki sarana-sarananya. Ilmu ekonomi bersifat universal karena merupakan sains murni yang tidak dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu.[9] Sedangkan yang dimaksud dengan sistem ekonomi membahas bagaimana distribusi kekayaan dan kepemilikan, serta transaksi yang berkaitan dengan kekayaan tersebut. Sistem ekonomi bersifat khas dan dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu.[10]

Dalam ruang lingkup sistem ekonomi inilah Islam menetapkan adanya syariat. Dengan demikian, dalam konsepsi ekonomi Islam hanya berbicara tentang masalah bagaimana cara memperoleh kekayaan, mengelola kekayaan, dan bagaimana mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hal ini hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi dibangun berdasarkan pada tiga kaidah, yaitu kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya ketiga kaidah ini disebut kaidah perekonomian.[11]
Sistem Kepemilikan

Kepemilikan atas kekayaan hakikatnya adalah milik Allah. Allah melalui hukum-hukum-Nya telah menyerahkannya kepada manusia untuk diatur dan dibagikan.[12] Kepemilikan dalam Islam meliputi tiga jenis, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Hukum syara’ atas ketiga jenis kepemilikan ini berbeda.

Kepemilikan individu merupakan hukum syara’ yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan (utility) tertentu sehingga siapa saja dapat memanfaatkan dan memilikinya.[13] Pengakuan Islam atas kepemilikan individu merupakan pengakuan atas fitrah manusia itu sendiri yakni naluri mempertahan diri. Namun Islam mengatur kepemilikan individu sehingga seseorang tidak menzalimi orang lain ataupun merusak kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Dengan aturan ini, maka individu tidak boleh menguasai aset-aset ekonomi yang termasuk ke dalam kepemilikan negara dan kepemilikan umum.

Kepemilikan umum adalah izin Allah kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda, yakni benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah untuk suatu komunitas dimana mereka masing-masing saling membutuhkan, dan Allah melarang benda tersebut dikuasai oleh individu (swasta). Benda-benda kepemilikan umum ada tiga macam, yaitu:[14]

Fasilitas umum yang jika tidak terdapat dalam suatu komunitas dapat menyebabkan sengketa untuk mencarinya.
Bahan tambang yang jumlahnya tak terbatas.
Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu (swasta).

Kepemilikan negara adalah harta yang menjadi hak kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang khilafah, dimana khalifah dapat mengkhususkan sesuatu kepada kaum muslimin sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Adapun harta-harta yang menjadi milik negara antara lain harta fai’, jizyah, kharaj, dharibah.[15]
Pembentukan Struktur Ekonomi

Problem-problem ekonomi seperti kemiskinan dan ketimpangan merupakan problem yang timbul dari kekacauan struktur ekonomi. Inti masalahnya terletak pada distribusi kekayaan sehingga untuk memecahkan harus fokus pada masalah ini.

Untuk itu bagaimana pembentukan struktur ekonomi yang menjadi domain kebijakan negara harus mengacu pada konsepsi ekonomi Islam. Sedangkan pembentukan struktur ekonomi ini merupakan faktor utama penentu keberhasilan pembangunan.

Struktur pertama yang harus dirombak adalah struktur sistem kepemilikan. Pembagian sistem kepemilikan menjadi kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum merupakan langkah pembentukan struktur ekonomi yang sangat penting.

Selama ini pembangunan di negeri kita menghasilkan orang-orang super kaya di satu sisi dan kemiskinan di sisi lain sehingga terjadi ketimpangan yang sangat lebar. Empat puluh orang terkaya di Indonesia sebagaimana laporan Forbes terbaru memiliki kekayaan setara 60% APBN Indonesia. Sebagian besar kekayaan mereka diperoleh dari penguasaan SDA yang dalam ekonomi Islam sebenarnya tidak boleh dikuasai individu melainkan harus dikelola negara. Inilah yang menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan akibat struktur ekonomi yang dikuasai sekelompok kecil orang saja.

Barang tambang, hutan, dan migas masuk dalam harta milik umum yang harus dikelola negara. Hasil dari pengelolaan kepemilikan umum tersebut digunakan sebagai sumber pemasukan APBN untuk membiayai pembangunan.

Banyak korporat asing dan swasta yang menjadi besar dan sangat kaya karena selama ini mereka diberikan kuasa untuk mengelola pertambangan dan migas. Misalnya ExxonMobile yang bergerak dalam sektor migas memiliki pendapatan empat kali APBN Indonesia.

Contoh lainnya Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai produsen batubara nasional, pada tahun 2009 berhasil mengekspor batubara senilai US$ 4,4 miliar atau sekitar Rp 40 trilyun. Namun hasil ekspor tersebut yang nilainya 20 kali dari APBD Kalsel tidak jatuh ke tangan negara melainkan ke tangan investor.

Struktur kedua yang harus dirombak adalah yang berkaitan dengan masalah pengembangan kekayaan atau investasi. Sistem ekonomi kapitalis menciptakan kegiatan ekonomi berbasis riba dan judi sehingga perbankan dan bursa saham menjadi poros ekonomi. Akibatnya ekonomi didominasi sektor keuangan yang mempercepat tingkat ketimpangan.

Dalam Islam semua transaksi ekonomi dan pengembangan kekayaan harus terikat hukum syara’ dengan akad-akad yang syar’i dan adil. Wilayah transaksi pun hanya berada di sektor riil pada basis-basis kegiatan ekonomi yang dihalalkan syariah. Tidak ada dikotomi antara sektor riil dan sisi moneter. Sistem moneter hanya berkaitan dengan sistem mata uang emas dan perak, serta tidak ada kegiatan ekonomi yang terakit dengan riba, judi, dan spekulasi. Hal ini dinyatakan Allah dalam QS. Al-Baqarah 275.

Struktur ketiga adalah terciptanya suatu kondisi di mana setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Politik ekonomi Islam harus menjadi basis kebijakan ekonomi. Politik ekonomi Islam adalah politik yang menjamin setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan pokok dan mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Politik ini mencegah kebiijakan negara yang pro pertumbuhan dan pemilik modal, serta anti rakyat sebagaimana yang terjadi di Indonesia saat ini.
Kesimpulan

Berdasarkan konsepsi ini maka peranan negara menjadi sangat penting dalam mengaplikasikan ekonomi Islam. Tanpa negara, ekonomi Islam tidak akan dapat berkontribusi untuk memecahkan masalah ekonomi dan pembentukan struktur ekonomi yang adil. Begitu pula tanpa meng-Islamkan negara tidak dapat juga Islam menjadi poros kebijakan ekonomi dan pembangunan. [JURNAL EKONOMI IDEOLOGIS]

Hidayatullah Muttaqin adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

[1] Lihat Muhammad Muhammad Ismail, Refreshing Pemikiran Islam, (al-Fikru al-Islamiy), alih bahasa A. Haidar, cet. i, (Bangil: Al-Izzah, 2004), hal. 65-69.

[2] Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (an-Nizham al-Iqtishadi fii al-Islam), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. vii, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hal. 45-46.

[3] Lihat Ibid, hal. 50 dan 52.

[4] Ibid.

[5] Ibid, hal. 53.

[6] Lihat Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, (Afkaru Siyasiyyah), alih bahasa Abu Faiz, cet. i, (Bangil: al-Izzah, 2001), hal. 11.

[7] ibid, hal. 127.

[8] Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi… , hal. 47.

[9] Menurut an-Nabhani, Islam tidak campur tangan dalam ilmu ekonomi –maksudnya syariat Islam tidak mengatur ilmu ekonomi – karena Islam tidak menentukan bagaimana produksi dilakukan. Tidak ada nash-nash syara’ yang menjelaskan campur tangan dalam produksi.

[10] Ibid, hal. 16.

[11] Ibid, hal. 61.

[12] Ibid.

[13] Ibid, hal. 66

[14] Ibid, hal. 237.

[15] Ibid, hal. 243.

Iklan




Obama Frustrasi Terhadap China

14 11 2011

Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama merasa semakin frustrasi dengan kebijakan mata uang China. Ia mengatakan China tidak melakukan hal yang cukup untuk membuat mata uangnya mencapai tingkat yang adil.

“Amerika Serikat dan negara-negara lain, saya pikir bisa dimengerti, merasa bahwa cukup adalah cukup,” ujar Obama usai pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation seperti dikutip terhadap dari AFP, Senin (14/11/2011).

“Saya tentu saja ingin terus mengusahakan hubungan yang konstruktif dengan pemerintah China,” tambah Obama setelah mengeluhkan level yuan yang telah menyebabkan keuntungan tidak adil bagi eksportir China.

Obama mengkritik kebijakan mata uang China itu tidak hanya merugikan AS, tapi juga rekan-rekan dagangnya dan juga negara-negara lainnya.

“Kita akan terus berpegang teguh mendesak mereka beroperasi dengan aturan yang sama dengan orang lain. Kami tidak ingin mereka mengambil keuntungan dari Amerika Serikat atau pebisnis AS,” tambah Obama.

Namun China memberikan versi tersendiri tentang pertemuan dengan Obama.

“Meski jika yuan menguat secara substansial, tidak akan memecahkan masalah yang dihadapi Amerika Serikat,” ujar PM China Hu Jintao kepada Obama menurut berita yang diposting dalam situs Kementerian Luar Negeri China.

Ia mengatakan, masalah seperti defisit perdagangan dan pengangguran tidak disebabkan oleh mata uang, yang ia kategorikan sebagai ‘bertanggung jawab’. Namun ditegaskan, Beijing akan terus menekankan reformasi mata uangnya.

AS dan Uni Eropa sudah lama menuding China membiarkan mata uangnya mengambang palsu, sehingga menyebabkan ekspornya murah. Dampaknya, kini China berubah menjadi pusat manufaktur China, sementara rekan-rekan dagangnya merugi.

“Sebagian besar ekonom memperkirakan yuan mengalami devaluasi 20-25%. Itu artinya, ekspor kami ke China menjadi lebih mahal dan impor mereka ke AS menjadi lebih murah,” tegas Obama.

“Sekarang ada sedikit perbaikan dibandingkan tahun lalu, sebagian karena tekanan AS, namun itu tidak cukup,” ketusnya.

Namun China membela rezim mata uangnya, dan mengatakan sudah menggerakkan mata uangnya secara bertahap sehingga menjadi lebih fleksibel. Namun hal itu gagal meredam kritik di AS yang berpendapan mata uang China mengalami undervalue sekitar 30 persen. (detik finance)





Ekonomi Kapitalisme Sedang Sekarat

21 10 2011

Setelah ekonomi kapitalis terus-menerus jatuh di Amerika dan Eropa, dan ketidakmampuan para politisi untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah sistem kapitalis, maka muncullah berbagai aksi demonstrasi dengan suara lantang di lebih dari enam ratus kota di sebagian besar negara kapitalis di dunia yang sedang mengeluhkan atas ketidakadilan sistem ini, ketidakmampuannya dan kegagalannya dalam membuat solusi untuk masalah-masalah ekonomi yang kronis. Akan tetapi, solusi yang dibuat oleh para pemimpin sistem kapitalisme global telah gagal untuk mengakhiri kemerosotan ekonomi.
Negara-negara Eropa diperburuk oleh hutang dan tidak adanya pertumbuhan, serta mata uang tunggal Eropa (Euro) berada pada risiko serius, sementara masalah globalisasi dan teknologi telah memperburuk pengangguran, sedang monopoli perusahaan dan orang kaya untuk industri, perdagangan, dan perbankan telah menciptakan kesenjangan besar antara kelas kaya dan rakyat jelata, di mana dalam hal ini solusi tambal sulam terbukti gagal dalam mencari jalan keluar dari krisis terus memburuk ini.
Negara-negara kapitalis bukannya mengatasi kemiskinan, memecahkan masalah pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif, justru negara-negara kapitalis membeli obligasi pemerintah dan memompa uang lebih ke bank-bank yang menjaga modal besar mereka dan memberikan hak-hak istimewa, padahal ini sama sekali tidak berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian, dan dalam mengatasi pengangguran.
Ekonomi global yang disebabkan oleh tambal sulam kapitalisme telah memasuki bahaya fase baru, dan krisisnya bertambah gawat. Sementara ketidakmampuan para pemimpin negara-negara besar untuk membuat solusi efektif, maka berakibat meningkatnya utang pemerintah, bank dan individu. Sedang orang-orang kaya menjaga kekayaannya yang telah mereka kumpulkan. Sehingga kapitalisme global mulai berantakan dan sekarat.
Dengan demikian, kapitalisme yang sedang jatuh terpuruk, seolah-olah sedang menunggu pukulan terakhir yang mematikan, yang hal ini tidak mungkin kecuali oleh kekuatan Islam Internasional yang tidak lama lagi akan datang (kantor berita HT, 20/10/2011).





KRISIS EKONOMI EROPA

19 10 2011

Oleh : Muhammad Ishak

… IMF dan sejumlah lembaga ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan lebih lebih suram
dibandingkan saat ini. Pemicunya tidak lain adalah krisis ekonomi yang kini masih mendera Eropa dan AS.
Krisis Eropa akan berdampak semakin luas jika pemimpin negara-negara Eropa termasuk bank sentral gagal melakukan langkah-langkah yang dapat mengembalikan kepercayaan investor terhadap negara-negara yang mengalami krisis utang sepertiYunani, Spanyol dan Italia.

Jika peringkat utang Yunani jatuh menjadi default (gagal bayar), maka tidak hanya akan memberikan dampak berantai kepada negara dan lembaga keuangan yang di Eropa namun juga akan meluas ke kawasan lain di dunia.
Pasalnya, surat-surat utang Yunani dan beberapa negara lainnya seperti Italia kini banyak dimiliki oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Eropa seperti Jerman dan Prancis bahkan yang bersumber dari luar Eropa sekalipun. Dana pembelian tersebut bersumber dari dana nasabah mereka baik individu, lembaga atau bahkan pemerintah.

Jadi jika Yunani gagal bayar maka konsekuensinya lembaga keuangan yang banyak mengoleksi pada surat utang Yunani juga akan ikut merugi. Nasabah mereka akan beramai-ramai melakukan pencairan dana (rush) sehingga likuiditas mereka akan mengering. Permintaan dana talangan menjadi alternatif, jika tidak ingin bangkrut. Selain dari negara, sumber talangan lainnya adalah IMF, Komisi Eropa dan Bank Sentral Eropa.

Namun masalahnya saat ini kebanyakan negara-negara di Eropa telah memiliki utang yang sangat banyak yang dilihat dari rasio utang terhadap PDB mereka seperti Yunani (156 persen) Italia (129 persen) dan Irlandia (120 persen) belum lagi kepercayaan investor saat ini melemah sehing¬ga biaya (bunga) untuk menerbitkan utang baru semakin mahal.

Hal yang sama juga dialami oleh IMF. Menurut Direktur IMF, Christine Lagarde, kemampuan lembaga tersebut hanya sekitar US$ 400 milyar. Sementara dana yang dibutuhkan untuk memadamkan krisis diperkirakan jauh lebih besar dari jumlah tersebut.

Adapun Komisi Eropa yang beranggotakan 17 negara juga masih berjuang meyakinkan parlemen di negara mereka masing-masing agar dapat meningkatkan fasilitas pinjaman ke negara-negara yang mengalami krisis. Celakanya tidak semua negara satu suara sebagaimana yang terjadi di Jerman.

Alasannya sederhana, pinjaman kepada negara-negara krisis sangat berisiko. Sementara dana pinjaman tersebut bersumber dari publik. Adapun Bank Sentral Eropa juga tidak dapat berbuat banyak sebab intervensi yang berlebihan hanya akan mendongkrak inflasi.

Berharap ke AS tentu saja hampir mustahil, sebab negara tersebut juga dililit masalah ekonomi yang lebih kompleks. Utang yang menumpuk, keharusan pemerintah memotong belanja publik, rencana peningkatan pajak untuk menambal defisit yang mendapatkan penentangan Republik dan masih tingginya angka pengangguran membuat negara tersebut jelas sedang sekarat.

Program Twist yang dilancarkan oleh the Fed dengan kembali membeli surat utang 400 milyar dolar juga belum mampu membenahi perekonomian negara adidaya tersebut. Padahal sebelumnya lebih dari 2 trilyun dolar telah dikucurkan dalam Quantitave Easing I dan II.

Jika seandainya Uni Eropa gagal melakukan kesepakatan untuk membantu Eropa dan melakukan rekapitalisasi perbankan Eropa, maka imbasnya akan menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Dampak yang paling nyata adalah ekspor dari negara lain akan menurun khususnya yang porsi ekspornya ke Eropa besar.

Dampak turunannya, pengangguran meningkat dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut merosot. Di sisi lain, pasar modal dan sektor perbankan akan mengalami ‘kekeringan’ likuiditas akibat penarikan dana besar-besaran oleh para investor. Ini terjadi karena di tengah krisis, pada investor lebih aman memegang uang tunai atau komoditas berharga seperti emas ketimbang aset lain.

Dampak lain, biaya utang negara dan swasta juga akan naik dalam mata uang asing, akibat pelemahan kurs dan peningkatan biaya (bunga) utang. Jika bank sentral melakukan pengetatan moneter, suku bunga perbankan akan ikut meningkat. Akibatnya bukan hanya beban utang negara yang meningkat namun juga utang swasta. Beban lainnya adalah intervensi pasar oleh pemerintah untuk menstabilkan mata uang lokal mereka dan pembelian saham di bursa saham (buy back) agar tidak jatuh terlalu dalam.

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menggagas protokol krisis dengan menyediakan dana trilyunan rupiah di samping meminta dukungan BUMN untuk melakukan intervensi pasar jika terjadi pelarian modal besar-besaran.

Pangkainya Ekonomi Riba!

Krisis yang dialami Eropa saat ini jelas tidak dapat dipisahkan dari kelemahan dan kebatilan sistem kapitalisme. Salah satu kegiatan ekonomi yang menonjol pada sistem tersebut adalah transaksi ribawi. Keberadaan utang ribawi telah menjadi salah satu sumber pembiayaan fiskal negara kapitalisme, baik melalui pinjaman luar negeri ataupun melalui penerbitan obligasi.

Pinjaman luar negeri jelas mensyaratkan berbagai hal yang menguntung para kreditur sebagaimana yang dilakukan oleh IMF dan Bank Dunia. Sementara itu, jika melalui obligasi, risikonya juga tidak sedikit. Jika perekonomian mengalami goncangan yang membuat ketidakpercayaan pemegang surat utang merosot maka bunga (yield) obligasi yang hares ditanggung negara juga akan lebih besar.

Di sisi lain untuk menyerap kembali obligasi yang dilepas oleh para investor, negara terpaksa melakukan pembelian kembali surat-surat utang tersebut yang sebagian juga bersumber dari utang. Konsekuensinya beban APBN juga akan semakin berat.

Setali tiga uang dengan otoritas moneter ekonomi kapitalisme yang dipegang oleh bank sentral. Untuk menjaga stabilitas moneter, baik inflasi ataupun nilai tukar mata uang, bank sentral juga menggunakan mekanisme ribawi dengan menaikturunkan suku bunga acuan (benchmark) bagi perbankan, melakukan operasi pasar baik dengan menyerap ataupun menjual sertifikat bank sentral dengan bunga tertentu, ataupun menaikturunkan cadangan wajib minimum perbankan yang juga dengan kompensasi bunga. Padahal mekanisme ribawi tersebut tidak selalu efektif menjaga nilai tukar atau inflasi. Bahkan dalam banyak kasus justru kebijakan demikian menjadi pemicu krisis ekonomi.

Pada krisis 1998 misainya Bank Indonesia atas saran IMF melakukan pengetatan moneter dengan menerapkan suku bunga tinggi dengan menaikkan SBI hingga 70 persen. Akibatnya sejumlah debitur gulung tikar akibat tidak sanggup membayar utang mereka yang melonjak secara drastis.

Praktek ribawi juga dipraktekkan oleh para investor baik secara personal ataupun lembaga (bank, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, hedge fund, dll). Dengan iming-iming pendapatan yang lebih tinggi mereka berburu untung pada portfolio ribawi seperti deposito atau obligasi. Sebagian investor memanfaatkan kredit perbankan untuk berinvestasi di pasar modal khususnya di negara-negara yang tingkat suku bunganya lebih tinggi dari kredit yang mereka pinjaman.

Mereka inilah yang keluar masuk pasar modal yang bersifat spekulatif demi mengejar keuntungan. Mereka pulalah yang menikmati berbagai dana intervensi pasar yang diguyurkan pemerintah dan bank sentral untuk menstabilkan nilai tukar dan bursa saham dengan alasan menjaga kepercayaan investor.

Di Indonesia sendiri investor asing menguasai 60 persen aset di pasar modal. Padahal uang-uang pemerintah tersebut hakikatnya merupakan uang rakyat mereka yang dipungut dari pajak. Kebijakan tersebut juga menunjukkan betapa kuatnya keberpihakan pemerintah terhadap pemodal dengan alasan stabilisasi makro ekonomi. Padahal disisi lain mereka teramat kikir untuk memberikan subsidi kepada rakyat mereka sendiri.

Memang belakangan di negeri-negen Islam dimunculkan istilah obligasi syariah (sukuk) atau kebijakan moneter yang menggunakan instrumen yang berlabel syariah. Namun demikian produk-produk tersebut pada prakteknya tetap saja tidak lepas dari riba atau transanksi batil lainnya.

Dengan demikian sangat jeias bahwa sistem kapitalisme amat bergantung pada praktek riba. Padahal praktek tersebut merupakan perbuatan yang dicela oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.





Menuju Kehancuran Ekonomi AS: “Hancurnya Ekonomi AS dan Eropa, yang Diselamatkan Bukan Ekonomi Negara”

28 09 2011

AS dan Eropa sudah gagal menerapkan kebijakan ekonominya dan rakyat yang harus menanggung akibatnya. Demikian pernyataan Dr. Paul Craig Robert dalam analisa yang ditulisnya di Global Research tentang memburuknya perekonomian di AS dan Eropa,
Robert bahkan menyindir para pengambil kebijakan di AS dan di Eropa, yang menurutnya hanya berupaya menyelamatkan orang-orang kaya dari krisis ekonomi, meski harus mengorbankan kondisi perekonomian negara.
Dalam analisanya, Robert menyebutkan tiga alasa kegagalan kebijakan ekonomi di AS dan Eropa. Pertama, para pembuat kebijakan hanya fokus pada bagaimana agar perusahaan-perusahaan di luar negeri bisa memindahkan pekerjaan-pekerjaan kelas menengah serta permintaan konsumen, basis pajak, Produk Domestik Bruto dan karis terkait dengan jenis pekerjaan, ke negara-negara seperti China dan India, dimana upah buruk masih sangat murah.
Kedua, para pembuat kebijakan mengizinkan deregulasi keuangan yang memberikan kelonggaran pada tindak penggelapan uang dan pemanfaatan utang dengan skala yang tidak terbayangkan sebelumnya.
Ketiga, para pembuat kebijakan merespon dampak dari krisis finansial ini dengan memberlakukan penghematan terhadap hal-hal yang merupakan kebutuhan bagi penduduk dan menjalankan perusahaan percetakan untuk menyelamatkan bank-bank dan mencegah kerugian yang lebih besar bank-bank tersebut, tanpa mempedulikan biaya yang dibebankan pada perekonomian nasional dan kelompok masyarakat tak berdosa.
Membuka lapangan kerja di negara lain dimungkinkan setelah runtuhnya Uni Sovyet, dan India serta China mulai membukan akses luas bagi kebutuhan akan tenaga buruh yang kemudian dieskploitasi oleh Barat. Tekanan di Wall Street akan tuntutan profit yang tinggi, membuat perusahaan-perusahaan AS merelokasi pabrik-pabriknya di luar negeri. Buruh-buruh asing yang bekerja untuk kepentingan modal Barat, dengan teknologi, ketrampilan bisnis, harus seproduktif para buruh di AS.
Di sisi lain, berlebihnya suplai buruh (dengan standar hidup yang lebih rendah) itu artinya, buruh di India dan Cina bisa dibayar lebih rendah dibandingkan kontribusi produk yang mereka hasilkan. Keuntungan mengalir ke arah yang berbeda. Keuntungan hanya mengalir ke para pemegang modal dan ke para eksekutif perusahaan dalam bentuk bonus.
Laporan Manufacturing and Technology News edisi 20 September 2011 tentang Sensus Triwulanan tentang Gaji dan Pekerja menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, AS menutup sekira 54. 621 pabriknya, dan jumlah pekerja yang bekerja di pabrik mereka turun sebesar 5 juta orang. Selama lebih dari satu dekade, sejumlah perusahaan yang lebih besar (yang mempekerjakan lebih dari 1.000 orang) menurun jumlahnya hingga 40 persen. Jumlah pabrik AS yang mempekerjakan 500-1.000 orang turun hingga 44 persen, perusahaan yang pekerjanya antara 250-500 orang jumlahnya turun sekira 57 persen dan perusahaan dengan pekerja 100-250 orang, jumlahnya menurun sekira 30 persen. Perusahaan-perusahaan yang bankrut itu, sebagian karena gagal menjalankan bisnisnya.
Sejumlah politisi di AS menyalahkan kolapsnya sektor manufaktur AS pada persaingan yang dilakukan para pengusaha Cina dan menuding telah terjadi praktek-praktek perdagangan yang curang. Meski faktanya, perusahaan-perusahaan AS-lah yang merelokasi pabrik-pabriknya ke luar negeri, yang artinya mengganti produksi dalam negeri dengan mengimpor barang. Setengah dari impor AS berasal dari Cina, yang terdiri dari produk-produk pabrik AS di luar negeri.
Masalah standar gaji juga menjadi substansial. Laporan Biro Statistik AS tahun 2009 menunjukkan bahwa upah bersih pekerja per-jam di AS adalah 23,3 USD, pengeluaran untuk asuransi sebesar 7, 90 USD untuk kompensasi per jam, sehingga total kompensasi yang dikelurakan perusahaan untuk pegawainya sekira 33, 53 USD. Sedangkan di Cina, total biaya buruh per-jam cuma 1,36 USD, dan di India cuma beberapa sen saja. Sehingga perusahaan yang memindahkan pabriknya ke China dengan jumlah pekerja 1.000 orang, bisa menghemat sekitar 32.000 USD per-jam untuk biaya buruh. Penghematan itu dijewantahkan dalam harga produk yang tinggi dan kompensasi untuk para eksekutif perusahaannya, bukan untuk pada harga produk yang seharusnya lebih murah bagi konsumen yang sejatinya tetap menjadi pengangguran tak kentara.
Para ekonom dari kelompok Republikan menuding “tingginya gaji di AS” yang memicu tingginya tingkat pengangguran di negeri itu saat ini. Sekarang tingkat gaji di AS menjadi yang terendah di antara negara-negara maju lainnya, seperti Norwegia, Denmark, Belgia, Austria dan Jerman.
Sementara di Eropa, menurut Robert yang juga asisten Kementerian Keuangan untuk Kebijakan Ekonomi dan editor di Wall Street Journal ini, krisis ekonomi disebabkan karena bank-bank di Eropa yang terlilit krisis finansial karena tanpa mereka sadari, selama ini membeli instrumen-instrumen finansial sampah yang dijual di Wall Street.
Eropa mencoba memberikan dana talangan, yang uangnya juga didapat dari pinjaman Federal Reserves AS. Situasinya makin sulit karena penggunaan mata uang bersama euro antara negara-negara Uni Eropa, kecuali Inggris. Negara-negara Uni Eropa harus kehilangan peran bank-bank sentralnya sebagai kreditor. Sementara di AS dan Inggris, bank sentral mereka bisa mencetak uang untuk membayar utang-utangnya. Hal ini tidak bisa terjadi di negara-negara anggota Uni Eropa. Dan sejumlah negara Uni Eropa pun merasakan akibatnya karena mengalami gagal bayar utang-utang mereka, sebut saja Portugal, Irlandia, Italia, Yunani dan Spanyol karena bank-bank sentral mereka tidak bisa mencetak euro sendiri dan hanya European Central Bank yang bisa melakukan pencetakan.
Sama hal nya dengan di AS, di Eropa kebijakan ekonomi yang diterapkan lebih kepada upaya menyelamatkan bank-bank swasta dari kebangkrutan.
Begitulah yang terjadi, kebijakan ekonomi di Barat dan Eropa menjadi alat bagi orang-orang kaya untuk memperkaya diri sendiri, dan membiarkan kemiskinan makin menyebar di kalangan penduduk dunia yang tak berdaya secara ekonomi dan finansial. (kw/GS)





Krisis Utang AS dan Eopa: Bukti Kerapuhan Kapitalisme

26 09 2011

Setelah berdebat panjang, akhirnya Kongres AS menyetujui peningkatan batas utang pemerintah AS sebesar US$ 2,1 triliun dari batas maksimal saat ini US$ 14,3 triliun. Meski demikian, ada catatan: belanja AS harus dipangkas US$ 2,4 triliun dalam 10 tahun. Jika penambahan batas atas utang gagal disepakati maka Departemen Keuangan AS tidak lagi dapat meningkatkan pinjaman untuk membiayai anggaran belanja negara adidaya tersebut, termasuk membayar utang-utangnya yang jatuh tempo.

Celakanya selang beberapa hari setelah kesepakatan itu, Standard & Poor’s tetap menurunkan peringkat (rating) surat utang AS dari AAA menjadi AA+. Ini adalah peristiwa yang pertama kali terjadi dalam sejarah AS. Peristiwa tersebut membuat investor baik swasta maupun negara yang memegang obligasi AS mengalami kegamangan.

Penurunan peringkat tersebut tidak hanya berpengaruh pada obligasi pemerintah. Rating utang negara-negara bagian yang memiliki hubungan kuat dengan Washington, perusahaan-perusahan asuransi dan perbankan besar—yang bergantung pada bail-out AS jika mereka bangkrut—akan ikut terpangkas. Akibatnya, pembiayaan perusahaan-perusahan tersebut akan makin sulit dan mahal. Jika rating tersebut terus melorot, perekonomian AS akan kembali mengalami guncangan.

Sebagaimana diketahui, peringkat utang yang diberikan oleh perusahan-perusahan seperti Standard & Poor’s, Moody’s Investor Service dan Fitch Rating sangat mempengaruhi persepsi investor terhadap kondisi surat utang yang diterbitkan suatu perusahaan atau negara. Semakin tinggi rating suatu perusahaan atau negara maka risiko berinvestasi pada surat utang yang dikeluarkan akan semakin kecil. Demikian pula sebaliknya.

Komposisi Utang AS

Besarnya utang AS tidak dapat dilepaskan dari makin ekspansifnya belanja negara tersebut sehingga membuat defisit APBN-nya semakin lebar. Defisit itu kemudian ditutupi dengan utang. Selain dimiliki oleh Bank Sentral dan trust fund dana jaminan sosial, utang AS dalam bentuk obligasi juga dipegang oleh swasta yang terdiri dari investor domestik sebanyak US$ 3,7 triliun (26.4%) dan investor asing sebesar US$ 4,5 triliun (31,4%). Investor asing sendiri didominasi oleh pemerintah Cina (8,1%), Jepang (6,4%) dan Inggris (2,3%). Dengan demikian, bila kepercayaan terhadap AS makin merosot, maka bukan tidak mungkin para investor swasta akan meminta imbal hasil yang lebih besar atau yang lebih buruk beramai-ramai menjual surat utang AS yang mereka miliki. Jika itu yang terjadi maka kebangkrutan negara adidaya tersebut tak terhindarkan.

Kondisi di AS nyaris sama dengan beberapa negara di Kawasan Eropa. Negara-negara seperti Portugal, Italia, Irlandia, Yunani (greece) dan Spanyol (PIIGS) hingga kini masih berjuang untuk keluar dari krisis utang yang melilit mereka. Padahal negara-negara tersebut telah mendapatkan bail-out dari IMF dan Bank Sentral Eropa. Jika terus berlanjut, dana bail-out yang dibutuhkan untuk memitigasi krisis tersebut akan semakin besar. Ujung-ujungnya, yang kembali dirugikan adalah rakyat negara-negara tersebut. Sebab, dana bail-out tersebut, di samping utang yang harus dibayar lebih mahal, juga mensyaratkan sejumlah program penghematan yang membebani rakyat seperti PHK, privatisasi dan peningkatan pajak. Padahal kebanyakan utang negara-negara Eropa tersebut dulunya dipakai untuk menalangi sektor finansial yang mengalami krisis.

Produsen Dolar

AS saat ini masih diuntungkan karena mata uangnya, dolar, masih dijadikan sebagai mata uang internasional. Jika pemerintah mengalami krisis likuiditas, maka pemerintah dapat meminta bank sentral untuk membeli surat utangnya di pasar modal. Bank sentral pun dengan mudahnya akan mencetak dolar untuk keperluan tersebut. Apalagi ketika suku bunga bank sentral yang saat ini nyaris mendekati nol persen, intervensi moneter tersebut menjadi pilihan yang paling utama.

Sejak 2008 lalu, campur tangan tersebut dilakukan The Fed dengan membeli obligasi pemerintah ataupun aset-aset perbankan dan lembaga keuangan yang mengalami krisis likuiditas, khususnya yang masuk dalam kategori to big to fail (terlalu besar dampaknya bagi ekonomi jika bangkrut). Bank of America, Citigroup, AIG dan sejumlah perusahan otomotif seperti General Motors, Ford dan Chrysler adalah sederet perusahaan yang mendapat bail-out dari dana tersebut. Pemerintah tak peduli jika sebagian besar perusahaan tersebut justru bangkrut akibat kesalahan mereka sendiri yang mengoleksi aset-aset ‘beracun’ dari pasar modal.

Dana talangan tersebut dikemas The Fed dalam paket Quantitatif Easing I dan II yang nilainya masing-masing sebesar US$ 1.455 miliar dan US$ 600 miliar sejak 2008-2011. Sialnya, kebijakan mahal tersebut tidak banyak membantu membenahi perekonomian AS. Angka pengangguran tetap tinggi, defisit fiskal membengkak dan pertumbuhan ekonomi tersebut nyaris stagnan.

Bahkan kebijakan tersebut membuat inflasi makin tinggi akibat uang yang beredar semakin banyak. Selain itu, nilai tukar dolar AS melemah sebab harga barang impor lebih murah sehingga penjualan dolar meningkat. Ditambah lagi, banyak investor yang mengalihkan investasinya ke negara lain yang imbal hasil surat utangnya lebih mahal atau suku bunganya lebih tinggi.

Dengan dana tersebut, sebagian investor menyerbu produk investasi di bursa komoditas. Akibatnya, harga-harga komoditas di bursa seperti emas, minyak dan bahan pangan meningkat tajam. Dampaknya menjalar ke seluruh dunia. Negara-negara yang bergantung pada energi dan pangan impor mengalami inflasi hebat. Rakyat miskin makin sengsara sebab harga pangan makin mahal. Belum lagi di sejumlah negara harga BBM dinaikkan karena beban subsidi semakin membengkak. Penduduk miskin pun makin bertambah.

Efek Psikologis

Dampak dari guncangnya sektor finansial di AS dan Eropa membuat indeks saham di bursa Asia dalam beberapa bulan terakhir menguat tajam. IHSG melonjak tajam bahkan tertinggi di kawasan Asia meskipun sempat mengalami koreksi tajam akibat aksi ambil untung yang dilakukan oleh para investor. Hal yang sama juga dialami oleh rupiah yang mengalami apresiasi cukup tinggi. Hal tersebut mengindikasikan meningkatnya pelarian dana investasi dari kawasan Eropa dan AS ke kawasan tersebut. Apalagi biaya pinjaman di AS dan Eropa sangat murah sehingga sangat menguntungkan jika dipinjam untuk berinvestasi di negara-negara berkembang yang bunganya masih tinggi (dollar carry trade). Bandingkan, misalnya, suku bunga Federal Reserve yang hanya 0.25% dengan BI rate yang mencapai 6,75%.

Meski demikian, membanjirnya dana-dana jumbo ini tidak dapat terserap baik di sektor riil. Terkecuali penerbitan obligasi untuk refinancing dan penambahan modal yang massif, gairah BUMN dan perusahaan swasta untuk melakukan IPO dan right issue di pasar modal tidak sepesat derasnya aliran modal tersebut. Akibatnya, gelembung (bubble) di sektor finansial makin besar.

Akibat lebih jauh, meski indikator makro perekonomian Indonesia tampak sehat, peluang terjadinya guncangan di sektor tersebut tidak dapat dihindari. Ini karena karakter investasi di sektor finansial yang tidak melulu berpedoman pada persoalan fundamental. Belajar dari sejarahnya, amat banyak negara yang memiliki fundamental ekonomi yang dianggap solid khususnya di sektor finansial namun remuk ketika terjadi krisis.

Hal ini karena—di samping faktor lainnya—faktor psikologi seperti kepanikan, keserakahan dan ‘ikut-ikutan’ (herd behavior) memiliki peran yang sangat kuat dalam mempengaruhi keputusan para investor. Dengan demikian, krisis di suatu kawasan dengan mudah merambat kemana-mana dengan level yang sulit diprediksi (Kindleberger, 2000). Oleh karena itu, di tengah booming-nya aliran modal di pasar modal saat ini, potensi meletusnya bursa dapat terjadi kapan saja.

Pada krisis finansial 2008, misalnya, sektor finansial Indonesia ikut terpukul akibat krisis subrime mortgage terjadi di AS. Padahal saat itu fundamental ekonomi Indonesia oleh berbagai lembaga ekonomi termasuk oleh Pemerintah sendiri dipandang cukup sehat. IHSG melorot tajam dari dari kisaran 2,500 pada awal tahun menjadi 1,200 pada Desember 2008. Demikian pula dengan rupiah yang terdepresiasi dari Rp 9.500 ke Rp12,800 perdolar. Credit default swap (CDS) obligasi Pemerintah juga melonjak tajam dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia. Akibatnya, imbal hasil (yield) obligasi yang harus dibayar Pemerintah makin tinggi. Akibat lanjutannya, beban APBN untuk menanggung biaya utang semakin besar. Dana yang digelontorkan BI untuk menstabilkan rupiah juga cukup besar. Meski sebagian merugi, secara umum yang diuntungkan dengan keadaan tersebut tentu saja para investor, sementara rakyat makin buntung.

Beralih ke Khilafah

Jelaslah kegagalan AS dan negara-negara Eropa dalam mengelola fiskalnya—terutama dalam menangani utangnya—melengkapi catatan kelam krisis ekonomi dan finansial dalam sistem ekonomi Kapitalisme. Dalam bukunya, Manias, Panics, and Crash, A History of Financial Crisis, sejarahwan Kindleberger telah merekam puluhan krisis besar yang terjadi dalam sistem Kapitalisme. Sebut saja krisis Wall Street tahun 1929 dan Krisis Asia tahun 1997/1998 yang masing-masing telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian AS dan Asia. Semua itu merupakan bukti dari kebobrokan sistem ekonomi Kapitalisme. Ibarat api dalam sekam, sistem tersebut mengandung potensi krisis yang sewaktu-waktu dapat menyala dan membumihanguskan perekonomian.

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi sumber krisis tersebut yaitu: sektor finansial yang berbasis ribawi, model perseroan terbatas yang bergantung pada saham yang dipasarkan di bursa yang spekulatif, dan mata uang kertas yang dapat dicetak dengan mudah sehingga mendorong terjadinya inflasi. Berbagai paket reformasi keuangan diterapkan guna menata sistem tersebut. Namun, semua itu tetap saja tak mampu menahan sistem ini dari krisis. Demikian pula kemampuan AS sebagai raksasa ekonomi saat ini untuk menyangga perekenomiannya dengan mencetak dolar dan berutang, makin mencemaskan banyak pihak.

Oleh karena itu, amat wajar jika sejumlah pemikir ekonomi mulai menyadari bahwa Sistem Ekonomi Islam dalam Khilafah Islamiyah merupakan alternatif dari sistem Kapitalisme saat ini. Pasalnya, di dalam sistem ekonomi negara tersebut, kegiatan ekonomi—termasuk di dalamnya pinjaman luar negeri—yang berbau ribawi akan dinihilkan. Selain itu, eksistensi dari pasar modal yang memperdagangkan saham, obligasi ribawi dan produk-produk derivatifnya juga tidak akan ditemukan karena bertentangan dengan syariah Islam. Demikian pula dengan mata uang negara tersebut yang berbasis emas dan perak, membuat negara tersebut aman dari gejolak inflasi yang akut. Dengan model tersebut berbagai keguncangan di sektor ekonomi seperti yang kerap dihadapi sistem Kapitalisme tidak akan dijumpai di dalam negara yang berbasis ideologi Islam tersebut. Mahabenar Allah SWT Yang berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS ar-Rum [30]: 41). []





Menuju Kehancuran Ekonomi AS: “Krisis Amerika, Akhirnya, Obama Mengaku Tidak Mampu”

17 09 2011

image-119.jpg (350×220)
Presiden Amerika Serikat Barack Obama kembali menyebut krisis yang dihadapi negaranya saat ini adalah akibat dari perilaku politik dan keputusan keliru Kongres AS. Obama juga mengaku tidak mampu menyelesaikan beberapa kesulitan yang dihadapi negaranya.
Sebagaimana Dilaporkan IRNA, hal itu dikemukakan Obama dalam pidatonya Kamis petang (11/8) di depan warga Michigan. Dikatakannya, “Dalam politik kita, terdapat banyak masalah yang harus dibenahi.”
Obama menyebut krisis limit utang pemerintah sebagai salah satu di antara kendala tersebut seraya menegaskan bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan dengan bantuan para pejabat dan rakyat.
Seraya mengkritik kinerja Kongres, Obama mengatakan, “Sejumlah pihak di Kongres, alih-alih membantu menyelesaikan krisis Amerika saat ini, justru mencari jalan untuk menggeser rival-rival mereka.”
Lebih lanjut Obama menggajak masyarakat untuk menuntut Kongres menyingkirkan friksinya dengan pemerintah.
Tidak hanya itu, Obama juga menilai keterbelakangan negara adalah akibat politik Kongres dan dalam transaksi dagang mereka (Kongres) harus sepekat sehingga dapat tercapai kemajuan.
Menjawab pertanyaan kritis bahwa pemerintah tidak mempunyai solusi untuk keluar dari krisis saat ini, Obama mengatakan, “Tidak ada masalah yang kami tidak memiliki jawabannya, akan tetapi masalahnya adalah rekan-rekan (Kongres) sibuk bermain politik.”
Menurutnya, kini tiga saatnya Republik dan Demokrat menyingkirkan friksi mereka dan mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan partai.
Namun dalam pidatonya itu, Obama tidak menyinggung sama sekali solusi dan trik-trik praktis pemerintah dalam menyelesaikan krisis ekonomi, pengadaan lapangan kerja, dan penurunan tingkat utang pemerintah.
(IR/MZ)








%d blogger menyukai ini: