PERLUKAH MEMPERTAHANKAN PENDIDIKAN ALA SEKULERISME..?!?

25 11 2012

pendidikan
Pendidikan sekarang seolah-olah tujuannya sangat jauh sekali dengan pendidikan sebenarnya, yang namanya pendidikan seharusnya adalah mencerdaskan anak bangsa bukan sebaliknya yang hanya mengambil keuntungan dengan menjadikan pendidikan itu sendiri sebagai lahan basah untuk berbisnis. Wajar, kalau kita lihat pendidikan sekarang ini seperti itu, karena kita berada ada system yang sekuler tentunya pendidikan yang komersialisasi dan materialistik ini adalah pendidikan ala sekulerisme-kapitalisme yang ujung-ujungnya mengarah kepada ,materialisme dan perbisnisan.
Pendidikan yang materialistik merupakan gambaran dari kehidupan sekuleristik yang terbukti telah gagal menghantarkan manusia menjadi sosok pribadi yang utuh. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, paradigma pendidikan yang keliru di mana dalam sistem kehidupan sekuler, asas penyelenggaraan pendidikan juga sekuler. Tujuan pendidikan yang ditetapkan juga adalah buah dari paham sekuleristik, yakni sekedar membentuk manusia-manusia yang berpaham materialistik dan individu. Jadi, tanpa kita sadari atau tidak, berkembang penilaian bahwa hasil pendidikan haruslah dapat mengembalikan investasi yang telah ditanam. Pengembalian itu dapat berupa gelar kesarjanaan, jabatan, kekayaan, atau apapun yang setara dengan nilai materi yang telah dikeluarkan. Agama ditempatkan pada posisi yang sangat individual. Nilai agama dinomor sekiankan dijadikan sebagai standar penilaian sikap dan perbuatan. Tempatnya telah digantikan yang pada faktanya bernilai materi terlihat pada saat ini.
Dalam sistem sekuler saat ini, aturan-aturan, pandangan, dan nilai-nilai Islam memang tidak pernah secara sengaja digunakan untuk menata berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Karena itu, di tengah-tengah sistem sekularistik ini lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai agama. Apakah dengan ini kita dapat menghasilkan generasi penerus yang benar-benar berkualitas? Tentu tidak. Dari sini dapat kita lihat kalau sistem sekarang ini seolah-olah yang hanya bisa mengemban pendidikan hanyalah orang-orang kaya saja, karena biaya pendidikan yang begitu sangat tinggi, sehingga orang yang pintar tetapi tidak mempunyai uang tidak bisa bersekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan dan kalah kualifikasi hanya dari segi biaya, tetapi orang yang kurang pandai tapi memiliki uang banyak dia bisa merentas pendidikannya hanya dia mampu memiliki uang… Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, negaralah yang seharusnya mengelola bidang pendidikan, baik pembiayaan maupun kurikulumnya. Karena, baik/buruknya pendidikan akan berdampak langsung bagi baik/buruknya suatu negara. Paradigma baru dalam bidang pendidikan tersebut, seperti sebuah gagasan yang mulia. Akan tetapi, dampak yang nampak saat ini adalah privatisasi dan komersialisasi pendidikan.
Pendidikan yang diharapkan dapat melepaskan bangsa ini dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan, tetapi menjadi komoditas bisnis yang menguntungkan. Peserta didik dari keluarga miskin tidak akan mampu membayar biaya kuliah di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang mahal. Hasilnya, apabila ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka terpaksa mencari universitas yang biasa-biasa saja. Dampak nyata dari kebijakan privatisasi PTN adalah merosotnya mutu pendidikan tinggi negeri karena dasar penerimaan mahasiswa baru tidak murni tes, tetapi tawar menawar modal yang disetorkan.
Selain itu, apalagi jika UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) BHP itu akan diterapkan pada semua universitas di negeri ini yang mana BHP itu adalah upaya pengalihan tanggungjawab negara terhadap pendidikan dengan meminta masyarakat memikul pembiayaan pendidikan. Jika RUU ini diterapkan akan makin sedikit masyarakat tidak mampu yang bisa mengakses pendidikan tinggi. Konsekuensinya, kampus hanya bisa diakses oleh mahasiswa kaya, sementara yang miskin kian tersisih. Kampus yang sudah terlanjur besar dengan mudah membuat jaringan/link dengan dunia usaha sehingga kian maju. Sebaliknya, kampus yang terbelakang sulit dilirik oleh dunia usaha sehingga tetap tertinggal di tengah ketatnya persaingan pasar.

Hal ini sangat berbeda sekali dengan pendidikan berdasarkan system Islam, . Pendidikan Islam Adalah Pendidikan Terpadu Agar keluaran pendidikan menghasilkan SDM yang sesuai harapan, harus dibuat sebuah sistem pendidikan yang terpadu. Artinya, pendidikan tidak hanya terkonsentrasi pada satu aspek saja. Sistem pendidikan yang ada harus memadukan seluruh unsur pembentuk sistem pendidikan yang unggul. Tujuan Pendidikan Islam Pendidikan Islam merupakan upaya sadar, terstruktur, terprogram, dan sistematis yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter, yakni: berkepribadian Islam. Ini sebetulnya merupakan konsekuensi keimanan seorang Muslim. Intinya, seorang Muslim harus memiliki dua aspek yang fundamental, yaitu pola pikir (aqliyyah) dan pola jiwa (nafsiyyah) yang berpijak pada akidah Islam. Pada zaman khulafaur rasyidin, biaya pendidikan gratis ditanggung oleh negara bahkan negara sangat menghargai pentingnya pendidikan. Dalam konteks pendidikan, Islam telah menentukan bahwa negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan dan mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah. Rasulullah saw. bersabda: “Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim). Perhatian Rasulullah saw. terhadap dunia pendidikan tampak ketika beliau menetapkan para tawanan Perang Badar dapat bebas jika mereka mengajarkan baca-tulis kepada sepuluh orang penduduk Madinah. Hal ini merupakan tebusan. Dalam pandangan Islam, barang tebusan itu merupakan hak Baitul Mal (Kas Negara). Tebusan ini sama nilainya dengan pembebasan tawanan Perang Badar. Artinya, Rasulullah saw. telah menjadikan biaya pendidikan itu setara nilainya dengan barang tebusan yang seharusnya milik Baitul Mal. Dengan kata lain, beliau memberikan upah kepada para pengajar (yang tawanan perang itu) dengan harta benda yang seharusnya menjadi milik Baitul Mal. Kebijakan beliau ini dapat dimaknai, bahwa kepala negara bertanggung jawab penuh atas setiap kebutuhan rakyatnya, termasuk pendidikan. Jika kita melihat sejarah Kekhalifahan Islam, kita akan melihat begitu besarnya perhatian para khalifah terhadap pendidikan rakyatnya. Misalnya saja, masa Khalifah Umar bin al-Khaththab memberikan gaji kepada setiap guru saat itu sebesar 15 dinar (1 dinar=4,25 gram emas). Perhatian para khalifah tidak hanya tertuju pada gaji pendidik dan sekolah, tetapi juga sarana pendidikan seperti perpustakaan, auditorium, observatorium, dll. Bahkan para khalifah memberikan penghargaan yang sangat besar terhadap para penulis buku, yaitu memberikan imbalan emas seberat buku yang ditulisnya. Subhanallah, begitu besarnya perhatian para khalifah (pemimpin) saat itu terhadap pendidikan.

Wahai saudara ku kaum muslim mari kita membuka mata, hati, dan pikiran kita , apakah sistem pendidikan sekuler saat ini akan terus kita pertahankan? Apakah sistem pendidikan yang terbukti gagal ini akan terus kita wujudkan? Marilah kita bergegas membangun sistem pendidikan Islam, dalam sebuah naungan negara Khilafah, yang akan melahirkan generasi yang berkepribadian Islam. Generasi inilah yang akan mampu mewujudkan kemakmuran dan kemuliaan peradaban manusia di seluruh dunia. Jadi, pilihan ditangan kalian, apakah tetap mempertahankannya atau menggantinya dengan system pendidikan yang benar-benar bisa membawa perubahan? Yaitu sistem pendidikan Islam yang telah terbukti keunggulannya… Wallahu’alam Bishawab…
By Hayatun Izati Annisa

Iklan




Perubahan Kurikulum Pendidikan, Gagasan Brilian atau Bentuk dari Keputus Asaan?

25 11 2012

kurikulum baru pendidikan
“Menteri pendidikan baru, saatnya kurikulum baru”, mungkin tidak terlalu berlebihan jika itu dikatakan, mengingat begitu seringnya kurikulum Indonesia ini berganti. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Sekarang, hal yang sama akan terulang lagi. Staf ahli Mendikbud Prof Kacung Marijan MA menegaskan bahwa kementerian itu akan melakukan perubahan kurikulum pendidikan nasional mulai 2013 untuk menyeimbangkan aspek akademik dan karakter (Kompas.com).
Timbul sebuah pertanyaan, apakah perubahan kurikulum yang baru ini adalah sebuah bentuk rekomendasi serius dan merupakan gagasan yg brilian dari Kemendikbud ataukah sekedar usulan atas sebuah bentuk keputus asaan? Putus asa karena walau kurikulum sudah berganti berkali-kali tetap tidak ada perubahan yang berarti bagi generasi. Meski menuai banyak pro dan kontra perombakan kurikulum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap akan melaksanakannya pada tahun ajaran 2013-2014. Sebuah hal yang wajar jika ini menuai banyak pro dan kontra di tengah masyarakat, karena melihat fakta yang terjadi bagaimana rusaknya generasi saat ini. Kasus tawuran, narkoba, seks bebas, dan kasus-kasus lainnya yang mayoritas dilakukan oleh generasi bangsa selalu meningkat setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa generasi muda saat ini sudah begitu banyak mengalami kemunduran. Memang, akan tetap ada generasi muda yang berprestasi, akan tetapi bukankah fakta yang terlihat saat ini justru generasi yang ‘merusak’ prestasi?
Bagaimanapun, seperti apa tingkah laku dari para generasi sekarang tidak lepas dari peran pendidikan yang mendidik mereka, entah itu lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Akan tetapi, jika diperhatikan lebih teliti lagi maka lingkungan sekolah lah yang berperan lebih dalam pembentukan pribadi mereka. Hal ini karena mereka dididik sejak TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Oleh karena itu, begitu besarnya peran pendidikan sekolah memberikan kontribusi dalam pembentukan generasi bangsa. Berbica sekolah tentu tidak akan lepas dari yang namanya kurikulum pendidikan. Namun sayang, kurikulum Negara sekarang ini rupanya tidak teguh pada pendiriannya, selalu saja berubah. Memang alasan Menteri pendidikan untuk merubahnya adalah untuk memperbaiki kurikulum yang ada, namun kenyataannya perubahan kurikulum pendidikan justru terkesan seperti sebuah ketidakseriusan. Banyak pihak yang mengatakan belum rampung satu kurikulum pendidikan kini sudah berencana mau merubah kurikulum lagi. Padahal, untuk perubahan itu tentu akan memerlukan dana yang banyak lagi.
Ada hal menarik dari rencana perubahan kurikulum ini, kata staf ahli Mendikbud Prof Kacung Marijan MA perubahan kurikulum tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan aspek akademik dan karakter. Selama ini memang dunia pendidikan dihebohkan dengan slogan pendidikan berkarakter, walaupun memang pada kenyataannya begitu sulit untuk membentuk karakter yang baik kepada para peserta didik. Pendidikan sekarang memang lebih banyak mengedepankan nilai akademis, contoh sederhana ketika UN kejujuran sudah tidak diperhatikan lagi, yang penting lulus. Bahkan yang lebih parah lagi, terkadang justru nilai akademispun sudah tidak diperhatikan lagi, contoh sederhana ketika masuk ke perguruan tinggi misalnya, tidak jarang justru uang yang bermain, yang banyak uangnya akan mendapatkan peluang lebih besar untuk masuk ke dalamnya (red: Perguruan Tinggi). Hal ini membuktikan bahwa saat ini tidak sekedar karakter yang bermasalah, tapi akademik pun sepertinya sudah mulai ditinggalkan. Jika demikian, apa jadinya generasi ini di masa depan?
Usulan Kemendikbud untuk mengubah kurikulum kembali dengan tujuan untuk menyeimbangkan akademik dan karakter memang adalah tujuan yang sangat bagus. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah dengan merubah kurikulum baru lagi akan menjadikan pendidikan sekarang ini menjadi lebih baik? Karena melihat fakta yang ada, sudah berkali-kali kurikulum diganti tetap tidak ada perubahan lebih baik yang berarti. Dari sini, harusnya yang dipikirkan bukanlah sekedar kurikulum yang terus berganti tapi bagaimana ‘kabar’ system pendidikannya? Yang saat ini sudah tidak mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan di peserta didiknya, tapi justru lebih kepada mengejar gelar ketika lulusnya. Sistem pendidikan sekarang jua didesain layaknya sebuah proyek bisnis yang menguntungkan. Saat mendekati UN misalnya, begitu banyak jasa yang menawarkan les privat, bimbel-bimbel, hingga buku-buku soal latihan, bahkan yang paling parah ada juga yang menjual bocoran jawaban soal UN dengan tarif yang berbeda-beda. Sungguh luar biasa dunia pendidikan kita sekarang ini, dan semua itu tidak lepas dari system pendidikan yang ada sebagai bentuk ‘anak’ dari system Kapitalis yang saat ini dijadikan sebagai system yang memayungi Negara kita Indonesia.
Sungguh kondisi ini sangat jauh berbeda dengan system pendidikan Islam yang benar-benar menjadikan peserta didik untuk benar-benar menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang tentunya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam system pendidikan Islam, sejak awal penyusunan kurikulum dan materi pelajaran dimana terdapat dua tujuan pokok pendidikan yang harus diperhatikan: Pertama, Membangun kepribadian Islami, pola pikir (aqliyah) dan jiwa (nafsiyah) bagi umat; yaitu dengan cara menanamkan tsaqofah Islam berupa aqidah, pemikiran, dan perilaku Islami ke dalam akal dan jiwa anak didik. Karenanya harus di susun dan dilaksanakan kurikulum Negara Khilafah untuk merealisasikan tujuan tersebut. Kedua, Mempersiapkan anak-anak kaum muslim agar diantara mereka menjadi ulama-ulama yang ahli di setiap aspek kehidupan, baik ilmu-ilmu ke-Islaman (ijtihad, fiqih, peradilan dan lain-lain) maupun ilmu-ilmu terapan (teknik, kimia, fisika, kedokteran dan lain-lain). Ulama-ulama yang mumpuni akan membawa Negara Islam dan umat Islam –melalui pundak mereka- untuk menempati posisi puncak diantara bangsa-bangsa dan Negara-negara lain di dunia, bukan sebagai pengekor maupun agen pemikiran dan ekonomi Negara lain.
Dengan system pendidikan ini, maka keseimbangan antara akademik dan karakter pasti akan dapat terwujud. Oleh karenanya, kenapa harus ragu mengambil system pendidikan Islam untuk dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan kurikulum pendidikan di Indonesia. Namun, tentu system pendidikan Islam tak akan mungkin bisa diterapkan dalam wadah Negara yang bukan islam. Maka, system pendidikan Islam yang akan mampu melahirkan generasi yang hebat akademis dan berkarakter juga hanya bisa berada dalam sebuah Negara Islam yakni Daulah Khilafah Islamiyah.

by Rusma





Pendidikan Gratis dan Bermutu dalam Islam

28 09 2011

Oleh: Hafidz Abdurrahman,
Lajnah Tsaqafiyah DPP HTI

Islam bukan hanya memandang pendidikan sebagai perkara penting, tetapi Islam telah menjadikan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat, bersama kesehatan dan keamanan. Karena itu, Islam bukan hanya menjamin terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan tetapi Islam juga mewajibkan setiap warga negara untuk menuntut ilmu, dan mewajibkan negara untuk memberikan layanan nomor satu kepada rakyatnya dalam bidang pendidikan.

Nabi bersabda, “Tuntutlah ilmu meski sampai ke Cina. Karena, menuntut ilmu hukumnya fardhu bagi setiap orang Muslim.” (al-Khathib al-Baghdadi, ar-Rihlah fi Thalab al-Hadits; as-Suyuthi, Jami’ al-Masanid wa al-Marasil, Juz I/463). Artinya, mengutip penjelasan al-‘Allamah al-Manawi, betapapun jauhnya tempat ilmu itu berada, maka kita diperintahkan untuk mencarinya. Sebab, mencari ilmu hukumnya adalah fardhu (al-Manawi, Faidh al-Qadir, Juz I/543). Dari sini, bisa disimpulkan bahwa kewajiban menuntut ilmu tidak mengenal batas teritorial. Selain tidak mengenal batas teritorial, menuntut ilmu juga tidak mengenal batas waktu, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi kepada para sahabat. Mereka menuntut ilmu hingga wafat.

Menuntut ilmu merupakan kewajiban, di mana pendidikan merupakan proses ilmu tersebut ditransformasikan kepada masyarakat, maka kebutuhan akan pendidikan merupakan keniscayaan. Karena itu, negara wajib menjamin tersedianya layanan pendidikan untuk seluruh rakyatnya. Ini ditunjukkan dengan kebijakan Nabi SAW ketika menjadi kepala negara, saat menjadikan kaum kafir Quraisy sebagai tawanan, maka tebusan pembebasan mereka adalah dengan mengajari kaum Muslim baca tulis (Ibn Hisyam, as-Sirah an-Nabawiyah, Juz I/).

Hak Dasar Rakyat dan Kewajiban Negara

Ilmu merupakan kunci dunia dan akhirat. Dengan ilmu, dunia dan akhirat bisa dikuasai. Generasi terbaik umat Islam ini telah menguasai dunia, sekaligus mendapatkan kebaikan akhirat, melalui penguasaan mereka akan ilmu. Ilmu ini mereka peroleh melalui proses edukasi. Menyadari kebutuhan mereka akan ilmu, para sahabat pun terus-menerus belajar tanpa mengenal usia. Al-Bukhari meriwayatkan, bahwa para sahabat Rasulullah SAW terus-menerus belajar, meski di usia mereka yang sudah senja (al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz I/26). Demikian pula bagi para sahabat yang masih belia, mereka juga tidak mau ketinggalan. Ali bin Abi Thalib, yang disebut oleh Nabi sebagai pintu kota ilmu (babu al-Madinah), dan Ibn Abbas yang disebut sebagai penafsir Alquran (turjuman al-Qur’an) sama-sama telah belajar sejak usia 7 atau 8 tahun. Sayyidina ‘Ali menuturkan, “Belajar di waktu kecil seperti memahat di atas batu.” (al-Kattani, at-Taratib al-Idariyyah, Juz II/162)

Pada zaman Nabi SAW dan para Khulafa’ Rasyidin setelahnya, masjid Nabawi telah dijadikan sebagai tempat belajar. Nabi membentuk halqah ilmu, demikian juga para sahabat. Al-Imam al-Yusi, dalam kitabnya, al-Qanun, menuturkan bahwa model penyampaian ilmu seperti sekarang sebenarnya bersumber dari praktik Nabi yang dilakukan kepada para sahabat Baginda di majelis-majelis ilmu. Ketika itu, masjid menjadi pusat belajar-mengajar. Umar menuturkan, “Barangkali orang yang masuk masjid, bisa diumpamakan sebagai kuda yang berhamburan. Jika dia melihat majelis kaumnya dan melihat orang yang dia kenal, maka dia duduk bersamanya.” (al-Kattani, at-Taratib al-Idariyyah, Juz II/152). Hingga sekarang di masjid Nabawi maupun Masjid al-Haram, halqah ilmu ini masih berjalan.

Tidak hanya itu, menyadari akan kewajiban negara, “Imam adalah penggem-bala, dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.” (HR al-Bukhari), maka negara Islam pun menyediakan infrastruktur pendidikan kelas satu untuk seluruh rakyatnya. Mulai dari sekolah, kampus, perpustakaan, laboratorium, tenaga pengajar hingga biaya pendidikan yang lebih dari memadai.

Pada zaman Abbasiyah, al-Kuttab (sekolah dasar) banyak didirikan oleh Khilafah, menyatu dengan masjid. Di sana juga dibangun perpustakaan. Pendidikan tinggi pertama pada zaman itu adalah Bait al-Hikmah, yang didirikan oleh al-Ma’mun (830 M) di Baghdad. Selain berfungsi sebagai pusat penerjemahan, juga digunakan sebagai pusat akademis, perpustakaan umum dan observatorium (Philip K Hitti, History of the Arabs, 514-515). Setelah itu, baru muncul Akademi Nidzamiyyah yang dibangun antara tahun 1065-1067 M. Akademi yang kemudian dijadikan oleh Eropa sebagai model perguruan tinggi mereka (Reuben Levy, A Baghdad Chronicle, Cambridge: 1929, 193).

Di Cordoba, Spanyol, pada zaman itu juga telah berkembang Le Mosquet yang asalnya merupakan gereja, kemudian dialihfungsikan sebagai masjid, lengkap dengan madrasah, dengan berbagai fasilitas pendidikan lainnya. Lembaga pendidikan telah menelorkan ulama sekaliber al-Qurthubi, as-Syathibi, dan lain-lain. Tidak hanya ahli tafsir dan usul, akademi pendidikan di era Khilafah juga berhasil melahirkan para pakar di bidang kedokteran seperti Ali at-Thabari, ar-Razi, al-Majusi dan Ibn Sina; di bidang kimia seperti Jabir bin Hayyan; astronomi dan matematika, seperti al-Hajjaj bin Mathar, Hunain bin Ishaq, Tsabit bin Qurrah, Ali bin Isa al-Athurlabi dan lain-lain; geografi, seperti Yaqut al-Hamawi dan al-Khuwarizmi; historiografi, seperti Hisyam al-Kalbi, al-Baladzuri, dan lain-lain. Mereka merupakan produk akademi pendidikan di era Khilafah.

Gratis dan Bermutu

Fakta sejarah di era keemasan Islam di atas membuktikan, bahwa kualitas output pendidikan yang dihasilkan oleh Khilafah telah mendapatkan pengakuan dunia. Menariknya, pendidikan kelas satu seperti itu diberikan dengan gratis alias cuma-cuma kepada seluruh warga negaranya. Karena itu, pendidikan gratis dan bermutu dalam sistem Khilafah bukanlah isapan jempol.

Pendidikan gratis tetapi bermutu bisa diwujudkan oleh Khilafah karena Khilafah mempunyai sumber pendapatan yang sangat besar. Selain itu, kekayaan milik negara dan milik umum dikelola langsung oleh negara yang hasilnya didistribusikan kepada rakyat melalui skim pembiayaan pendidikan, kesehatan dan layanan publik yang lain. Dengan cara yang sama, negara juga bisa membangun infrastruktur pendidikan yang lebih dari memadai, serta mampu memberikan gaji dan penghargaan yang tinggi kepada ulama atas jasa dan karya mereka. Dari pendidikan dasar, menengah hingga atas, yang menjadi kewajiban negara, tidak sepeser pun biaya dipungut dari rakyat. Sebaliknya, semuanya dibiayai oleh negara. Anak-anak orang kaya dan miskin, sama-sama bisa mengenyam pendidikan dengan kualitas yang sama.

Dengan filosofi, “Imam (kepala negara) adalah penggembala, dan dialah satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap gembalaan (rakyat)-nya.” (HR al-Bukhari), kewajiban untuk memberikan layanan kelas satu di bidang pendidikan ini benar-benar dipikul oleh negara. Jika kas negara tidak mencukupi, maka negara berhak mengambil pajak secukupnya dari kaum Muslim untuk membiayai kebutuhan ini (al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddn an-Nabhani, Muqaddimatu ad-Dustur, hal. 364-370).

Begitulah cara Islam, melalui institusi Khilafah, merealisasikan pendidikan gratis dan bermutu. Wallahu a’lam.[]





Pakar Pendidikan: Label Sekolah Bertaraf Internasional Hanya Dagangan

8 07 2011

Hampir di tiap jenjang pendidikan di Indonesia akan memasuki tahun ajaran baru. Para orangtua pun sibuk mencari alternatif sekolah untuk kelanjutan pendidikan anaknya kedepan, salah satunya dengan menjatuhkan pilihan kepada Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Orangtua menilai dengan label internasional, maka mutu sekolah akan lebih terjamin.
Fenomena inilah mendapat analisa mendalam dari Erma Pawitasari, Direktur Eksekutif Andalusia Islamic Education and Management Services (AIEMS). Padahal menurutnya konsep SBI lahir tanpa penelitian yang matang. Baca entri selengkapnya »





PENDIDIKAN ISLAM : Bermutu dan Melahirkan Manusia Unggul

16 06 2011

Oleh : Dr. Ir. M. Kusman Sadik

(Anggota Lajnah Mashlahiyah DPP HTI)

Ideologi yang dianut oleh suatu negara akan menjadi basis kebijakan bagi sistem pendidikannya. Kebijakan tersebut khususnya terkait dengan dua hal pokok: tujuan pendidikan yang diwujudkan dalam format kurikulum dan peran negara dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakatnya. Sistem pendidikan yang diterapkan oleh Khilafah Islam adalah sitem yang secara keseluruhan terpancar dari ideologi atau akidah Islam. Dalam Khilafah Islam, tujuan pendidikan, struktur kurikulum dan peran negara di bidang pendidikian diformulasikan sesuai dengan tuntunan syariah Islam.

Tujuan pendidikan yang diselenggarakaan oleh Khilafah Islam adalah untuk membentuk kepribadian islami (syakhshiyah islamiyah) setiap Muslim serta membekali dirinya dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan.

Pendidikan dalam Islam merupakan kebutuhan dasar sebagaimana kebutuhan terhadap makan, minum, pakaian, rumah, kesehatan, dan sebagainya. Negara wajib menjamin pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara secara gratis hingga perguruan tinggi dengan fasilitas sebaik mungkin (An-Nabhani, Ad-Dawlah al ­Islamiyah, him. 283-284).

Secara struktural, kurikulum pendidikan dalam Khilafah Islam dijabarkan ke dalam tiga komponen materi pokok: (1) pembentukan kepribadian Islam: (2) penguasaan tsaqafah Islam, (3) dan penguasaan ilmu kehidupan (iptek, keahlian dan keterampilan). Kurikulum ini diikuti dengan berbagai kebijakan negara yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Salah satu kebijakan penting dalam hal ini adalah terkait biaya pendidikan yang murah bahkan gratis. Dalam Islam, negara wajib menyediakan pendidikan murah atau bebas biaya kepada warga negaranya, baik Muslim maupun non-Muslim, agar mereka bisa menjalankan kewajibannya atau memenuhi kebutuhan primer mereka, yaitu pendidikan. Rasulullah saw. bersabda:

Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Syariah Islam dalam masalah pendidikan ini tentu tidak dapat dipisahkan dari syariah Islam secara keseluruhan, khususnya dalam masalah pengelolaan sumberdaya alam. Dalam pandangan syariah, air (kekayaan sungai, laut), padang rumput (hutan), migas dan barang tambang yang jumlahnya sangat banyak merupakan milik umum atau rakyat. Khalifah bertugas untuk mengkoordinasi pengelolaan sumberdaya alam ini dan mendistribusikannya kepada rakyat untuk pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya.

Sejarah Emas Pendidikan Islam

Kejayaan pendidikan Islam pada masa Khilafah Islam telah ditorehkan dengan tinta emas dalam sejarah. Sejarahwan Barat, Jacques C. Reister, mengakui secara obyektif bahwa selama lima ratus tahun Islam telah menguasai dunia dengan kekuatannya, ilmu pengetahuan dan peradabannya yang tinggi. Menurut Montgomery Watt dalam bukunya, The Influence of Islam on Medieval Europe (1994), peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri. Tanya dukungan peradaban Islam yang menjadi motornya, kondisi Barat tidak akan ada artinya.

Kejayaan pendidikan pada masa keemasan Khilafah Islam dapat digambarkan sebagai berikut.

Pertama: penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu oleh Khilafah hingga memungkinkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Negara memberikan jaminan pendidikan secara gratis bagi seluruh warganya. Negara juga memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke tahapan yang lebih tinggi. Semua fasilitas sarana dan prasarana disediakan oleh negara. Pada masa lalu ada Madrasah al-Muntashiriah, misalnya, yang didirikan oleh Khalifah al-Muntashir Billah di Kota Baghdad. Di sekolah ini setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas) perbulan. Kehidupan keseharian mereka juga dijamin sepenuhnya oleh negara. Ada pula Madrasah an-Nuriah di Damaskus yang didirikan pada abad 6 H oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Di sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi.

Khilafah Islam membangun banyak perpustakaan dengan koleksi buku yang sangat melimpah yang menunjukkan tingginya peradaban Islam saat itu. Dalam catatan sejarah, pada abad ke-10, di Andalusia saja terdapat 20 perpustakaan umum. Di antaranya yang terkenal adalah Perpustakaan Umum Cordova, yang saat itu memiliki tidak kurang dari 400 ribu judul buku. Perpustakaan Darul Hikmah di Kairo mengoleksi tidak kurang dari 2 juta judul buku. Perpustakaan Umum Tripoli di Syam, yang pernah dibakar oleh Pasukan Salib Eropa, mengoleksi lebih dari 3 juta judul buku, termasuk 50 ribu eksemplar al-Quran dan tafsirnya. Jumlah koleksi buku di perpustakaan-­perpustakaan ini termasuk yang terbesar pada zaman itu. Bandingkan dengan Perpustakaan Gereja Canterbury yang berdiri empat abad setelahnya, yang dalam catatan Chatolique Encydopedia, perpustakaan tersebut memiliki tidak lebih dari 2 ribu judul buku saja.

Pada masa Kekhilafahan Islam yang cukup panjang, khususnya masa Kekhalifahan Abbasiyah, perpustakaan-perpustakaan semacam itu tersebar luas di berbagai wilayah Kekhilafahan, antara lain di Baghdad, Ram Hurmuz, Rayy (Raghes), Merv (daerah Khurasan), Bulkh, Bukhara, Ghazni, dan sebagainya. Bahkan suatu hal yang lazim saat itu, di setiap masjid pasti terdapat perpustakaan yang terbuka untuk umum. Karena itu, menurut Bloom dan Blair, rata-rata tingkat kemampuan literasi (membaca dan menulis) di Dunia Islam pada Abad Pertengahan lebih tinggi daripada Byzantium dan Eropa (Jonathan Bloom dan Sheila Blair, Islam : A Thousand Years of Faith and Power, Yale University Press, London, 2002).

Kedua: kurikulum pendidikan dan peran negara Khilafah yang sangat baik dalam penyediaan pendidikan telah melahirkan para cendekiawan Muslim terdepan di dunia. Karya monumental mereka di bidang agama, filsafat, sains dan teknologi tidak hanya diakui secara internasional, namun juga menjadi dasar pengembangan ilmu dan pengetahuan hingga saat ini. Di antaranya adalah Imam Syafii yang menurut al-Marwadi, karyanya mencapai 113 kitab tentang tafsir, fikih, adab, dan lain-lain. Yaqut al-Hamawi bahkan mengatakan jumlahnya mencapai 174 kitab yang judul-­judulnya disebutkan oleh Ibnu an-Nadim dalam Al-Fahrasat. Kitabnya yang paling terkenal adalah Al-Umm yang terdiri dari 4 jilid berisi 128 masalah dan ar-Risalah al-jadidah.

Kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal dengan kitabnya, Al-Musnad. Beliau juga menyusun kitab tentang tafsir, an­nasikh wa al-mansukh, tarikh, dan sebagainya. Imam Ahmad juga menyusun kitab Al-Manasik ash-Shagir dan Al-Kabir, kitab Ash-Shatah, kitab As-Sunnah, kitab al-Wara’ wa al-Iman, kitab al-‘Ilal wa ar-Rijal, kitab al-Asyribah, satu juz tentang Ushul as-Sittah, dan Fadha’il ash­Shahabah. Kitab-kitab Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hanbal menjadi rujukan ulama hingga saat ini dan menjadi bahan kajian di berbagai perguruan tinggi Islam di dunia.

Kejayaan pendidikan pada masa Khilafah tidak hanya menghasilkan cendekiawan di bidang agama namun juga cendekiawan di bidang sains. Di antaranya adalah Ibnu Sina yang dikenal di kalangan ilmuwan Barat sebagai Avicenna. Karyanya yang sangat terkenal, Al­~Qanun fi ath-Thibb, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris The Canon of Medicine, merupakan rujukan di bidang kedokteran dunia selama berabad-abad. Di dalam kitabnya itu, ia menulis ensiklopedia jutaan item tentang pengobatan dan obat-obatan. Dialah yang mencatat dan menggambarkan anatomi tubuh manusia secara lengkap untuk pertama kalinya. Dari sana ia berkesimpulan bahwa setiap bagian tubuh manusia, dari ujung rambut hingga ujung kuku pada kaki saling berhubungan. Karya lainnya adalah kitab Asy­ Syifa yang terdiri dari 18 jilid dan dikenal di dunia sebagai ensiklopedia filosofi kedokteran.

Kemudian al-Biruni, yang oleh saintis Barat, George Sarton (introduction to the History of Science, 1927), dikategorikan sebagai ilmuwan terhebat sepanjang zaman. John J O’Connor dan Edmund F Robertson dalam bukunya, History of Mathematics, menyebutkan bahwa al-Biruni telah berkonstribusi penting dalam geodesi dan geografi karena dialah yang pertama kali memperkenalkan teknik mengukur jarak di bumi menggunakan metode triangulasi. Dalam kitabnya, Al-Jawahir atau Book of Precious Stones, al-Biruni menjelaskan beragam mineral dan mengklasifikasikannya berdasarkan warna, bau, kekerasan, kepadatan serta beratnya. Al-Biruni merupakan ilmuwan pertama yang mengemukakan bahwa kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara.

Teori relativitas merupakan revolusi dari ilmu matematika dan fisika. Menurut catatan sejarah, 1000 tahun sebelum Einstein mencetuskan teori relativitas, seorang ilmuwan Muslim pada abad ke-9 M telah meletakkan dasar-dasar teori relativitas tersebut, yaitu al-Kindi. Dalam kitabnya, At-Falsafah al-Ula, al ­Kindi mengemukakan bahwa fisik bumi dan seluruh fenomena fisik (waktu, ruang, gerakan dan benda) semuanya relatif dan tidak absolut. Ia berbeda dengan Galileo, Descartes dan Newton yang menganggap semua fenomena itu sebagai sesuatu yang absolut. Teori Einstein tentang relativitas yang dipublikasikan dalam La Relatiuite disinyalir banyak dipengaruhi oleh pendapat al-Kindi.

Ilmuwan Muslim lainnya adalah al ­Khawarizmi yang terkenal dengan kitab monumentalnya, Al-Maqalah fi Hisab al-jabr wa al-Muqobilah, yang versi terjemahan bahasa Inggrisnya adalah The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing. Melalui kitabnya ini, al-Khawarizmi telah meletakkan dasar cabang matematika modern, yakni Aijabar atau Algebra. Carl B. Boyer (The Arabic Hegemony: A History of Mathematics), mengungkapkan bahwa kitab Al-jabr karya al-Khawarizmi itu telah menguraikan perhitungan yang lengkap dalam memecahkan akar positif polynomial persamaan sampai dengan derajat kedua.

Perkembangan dunia sains juga dipelopori oleh al-Haitham atau Alhazen. Penelitiannya mengenai cahaya telah memberikan dasar penting kepada saintis Barat yaitu Boger, Bacon dan Kepler dalam penciptaan mikroskop serta teleskop. Al-Haitham juga telah menguraikan tentang adanya gaya gravitasi bumi sebelum Issac Newton mengemukakannya. Adapun Jabir Ibnu Hayyan atau di Barat dikenal dengan nama Geber merupakan peletak dasar ilmu kimia modern. Sepuluh abad sebelum ahli kimia Barat John Dalton (1766-1844) mencetuskan teori molekul kimia, Jabir Ibnu Hayyan (721 M – ­815 M) telah menemukannya pada abad ke-8 M. Kitabnya yang berjudul Al-Kimya, atau versi terjemahannya The Book of Composition of Alchemy, telah menjadi rujukan di berbagai universitas Eropa selama ratusan tahun. Berkat jasa Jabir, ilmu pengetahuan modern bisa mengenal asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, tehnik distilasi dan tehnik kristalisasi. Tidak hanya itu, masih ada ratusan ilmuwan Muslim lainnya seperti al-Farabi, al ­Battani, ar-Razi, Abu Nasr Mansur, dan sebagainya yang tercatat sebagai saintis dunia yang paling berpengaruh (Lihat: Biography in Dictionary of Scientific Biography, New York 1970-1990).

Keberhasilan umat Islam dalam memimpin dunia melalui kejayaan pendidikan seperti yang dipaparkan di atas tentu tidak dapat dipisahkan dari institusi yang memayunginya saat itu, yakni Khilafah Islam. Tidak mungkin lahir sejarah emas pendidikan dan keilmuan sebagaimana terpapar di atas tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana yang disediakan oleh negara Khilafah saat itu. Semua catatan emas kejayaan pendidikan di atas semakin membuktikan bahwa kunci kejayaan umat Islam adalah penerapan syariah secara kaffah di bawah naungan Khilafah Islam. Wallahu a’lam bi ash-shawab.





Inilah Demokrasi: ” DPR Ancam Turunkan Anggaran Pendidikan”

11 06 2011

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan nilai disclaimer alias menolak memberikan pendapat terhadap laporan keuangan Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tahun ini.

“Hasil disclamer ini menandakan sistem pengendalian internalnya lemah, sistem pengontorolan di dalam manajemen angggarannya lemah” ujar anggota komsi X, Tubagus Dedi S Gumelar di Gedung DPR RI, Jakarta, sesaat lalu (Jumat, 10/6)

Ditambahkan politisi PDIP itu, buruknya pengelolaan anggaran pendidikan yang mencapai Rp 50 triliun itu bisa dipastikan menyebabkan tak akan ada perbaikan dalam pendidikan nasional.

Dedi menengarai, penilaian disclaimer dari BPK itu membuat kecurigaan maraknya praktek korupsi di Kementrian M Nuh semakin nyata. Karenanya, percuma saja menambahkan anggaran bagi Depdiknas sebelum ada perbaikan pengelolaannya.

“Dengan disclaimer maka bukannya ditambah anggarannya, justeru akan diturunkan,” tandasnya. [dem]





BEBASKAN PEREMPUAN TERPELAJAR DARI BELENGGU KAPITALISME !!!

8 05 2011

oleh : Faizatul Rosyidah

Pengantar

Memandang potret nasib perempuan saat ini kita akan menjumpai betapa perempuan di berbagai belahan dunia saat ini masih jauh dari kemuliaan dan kesejahteraan. Tak sedikit fakta perempuan hari ini yang masih berada di kubangan keterpurukan. Kemiskinan, kebodohan, kekurangan pangan-sandang-papan, derajat kesehatan buruk masih menghiasi wajah perempuan dunia. Belum lagi soal ancaman keamanan dan kehormatan seperti pelecehan, kekerasan, eksploitasi dan sebagainya.

Potret buram nasib perempuan di abad 21 ini tak bisa dilepaskan di era globalisasi yang didrive oleh sistem demokrasi-kapitalisme. Gelombang globalisasi saat ini harus dibayar mahal dengan kenyataan bahwa 2/3 angka buta huruf dunia serta 3/5 angka penduduk dunia termiskin masih diwakili oleh kaum perempuan. Inilah paradoks globalisasi yang dipimpin oleh ideologi Kapitalisme.

Tuntutan global untuk kemajuan bagi perempuan disikapi oleh pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia dengan upaya pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. Akses pendidikan dibuka selebar-lebarnya untuk perempuan, begitupun akses ekonomi. Perempuan dipersilahkan untuk bertarung mengakses ekonomi demi “kemajuan dan kesejahteraan” yang didambanya. Yang terjadi kemudian, kaum perempuan lalu menerjuni hiruk pikuk dunia kerja. Terjadilah gelombang besar-besaran kaum perempuan menempati ruang-ruang industri dan meninggalkan peran keibuannya, bertarung meraup remah-remah kue ekonomi.

Di Indonesia, data Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut jumlah perempuan bekerja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah perempuan bekerja 38,6 juta orang pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 42,8 juta pada tahun 2008.

Potret Perempuan Terpelajar

Salah satu gerbang utama agar perempuan mencapai prestasi puncak dalam keberhasilan ekonomi adalah pendidikan tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi, maka jaminan akan kesejahteraan hidup perempuan akan semakin tinggi pula, karena perempuan yang berpendidikan rendah akan terbatas kemampuannya untuk bertahan hidup apalagi mencapai kesejahteraan. Untuk itulah UNESCO mendeklarasikan misi peningkatan peran perempuan di level pendidikan tinggi (promoting role of women in higher education) yang berlangsung sejak 1998, sebagai bagian dari visinya dalam World Conference on Higher Education dalam menghadapi abad ke-21.[1] Bahkan UNESCO sendiri secara massif meluncurkan strategi pengarusutamaan gender (Gender Mainstreaming) sebagai strategi jangka menengah UNESCO dari 2002-2007 hingga 2008-2013.[2] Rangkaian program dari UNESCO ini tidak hanya bicara bagaimana meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi, tetapi juga bagaimana melibatkan perempuan dalam manajemen pendidikan tinggi sampai pada level pembuat kebijakan.

Perempuan terpelajar adalah perempuan dengan tingkat pendidikan mencapai perguruan tinggi. Atau secara demografi, perempuan terpelajar adalah populasi perempuan dengan usia 19 tahun ke atas yang memperoleh kesempatan menempuh pendidikan tinggi dari jenjang D-3 sampai dengan S-3. Namun disayangkan, Angka partisipasi kasar (APK) perempuan ke pendidikan tinggi tahun 2003 masih 10,14 persen dan pada tahun 2008 baru mancapai sekitar 14,58 persen. [3] Kenaikan yang belum signifikan, karena pembandingnya adalah puluhan juta jiwa perempuan Indonesia dengan range usia masuk perguruan tinggi.

Padahal di abad informasi ini, kalangan perempuan terpelajar dianggap mewakili komunitas yang paling signifikan perannya dalam perubahan sosial. Komunitas yang disebut oleh Hermawan Kartajaya sebagai Youth-Women-Netizen yaitu mereka yang muda (Youth), kaum perempuan (Women), dan pengguna internet (Netizen). Mereka ini mewakili era new wave culture, yaitu era interaksi horizontal akibat globalisasi teknologi informasi yang kian massif. [4]

Muda, cerdas, dinamis dan berwawasan luas itulah kira-kira karakter perempuan terpelajar saat ini. Mereka adalah segmen yang diklaim paling ideal oleh banyak kalangan, apalagi di mata kaum feminis. Seruan kemajuan dan profesionalisme yang seolah bisa dipenuhi oleh kalangan perempuan terpelajar ini akhirnya membuat mereka sering dianggap mewakili simbol emansipasi, modernitas dan produktivitas kaum perempuan. Namun betulkah demikian? Betulkah realitas perempuan terpelajar adalah mereka yang paling mampu meraih kesuksesan? Betulkan mereka dinilai paling bisa berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?

Perempuan Terpelajar dalam Dua Bahaya

Ukuran-ukuran kemajuan seperti besarnya keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif, besarnya partisipasinya di ranah publik, besarnya partisipasi perempuan-perempuan dalam pendidikan tinggi (perempuan terpelajar), besarnya keterlibatan perempuan di ranah decision making / pengambilan kebijakan, atau perempuan yang sukses berkarir/berbisnis, adalah ukuran-ukuran yang akhirnya dijadikan standar keberhasilan perjuangan dalam memajukan dan menyejahterakan perempuan. Serangkaian kebijakan pun lalu dibuat dengan harapan memajukan dan menyejahterakan perempuan, meski tanpa disadari serangkaian kebijakan lainnya berkebalikan dan justru membawa kepada ketidakmuliaan perempuan.

Ironisnya, rangkaian kebijakan ini bukan hanya gagal dalam memajukan perempuan juga membawa perempuan pada setidaknya dua bahaya besar; yaitu (1) disorientasi perannya sebagai ibu dan pilar utama keluarga, (2) eksploitasi ilmu dan keahliannya untuk kepentingan industri kapitalistik.

Untuk bahaya yang pertama, bisa kita lihat dari kemajuan semu yang diklaim oleh gerakan perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender (gender equality). Alih-alih maju, justru malah membawa perempuan semakin terpuruk dalam kubangan persoalan. Runtuhnya struktur keluarga, meningkatnya angka perceraian, merebaknya free seks, meningkatnya kasus-kasus aborsi, dilema perempuan kariri, eksploitasi perempuan, pelecehan seksual, anak-anak bermasalah dan lain-lain ditengarai kuat menjadi efek langsung dari gagasan kebebasan perempuan. Hal ini terjadi karena kesalahan cara pandang terhadap perempuan serta kesalahan dalam menarik akar masalah perempuan sehingga mengakibatkan kian rancunya relasi dan pembagian peran diantara laki-laki dan perempuan.

Pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) misalnya, boleh jadi menjadi jalan keluar persoalan ekonomi dan kesejahteraan perempuan, namun di saat yang sama akan memberi dampak yang lebih membuat perempuan, keluarga dan masyarakat di ambang keruntuhan akibat ancaman keamanan dan kehormatan seperti pelecehan, kekerasan, eksploitasi, dan dampak-dampak lain seperti terlalaikannya peran keibuannya (sebagai pendidik generasi), ketidakharmonisan relasi suami-istri, hingga perceraian akibat perempuan terlalu disibukkan oleh aktivitas mengais kue-kue ekonomi. Apalah artinya kesuksesan kaum perempuan di ranah ekonomi jika di saat yang sama anak-anaknya di rumah dibiarkan terbengkalai karena absen dari kasih sayang dan perhatian ibunya. Lebih jauh lagi, apalah untungnya kaum perempuan banyak berkiprah di luar rumah jika pada akhirnya harus berujung pada retaknya bangunan keluarga?

Bahaya yang kedua juga tidak kalah destruktifnya, bahkan menimbulkan multiplier effect. Bahaya ini datang dari penerapan sistem pendidikan yang kapitalistik. Sistem pendidikan seperti ini cuma menjadikan pendidikan layaknya barang dagangan atau komoditas, karena sangat beraroma kepentingan pasar. Kebijakan otonomi kampus, misalnya, sejatinya hanya penegasan belaka atas kenyataan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia telah berkembang menjadi industri. Di negara-negara kapitalis besar, seperti AS, Kanada, Inggris, atau Australia, pendidikan tinggi memang merupakan lahan industri strategis yang menjadi bagian dari dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan.

Di negara-negara itu, industri pendidikan tinggi tumbuh pesat seperti industri jasa dan perdagangan yang lain. Lihat sentra-sentra industri pendidikan tinggi dunia yang sungguh memikat, seperti Boston, New York, California; Toronto, British Columbia; London, Manchester, Cambridge; atau Sydney, Melbourne, Canberra. Perkembangan industri pendidikan tinggi menuju komersialisasi pun tak terbendung, ditandai proses kapitalisasi ilmu pengetahuan terutama ketika pertumbuhan ekonomi digerakkan iptek—knowledge-and technology-driven economic growth. Sehingga wajar, lembaga perdagangan dunia yakni WTO pun kemudian menetapkan pendidikan sebagai salah satu industri sektor tersier [5].

Komersialisasi pendidikan tinggi umumnya didorong tiga motif utama. Pertama, hasrat mencari uang dan dukungan finansial serta keinginan menggali sumber-sumber pembiayaan alternatif, yang ditempuh melalui apa yang di kalangan universitas Amerika/ Eropa disebut an offer of generous research funding in exchange for exclusive patent licensing rights. Kedua, peluang mengembangkan (baca: menjual) program pendidikan jarak jauh untuk memperoleh keuntungan finansial sebagaimana yang sudah lazim dilakukan di perguruan tinggi di Indonesia. Ketiga, mendapatkan aneka kontrak yang menguntungkan dengan perusahaan/industri melalui pemberian dana, fasilitas, dan peralatan.

Akibatnya yang terjadi adalah berkembangnya pragmatisme dalam dunia pendidikan, yang tercermin dari tujuan pendidikan yang terlampau mengedepankan materi. Jauh dari tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki kualitas kepribadian. Bahkan banyak perguruan tinggi besar tidak malu-malu lagi menyatakan dirinya sebagai entrepreneurial university. Fenomena industrialisasi pendidikan tinggi yang mengarah ke komersialisasi ini mengandung bahaya bagi perguruan tinggi bersangkutan. Derek Bok dalam Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education (2005) mencatat sejumlah bahaya yang patut diwaspadai dari komersialisasi pendidikan tinggi;

1. perguruan tinggi akan tergiring melupakan misi suci (sacred mission) yang harus diemban, yakni melahirkan insan-insan terdidik dan berkeahlian, yang menjadi basis bagi ikhtiar membangun masyarakat beradab dan pilar utama upaya pencapaian kemajuan bangsa;

2. perguruan tinggi juga akan cenderung mengabaikan fungsi utama sebagai lembaga produsen ilmu pengetahuan, pelopor inovasi teknologi, serta pusat eksperimentasi dan observatorium bagi penemuan-penemuan baru yang penting dalam membangun peradaban umat manusia;

3. perguruan tinggi berpotensi mengorbankan core academic values karena perguruan tinggi cenderung berkompromi antara pilihan menjaga standar mutu program akademik dan tuntutan mendapatkan dukungan finansial dari perusahaan/industri.

Pada tingkat lanjut, dampaknya adalah kehancuran peran intelektual terpelajar dan jatuhnya kedudukan mereka sekedar sebagai agen ekonomi dan buruh murah yang memperkuat bercokolnya para kapitalis. Kapitalisme telah menjatuhkan ilmu pengetahuan dan para pemilik ilmu pengetahuan pada derajat budak-budak mereka. Ilmu dan profesionalitas mereka dibajak untuk melegitimasi sepak terjang para kapitalis dalam merampok kekayaan alam negeri ini. Undang-undang (UU) Penanaman Modal, UU migas, UU ketenagalistrikan, UU sumber daya air, semua itu adalah hasil karya para intelektual pesanan para kapitalis yang sangat menyengsarakan rakyat. Kalangan Intelektual dalam sistem kapitalistik juga ditelikung untuk menjadi pemadam kebakaran dari masalah yang terus menerus diproduksi para kapitalis. Mereka diminta untuk mereklamasi lahan bekas tambang, menemukan tanaman yang tahan terhadap pencemaran, menemukan teknik bioenergi terbaik dan berbagai teknologi yang semua itu dalam rangka menghapus dosa-dosa para kapitalis dari berbagai kerusakan yang mereka perbuat.

Semua peran ini banyak dijalankan oleh kalangan terpelajar tanpa sebuah kesadaran. Karena dikemas cantik dengan slogan dan iming-iming kesuksesan, kesejahteraan dan modernitas. Hal ini pun melanda perempuan terpelajar, apalagi dalam paradigma kapitalistik, perempuan juga dianggap sebagai aset ekonomi sehingga selaras dengan kebijakan liberalisasi pendidikan tinggi. Maka tak heran jika UNESCO secara intensif menggalakkan program pelibatan perempuan dalam jajaran struktural institusi perguruan tinggi, agar bisa menjadi pelaku langsung di dunia industri tersier. Program gender mainstreaming UNESCO di pendidikan tinggi ini meliputi :

a) Akses yang lebih besar bagi perempuan dalam berbagai bidang melalui tindakan afirmatif (kursi lebih dicadangkan untuk perempuan) atau melalui lembaga / universitas khusus perempuan dan;
b) Partisipasi perempuan yang lebih besar dalam pendidikan sains dan teknologi;
c) Pemeliharaan dan pengembangan studi tentang perempuan; dan
d) Perwakilan perempuan di posisi manajerial dalam pendidikan tinggi. [6]

Walhasil, dua bahaya ini akan selalu membayangi kehidupan perempuan terpelajar. Mereka akan terus menerus berada di bawah dilema antara tekanan profesionalitasnya dengan dedikasi keilmuan yang dimilikinya, demikian juga dilema antara tuntutan kesejahteraan dan peran kodratinya sebagai perempuan.

Resolusi bagi Perempuan Terpelajar

Andai kita semua sadar bahwa akar beragam persoalan perempuan adalah terletak pada sistem kapitalis yang watak genialnya memang rusak dan merusak, maka mestinya penolakan terhadap sistem ini yang mestinya dijadikan sebagai landasan berbagai perjuangan pemberdayaan perempuan. Betapa tidak, sistem kapitalis adalah sistem yang meminimkan peran negara dalam melindungi masyarakat, bahkan cenderung eksploitatif termasuk dalam hal ini terhadap perempuan.

Salah satu dari kekeliruan mendasar Kapitalisme adalah lepas tangannya negara dalam mengelola institusi pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini sungguh bertentangan dengan sabda Rasulullah Saw : ”Imam adalah ibarat pengembala dan dialah yang akan bertanggung jawab terhadap gambalaannya” (HR Muslim). Dan juga hadits yang artinya : ”Pemimpin manusia adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya” (HR Muslim).

Selain itu watak “imperialistik” dari kapitalisme juga telah menjadikan perempuan sebagai objek penjajahan dengan pengarusutamaan gender sebagai pintu masuknya, termasuk di dunia pendidikan tinggi. Targetnya antara lain menciptakan buruh murah, menjadikan perempuan sebagai kapstok berjalan dan sebagai pasar produk beragam industry, termasuk menjadikan perempuan terdidik dan terpelajar sebagai agen-agen pengemban kapitalisme. Arus liberalisasi yang demikian kuat ditiupkan kapitalisme telah membuat perempuan-perempuan terseret hingga jauh meninggalkan ajaran agamanya dan membebek pada kapitalisme. Target utama pengemban ideologi ini jelas untuk melanggengkan hegemoni ekonomi, politik, sekaligus memenangkan perang peradaban.

Oleh karena itu, upaya penyelesaian persoalan perempuan semestinya kita tarik dari akar masalahnya. Sudah saatnya kita tinggalkan kapitalisme dan kembali kepada peradaban Islam sebagai sistem yang telah diturunkan oleh Allah SWT untuk dijadikan pedoman bagi manusia di muka bumi ini.

Di dalam peradaban Islam, perempuan diposisikan sebagai sosok yang dapat memberikan kontribusi besar dalam membangun sebuah peradaban, tanpa mengalami disorientasi peran dan dilema keilmuannya. Karena peradaban Islam tegak di atas aturan-aturan Sang Pencipta, Allah Swt yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan dan mengatur kehidupan manusia secara adil dan seimbang.

Kontribusi pertama, adalah secara tidak langsung, yakni dalam peran mereka sebagai ibu ataupun istri. Di balik diri seorang ulama atau ilmuwan besar, ada seorang ibu yang luar biasa dan atau seorang istri yang luar biasa. Andaikata Imam Syafii tidak memiliki ibu yang tangguh, barangkali si anak yatim ini akan tumbuh di jalanan, jadi pengemis atau pengamen, dan tidak menjadi seorang pembelajar yang memenuhi setiap rongga tubuhnya dengan ilmu, sekalipun mereka didera oleh kemiskinan. Demikian juga andaikata istri-istri Al-Bukhari, al-Biruni atau Ibnu Khaldun tidak sigap mengambil peran dan tanggung jawab rumah tangga, tentu para ulama atau ilmuwan besar itu akan cukup sering direpotkan oleh anak-anak mereka, apalagi ketika mereka sering harus mengembara menghadiri majelis-majelis ilmu.

Kontribusi kedua, adalah peran para wanita secara langsung, yaitu tatkala mereka sendiri adalah aktor peradaban. Tidak ada yang meragukan kontribusi istri-istri Nabi Muhammad SAW maupun para shahabiyah bagaimana para wanita agung itu demikian tekun dan cerdas dalam mengikuti pendidikan Rasulullah SAW hingga tak sedikit diantara mereka yang menjadi ahli hadits. Para shahabiyah juga dikenal sebagai sosok wanita yang berani memberikan kritik kepada para penguasa. Sejarah juga mencatat kisah-kisah para wanita hebat yang di antaranya sampai harus bepergian ribuan mil hanya untuk mendengarkan hadits dari para narator yang merangkai sanad sampai ke Nabi SAW. Mereka juga duduk dalam suatu majelis ilmu bersama dengan para ulama atau ilmuwan untuk berdiskusi, berargumentasi, menguji, atau bahkan membantah, sampai mereka mendapatkan apa yang diyakini memang berasal dari Rasulullah SAW.

Sementara itu, di bidang sains dan teknologi, meski diyakini ada juga banyak wanita muslimah yang terlibat, namun biografi mereka agak lebih sulit dikumpulkan. Hal ini agak berbeda dengan bidang ilmu hadits, di mana setiap mata rantai hadits harus dilengkapi dengan biografi yang rinci. Namun cukuplah untuk menyebut nama Maryam Ijliya al-Asturlabi, seorang wanita astronom yang dijuluki “al-Asturlabi” karena memiliki kontribusi luar biasa dalam pengembangan Astrolab (sebuah alat penting dalam navigasi astronomis).

Sistem Khilafah : Solusi Komprehensif

Jika sistem kapitalisme sekuler terbukti gagal mengangkat harkat martabat perempuan, sekarang saatnya menguji kemampuan sistem Islam sebagai sistem pengganti kapitalisme. Sistem Islam yang diimplementasikan secara riil oleh institusi negara yaitu Khilafah Islamiyah.

Khilafah adalah sebuah keniscayaan dalam menjawab persoalan perempuan, termasuk perempuan terpelajar. Khilafah-lah yang akan mewujudkan muslimah berkepribadian Islam, pendidik generasi pemimpin, yang berkualitas mujahid dan mujtahid. Khilafah jualah yang akan mewujudkan muslimah berkepribadian Islam, yang mampu mengoptimalkan potensi intelektual, keahlian dan kepakarannya dalam bingkai sistem kehidupan Islam.

Langkah-langkah sistematis dan komprehensif akan ditempuh oleh Khalifah untuk memberikan pengaturan terbaik bagi perempuan, diantaranya adalah dua langkah strategis berikut ini :

1. Penerapan sistem sosial politik, baik secara struktural maupun kultural oleh Khalifah yang menjamin wanita mampu dan leluasa menjalankan fungsinya sebagai ibu dan pendidik generasi, tanpa adanya bayang-bayang ketidakadilan gender seperti di alam Kapitalisme-Sekuler. Dimana sistem sosial ini mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Islam memandang bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama, yang membedakannya adalah taqwa. Allah Swt telah menempatkan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan secara adil agar keduanya bisa hidup berdampingan secara harmonis.

b. Islam memuliakan perempuan dengan hukum-hukum Syariat yang luhur, bukan dengan perhiasan materi dan slogan-slogan semu yang justru kian menjadikan perempuan tereksploitasi. Islam sangat melindungi dan menjaga kehormatan perempuan. Misalnya adalah ayat Alqur’an mengenai aturan memakai kerudung (An-Nur 24 : 31) dan jilbab (al-ahzab 33 : 59). Dan banyak hukum-hukum lain yang sangat menjaga kehormatan dan kemuliaan perempuan.

c. Islam memberikan tanggung jawab khusus kepada perempuan sebagai ummun wa robbah al bayt yaitu sebagai ibu dan manajer rumahtangga. Perempuan adalah pilar penting dalam kokohnya keluarga-keluarga muslim yang mampu menghasilkan generasi berkualitas di masa depan, generasi berkepribadian Islam dan berjiwa pemimpin.

d. Islam mencerdaskan perempuan dengan tsaqofah Islam dan ilmu yang bermanfaat. Bahkan mendorong seluruh perempuan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dimana tidak ada perbedaan sedikitpun dalam hal kewajiban menuntut ilmu antara laki-laki maupun perempuan. Allah Swt berfirman yang artinya : “Allah mengangkat orang ­orang yang beriman dari pada kamu dan orang­orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat” (QS. Al-Mujadalah : 11).

e. Tanggungjawab kesejahteraan bukan berada di pundak perempuan. Tapi berada pada pundak laki-laki dan negara. Islam tidak mewajibkan perempuan untuk bekerja, tetapi Islam mewajibkan pemberian nafkah kepada mereka, sehingga perempuan di dalam peradaban Islam tidak akan terbebani untuk mengejar kesejahteraan. Sebagaimana firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

…Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada pada ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya. Dan warispun berkewajiban demikian… (TQS. al-Baqarah [2]: 233).

2. Penerapan sistem pendidikan Islam oleh Khalifah yang mengoptimalkan potensi keilmuan serta kepakaran wanita semata-mata untuk mewujudkan negara khilafah sebagai negara adidaya/negara pertama, bukan untuk mengabdi pada kepentingan pasar dan hegemoni asing. Prinsip-prinsip sistem pendidikan Islam adalah :

a. Asasnya adalah Aqidah Islam bukan sekulerisme, karena menuntut ilmu adalah perintah hukum syari’at. Ilmu bukanlah komoditas yang bisa diperdagangkan untuk kepentingan materi. Di dalam Islam posisi ilmu pengetahuan itu sangatlah mulia. Islam memuliakan ilmu pengetahuan sebagai saudara kembarnya iman, bukan dengan memberinya “bandroll” harga seperti Kapitalisme.[7]

b. Tujuan sistem pendidikan islam membentuk manusia berkualitas yang berintegritas, bukan sekedar untuk memproduksi buruh-buruh murah. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah mengembangkan manusia yang : berkepribadian Islam, menguasai tsaqafah Islam, dan menguasai ilmu kehidupan (sains, teknologi, dan seni). Sehingga yang terbentuk adalah manusia-manusia yang dapat mengatasi permasalahan kehidupannya dalam koridor syariah Islam. Manusia yang demikian akan mengalami kebangkitan, tangguh, dan maju.

c. Pendidikan adalah tanggung jawab negara seutuhnya, tidak boleh diserahkan ke pasar bebas, apalagi ke tangan-tangan asing. Pemerintahan Khilafah adalah penentu kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum yang berasaskan dan metode pendidikan yang berasaskan akidah Islam. Institusi pendidikan di dalam Khilafah tidaklah berstatus otonom seperti sekarang, yang mengakibatkan masuknya intervensi asing pada kurikulum dan metode pendidikan kian deras.

d. Pendidikan bagi siapapun. Dalam Islam tidak ada pembedaan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan kedudukannya sama di mata Islam yaitu dibebankan kewajiban menuntut ilmu. Begitupun pendidikan dalam Islam tidak mengenal batasan usia pendidikan. Yang ditegaskan hanyalah bahwa pendidikan di sekolah dimulai sejak usia tujuh tahun, sesuai perintah untuk mengajarkan shalat pada anak-anak pada usia itu (HR Hakim dan Abu Dawud).

e. Pendidikan adalah sepenuhnya jaminan negara, biaya pendidikan tidak akan dibebankan pada rakyat. Karena pendidikan adalah pelayanan umum dan kemaslahatan hidup terpenting. Negara merupakan pihak yang berkewajiban mewujudkan pemenuhan hal ini untuk seluruh rakyatnya. Islam telah menetapkan bahwa yang akan menjamin pendidikan adalah Negara. Pengadaan dan jaminan terhadap kedua kebutuhan mendasar ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Negara, baik untuk orang miskin maupun kaya, laki-laki maupun perempuan,muslim maupun non muslim. Baitul maal akan menanggung pembiayaannya.

Khilafah akan membuat strategi kebijakan terpadu yang menjamin terwujudnya mentalitas perempuan sebagai pendidik generasi, untuk melahirkan mujahid dan mujtahid, serta membuat strategi kebijakan terpadu yang meng-update potensi kemampuan kepakaran perempuan terpelajar dalam bingkai Ideologi Islam.

Wallahu a’lam

[1] WORLD CONFERENCE ON HIGHER EDUCATION, Higher Education in the Twenty-first Century ; Vision and Action, UNESCO, Paris, 5-9 October 1998
[2] UNESCO Medium Term Strategy, 2008-2013, Paris UNESCO, 2008
[3] Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI http://www.menegpp.go.id/aplikasidata/index.php?option=com_docman&Itemid=115
[4] The Anatomy of New Wave Culture http://www.markplusinc.com/index.php?page=markplus_articles_View&pid=204&id=6
[5] Dalam tipologi yang digunakan oleh ilmu ekonomi, kegiatan usaha dalam masyarakat dibagi dalam 3 sektor; sektor primer, sekunder dan tersier. Sektor primer mencakup semua industri ekstraksi hasil pertambangan dan pertanian. Sektor sekunder mencakup industri untuk mengolah bahan dasar menjadi barang, bangunan, produk manufaktur dan utilities. Sektor tersier mencakup industri-industri untuk mengubah wujud benda fisik (physical services), keadaan manusia (human services) dan benda simbolik (information and communication services).
[6] Gender Issues in Higher Education, UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, 2010
[7] Imam Al-Ghazali, dalam muqoddimah kitabnya Bidayah Wa Nihayah menegaskan; jika seseorang mencari ilmu dengan maksud untuk sekedar hebat-hebatan, mencari pujian, atau untuk mengumpulkan harta benda, maka dia telah berjalan untuk menghancurkan agamanya, merusak dirinya sendiri, dan telah menjual akhirat dengan dunia. (Fa-anta saa’in ilaa hadmi diinika wa ihlaaki nafsika, wa bay’i aakhiratika bi dunyaaka).








%d blogger menyukai ini: