Membangun Negara Tanpa Pajak Dan Hutang

28 10 2011

HTI Press. Kenapa harus dengan hutang ?. Demikian pertanyaan awal yang terlontar saat forum cangkrukan di Balai RW 1 Kelurahan Bunulrejo Kec. Blimbing Malang. Lantas dijawab oleh nara sumber dari Papua, Suardi Bashri, “APBN kita disusun oleh para pengekor kapitalisme. Sudah menjadi asas di dalam kapitalisme tidak dipisahkan mana kepemilikan individu dan mana kepemilikan umum misal Freeport. Deposit SDA sebesar 60 Trilyun hanya dikuasai oleh segelintir orang.”

Masih menurut Suardi, ”Berdasar pernyataan SBY didepan DPR wajah RAPBN secara faktual semacam ada anomali. RAPBN Indonesia pada tahun 2011 sebesar 1202 Trilyun meningkat 300 % dari RAPBN 2004 yang hanya 403 Trilyun namun tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang menurut standarisasi Bank Dunia 50 % hidup dibawah garis kemiskinan. Ironisnya 50 % APBN untuk belanja pegawai, 25 % untuk cicilan bunga utang dan pokoknya. Anggaran subsidi terus turun dan anggaran untuk pembayaran bunga utang terus naik.”
Cangkrukan pada Sabtu (22/10) itu juga mendatangkan Harun Musa nara sumber dari Surabaya. Harun banyak mengulas investasi halal dan investasi haram. Menurut Harun faktor dari investasi ada tiga yaitu trust, safety dan profit. “Trust itu amanah dan professional. Professional itu kafaah atau capable dan himah atau bergairah. Safety itu bisnisnya apa? Aman tidak, selain great system juga great people.”

Forum model cangkrukan ini merupakan usaha LKP HTI Malang untuk melakukan sharing bisnis berbasis syariah terutama bagi para pebisnis di Malang. Cangkrukan ini dihadiri 25 pebisnis dari kota Malang saja. Mereka merasakan sulitnya untuk menghindar dari sistem ribawi yang menggurita di segala lini.

Diharapkan oleh LKP, Lajnah Khusus Pengusaha, selaku penyelenggara forum cangkrukan dengan adanya sharing plus coaching di dalam maupun di luar forum dapat mengevolusi menuju bisnis syariah yang penuh berkah. (LI HTI DPD Malang, 27/10)

Iklan




Negara Kalah Menghadapi Freeport !!!

17 10 2011

Upaya Pemerintah Indonesia untuk mengubah isi kontrak karya dengan dua perusahaan tambang raksasa, PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Newmont Nusa Tenggara, hampir menemui jalan buntu. Kedua perusahaan raksasa asal Amerika Serikat itu menolak mentah-mentah empat poin klausul yang dianggap merugikan pemerintah Indonesia terkait luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara atau royalti, dan kewajiban pengolahan dan pemurnian (Indopos, 6 Oktober 2011).

Pemerintah ingin menaikkan royalti agar sesuai ketentuan PP No 45/2003, yaitu royalti emas 3,75 persen, tembaga 4 persen, dan perak 3,25 persen. Saat ini, royalti yang diterima negara dari PTFI untuk emas 1 %, untuk tembaga 1,5% (jika harga kurang dari US$ 0.9/pound) sampai 3.5% (jika harga US$ 1.1/pound) dan untuk perak 1,25 %.

Selama ini negara mendapat bagian yang sangat kecil dibandingkan dengan yang diperoleh PT Freeport. Tercatat, dari tahun 2005 – September 2010, total penjualan PTFI sebesar US$ 28.816 juta atau Rp 259,34 triliun; laba kotornya US$ 16.607 juta atau Rp 150,033 triliun. Bandingkan dengan royalti yang dibayarkan kepada Indonesia hanya sebesar US$ 732 juta atau Rp 6,588 triliun (http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/11/04/data-dan-fakta-kontrak-freeport).

Jika dihitung dari tahun 1992 (setelah KK II) kontribusi PTFI mencapai US$ 10,4 milyar (royalti sebesar US$ 1,1 milyar dan dividen sebesar US$ 1 milyar). Artinya, total dividen dan royalti mencapai sekitar Rp 18 triliun (selama 18 tahun). Dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2009, pemerintah -sebagai pemegang 9,36 % saham PTFI- mendapat deviden dari PTFI sebesar Rp 2 triliun. Itu artinya pada tahun 2009 itu Freeport McMoran sebagai pemegang 90,64% saham PTFI mendapat deviden sekitar Rp 20 Triliun. Sementara, potensi yang masih ada di tambang Freeport sendiri masih lebih dari Rp 600 triliun.

Uang ratusan trilyun itu, seandainya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya yang sejati dan dikelola negara dengan baik, tentu akan bisa menyelesaikan banyak persoalan rakyat. Dengan uang itu berapa juta anak putus sekolah bisa sekolah kembali? Berapa juta rakyat kelaparan bisa mendapat makanan yang layak? Berapa juta rakyat yang tidak bisa berobat karena biaya yang mahal akan bisa mendapat pelayanan kesehatan yang baik?

Namun, potensi itu hilang begitu saja karena diserahkan kepada asing. Sangat tepat pernyataan yang mengatakan kekayaan alam kita sebenarnya lebih dari cukup untuk menyejahterakan rakyat, tapi negara yang salah urus telah membuat rakyat kita miskin. Kekayaan alam kita sebenarnya cukup untuk rakyat, tapi tidak akan pernah cukup bagi penguasa dan pengusaha yang rakus dan tamak!

Akar Masalah Kasus Freeport

Jika diperhatikan, masalah Freeport ini disebabkan oleh 3 hal yang saling terkait yaitu kontrak karya (KK) yang bermasalah, tekanan asing serta kebijakan ekonomi kapitalisme neoliberal.

Kontrak Karya I (KK I) maupun KK II isinya sangat merugikan Indonesia. KK I ditandatangani Soeharto sebagai Ketua Presidum Kabinet pada tanggal 7 April 1967 dan berlaku untuk Kuasa Pertambangan (KP) selama 30 tahun. Freeport mendapatkan berbagai keistimewaan sebagai perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia tetapi tidak terdaftar di Indonesia dan tidak tunduk dengan hukum Indonesia, mendapatkan tax holiday setelah tiga tahun berproduksi dan tanpa royalti sampai tahun 1984 serta keistimewaan lainnya. Belum lagi selesai masa kontraknya, pada Desember 1991 dibuat KKI II yang memberi hak kepada PTFI selama 30 tahun sampai tahun 2021 dan bisa diperpanjang 2 kali 10 tahun atau sampai tahun 2041.

Keistimewaan luar biasa yang diberikan kepada Freeport ini, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari tekanan Amerika. Tekanan asing dilakukan oleh pemerintah AS ketika itu karena “berjasa besar” membantu pemerintah Soeharto dalam penumpasan G30S/PKI. Utang budi inilah yang digunakan sebagai “senjata” Freeport dan pemerintah AS untuk menekan Indonesia sehingga menerima begitu saja permohonan KP yang sangat merugikan itu.

Semua ini menjadi legal dengan kebijakan ekonomi negara yang neo liberal yang disahkan dengan undang-undang neo liberal. Berdasarkan doktrin kapitalisme, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi dan harus diserahkan kepada swasta. Akibatnya, pengelolaan kekayaan alam termasuk barang tambang diserahkan kepada swasta terutama asing melalui Kontrak Karya (seperti pengelolaan tambang tembaga, emas dan perak di Papua Barat kepada PTFI) atau melalui Production Sharing Contract.

Akibat dari semua itu, sebagian besar kekayaan alam yang merupakan milik rakyat dikuasai dan dinikmati swasta terutama asing. Lebih ironis lagi, rakyat nyaris tidak mendapat apa-apa dari hasil kekayaan alam milik mereka itu. Rakyat -khususnya yang ada di sekitar areal tambang- justru menderita banyak kerugian karena lingkungan alam yang rusak, pencemaran, limbah dan tailing, rusaknya sumber penghasilan mereka dan penyakit sosial lainnya.

Bukan Negoisasi Tapi Mengambil Alih Secara Total !

Semua itu tidak akan terjadi jika syariah Islam diterapkan secara total. Menurut ketentuan syariah Islam, barang tambang yang depositnya sangat besar dan melimpah ditetapkan menjadi milik umum dan tidak boleh dikuasai oleh atau dikuasakan kepada swasta apalagi asing.

Ibn al-Mutawakkil menuturkan dari Abyadh bin Hamal al-Muzni bahwa:

أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ – قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِى بِمَأْرِبَ – فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِى مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْهُ

Ia datang kepada Rasulullah saw meminta (tambang) garam -Ibn al-Muawakkil berkata “yang di Ma’rib”-, maka beliau pun memberikannya. Setelah ia pergi, seorang laki-laki dari majlis itu berkata (kepada Nabi saw): “apakah Engkau tahu apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir”. Lalu ia (Ibn al-Mutawakkil) berkata: Kemudian Rasulullah saw pun manarik kembali tambang itu darinya” (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Hadits itu juga menunjukkan bahwa tambang seperti itu tidak boleh diberikan atau dikuasakan kepada individu (swasta). Sebab (‘illat) keharaman itu adalah karena depositnya yang sangat besar (laksana air yang terus mengalir). Maka tambang apapun yang disitu ada ‘illat tersebut maka haram dimiliki oleh atau dikuasakan kepada individu (swasta). Karena itu semua tambang (bukan hanya tambang garam) yang depositnya sangat besar, haram dimiliki oleh atau dikuasakan kepada individu (swasta).

Pengelolaan harta milik umum tersebut sepenuhnya dilakukan oleh negara (pemerintah) mewakili umat. Seluruh hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Jika memang proses produksinya membutuhkan bantuan pihak swasta dalam proses eksplorasinya maka posisi mereka hanyalah sebatas pekerja (ajir), pihak yang diperkerjakan dengan bayaran tertentu. Pemerintah tidak boleh melakukan perjanjian dengan pihak swasta dalam pembagian kepemilikan saham antara pihak pemerintah dengan pihak kontraktor.

Negara juga wajib melindungi kepemilikan umum tetap menjadi milik umum. Negara juga harus mencegah individu atau swasta menguasai atau memiliki aset-aset yang termasuk harta milik umum. Jika ada individu atau swasta yang sudah terlanjur menguasainya seperti dalam kasus Freepoort saat ini, maka yang harus dilakukan oleh Negara bukan negosiasi untuk menaikkan royalti atau kepemilikan saham tetapi negara harus mengambil alihnya secara total.

Pabrik dan instalasi yang sudah dibangun boleh diambil oleh perusahaan swasta itu atau negara boleh membelinya dengan harga yang sepadan. Tetapi tentu saja setelah diperhitungkan dengan hasil yang selama ini telah mereka keruk dari harta milik umum itu. Hal ini berdasarkan hadist Rosulullah SAW. Rafi’ bin Khudaij menuturkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

« مَنْ زَرَعَ فِى أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ » (و في رواية أحمد و ابن ماجه) « وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ»

Siapa saja yang menanam di tanah suatu kaum tanpa izin mereka, maka dia tidak berhak atas tanaman itu sedikitpun, namun dia berhak atas biaya yang dikeluarkannya (HR Abu Dawud, dan al-Tirmidzi) dan dalam riwayat Ahmad dan Ibn Majah : “dan biayanya dikembalikan kepadanya”

Dengan demikian, secara syar’i yang harus dilakukan oleh negara bukan menegosiasikan penambahan royalti atau kepemilikan saham. Apalagi dalam kasus Freeport ini potensinya masih tersisa lebih dari Rp 600 triliun. Secara syar’i yang wajib dilakukan negara adalah mengambil alih pengelolaan semua harta milik umum termasuk tambang, minyak, gas, dsb. Selanjutnya, negara mengelola semua harta milik umum itu dengan baik dan seluruh hasilnya dikembalikan kepada seluruh rakyat diantaranya untuk membiayai berbagai pelayanan dan kepentingan rakyat.

Wahai Kaum Muslim

Pengelolaan kekayaan alam yang merupakan milik rakyat dengan model kapitalis hanya akan mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat. Kekayaan alam yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai harta milik umum, akan mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyat, jika dikelola sesuai syariah Islam. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali jika umat Islam menerapkan syairah Islam secara total dalam bingkai Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Khilafah akan menghentikan perampokan kekayaan alam kita oleh negara kapitalisme sekarang ini dan mengurus kekayaan alam dengan baik untuk kepentingan rakyat. Sekaranglah saatnya kaum muslim mewujudkannya. WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []

Komentar al-Islam

DPR akhirnya menyetujui lahirnya UU Intelijen Negara. Sembilan fraksi di DPR sepakat dengan adanya UU yang mejadi payung hukum bagi intelijen itu.(Detik.com, 11/9)

1. Pengesahan UU Intelijen itu menunjukkan pemerintah dan DPR tidak mendengar aspirasi rakyat yang menolak RUU ini
2. UU ini akan menjadi legitimasi penguasa untu kembali bersikap reresif atas nama keamanan dan ketahanan negara
3. Ketidakjelasan pengertian ancaman dan ketahanan negara akan menjadi pasal karet sebagai alat politik penguasa dan membungkam aspirasi rayat
4. Penguasa dengan penafsiran berdasarkan kapitalis dan kepentingan asing sangat mungkin melakukan kriminalisasi perjuangan syariah karena dianggap mengancam penjajahan kapitalisme di Indonesia

[Al-Islam 576]





Adakah Dalil yang Mewajibkan Kaum Muslimin Mendirikan Negara?

25 09 2011

Pertanyaan : Beberapa pihak menyatakan bahwa dalam menjalankan ajaran Islam tidak perlu negara, tetapi sudah bisa dijalankan oleh individu saja. Oleh karena itu, menurut mereka, tuntutan penerapan syariah Islam oleh negara adalah suatu hal yang mengada-ada, atau politisasi agama. Hal ini karena sama sekali tidak ada dalil baik dalam Al Quran atau Hadis yang memerintahkan pendirian negara. Benarkah demikian ?

Jawaban :

Telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa dalam memahami ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits nabi saw digunakan dua pendekatan. Pertama, memahami pengertian secara tersurat, secara langsung dari lafazh-lafazh al-Quran maupun as-Sunah. Ini yang sering dikatakan sebagai pengertian secara harfiah. Sedangkan para ulama menyebutnya sebagai manthûq. Yakni pengertian tersurat, pengertian yang langsung dipahami dari lafazh (kata) atau dari bentuk lafazh yang terkandung dalam nash. Kedua, pengertian secara tersirat. Yaitu pengertian yang dipahami bukan dari lafazh atau bentuk lafazh secara langsung, tetapi dipahami melalui penafsiran secara logis dari petunjuk atau makna lafazh atau makna keseluruhan kalimat yang dinyatakan dalam nash. Kita sering menyebutnya sebagai pengertian kontekstual. Sedang para ulama menyebutnya dengan istilah mafhûm. Makna ini merupakan akibat (konsekuensi) logis makna yang dipahami secara langsung dari lafazh. Makna ini menjadi kelaziman makna lafazh secara langsung. Artinya makna ini menjadi keharusan atau tuntutan makna lafazh. Dan para ulama menyebutnya sebagai dalâlah al-iltizâm. Dalâlah al-iltizâm ini dapat dibagi menjadi : dalâlah al-iqtidhâ’, dalâlah tanbîh wa al-imâ’, dalâlah isyârah dam dalâlah al-mafhûm yang terdiri dari mafhûm muwâfaqah dan mafhûm mukhâlafah (pengertian berkebalikan). Namun perlu diingat bahwa pengambilan pengertian dari nash syara’ baik secara manthuq maupun secara mafhum tidak boleh keluar dari ketentuan pengambilan pengertian dalam bahasa arab.

Dengan menggunakan dua pendekatan ini maka kita akan mendapati bahwa al-Quran dan as-Sunnah serta didukung oleh Ijma’ Sahabat telah mewajibkan kita mendirikan pemerintahan atau negara. Dalil-dalil serta penarikan argumentasi wajibnya kita mendirikan negara/pemerintahan itu adalah sebagai berikut :

Pertama, Allah Swt telah memerintahkan kita untuk menaati ulil amri. Allah Swt berfirman :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اْلأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (TQS. an-Nisâ’ [04]: 59)

Ibn Athiyah menyatakan bahawa ayat ini merupakan perintah untuk menaati Allah, Rasul-Nya dan para penguasa. Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama: Abu Hurairah, Ibn ‘Abbas, Ibn Zaid dan lain-lain.[1]

Lebih jauh ayat ini juga memerintahkan kita untuk mewujudkan penguasa yang kita wajib mentaatinya. Semua yang dinyatakan oleh Allah adalah benar. Allah Swt juga tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak bisa atau tidak mungkin kita laksanakan. Kewajiban menaati ulil amri itu akan bisa kita laksanakan jika sosok ulil amri itu wujud (ada). Jika tidak ada, maka tidak bisa. Padahal, itu adalah kewajiban dan tidak mungkin Allah salah memberikan kewajiban. Maka sebagai konsekuensi kebenaran pernyataan Allah itu, maka sesuai ketentuan dalâlah al-iltizâm, perintah menaati ulil amri juga merupakan perintah mewujudkan ulil amri sehingga kewajiban itu bisa kita laksanakan. Maka ayat tersebut juga bermakna, realisasikan atau angkatlah ulil amri diantara kalian dan taatilah ia. Yang dimaksud ulil amri dalam ayat ini adalah penguasa.

Kedua, Allah memerintahkan untuk menerapkan syariat Islam. Allah berfirman :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur’ân dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (TQS. al-Mâ’idah [05]: 48)

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. (TQS. al-Mâ’idah [05]: 49)

Kedua ayat di atas secara tersurat memerintahkan Rasul untuk menghukumi (memerintah) dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Kata mâ anzala Allâh, kata mâ ini merupakan lafazh umum makna ayat tersebut adalah hukumi (perintahlah) mereka sesuai dengan apa saja yang diturunkan oleh Allah kepadamu wahai Muhammad dan jangan kamu mengikuti yang lain. Karena yang lain itu berasal dari hawa nafsu yang hanya akan menyebabkanmu menyimpang dari apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.

Sekalipun mukhathab (orang yang diseru) secara langsung dalam ayat ini adalah Rasul, namun seruan ini juga merupakan seruan bagi kita, umat Rasul, karena kaedah syara’ mengatakan

[ خِطَابُ الرَّسُوْلِ خِطَابٌ ِلأُمَّتِهِ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيْلٌ يُخَصِّصُ بِهِ ]

Seruan kepada Rasul merupakan seruan kepada umatnya selama tidak datang dalil yang mengkhususkan kepadanya [2]

Sementara tidak ada satu dalil pun yang mengkhususkan seruan itu hanya bagi rasul. Oleh karenanya, seruan dalam kedua ayat di atas juga merupakan seruan kepada kita.

Kemudian terhadap perintah di atas datang berbagai qarinah (indikasi) yang mengindikasikan bahwa perintah tersebut sifatnya adalah tegas. Indikasi-indikasi tersebut adalah firman Allah :

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa yang tidak menghukumi (memerintah) dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah maka ia termasuk orang-orang yang kafir (TQS. al-Mâ‘idah [05]: 44)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Barangsiapa yang tidak menghukumi (memerintah) dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah maka ia termasuk orang-orang yang zalim (TQS. al-Mâ‘idah [05]: 45)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Barangsiapa yang tidak menghukumi (memerintah) dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah maka ia termasuk orang-orang yang kafir (TQS. al-Mâ‘idah [05]: 47)

Disifatinya orang yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan oleh Allah (syariat Islam) sebagai orang zalim, fasik atau kafir, menunjukkan adanya celaan atasnya. Jika perintah melakukan sesuatu, lalu orang yang tidak melakukannya mendapat celaan, maka itu menunjukkan bahwa perintah tersebut sifatnya tegas yakni wajib. Dengan demikian perintah Allah untuk menghukumi manusia menggunakan apa-apa yang diturunkan oleh Allah yakni dengan syariat Islam adalah wajib.

Disamping itu banyak nash yang menjelaskan hukum-hukum rinci baik dalam masalah jihad, perang dan hubungan luar negeri; masalah pidana seperti hukum potong tangan bagi pencuri, qishash bagi pembunuh, jilid atau rajam bagi orang yang berzina, jilid bagi qadzaf (menuduh seseorang berzina dan tidak bisa mendatangkan empat orang saksi) dan sebagainya; hukum masalah muamalah semisal jual beli, utang piutang, pernikahan, waris, persengketaan harta, dan sebagainya. Semua hukum itu wajib kita laksanakan.

Hukum-hukum itu tentu saja tidak bisa dilaksanakan secara individual. Akan tetapi sudah menjadi pengetahuan bersama dan tidak ada satu orangpun yang memungkirinya, bahwa penerapan hukum-hukum itu hanya melalui institusi negara dan dilaksanakan oleh penguasa. Jadi pelaksanaan berbagai kewajiban itu yaitu kewajiban menghukumi segala sesuatu dengan syariat Allah itu hanya akan sempur bisa kita laksanakan jika ada negara dan penguasa yang mengadopsi dan menerapkannya. Berdasarkan kaedah

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib [3]

Kewajiban menghukumi segala hal dengan syariat Islam tidak akan sempurna kecuali dengan adanya negara dan penguasa yang bertindak sebagai pelaksana (munaffidz), maka mewujudkan negara dan penguasa yang menerapkan syariat Islam itu menjadi wajib.

Dari sejumlah nash di atas menjadi jelas bahwa kita diperintahkan untuk mendirikan negara dan mengangkat penguasa. Hal itu merupakan kewajiban, Juga jelas bahwa negara dan penguasa yang wajib kita wujudkan itu bukan sembarang negara dan sembarang penguasa. Akan tetapi negara yang wajib kita wujudkan itu adalah negara yang menerapkan hukum-hukum Allah. Karena pendirian negara itu adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban menghukumi segala sesuai dengan hukum-hukum Allah. Sedangkan penguasa yang wajib kita angkat melihat dari nash-nash diatas haruslah berasal dari kalangan kita yakni kaum muslim karena dalam QS. an-Nisa ayat 59 itu disebutkan minkum (dari kalian), sementara kalian yang dimaksud adalah kaum mukmin. Dan sifat yang kedua adalah bahwa penguasa itu kita angkat untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Karena ia kita angkat dalam rangka melaksanakan kewajiban menghukumi sesuai hukum Allah. Semua ini menegaskan kepada kita bahwa metode satu-satunya untuk menerapkan Islam secara total adalah negara (daulah). (www.konsultasi.wordpress.com)
[1] Ibn ‘Athiyyah, al-Muharrir al-Wajîz, juz iv, hal. 158

[2] An-Nabhani, asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah juz III (ushul Fiqh), min Mansyûrât Hizb at-Tahrîr, Al-Quds. Cet. II hal. 242.

[3] Imam Al-Ghazali, Al-Mustashfa min ‘Ilm-il Ushûl, juz 1 hal. 71; Al-Banani, Hâsyiyah al-Banâni, juz 1 hal. 193;

Sumber : Jawaban diambil dari artikel berjudul Tidak Ada Dalil yang Mewajibkan Kaum Muslimin Mendirikan Negara ? di situs http://www.hizbut-tahrir.or.id





Benarkah Masalah Korupsi dan Hukum di Negeri Ini, Hanya Masalah Akhlak?

21 09 2011

Melihat beragam kasus korupsi di negeri ini seperti tak ada penyelesaiannya. Rentetan kasus-kasus besar ‘termakan’ waktu dan para pelakunya masih dapat berlenggang kesana-kemari. Di lain sisi, seorang Mpok Minah dengan mudah menjadi pesakitan hanya karena tiga buah kakao yang dicurinya. Itupun karena kondisi ekonomi yang membelit.
Kemana keadilan yang dijunjung dalam sila kelima Pancasila negeri ini. Rakyat menjadi apatis terhadap hukum di Indonesia. Wajar bila kriminalitas meningkat, mulai dari yang kakap sampai kasus ‘secuil’ saja. Ada masalah pada hukum kita.
Perdebatannya adalah, apakah masalah korupsi dan hukum ini adalah masalah orang perorang yang gagal melaksanakan sistem peradilannya ? atau memang sedari awal kita salah dalam mengambil sistem hukum ? Disinilah perlu ada analisis lebih mendalam terkait problem hukum dan korupsi ini.
Dalam tulisan Jusman Dalle rubrik Pemuda dan Mahasiswa eramuslim, “Myelin” Mencegah Korupsi. Jusman terburu-buru mengambil kesimpulan atas tulisannya. “Oleh karenanya jelas bahwa dengan identifikasi objektif, kita akan menemukan jika permasalahan tersebut bukan berakar dari sistem hukum yang ada. Akan tetapi permasalahannya bersumber dari manusia-manusia yang tidak patuh pada hukum”.
Kita tidak menampik adanya kesalahan orang perorang dalam melaksanakan sebuah sistem atau mekanisme khususnya dalam perkara penegakkan hukum. Namun, kita juga mesti pandai melihat kondisi. Menjalankan sebuah sistem atau mekanisme yang salah adalah perbuatan yang salah. Apalagi mempersoalkan hukum, tentu akan memandang apa dan siapanya.
Sebuah artikel (Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975) disebutkan, “sistem hukum (legal system) adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu: (1) Struktur; (2) Substansi; (3) Kultur Hukum”.
Hal ini dijelaskan oleh Ahmad Ali dalam persentase makalahnya di sebuah Seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Yogyakarta, 25-27 September 2004 ‘Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia’, (http://ugm.ac.id/seminar/reformasi/i-ahmad-ali.php).
Jika kita berbicara tentang sistem hukum, maka ketiga unsur tersebut secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, tidak mungkin kita abaikan. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya.
Substansi adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.
Melihat tiga hal yang mencakup sistem hukum di atas dikaitkan dengan apa yang terjadi pada hukum kita, semuanya bermasalah. Analisis penulis melihat, Jusman Dalle hanya terpaku pada hal yang sifatnya struktural saja. Padahal substansi dan kultur hukum yang berjalan juga turut bermasalah. Jartinya sistemnya memang bermasalah. Dan Jelas bahwa penyebabnya adalah sekulerisme yang nyata menjadi ‘akidah’ bangsa. Dimana urusan hidup manusia (termasuk hukum) dilepaskan dari agama (baca: Islam).
Secara substansi misalnya, hukum di Indonesia tidak berdasarkan pada hukum Islam mulai dari asas, norma dan aturan hukumnya. Islam sendiri memandang bahwa hukum mesti berasal dari Allah (Qs. An-Nisâ [4]: 65). Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam tidaklah dianggap beriman secara sebenar-benarnya sampai berhukum kepada hukum Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Maka dari itu, berhukum dengan hukum Islam adalah wajib, sebaliknya berhukum kepada selain hukum Islam adalah haram (KH. M. Shiddiq Al Jawi, pengasuh pondok pesantren dan konsultan hukum Islam).
Hal ini berakibat pada kultur hukum yang terbentuk di Indonesia yakni kultur hukum dan kehidupan yang sekuler. Lagi pula Allah telah menekankan dalam Surat Al An’am ayat 57 dimana Allah berfirman “…ketetapan hukuman itu adalah wewenang Allah. Dia mengisahkan kepada Rasul-Nya kisah-kisah menurut yang sebenarnya. Lagi pula Dialah hakim yang paling baik”.
Masalah akhlak yang buruk sebenarnya juga disebabkan karena sistem sekulerisme yang memang memaksa masyarakat menjadi sekuler. Di satu sisi dia bersikap jujur, pemaaf, suka bersedekah dan melakukan akhlak-akhlak terpuji lainnya. Namun di sisi lain ketika sistem sekulerisme diterapkan, ia dengan jujur menerapkan hukum-hukum selain Allah. Ia pemaaf atas orang-orang yang semestinya di hukum dengan hukum Islam. Serta ia bersedekah dengan uang-uang hasil dari riba yang ia peroleh.
Kitab Nidzam Al-Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam bab Akhlak dalam pandangan islam menyebutkan, akhlak adalah bagian dari Syariat Islam. Dan menerapkan syariat Islam harus secara kaafah (totalitas) (Qs. al-Baqarah 2:208), baik akhlak Islami, menggunakan hukum islam, memakai ekonomi Islam dan menerapkan seluruh aturan-aturan islam dalam aspek-aspek kehidupan.
Dalam kitab tersebut juga menyebutkan bahwa dalam buku-buku fiqih yang mencakup hukum-hukum syara’ tidak temukan satu bab khusus dengan sebutan akhlak. Para fuqaha dan mujtahidin tidak menitik beratkan pembahasan dan pengambilan hukum dalam perkara akhlak. Menarik bila kita mencermati ‘myelin’ sebagai solusi untuk mengatasi masalah hukum kita. Membaca tulisan Jusman berkenaan tentang myelin, sama seperti apa yang didapatkan penulis dalam buku pilar-pilar pengokoh Nafsiyah Islamiyyah yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia.
Namun tidak cukup hanya dengan proses pembiasaan atau latihan-latihan intensif saja untuk membentuk karakter seorang muslim. Apalagi dengan zaman dalam rong-rongan sekulerisme seperti saat ini. Bisa jadi myelin terbentuk atas sesuatu yang malah diharamkan dalam Islam. Misalnya Indonesia terbiasa melaksanakan hukum-hukum selain islam, pasti akan terbentuk budaya hidup masyarakat dengan hukum-hukum kufur tersebut. Ini artinya tidak cukup hanya dengan pembentukan akhlah yang baik saja.
Tetapi memahamkan umat manusia khususnya umat Islam bahwa hukum Islam adalah hukum terbaik yang dapat mengatasi segala masalah peradilan di Indonesia, tak terkecuali masalah korupsi. Karena akhlak adalah bagian dari Syariat islam, maka cukup dengan terus mengkampanyekan Syariat islam kepada umat. Dengan melakukan penyadaran terus menerus akan pentingnya penegakkan Syariat Islam, Insya Allah akan terbentuk opini umum atas hal tersebut.
Norman Fairclough seorang pendiri kajian critical discourse analysis (CDA) dalam blommaert 2005 menganggap fungsi tertinggi wacana sebagai bagian dari praktik social. Praktik social yang kemudian menghasilkan perubahan asumsi, persepsi dan akhirnya perubahan social dapat dilakukan dengan menawarkan wacana baru untuk menandingi wacana yang sudah mapan sebelumnya. Wacana baru itu adalah Syariat islam.
Walaupun merupakan sebuah konsep yang lama, tetapi seruan dan usaha untuk menegakkannya seperti terasa baru. Mungkin karena umat saat ini telah jauh dari Islam dan sangat erat ‘berpelukan’ dengan wacana yang lagi mapan saat ini, sekulerisme. Syariat Islam juga tidak bisa diterapkan hanya pada individu atau kelompok saja. Karena cakupan syariat islam juga menembus ranah-ranah politik, baik hukum, sosial, ekonomi dan aspek-aspek lainnya.
Sudah barang tentu mesti ada Negara yang menerapkan. Khilafah Islamiyyah-lah Negara yang dimaksud. Jadi solusi masalah korupsi dan hukum di Indonesia, hanya bisa diatasi dengan perubahan yang sifatnya sistemik. Yakni mengganti sistem perundang-undangan sekuler dan sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan saat ini dengan SYARIAT ISLAM dalam naungan KHILAFAH ISLAMIYYAH.
[Muhammad Rahmani, Sekjen Gerakan Mahasiswa ‘Gema’ Pembebasan Sul-Sel.]





Dikuasai Asing, Negara Indonesia Makin Hancur!

16 06 2011

JAKARTA, S – Cendekiawan Muslim, Adi Sasono, menyatakan kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono belum berpihak pada rakyat kecil. Terbukti, penguasaan ekonomi dikuasi asing.
Kesejahteraan masyarakat Indonesia masih jauh dari harapan. Malahan, dari waktu ke waktu kekuatan bangsa ini terus merosot. Bagaimana tidak, hasil mineral dan tambang, kata dia, banyak diekspor. Padahal, dalam negeri sangat membutuhkannya.
“Ini karena pemerintah tergantung pihak asing,” ujar Adi dalam diskusi ‘Indonesia Kembali Menggugat’ di Megawati Institut, Rabu (15/6).
Hadir dalam diskusi tersebut Guru Besar Tata Negara Jimly Asshiddiqie, pemerhati kebangsaan Chris Siner Keytimu, dan ekonom sekaligus politisi PDI Perjuangan Sri Adiningsih.
Menurut Adi, cita-cita pendiri bangsa, Soekarno-Hatta, ingin agar Indonesia berjaya dan dipandang sebagai negara besar. Sayangnya, pemerintah kurang tepat dalam mengelola kekayaan sumber daya alam. Itu karena sumber migas dan tambang dikelola asing.
“Masyarakat tak menikmati kekayaan yang terkandung dalam perut bumi Indonesia.”(ian/rep)

RIMANEW





Menjemput Kemenangan

15 06 2011

Kaum Muslim saat ini hidup dalam periode sejarah Islam yang sangat kelam dan berat, jauh lebih menderita dibandingkan dengan masa-masa yang pernah dilalui oleh kaum Muslim sebelumnya. Negara mereka (yaitu Daulah Khilafah Islamiyah) diruntuhkan melalui persekongkolan jahat Mustafa Kamal Attaturk dengan Inggris dan Yahudi. Negeri mereka dikerat-kerat oleh para imperialis menjadi puluhan bangsa dan negara boneka yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Syariatnya dikubur dalam-dalam digantikan dengan sistem hukum sekular. Lalu, generasi muda kaum Muslim dididik dan dipaksa untuk hidup secara sekular dan berpikir sebagaimana cara berpikir orang-orang kafir, sehingga tidak ada lagi bedanya antara kehidupan seorang Muslim dan kehidupan orang kafir. Benarlah kiranya firman Allah Swt.:
وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا
Mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka (dapat) mengembalikan kalian dari agama kalian (pada kekafiran). (QS al-Baqarah [2]: 217).

Orang-orang yang berjuang untuk mengembalikan kehidupan Islam, mengembalikan (penerapan seluruh) sistem hukum Islam, mewujudkan kembali negara kaum Muslim (yaitu negara Khilafah Islamiyah) yang meliputi seluruh dunia, melakukan amar makruf nahi munkar, menjalankan jihad fi sabilillah melawan negara-negara kafir yang menduduki dan merampas negeri-negeri kaum Muslim, serta melakukan permusuhan dan persekongkolan keji atas Islam dan kaum Muslim dicap oleh mereka dengan sebutan yang sangat menghinakan: teroris! Orang-orang yang di sisi Allah dimuliakan dan ditinggikan derajatnya dilecehkan dan dihinakan oleh orang-orang kafir beserta antek-anteknya.
Keberadaan mereka selalu dimata-matai dan disorot dengan penuh kecurigaan. Penghidupan mereka dipersempit. Sebagian bahkan diusir dan dikucilkan oleh penguasanya (atas perintah negara-negara kafir). Sebagian lainnya berada di balik jeruji besi, dizalimi, dan ditindas. Sebagian lainnya lagi terpaksa berpisah dengan keluarganya berpuluh-puluh tahun atau mungkin selamanya. Seluruh akses komunikasi dan keuangannya terus dimonitor. Aktivitas mereka sekecil apa pun dianggap dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi dan kepentingan negara-negara kafir dan para penguasa Muslim yang setia melayani mereka
Perlakuan seperti itu dijatuhkan atas mereka hanya karena mereka adalah orang-orang yang menyuarakan dan mendakwahkan Islam, berjuang untuk menegakkan agama Allah, mengembalikan lagi kehidupan (syariat) Islam sebagaimana pada masa Rasulullah saw., mengungkap makar dan rencana jahat negara-negara kafir yang berkolaborasi dengan para penguasa Muslim yang munafik, serta menjalankan aktivitas jihad fi sabilillah melawan negara-negara kafir penjajah yang telah merampas dan menduduki negeri-negeri mereka. Semua itu adalah aktivitas yang diperintahkan Allah Swt. dan Rasul-Nya.
Akan tetapi kesulitan dan penderitaan mereka yang berjuang untuk menegakkan Islam, betapapun berat dan dahsyat, tidak pernah dan tidak akan pernah memperlemah—apalagi menenggelamkan—semangat dan keyakinan mereka terhadap janji-janji dan kemenangan/pertolongan Allah. Janji Allah adalah pasti. Kemenangan/pertolongan Allah segera tiba dan sangatlah dekat. Lagi pula, Rasulullah saw. menjamin bahwa keberadaan mereka akan selalu ada di setiap masa; tidak akan pernah musnah ataupun sirna.
لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَتِي قَائِمَةً بِأَمْرِاللهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ
Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang menjalankan perintah (agama) Allah. Tidak akan menyakiti mereka orang-orang yang menghina dan menghambat mereka sampai datangnya perintah Allah (Hari Kiamat) sedangkan mereka dalam keadaan selalu menang. (HR al-Bukhari dan Muslim)

Ancaman, teror, perburuan, penahanan, pengucilan, penyiksaan, ataupun kematian yang diteriakkan negara-negara kafir terhadap orang-orang yang melakukan aktivitas menegakkan agama Allah bukanlah perkara yang menakutkan. Sebab, mereka meyakini bahwa Allah-lah Yang menghidupkan dan mematikan; Allah pula Yang membentangkan rezeki. Hanya terhadap (siksa) Allah (baik di dunia maupun neraka) saja mereka takut. Bagi mereka, kematian di dunia tatkala menjalankan dakwah dan memenuhi perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya merupakan keuntungan dan kemuliaan, karena mereka lebih dulu berjumpa dengan Allah dengan penuh ridla-Nya. Jika mereka memperoleh pertolongan/kemenangan di dunia dari sisi Allah dengan tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah serta diterapkannya sistem hukum Islam secara total, maka hal itu adalah rahmat dari Allah yang tak terkira. Dua keadaan tersebut, bagi seorang Mukmin, adalah kemenangan. Bagi pengemban dakwah tidak ada istilah kekalahan.
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً
Di antara orang-orang Mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Lalu, di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Mereka sedikitpun tidak mengubah (janjinya). (QS al-Ahzab [33]: 23).

Kita harus mengambil segala kesempatan. Umat kini mulai menyadari, bahwa tidak ada jalan keluar bagi mereka, bahkan bagi umat manusia di seluruh dunia, kecuali dengan Islam. Kita harus tetap bersemangat melangkahkan kaki tanpa mempedulikan lagi berbagai rintangan dan kesulitan. Kita bekerja keras mengatasi hambatan. Kita tetap menumbuhkembangkan iman di tubuh umat, mengobarkan semangat Islam mereka, menanamkan keberanian pada diri mereka untuk berkorban demi tegaknya sistem hukum Islam, serta menghapuskan rasa takut mereka terhadap sesama makhluk-makhluk-Nya. Ingatlah, bahwa janji Allah itu pasti benar.
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
Telah menjadi janji Kami untuk menolong orang-orang Mukmin. (QS ar-Rum [30]: 47).

وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
Pertolongan (kemenangan dari) Allah pasti datang kepada orang-orang yang menolong (agama)-Nya. (QS al-Hajj [22]: 40)

Karena itu, bersemangatlah, wahai para pengemban dakwah dan kaum Mukmin. Allahu Akbar! [AF]





Negara Penghasil Koruptor

15 06 2011

in India corruption is under the table, in China corruption is above the table, in Indonesia corruption includes the table,”

Maraknya kasus korupsi yang bergulir di Indonesia sudah pada taraf memprihatinkan dan sudah menjadi bahaya laten yang harus diperangi . Korupsi di negeri ini bisa diibaratkan penyakit kanker stadium akhir.

Terubongkarnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR menarik untuk dikaji. Hal ini karena terungkapnya kasus korupsi di lembaga legislatif, adalah hal yang ironis. Legislatif sebagai lembaga yang memproduksi peraturan perundangan seharusnya menghasilkan peraturan yang seharusnya mensejahterakan rakyat. Namun, kini korupsi justru dilakukan oleh orang-orang terhormat yang mempunyai legalitas dan otoritas dalam proses pembuatan peraturan perundangan. Ini artinya bahwa DPR merupakan salah satu institusi yang rentan terhadap korupsi.

Hampir semua anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR mengutip 7,5% hingga 15% besaran dana yang dialokasikan dari perubahan alokasi penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) dalam APBN 2011, Proses pembayarannya selalu dengan menggunakan uang kas. Dari dana-dana alokasi untuk daerah biasanya anggota DPR mendapat Rp200 juta hingga Rp500 juta.

Para pelaku korupsi, tak terkecuali anggota DPR menggunakan berbagai modus untuk mengkorupsi uang Negara. Berbagai modus pun ditempuh, dari mulai pembengkakan dana operasional (mark up), pembiayaan pembangunan yang bersifat fiktif sampai kepada cara amplop yang kerap terjadi dengan dalih dan isyarat minta disangoni (diberi uang).

Partai politik dan parlemen seperti dua keping mata uang. Anggapan ini tentu tidak mengada-ada. Dalam survey TII, dua institusi tersebut di mata 55 ribu warga di 69 negara (termasuk Indonesia) dianggap paling korup. Menyusul kedua lembaga itu adalah instansi kepolisian, bea cukai, pajak dan kejaksaan.

Melalui korupsi para elite partai politik yang duduk di Kursi pemerintahan mencari ongkos politik tersebut. Pilihannya adalah menggerogoti anggaran negara. Hingga saat ini, anggaran negara merupakan “ladang basah” bagi petinggi-petinggi partai untuk mengais dan meraup dana partai politik, baik dilakukan secara legal maupun ilegal. Baik oleh kader partai politik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Makanya, kedudukan di lembaga negara menjadi hal yang penting bagi parpol. Pembagian posisi di pernerintahan sebenarnya adalah pembagian ladang bagi parpol mengeruk dana. Ini suatu yang kasat mata.

Hanya saja, dalam pelaksanaannya, ada yang lihai tapi ada pula yang kurang canggih sehingga terendus oleh aparat pe ngawasan. Sudah banyak kasus korupsi yang terbongkar oleh KPK melibatkan para politisi. Sebut saja kasus Al Amin Nasution (Partai Persatuan Pembangunan), Misba khun (Partai Keadilan Sejahtera), Bachtiar Chamsyah (PPP), Abdul Hadi Jamal (Partai Amanat Nasi onal), Panda Nababan cs (Partai Demokrasi Indonesia Perjuang an), Paskah Suzeta cs (Partai Gol kar), dan Jhonny Allen Marbun serta M Nazaruddin (Partai Demokrat). Itu belum termasuk para pengurus partai yang diadili di daerah, dan ada pula Kasus-kasus kakap yang mandeg di tengah jalan. Sebut saja skandal Bank Century, rekening gendut para perwira tinggi Polri, IPO Krakatau Steel, dan kasus Gayus Tambunan dan yang terbaru Wisma Atlet M. Nazzruudin serta masih banyak lagi. Semuanya melibatkan penguasa dan aparat birokrasinya.

Fakta-fakta terbaru kian menyibak adanya korupsi sistemik di tubuh pemerintahan mulai dari level daerah hingga ke pusat. Di tengah gembar-gembor transparansi, justru temuan-temuan tentang korupsi, manipulasi, pungli kian menjadi-jadi.

Peneliti korupsi politik ICW, Abdullah Dahlan mengungkap kan, kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi dalam suatu pembangunan proyek ini sudah dirancang atau ‘by design’ oleh partai politik. Tujuannya untuk memuluskan anggarannya.

Berdasarkan penelitian ICW, sebanyak 44,6 persen anggota DPR berprofesi sebagai pengusaha. Profesi ini ditengarai se bagai sarana investasi. “Ini yang menyebabkan rawan korupsi,” katanya. Bukan rahasia lagi, ke beradaan partai politik itu sendiri bagi sebagian orang bisa menjadi tempat berlindung. Caranya pun cukup mudah yakni dengan memberikan sumbangan dana. Bukankah partai politik butuh dana? Kompensasinya, mereka terlindungi dan tetap bisa menjalankan bisnis ‘kotornya’. Tidak aneh bila banyak pengusaha yang mencantol ke partai politik.

Dalam kondisi seperti ini, para penguasa dan jajaran birokrasinya melakukan korupsi dengan cara mengutak-utik kebijakan dan peraturan. Tindakan yang sebenarnya terkategori korupsi dilegalisasikan sedemikian rupa oleh negara sendiri agar menjadi sesuatu yang legal dan tidak melanggar ketentuan. Perilaku itu, muncul sebagai dampak atas penerapan sistem yang cacat yakni kapitalisme-sekuler dengan demokrasinya.

Demokrasi telah menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Hanya mereka yang beruang atau didukung oleh para pemilik uang (modal) yang akan meme-nangi pertarungan, baik itu dalam level penguasa, birokrasi, dan sebagainya. Kalau sudah begitu, uanglah yang berbicara. Kapitalisme-sekuler melahirkan pola hidup hedonistik-materilistik, yang menjadikan uang segala-galanya. Dan rakyat hanya diambil suaranya saat dibutuhkan untuk melanggengkan kejahatan dan kerakusan yang ditamengi dengan peraturan.

Tak berlebihan bila Indonesia kini masuk dalam kategori negara korporasi, yakni negara yang dikendalikan oleh pengusaha/kapitalis melalui jalan birokrasi. Para pengusahalah yang membiayai ongkos demokrasi kepada partai politik dan sebagai imba lannya, pengusaha tinggal mengambil hasilnya berupa kebijakan yang menguntungkan bagi mereka kepada partai politik yang duduk di kekuasaan baik di lem baga eksekutif, maupun legislatif.

Maka, bagaimana korupsi bisa diberantas bila negara dengan penguasa dan aparatnya adalah bagian dari korupsi itu sendiri?

Solusi Islam Berantas Korupsi
Pemberantasan tak cukup sekadar hukuman tapi penyelesaian yang komprehensif.

Sudah banyak pejabat, birokrat, dan wakil rakyat masuk bui tapi korupsi tak pernah ber-henti. Ranking Indonesia pun patut ‘dibanggakan’ karena selalu berada di puncak untuk kawasan Asia. Kalau toh bergeser, tak jauh dari posisi juara korupsi.

Berdirinya lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak banyak memecahkan persoalan korupsi yang menggurita. Korupsi telah menyelusup sampai ke manamana. Banyak pihak terlibat.

Koran Singapura, The Strait Time, sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai ‘the envelope country’, karena segala hal bisa dibeli, entah itu lisensi, tender, wartawan, hakim, jaksa, polisi, petugas pajak atau yang lain. Pendek kata segala urusan semua bisa lancar bila ada “amplop”.

Dari sisi niat, memang negara ada kemauan untuk memberantas korupsi. Bahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah membuat ketetapan (Tap) khusus tentang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sayangnya, implementasinya tidak sungguh-sungguh dan komprehensif.
Islam mempunyai cara untuk memberantas korupsi ini secara komprehensif. Paling tidak ada enam cara.

Pertama, sistem penggaji-an yang layak. Aparat negara akan bekerja dengan baik jika gaji dan tunjangan mereka mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Rasul dalam hadits riwayat Abu Dawud berkata, “Barang siapa yang diserahi pe-kerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan dise-diakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendak-nya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tung-gangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin)”.

Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa memberi sesuatu bila tanpa maksud di belakangnya. Saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi dua hasil bumi Khaybar separuh untuk kaum Muslimin dan sisa-nya untuk orang Yahudi, datang orang Yahudi kepadanya mem-berikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separuh untuk orang Yahudi. Tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah, “Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum Muslimin tidak memakannya”. Mendengar ini, orang Yahudi berkata, “Karena itulah (ketegasan Abdullah) la-ngit dan bumi tegak” (Imam Malik dalam al-Muwatta’). Ten-tang suap Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (HR. Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul ber-kata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (HR. Imam Ahmad). Nabi seba-gaimana tersebut dari hadits riwayat Bukhari mengecam keras Ibnul Atabiyah lantaran mene-rima hadiah dari para wajib zakat dari kalangan Bani Sulaym. Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pe-merintah.

Ketiga, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena korupsi. Perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khat-tab. Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kena-ikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang lain, diminta membuk-tikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Baitul Mal, atau membagi dua kekayaan itu separuh untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara.

Keempat, teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan taq-wanya, seorang pemimpin me-laksanakan tugasnya dengan penuh amanah dan takut kepada Allah. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara.

Kelima, hukuman setimpal. Hukuman berfungsi sebagai pencegah (zawajir), sehingga membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa dita-yangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.

Keenam, pengawasan ma-syarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau meng-hilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental instan akan cen-derung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dengan tak segan memberi suap dan hadiah. Sementara masya-rakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyim-pang. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, Khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, “Apabila kalian melihatku me-nyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang”.

Menurut Ismail, dengan pengawasan masyarakat, korupsi menjadi sangat sulit dilakukan. Bila ditambah dengan teladan pemimpin, hukuman yang setimpal, larangan pemberian suap dan hadiah, pembuktian terbalik dan gaji yang mencukupi, korupsi dapat diatasi secara tuntas.

Paradok

Solusi Islam itu justru ditinggalkan dalam pemberantasan korupsi. Gaji pegawai negara rata-rata tidak layak. Larangan menerima suap dan hadiah hanya di atas kertas. Demikian pula perhitungan kekayaan hanya administratif, tidak ada proses pembuktian terbalik.

Sementara para pemimpin yang ada tidak memberikan keteladanan. Malah banyak yang jadi koruptor. Ini juga karena hukuman bagi koruptor ringan dan tak menjerakan. Sedangkan masyarakat masa bodoh dan sebagian malah terlibat dalam budaya suap.

Paradok inilah yang menjadikan korupsi seolah seperti lingkaran setan. Padahal, sebenarnya pangkal korupsi itu sendiri adalah tidak diterapkannya syariah Islam secara kaffah.

١٢٤. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى
“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”.[QS: thaha:124] []








%d blogger menyukai ini: