PERLUKAH MEMPERTAHANKAN PENDIDIKAN ALA SEKULERISME..?!?

25 11 2012

pendidikan
Pendidikan sekarang seolah-olah tujuannya sangat jauh sekali dengan pendidikan sebenarnya, yang namanya pendidikan seharusnya adalah mencerdaskan anak bangsa bukan sebaliknya yang hanya mengambil keuntungan dengan menjadikan pendidikan itu sendiri sebagai lahan basah untuk berbisnis. Wajar, kalau kita lihat pendidikan sekarang ini seperti itu, karena kita berada ada system yang sekuler tentunya pendidikan yang komersialisasi dan materialistik ini adalah pendidikan ala sekulerisme-kapitalisme yang ujung-ujungnya mengarah kepada ,materialisme dan perbisnisan.
Pendidikan yang materialistik merupakan gambaran dari kehidupan sekuleristik yang terbukti telah gagal menghantarkan manusia menjadi sosok pribadi yang utuh. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, paradigma pendidikan yang keliru di mana dalam sistem kehidupan sekuler, asas penyelenggaraan pendidikan juga sekuler. Tujuan pendidikan yang ditetapkan juga adalah buah dari paham sekuleristik, yakni sekedar membentuk manusia-manusia yang berpaham materialistik dan individu. Jadi, tanpa kita sadari atau tidak, berkembang penilaian bahwa hasil pendidikan haruslah dapat mengembalikan investasi yang telah ditanam. Pengembalian itu dapat berupa gelar kesarjanaan, jabatan, kekayaan, atau apapun yang setara dengan nilai materi yang telah dikeluarkan. Agama ditempatkan pada posisi yang sangat individual. Nilai agama dinomor sekiankan dijadikan sebagai standar penilaian sikap dan perbuatan. Tempatnya telah digantikan yang pada faktanya bernilai materi terlihat pada saat ini.
Dalam sistem sekuler saat ini, aturan-aturan, pandangan, dan nilai-nilai Islam memang tidak pernah secara sengaja digunakan untuk menata berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Karena itu, di tengah-tengah sistem sekularistik ini lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai agama. Apakah dengan ini kita dapat menghasilkan generasi penerus yang benar-benar berkualitas? Tentu tidak. Dari sini dapat kita lihat kalau sistem sekarang ini seolah-olah yang hanya bisa mengemban pendidikan hanyalah orang-orang kaya saja, karena biaya pendidikan yang begitu sangat tinggi, sehingga orang yang pintar tetapi tidak mempunyai uang tidak bisa bersekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan dan kalah kualifikasi hanya dari segi biaya, tetapi orang yang kurang pandai tapi memiliki uang banyak dia bisa merentas pendidikannya hanya dia mampu memiliki uang… Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, negaralah yang seharusnya mengelola bidang pendidikan, baik pembiayaan maupun kurikulumnya. Karena, baik/buruknya pendidikan akan berdampak langsung bagi baik/buruknya suatu negara. Paradigma baru dalam bidang pendidikan tersebut, seperti sebuah gagasan yang mulia. Akan tetapi, dampak yang nampak saat ini adalah privatisasi dan komersialisasi pendidikan.
Pendidikan yang diharapkan dapat melepaskan bangsa ini dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan, tetapi menjadi komoditas bisnis yang menguntungkan. Peserta didik dari keluarga miskin tidak akan mampu membayar biaya kuliah di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang mahal. Hasilnya, apabila ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka terpaksa mencari universitas yang biasa-biasa saja. Dampak nyata dari kebijakan privatisasi PTN adalah merosotnya mutu pendidikan tinggi negeri karena dasar penerimaan mahasiswa baru tidak murni tes, tetapi tawar menawar modal yang disetorkan.
Selain itu, apalagi jika UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) BHP itu akan diterapkan pada semua universitas di negeri ini yang mana BHP itu adalah upaya pengalihan tanggungjawab negara terhadap pendidikan dengan meminta masyarakat memikul pembiayaan pendidikan. Jika RUU ini diterapkan akan makin sedikit masyarakat tidak mampu yang bisa mengakses pendidikan tinggi. Konsekuensinya, kampus hanya bisa diakses oleh mahasiswa kaya, sementara yang miskin kian tersisih. Kampus yang sudah terlanjur besar dengan mudah membuat jaringan/link dengan dunia usaha sehingga kian maju. Sebaliknya, kampus yang terbelakang sulit dilirik oleh dunia usaha sehingga tetap tertinggal di tengah ketatnya persaingan pasar.

Hal ini sangat berbeda sekali dengan pendidikan berdasarkan system Islam, . Pendidikan Islam Adalah Pendidikan Terpadu Agar keluaran pendidikan menghasilkan SDM yang sesuai harapan, harus dibuat sebuah sistem pendidikan yang terpadu. Artinya, pendidikan tidak hanya terkonsentrasi pada satu aspek saja. Sistem pendidikan yang ada harus memadukan seluruh unsur pembentuk sistem pendidikan yang unggul. Tujuan Pendidikan Islam Pendidikan Islam merupakan upaya sadar, terstruktur, terprogram, dan sistematis yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter, yakni: berkepribadian Islam. Ini sebetulnya merupakan konsekuensi keimanan seorang Muslim. Intinya, seorang Muslim harus memiliki dua aspek yang fundamental, yaitu pola pikir (aqliyyah) dan pola jiwa (nafsiyyah) yang berpijak pada akidah Islam. Pada zaman khulafaur rasyidin, biaya pendidikan gratis ditanggung oleh negara bahkan negara sangat menghargai pentingnya pendidikan. Dalam konteks pendidikan, Islam telah menentukan bahwa negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan dan mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah. Rasulullah saw. bersabda: “Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim). Perhatian Rasulullah saw. terhadap dunia pendidikan tampak ketika beliau menetapkan para tawanan Perang Badar dapat bebas jika mereka mengajarkan baca-tulis kepada sepuluh orang penduduk Madinah. Hal ini merupakan tebusan. Dalam pandangan Islam, barang tebusan itu merupakan hak Baitul Mal (Kas Negara). Tebusan ini sama nilainya dengan pembebasan tawanan Perang Badar. Artinya, Rasulullah saw. telah menjadikan biaya pendidikan itu setara nilainya dengan barang tebusan yang seharusnya milik Baitul Mal. Dengan kata lain, beliau memberikan upah kepada para pengajar (yang tawanan perang itu) dengan harta benda yang seharusnya menjadi milik Baitul Mal. Kebijakan beliau ini dapat dimaknai, bahwa kepala negara bertanggung jawab penuh atas setiap kebutuhan rakyatnya, termasuk pendidikan. Jika kita melihat sejarah Kekhalifahan Islam, kita akan melihat begitu besarnya perhatian para khalifah terhadap pendidikan rakyatnya. Misalnya saja, masa Khalifah Umar bin al-Khaththab memberikan gaji kepada setiap guru saat itu sebesar 15 dinar (1 dinar=4,25 gram emas). Perhatian para khalifah tidak hanya tertuju pada gaji pendidik dan sekolah, tetapi juga sarana pendidikan seperti perpustakaan, auditorium, observatorium, dll. Bahkan para khalifah memberikan penghargaan yang sangat besar terhadap para penulis buku, yaitu memberikan imbalan emas seberat buku yang ditulisnya. Subhanallah, begitu besarnya perhatian para khalifah (pemimpin) saat itu terhadap pendidikan.

Wahai saudara ku kaum muslim mari kita membuka mata, hati, dan pikiran kita , apakah sistem pendidikan sekuler saat ini akan terus kita pertahankan? Apakah sistem pendidikan yang terbukti gagal ini akan terus kita wujudkan? Marilah kita bergegas membangun sistem pendidikan Islam, dalam sebuah naungan negara Khilafah, yang akan melahirkan generasi yang berkepribadian Islam. Generasi inilah yang akan mampu mewujudkan kemakmuran dan kemuliaan peradaban manusia di seluruh dunia. Jadi, pilihan ditangan kalian, apakah tetap mempertahankannya atau menggantinya dengan system pendidikan yang benar-benar bisa membawa perubahan? Yaitu sistem pendidikan Islam yang telah terbukti keunggulannya… Wallahu’alam Bishawab…
By Hayatun Izati Annisa





Perubahan Kurikulum Pendidikan, Gagasan Brilian atau Bentuk dari Keputus Asaan?

25 11 2012

kurikulum baru pendidikan
“Menteri pendidikan baru, saatnya kurikulum baru”, mungkin tidak terlalu berlebihan jika itu dikatakan, mengingat begitu seringnya kurikulum Indonesia ini berganti. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Sekarang, hal yang sama akan terulang lagi. Staf ahli Mendikbud Prof Kacung Marijan MA menegaskan bahwa kementerian itu akan melakukan perubahan kurikulum pendidikan nasional mulai 2013 untuk menyeimbangkan aspek akademik dan karakter (Kompas.com).
Timbul sebuah pertanyaan, apakah perubahan kurikulum yang baru ini adalah sebuah bentuk rekomendasi serius dan merupakan gagasan yg brilian dari Kemendikbud ataukah sekedar usulan atas sebuah bentuk keputus asaan? Putus asa karena walau kurikulum sudah berganti berkali-kali tetap tidak ada perubahan yang berarti bagi generasi. Meski menuai banyak pro dan kontra perombakan kurikulum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap akan melaksanakannya pada tahun ajaran 2013-2014. Sebuah hal yang wajar jika ini menuai banyak pro dan kontra di tengah masyarakat, karena melihat fakta yang terjadi bagaimana rusaknya generasi saat ini. Kasus tawuran, narkoba, seks bebas, dan kasus-kasus lainnya yang mayoritas dilakukan oleh generasi bangsa selalu meningkat setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa generasi muda saat ini sudah begitu banyak mengalami kemunduran. Memang, akan tetap ada generasi muda yang berprestasi, akan tetapi bukankah fakta yang terlihat saat ini justru generasi yang ‘merusak’ prestasi?
Bagaimanapun, seperti apa tingkah laku dari para generasi sekarang tidak lepas dari peran pendidikan yang mendidik mereka, entah itu lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Akan tetapi, jika diperhatikan lebih teliti lagi maka lingkungan sekolah lah yang berperan lebih dalam pembentukan pribadi mereka. Hal ini karena mereka dididik sejak TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Oleh karena itu, begitu besarnya peran pendidikan sekolah memberikan kontribusi dalam pembentukan generasi bangsa. Berbica sekolah tentu tidak akan lepas dari yang namanya kurikulum pendidikan. Namun sayang, kurikulum Negara sekarang ini rupanya tidak teguh pada pendiriannya, selalu saja berubah. Memang alasan Menteri pendidikan untuk merubahnya adalah untuk memperbaiki kurikulum yang ada, namun kenyataannya perubahan kurikulum pendidikan justru terkesan seperti sebuah ketidakseriusan. Banyak pihak yang mengatakan belum rampung satu kurikulum pendidikan kini sudah berencana mau merubah kurikulum lagi. Padahal, untuk perubahan itu tentu akan memerlukan dana yang banyak lagi.
Ada hal menarik dari rencana perubahan kurikulum ini, kata staf ahli Mendikbud Prof Kacung Marijan MA perubahan kurikulum tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan aspek akademik dan karakter. Selama ini memang dunia pendidikan dihebohkan dengan slogan pendidikan berkarakter, walaupun memang pada kenyataannya begitu sulit untuk membentuk karakter yang baik kepada para peserta didik. Pendidikan sekarang memang lebih banyak mengedepankan nilai akademis, contoh sederhana ketika UN kejujuran sudah tidak diperhatikan lagi, yang penting lulus. Bahkan yang lebih parah lagi, terkadang justru nilai akademispun sudah tidak diperhatikan lagi, contoh sederhana ketika masuk ke perguruan tinggi misalnya, tidak jarang justru uang yang bermain, yang banyak uangnya akan mendapatkan peluang lebih besar untuk masuk ke dalamnya (red: Perguruan Tinggi). Hal ini membuktikan bahwa saat ini tidak sekedar karakter yang bermasalah, tapi akademik pun sepertinya sudah mulai ditinggalkan. Jika demikian, apa jadinya generasi ini di masa depan?
Usulan Kemendikbud untuk mengubah kurikulum kembali dengan tujuan untuk menyeimbangkan akademik dan karakter memang adalah tujuan yang sangat bagus. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah dengan merubah kurikulum baru lagi akan menjadikan pendidikan sekarang ini menjadi lebih baik? Karena melihat fakta yang ada, sudah berkali-kali kurikulum diganti tetap tidak ada perubahan lebih baik yang berarti. Dari sini, harusnya yang dipikirkan bukanlah sekedar kurikulum yang terus berganti tapi bagaimana ‘kabar’ system pendidikannya? Yang saat ini sudah tidak mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan di peserta didiknya, tapi justru lebih kepada mengejar gelar ketika lulusnya. Sistem pendidikan sekarang jua didesain layaknya sebuah proyek bisnis yang menguntungkan. Saat mendekati UN misalnya, begitu banyak jasa yang menawarkan les privat, bimbel-bimbel, hingga buku-buku soal latihan, bahkan yang paling parah ada juga yang menjual bocoran jawaban soal UN dengan tarif yang berbeda-beda. Sungguh luar biasa dunia pendidikan kita sekarang ini, dan semua itu tidak lepas dari system pendidikan yang ada sebagai bentuk ‘anak’ dari system Kapitalis yang saat ini dijadikan sebagai system yang memayungi Negara kita Indonesia.
Sungguh kondisi ini sangat jauh berbeda dengan system pendidikan Islam yang benar-benar menjadikan peserta didik untuk benar-benar menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang tentunya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam system pendidikan Islam, sejak awal penyusunan kurikulum dan materi pelajaran dimana terdapat dua tujuan pokok pendidikan yang harus diperhatikan: Pertama, Membangun kepribadian Islami, pola pikir (aqliyah) dan jiwa (nafsiyah) bagi umat; yaitu dengan cara menanamkan tsaqofah Islam berupa aqidah, pemikiran, dan perilaku Islami ke dalam akal dan jiwa anak didik. Karenanya harus di susun dan dilaksanakan kurikulum Negara Khilafah untuk merealisasikan tujuan tersebut. Kedua, Mempersiapkan anak-anak kaum muslim agar diantara mereka menjadi ulama-ulama yang ahli di setiap aspek kehidupan, baik ilmu-ilmu ke-Islaman (ijtihad, fiqih, peradilan dan lain-lain) maupun ilmu-ilmu terapan (teknik, kimia, fisika, kedokteran dan lain-lain). Ulama-ulama yang mumpuni akan membawa Negara Islam dan umat Islam –melalui pundak mereka- untuk menempati posisi puncak diantara bangsa-bangsa dan Negara-negara lain di dunia, bukan sebagai pengekor maupun agen pemikiran dan ekonomi Negara lain.
Dengan system pendidikan ini, maka keseimbangan antara akademik dan karakter pasti akan dapat terwujud. Oleh karenanya, kenapa harus ragu mengambil system pendidikan Islam untuk dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan kurikulum pendidikan di Indonesia. Namun, tentu system pendidikan Islam tak akan mungkin bisa diterapkan dalam wadah Negara yang bukan islam. Maka, system pendidikan Islam yang akan mampu melahirkan generasi yang hebat akademis dan berkarakter juga hanya bisa berada dalam sebuah Negara Islam yakni Daulah Khilafah Islamiyah.

by Rusma





Telaah Kritis RUU Pendidikan Tinggi 2012

17 04 2012

ruu pt
Semenjak dibatalkannya UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2010, telah dibuat beberapa draft RUU PT dengan berbagai perubahannya, baik itu yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah. Kritik ini mengacu pada draft keempat RUU PT, tertanggal 6 Juni 2011, yang sudah direvisi oleh komisi X DPR RI yang diajukan oleh pemerintah yang April 2012 akan mensahkan RUU PT walaupun mengalami penundaan dengan alasan penyempurnaan RUU tersebut.
Hakikat Pendidikan Tinggi
Seperti yang diamanatkan pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, salah satu fungsi Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahterakan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, perguruan tinggi sebagai badan pusat ilmu-ilmu pengetahuan dan kebudayaan sudah sepatutnya menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang pada hakikatnya berorientasi pada terjaminnya hak-hak asasi warga negara dalam pemenuhan pendidikan dan keilmuannya.
Namun, bagaimanakah format awal tujuan pendidikan yang diamendemenkan dalam RUU PT tersebut? Pada bagian “menimbang”, terlihat bahwa pendidikan tinggi memiliki peran yang strategis baik itu dalam pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat, maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ada satu hal pokok yang dirasa dapat menjadi blunder dalam pelaksanaan pendidikan tinggi tersebut, yaitu pelayanan pendidikan yang secara eksplisit diorientasikan pada daya saing bangsa dalam era globalisasi. Begitu baik visi pendidikan tinggi yang diarahkan pada daya saing bangsa, namun hal ini dapat menyimpang dari tujuan besar pelayanan pendidikan sesuai hakikatnya, yaitu pemenuhan hak pendidikan setiap warga negara. Sebab, pada kenyataannya belum semua daerah di Indonesia dapat disetarakan kualitas pendidikan tingginya maupun kuantitas perguruan tingginya. Kita harus membenahi “pendidikan tinggi” itu sendiri, sebelum akhirnya menuju visi besar pendidikan tinggi sebagai daya saing bangsa pada era globalisasi.
Statuta Perguruan Tinggi dan Majelis Pemangku
Pada Bab IV Pengelolaan Perguruan Tinggi pada pasal 42 dan pasal 43, dijelaskan bahwa Statuta Perguruan Tinggi (statuta) pada dasarnya mengatur seluruh kegiatan akademik maupun nonakademik. Nonakademik? Ya, segala hal di luar urusan akademik, termasuk keuangan, prasarana dan kemahasiswaan, juga diatur oleh statuta ini. Statuta merupakan dasar dari dikeluarkannya peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri yang secara langsung mengatur kehidupan akademik dan nonakademik kampus. Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai mahasiswa sangatlah erat hubungannya dengan bagaimana isi statuta, baik itu kegiatan, berbagai kewajiban, hak-hak dasar, bahkan hingga organisasi kemahasiswaan.
Lalu siapa yang bertanggung jawab membuat dan merubah statuta ini? Suatu organ perguruan tinggi bernama Majelis Pemangku-lah yang memiliki fungsi tersebut (pasal 51 dan 43), serta menjalankan fungsi penentu kebijakan umum dan pengawasan nonakademik (pasal 47 ayat 2a). Saat ini, kurang lebih Majelis Pemangku sama fungsinya dengan Majelis Wali Amanah (MWA). Majelis Pemangku beranggotakan Menteri Pendidikan Nasional, gubernur, pemimpin (rektor), wakil dosen, wakil tenaga kependidikan (pegawai non-dosen), wakil masyarakat, dan tambahan Menteri Keuangan untuk Majelis Pemangku PTN Berbadan Hukum. Pada draft RUU ketiga yang diajukan DPR, sesungguhnya perwakilan mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika, dilibatkan dalam Majelis Pemangku. Apa yang dikhawatirkan peran Majelis Pemangku dengan tidak adanya posisi mahasiswa di dalamnya? Dua hal yang kami simpulkan dapat menjadi bumerang bagi pendidikan tinggi di Indonesia; sistem portofolio dalam otonomi nonakademik bidang keuangan perguruan tinggi dan ketidakjelasan definisi wakil masyarakat dalam Majelis Pemangku.
Pertama, sistem portofolio (pasal 85), yaitu dimaksud dengan “portofolio” adalah penempatan investasi di berbagai bidang usaha atau bidang industri. investasi jangka panjang melalui pendirian badan usaha, dapat menciptakan suatu peluang masuknya pihak-pihak luar kampus ke dalam dinamika kampus tersebut. Peluang masuknya pihak luar kami artikan sebagai pihak-pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan di perguruan tinggi dan terlibat dalam urusan politik. Secara singkat : politik dekat dengan kekuasaan, kekuasaan dekat dengan uang, dengan adanya kekuasaan dan uang sangat mungkin pihak-pihak tertentu dapat “masuk” ke dalam kampus.
Apalagi, yang kedua, dengan tidak terdefinisikan dengan jelasnya ‘wakil masyarakat’ dalam keanggotaan Majelis Pemangku, pihak-pihak tertentu tadi dapat menjadi anggota Majelis Pemangku. Dengan fungsi superior-nya, Majelis Pemangku memiliki “kekuasaan” lebih dalam mengatur perguruan tinggi, dan dengan tersisipkannya pihak dengan kepentingan tertentu di dalamnya, bukan tidak mungkin fungsi-fungsi mahasiswa, kehidupan kampus, bahkan riset-riset dosen dapat didikte secara halus dilandasi akan kepentingan golongan, bukan lagi pada dasar kebenaran ilmiah dan keilmuan.
Otonomi Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Dalam pasal 44 dan 45 Otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi juga menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Otonomi dalam artian mengelolah akademik (kurikulum, sistem pengajaran) dan non akademik (inftrastrutur, prasarana, keuangan) Sehingga gak bedanya dengan UU BHP yang dibatalkan Mahkamah konstitusi subtasi sama kulitnya berbeda. PTN dan PTN khusus berbadan hukum memiliki otonomi mengelolah akademik (kuriukulum dll) dan non akademik (pengelolaan keuangan) seperti 9 PTN yang masuk bekas BHP (UI, IPB, ITB, UGM, UNAIR dll). PTN dan PTN khusus mandiri memiliki otonomi mengelolah akademik (kuriukulum dll) dan tidak memeliki wewenang mengelolah non akademik (keuangan). Termasuk PTN diluar bekas BHP.
Perananan Asing dengan membolehkan Perguruan Tinggi Asing berdiri di Indonesia
Dalam draft RUU PT ini, dijelaskan pula mengenai keterlibatan perguruan tinggi asing baiak pendidirian dan kerjasama dalam pendidikan tinggi di Indonesia (bab V, pasal 73 – 74). Pada dasarnya bisa menjadi masalah masuknya perguruan tinggi asing di Indonesia, adanya transfer nilai yang negatif dari adanya perguruan tinggi asing akan menjadi buruk bagi mahasiswa terutama kurikulum sebagai software khususnya program studi politik, ekonomi, sosial, budaya, ideology merupakan hadarah walapaun kemajuan teknologi, MIPA gak permasalahkan dari transfer ilmu merupakan madaniyah tapi sisi riset merugikan pihak Indonesia sudah banyak kejadian penemuan teknologi khususnya bidang biologi, obat farmasi, pertanian, perikanan dipatenkan diluar negeri atasa nama perguruan tinggi asing bahkan ada tidak mencantumkan lembaga pendidikan Indonesia. Namun hal ini kami sebut sebagai lampu kuning bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Berkaca dari adanya sekolah berstandar internasional setingkat sekolah dasar dan sekolah menengah, secara filosofi ada beberapa tujuan pendidikan yang harus diatur dan dijamin oleh pemerintah melalui turunan undang-undang (PP atau Permen). Lampu kuning yang kami maksud adalah standard pendidikan asing yang berbeda dengan standard pendidikan Indonesia. Bukan standard dalam arti standard kualitas pendidikannya, melainkan standard filosofis penanaman nilai falsafah ideologi dalam pendidikan. Penanaman nilai falsafah ideologi dalam pendidikan sangatlah penting. Tidak hanya belajar sebagai investasi pribadi yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga, namun belajar sebagai investasi bangsa yang bertujuan memperkaya anak muda calon pemimpin bangsa, membangun bangsa, dan memakmurkan bangsa serta masyarakatnya di masa depan. (Alimuddin Yasir, Lajnah Siyasiyah DPP HTI)





..**Menyiapkan Anak Menuju Kedewasaan**..

5 01 2012

anak
Anak-anak sekarang cepat besar. Ya, usia baligh makin maju dibanding zaman orang tuanya. Dulu, anak-anak mulai baligh, paling cepat saat duduk di bangku SMP. Itupun kelas 2 atau 3, sekitar usia 14 atau 15 tahun. Bahkan, ada yang tamat SMA baru baligh. Tapi kini, anak-anak SD, usia 10 tahun pun tak sedikit yang sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan. Padahal, secara mental dan pemikiran, mereka belum siap “dewasa”. Ini terlihat dari pola pikir dan perilakunya yang masih “kanak-kanak”. Padahal, baligh adalah batas antara anak-anak dan dewasa.
Tak ada istilah anak baru gede (ABG) atau remaja, yang seolah mengamini kekanak-kanakan mereka. Ini tentu memprihatinkan, mengingat besarnya konsekuensi bagi anak-anak yang sudah baligh, di mana mereka berarti sudah harus siap menjadi manusia seutuhnya. Lantas bagaimana orang tua menyiapkan anak-anaknya menuju gerbang kedewasaan? Berikut ini ada beberapa hal yang harus dipahami:
1. Memahamkan Konsep Baligh

Tanda-tanda kedewasaan anak berupa perubahan fisik akan datang dengan sendirinya, sekalipun tanpa dipersiapkan. Artinya, kita tidak bisa mematok anak saya sebaiknya baligh usia 15 tahun saja atau nanti kalau sudah SMA saja. Semuanya alami, datang begitu saja tanpa diundang. Yang bisa kita lakukan hanyalah memberi informasi secara terbuka dan jelas kepada anak, mengenai konsep baligh dan perubahan fisik anak.
2. Menyiapkan Aqliyah
Beda dengan perubahan fisik, aqliyah atau pola pikir anak serta mentalnya, tidak bisa dibiarkan tumbuh begitu saja, melainkan harus “diisi” untuk mempersiapkan kedewasaan. Ya, kerap terjadi pertumbuhan fisik dan akal anak tidak seimbang, di mana fisik sudah bligh, tapi pemikiran masih nol. Idealnya, akil-baligh itu satu paket. Ketika perangkat fisik pada diri anak sudah matang, akal dan mentalnya pun harus menjadi dewasa. Maksudnya, jika organ kelamin primer dan sekunder sudah matang, cara berpikir dan sikap mental anak juga sudah menunjukkan kedewasaan. Caranya, dengan mengajak anak berpikir dan berdialog tentang konsep-konsep kehidupan, khususnya sebagai Muslim. Orang tua harus selalu mengajak anak berpikir, mengajarkan nilai-nilai Islam dan memahamkan berbagai syariat Islam, sehingga begitu baligh sudah siap memikulnya.
3. Tanamkan Tanggung Jawab
Setiap anak punya dorongan untuk mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, jangan ambil tanggung jawab mereka. Biarkan mereka menyelesaikan dengan kepercayaan yang diberikan dengan sepenuh hati. Jika mereka berhasil, memang itu yang diharapkan. Jika tidak, jangan serta merta dihukum karena konsekuensi negatif atas kegagalannya saja sudah cukup berat. Sudah terjatuh, tertimpa tangga pula. Yang penting, ajak anak berkomunikasi atau berdialog agar merasa dianggap benar-benar sudah dewasa.
4. Ajarkan Kemandirian
Anak yang menuju baligh, harus sudah disiapkan untuk mandiri. Tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan adalah dengan meneladani jalan parenting-nya Ali bin Abi Thalib. Pada tujuh tahun pertama, jadikan anak sebagai amir atau putra mahkota. Ya, usia golden age ini, anak-anak masih sangat tergantung pada orang tua sehingga harus selalu dilayani bak pangeran. Tujuh tahun kedua, ajarkan dan jadikan mereka sebagai asir, pelayan, atau tawanan. Maksudnya, mereka harus mulai bisa melayani diri sendiri, bahkan membantu orang lain. Tujuh tahun ketiga, perlakukan anak sebagai wazir atau orang kepercayaan. Tahapan ini jika dijalankan dengan baik, insya Allah akan menghantarkan anak menjadi pribadi yang utuh dan matang.
5. Cukup Pengawasan
Pengawasan diam-diam terhadap anak, merupakan metode ampuh. Ciptakanlah ruang anak untuk ‘bebas’, tetapi tetap dalam pantauan orang tua. Sehingga, anak merasa memiliki ruang untuk keegoannya sebagai sosok yang mulai tumbuh dewasa, tanpa merasa dikekang. Sebaliknya, orang tua tetap bisa mengawasi perkembangan anaknya, baik fisik maupun mentalnya.[]kholda





Pendidikan Kita: Mahal dan Gagal

2 01 2012

Indonesia telah merdeka lebih dari 66 tahun. Bukan waktu yang pendek bagi sebuah bangsa untuk mempersiapkan diri menjadi bangsa yang prestatif. Ironisnya Indonesia terpuruk hampir di seluruh bidang, termasuk pendidikan. Di bidang pendidikan rendahnya kualitas hampir merata dari seluruh aspek: guru, fasilitas pendidikan, kurikulum, sampai pada prestasi siswa.

Indonesia bisa dinilai sebagai Negara yang gagal, karena semakin tua usianya bukan semakin berprestasi, tapi sebaliknya. Di bidang pendidikan prestasi Indonesia semakin menurun. Penurunan peringkat Indonesia dalam indeks pembangunan pendidikan untuk semua (Education for All) tahun 2011, salah satunya disebabkan tingginya angka putus sekolah di jenjang sekolah dasar. Sebanyak 527.850 anak atau 1,7 persen dari 31,05 juta anak SD putus sekolah setiap tahunnya. Badan PBB, UNESCO merilis indeks pembangunan pendidikan (Education Development Index) dalam EFA Global Monitoring Report 2011. Peringkat Indonesia turun pada posisi ke-69 dari 127 negara. Tahun lalu posisi Indonesia ke-65. Dari empat indikator penilaian, penurunan drastis terjadi pada nilai angka bertahan siswa hingga kelas V SD. Pada laporan terbaru nilainya 0,862 (Kompas.com, 4/3/2011).

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia juga ditunjukkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Indonesia berada pada level 0,617 pada tahun 2011 menduduki peringkat 124 dari 187 negara di dunia. IPM Indonesia hanya unggul jika dibandingkan Vietnam yang memiliki nilai IPM 0,593, atau Laos dengan nilai 0,524, Kamboja 0,523, dan Myanmar dengan nilai IPM 0,483 (Republika.co.id, 27/11/2011).

Kualitas guru yang menjadi ujung tombak pendidikan juga rendah. Masih banyak guru yang tidak layak, tidak disiplin, dan jarang mengajar. Pada pertengahan Oktober 2011, puluhan wali murid SD Negeri 1 Puulemo Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Sultra merasa kesal dengan kepala sekolah dan guru karena jarang masuk mengajar. Mereka menyegel kantor kepala sekolah dan ruangan guru di SD tersebut. (lihat, Republika, 14/10/2011).

Rendahnya kualitas guru ini berbanding lurus dengan kesejahteraan guru yang belum merata. Sebagian ada yang sejahtera, sebagian masih mengenaskan. Contohnya seperti yang dialami guru SDN 023 di daerah masyarakat adat Talang Mamak, suku asli Provinsi Riau. Guru di Desa Talang Durian Cacar Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, pada Januari silam belum menerima gaji selama tiga bulan. Mereka juga harus memikul beban kerja berlipat ganda, karena hanya ada tiga guru di sekolah itu yang mengajar siswa dari kelas satu hingga kelas lima (lihat, Republika, co.id, 20/1/2011).

Semua fakta itu masih diperparah dengan sarana fisik yang belum memadai. Masih banyak gedung sekolah yang tidak layak digunakan untuk belajar. Data yang diterima Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selama tahun 2011 terdapat sekitar 21 ribu sekolah rusak berat. Bahkan seperti yang dilaporkan Republika, gedung sekolah yang rusak berat itu ada yang sampai merengut nyawa siswa. Adalah Sukniah (10 tahun), siswa kelas 4 Madrasah Diniyah Al-Ikhlas, Kampung Tambleg, Desa Cidikit, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, tewas tertimpa atap sekolahnya yang tiba-tiba ambruk, Senin (3/10) sore. Sementara sepuluh siswa lainnya mengalami luka-luka di bagian punggung, kaki, pundak dan kepala (lihat, Republika, 4/10/2011).

Lain halnya di Sampit, bukan masalah gedung sekolah yang rusak berat, tapi Sampit kekurangan gedung sekolah. Akibatnya ribuan siswa lulusan SMP di daerah tersebut terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena tidak tertampung di Sekolah Menengah Umum dan sederajat. Dari 5.090 siswa SMP yang lulus diperkirakan hanya sekitar 3.000 lebih yang berhasil tertampung di bangku SMU, sedangkan 2.000 siswa diantaranya terancam akan putus sekolah (lihat, Kompas.com, 21/7/2011).

Kapitalisasi Pendidikan

Mahalnya pendidikan bukan menjadi rahasia lagi, dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi. Misalnya biaya pendidikan SD swasta di Jakarta, uang pangkalnya beragam mulai Rp. 9 juta hingga Rp. 75 juta. Biaya SPP bulanannya mulai Rp. 300 ribu hingga juta-an/bulan. Begitu pula dengan jenjang SMP dan SMU di Jakarta, uang pangkalnya juga mencapai jutaan. Anehnya hal ini tidak hanya pada sekolah swasta, SMU Negeripun demikian.

Makin mahalnya biaya pendidikan itu akibat terjadinya kapitalisasi pendidikan melalui penerapan kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha.

Di perguruan tinggi, biaya kuliah juga semakin mahal. baik di perguruan tinggi swasta, maupun di perguruan tinggi negeri. Uang pangkal perguruan tinggi swasta dari 7 jutaan, hingga puluhan juta. Di perguruan tinggi negeri uang pangkal mulai puluhan juta, hingga ratusan juta (www.seputarindonesia. com, 22/11/2011).

Mahalnya biaya kuliah itu diantaranya akibat disahkannya PP no 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan, yang isinya ternyata tidak jauh berbeda dengan UU BHP dan seakan hanya berganti nama. Pakar pendidikan, Prof Dr Tilaar mngomentari PP no 66 tersebut: “PP tersebut membuat lembaga pendidikan seperti lembaga bisnis”.

Rencana industrialisasi dan kapitalisasi di dunia pendidikan di negeri ini terasa sangat kuat. Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) telah meratifikasi Agreement Establising the World Trade Organization melalui penetapan UU No.7 Tahun 1994. Dampaknya Indonesia harus menjalankan liberalisasi perdagangan, termasuk perdagangan jasa pendidikan. Implementasinya diantaranya adalah dengan ditetapkannya PP no 66 tahun 2010 itu. Ke depan, kapitalisasi pendidikan tinggi akan makin menjadi dengan diusulkannya RUU Perguruan Tinggi, yang rencananya disahkan tahun 2012.

Mahalnya biaya pendidikan ini menyebabkan tingginya angka anak putus sekolah, karena besarnya jumlah siswa miskin di Indonesia yang hampir mencapai 50 juta siswa. Jumlah tersebut terdiri dari 27,7 juta siswa di bangku tingkat SD, 10 juta siswa tingkat SMP, dan 7 juta siswa setingkat SMA. Dari jumlah itu, sedikitnya ada sekitar 2,7 juta siswa tingkat SD dan 2 juta siswa setingkat SMP yang terancam putus sekolah (Kompas.com, 25/7/2011).

Akar Masalah

Akar penyebab karut-marut pendidikan di atas tidak lain karena landasan yang dipakai adalah sekulerisme, kapitalisme, liberalisme. Sekulerisme menyebabkan lembaga pendidikan kehilangan orientasi untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Outputnya, adalah orang-orang yang tak lagi mengindahkan ajaran agama dan tipis akhlaknya. Ditambah dengan ditanamkannya ide liberalisme, lahirlah siswa-siswa yang bertingkah laku dan bergaya hidup bebas, dan cenderung sulit diatur. Muncul berbagai problem seperti gaya hidup bebas, seks bebas, narkoba, tingkah laku brutal, tawuran, dan sebagainya.

Ideologi Kapitalisme yang diterapkan di negeri ini, mengharuskan minimnya peran negara dalam melayani masyarakat termasuk pendidikan. Sektor pendidikan akhirnya diprivatisasi. Akibatnya, biaya pendidikan dari hari ke hari makin melangit. Penerapan kapitalisme itu juga menjadikan seluruh aspek kehidupan dikapitalisasi. Pendidikan berubah menjadi komoditas bisnis. Akibatnya hanya golongan masyarakat yang mampu membayar saja yang bisa merasakan pendidikan bermutu. Sementara golongan masyarakat tak berpunya harus puas dengan pendidikan rendah dan tak bermutu, bahkan tak sedikit yang terpaksa berhenti sekolah karena ketiadaan biaya. Akibatnya terjadilah lingkaran setan kemiskinan dan kebodohan, kesenjangan makin menganga dan segudang problem sosial yang menjadi ikutannya.

Syariah Islam Dalam Bingkai Khilafah Solusinya

Syariah Islam menetapkan pemenuhan pelayanan pendidikan bagi seluruh rakyat sebagai tanggungjawab dan kewajiban negara. Negara Khilafah wajib menyediakan pendidikan berdasarkan apa yang dibutuhkan manusia didalam mengarungi kancah kehidupan bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan dalam dua jenjang pendidikan : Jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan di semua jenjang itu secara gratis.

Negara Khilafah menyediakan perpustakaan, Laboratorium dan sarana ilmu pengetahuan lainnya yang representatif, selain gedung-gedung sekolah, kampus-kampus untuk memberi kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, seperti fikih, ushul fikih, dan tafsir termasuk bidang pemikiran, kedokteran, teknik, kimia serta penemuan, inovasi dan lain-lain. Sehingga ditengah-tengah umat akan lahir sekelompok mujtahid, saintis, tehnokrat yang sampai pada derajat penemu dan inovator.

Negara Khilafah wajib menyediakan pendidikan bebas biaya dan menyediakan berbagai fasilitas pendidikan. Hal ini berdasarkan apa yang dilakukan Rasulullah dan ijma’ ulama’ yang memberi gaji kepada para pengajar dari Baitul Mal. Rasulullah telah menentukan tebusan tawanan perang Badar berupa keharusan mengajar sepuluh kaum muslim.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Wadhi’ah bin Atha bahwa ada tiga orang guru di Madinah yang mengajar anak-anak dan Khalifah Umar bin Khaththab memberi gaji lima belas dinar (kurang lebih 63.75 gram emas) setiap bulan, jika harga emas satu gram Rp 400 ribu, maka gaji guru pada saat itu Rp 25, 5 juta.

Out Put Pendidikan Daulah Khilafah

Menurut Abu Yasin, dalam bukunya Strategi Pendidikan Daulah Khilafah, Negara Khilafah menetapkan Strategi pendidikan untuk menghasilkan out put pendidikan yang kapabel, sesuai dengan visi, misi negara Khilafah, yaitu menjadi Negara Adidaya yang siap memimpin dunia dengan Islam. Adapun out put yang dihasilkan sebagai berikut: Pertama, Dalam pandangan Islam, Negara wajib mempunyai kekuatan militer yang canggih dan yang mampu menggetarkan musuh. Karena itu Departemen Pendidikan harus menyelenggarakan pendidikan yang out put nya mampu menjadi personel militer yang handal. Disamping juga menghasilkan para teknokrat dan saintis yang mampu membuat senjata, pesawat tempur dan peralatan-peralatan militer canggih lainnya sampai pada tingkat bisa menggetarkan para musuh seperti yang dinyatakan di dalam QS al-Anfal [8]: 60.

Kedua, Negara Wajib menjaga kemaslahatan umum. Karenanya negara wajib mendirikan: (1) Industri yang berhubungan dengan harta milik umum seperti industri untuk ekploitasi barang tambang, industri migas. (2) Industri berat dan industri persenjataan. Maka Departemen Pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan untuk penguasaan sains dan teknologi yang mendukung realisasi semua itu, seperti berbagai perguruan tinggi sains dan teknologi.

Ketiga, Negara membutuhkan ulama, negarawan dan para pemimpin yang berkepribadian Islam dan memahami Sistem Islam dengan baik. Karena itu, Departemen pendidikan menyelenggarakan pendidikan di Perguruan Tinggi yang mampu mencetak ulama’ dan mujtahid, pemikir, para pakar, para pemimpin, para qadhi (hakim), para ahli fikih, dsb. Mencetak ulama’ dan umara’ yang berkepribadian Islam sangat penting karena Negara Khilafah wajib menerapkan seluruh hukum Islam dan dipimpin orang Islam (surat an Nisa’ [4]; 141). Wallâh a’lam bi ash-shawâb. [Dra. Rahma Qomariyah, M.Pd.I]

Penulis adalah Kandidat Doktor Pendidikan Islam, Anggota Lajnah Maslahiyah MHTI.





Pendidikan Indonesia Berlumur Dosa dari Akar Hingga Buah

8 12 2011

Akhir-akhir ini institusi pendidikan di Indonesia semakin dituntut untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas itu sendiri didefinisikan sebagai sesuai dengan kebutuhan pasar lapangan kerja. Kurikulum-kurikulum pendidikan yang dibuat, universitas- universitas yang didirikan adalah untuk mencetak masyarakat yang siap dimanfaatkan oleh pasar.

Orientasi pendidikan yang sejatinya sebagai proses pembentukan kepribadian dan pendewasaan kedepannya akan berubah menjadi alat produksi yang penekanannya focus untuk menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar, lebih tepatnya kebutuhan para kapitalis/pemilik modal.

Sistem pendidikan seperti ini pada akhirnya melahirkan manusia-manusia mesin. Pandai secara akademis tapi buta pemahaman agamanya, memiliki ketrampilan tetapi tidak memiliki kepribadian baik. Lebih buruk lagi, yang dihasilkan adalah orang pandai tapi korup. Profesional tapi bejat moral. Ini adalah out put umum dari sistem pendidikan dewasa ini.

Hal ini terjadi karena sistem pendidikan yang berjalan di Indonesia saat ini adalah sistem pendidikan sekular. Sebagaimana yang tertuang pada UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 yang berbunyi: Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi, keagaman, dan khusus. Dari pasal ini tampak jelas adanya dikotomi pendidikan, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Sistem pendidikan dikotomis semacam ini merupakan dosa paling mendasar system pendidikan Indonesia. Terbukti, system model sekularisme seperti itu telah gagal melahirkan manusia salih berkepribadian Islam sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan zaman melalui penguasaan sains dan teknologi.

Betapa banyak kaum intelektual lulusan pendidikan umum yang tetap saja ‘buta agama’ dan rapuh kepribadiannya? Sebaliknya, mereka yang belajar di lingkungan pendidikan agama memang menguasai tsaqâfah Islam dan sisi kepribadiannya secara relatif tergarap baik. Akan tetapi, di sisi lain, ia buta terhadap perkembangan sains dan teknologi. Akhirnya, sektor-sektor modern (industri manufaktur, perdagangan, dan jasa) diisi oleh orang-orang yang relatif awam terhadap agama karena orang-orang yang mengerti agama tidak mampu terjun di sektor modern, mereka terkumpul di dunianya sendiri (pesantren, madrasah, dosen/guru agama, Depag).

Dunia pendidikan dikatakan semakin maju dengan pengembangan ilmu pengetahuan – teknologi (iptek) dan riset di berbagai bidang keilmuan. Tapi faktanya, universitas-universitas terkemuka yang sibuk dengan urusan pemeringkatan riset ilmiah, justru gagal memberikan jawaban untuk masalah narkoba, free sex, tawuran, hura-hura, kebencian, iri hati, balas dendam, ketidakjujuran, korupsi dan berbagai bentuk kehancuran moral lainnya. Yang lahir dari pendidikan sekulerisme tersebut adalah sikap materialistic. Dimana pendidikan bukan lagi sebuah proses pembentukan kepribadian dan pendewasaan diri untuk bisa hidup bermartabat tetapi pendidikan tidak lebih sekadar upaya atau sarana mencari pekerjaan. Pendidikan merupakan sabuk pengaman untuk meraih sukses materi dan karier dimasa depan.

Lebih jauh pendidikan Sekuler-Materialistik ini berkontribusi melahirkan peserta didik yang pragmatis. Mungkin hanya sedikit di antara mereka yang memegang nilai idealisme, selebihnya lebih pragmatis. Sekadar ilustrasi, pernah ada salah seorang tenaga pengajar mengadakan survei mengenai sosok dosen yang diidealkan. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Sosok dosen ideal adalah yang santai, tidak banyak tugas dan memberi nilai mudah. Sebaliknya, yang dibenci adalah yang konsisten, disiplin, banyak tugas dan nilainya mahal.

Belum lagi sikap apatis yang sudah menggejala disebagian intelektual muda/ mahasiswa sebagai akibat system pendidikan sekuler ini. Mereka sama sekali tidak peduli dengan penderitaan dan kesengsaraan masyarakat. Bagi mereka yang penting selamat secara pribadi. Ngapain susah-susah mikirin nasib umat. Nonton sepakbola bagi mereka jauh lebih menyenangkan daripada mengikuti forum-forum kajian yang membincangkan persoalan umat. Kondisi seperti ini melahirkan budaya individualis yang semakin tajam. Bagi mahasiswa seperti ini keberhasilan studi merupakan cita-cita yang paling dijunjung tinggi dan senantiasa jadi haluan perjuangannya. Bagi mereka, standar keberhasilan itu adalah meraih nilai studi yang setinggi-tingginya. Biasanya, kehidupan mahasiswa seperti ini hanya berkisar antara rumah dan kampus. Kupu-kupu (Kuliah pulang-kuliah pulang). Angan-angan mereka kalau sudah lulus kelak adalah pekerjaan yang mantap dengan gaji yang besar, istri yang cantik, fasilitas yang mewah, dan anak-anak yang lucu dan manis.

Hanya saja, ketika dunia dikendalikan oleh kaum intelektual produk pendidikan sekuler seperti itu hasilnya adalah seperti yang sekarang ini sudah kita lihat bersama. Ketimpangan ekonomi, ketidakadilan hukum, degradasi moral, makin terkikisnya kohesi sosial, kezaliman dimana-mana dan semua kebrobrokan menghiasi negeri ini. Aktor-aktor utama yang bermain dibalik semua kehancuran yang menimpa Indonesia dan seluruh dunia adalah mereka yang berasal dari kalangan intelektual produk pendidikan sekuler.

Mereka yang berasal dari kalangan intelektual-sekuler lah yang membuat negeri yang kaya ini terpuruk dalam perangkap hutang. Mereka yang berasal dari kalangan intelektual-sekuler lah yang memberikan kekayaan alam negeri ini kepada asing dan membiarkan rakyatnya mati kelaparan. Mereka yang berasal dari kalangan intelektual-sekuler lah yang begitu mudah menghukum nenek Minah lantaran mencuri 3 buah cacao dan begitu sulitnya menjerat seorang Anggodo Wijoyo dan koruptor kelas hiu ganas lainnya. Mereka yang berasal dari kalangan intelektual-sekuler lah yang menyebabkan Porong Sidoharjo hilang dari sejarah. Konon kerugian yang diakibatkan ulah PT. Lapindo mencapai 45 Triliun! Dan hingga saat ini belum jelas pertanggungjawabannya terhadap masyarakat. Mereka yang berasal dari kalangan intelektual-sekuler lah yang selalu menyatakan bahwa pasar bebas itu baik, membiarkan mekanisme pasar bekerja itu bentuk perekonomian yang unggul. Mereka yang berasal dari kalangan intelektual-sekuler lah yang selalu memuja dan memuji ekonomi Neolib yang sudah terbukti sangat ringkih. Mereka yang berasal dari kalangan intelektual-sekuler lah yang selalu pintar mengambil muka terhadap Barat terutama Obama dan menjadikan Amerika seakan malaikat penolong, padahal Negara penjajah itu hingga saat ini, tidak bisa menolong diri sendiri keluar dari krisis ekonomi yang sedang menimpanya. Mereka yang berasal dari kalangan intelektual-sekuler lah yang selalu menjadi antek bagi Negara-negara Kapitalis penjajah dengan ketundukan secara total. Mereka yang berasal dari kalangan intelektual-sekuler lah yang senantiasa membenci kaum muslim untuk beribadah secara kaffah kepada Allah. Mencurigai mereka yang beramal saleh, membela mereka yang beramal salah. Mereka kaum intelektual-sekuler lah yang selalu menghalang-halangi kaum muslim dari upaya menerapkan Syari’ah Islam dibawah naungan Khilafah. Mereka yang berasal dari kalangan intelektual-sekuler lah yang menyebabkan kehancuran negeri ini. Ini semua merupakan bentuk dosa besar kaum intelektual-sekuler yang akan direkam jelas oleh sejarah.

Ini semua tidak boleh didiamkan terus menerus jika tidak kehancuran akan semakin parah. Dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum intelektual-sekuler tersebut telah meluluhlantakkan semua sendi kehidupan karena itu harus segera dihentikan. Disinilah peran kita. Bahwa kita semua berkewajiban untuk menyelesaikan persoalan pendidikan negeri ini dengan penyelesaian mendasar secara fundamental. Itu hanya dapat diwujudkan dengan melakukan perombakan secara total yang diawali dari perubahan paradigma pendidikan sekular menjadi paradigma Islam. Bentuk nyata dari solusi mendasar itu adalah mengubah total UU Sistem Pendidikan yang ada dengan cara menggantinya dengan UU Sistem Pendidikan Islam. Hal paling mendasar yang wajib diubah tentunya adalah asas sistem pendidikan. Sebab asas sistem pendidikan itulah yang menentukan hal-hal paling prinsipil dalam sistem pendidikan. Sesungguhnya paradigma pendidikan Islam memberikan jawaban atas persoalan pendidikan sekuler ini dengan pendidikan karakter yakni menciptakan anak didik yang berkepribadian Islam, mememiliki pemahaman yang dalam terhadap tsaqofah Islam, menguasai IPTEK dan ketrampilan yang memadai.

Sistem pendidikan yang materialistik-sekularistik tersebut sebenarnya hanyalah merupakan bagian belaka dari sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang juga sekular. Maka upaya untuk menciptakan pendidikan Islam tidak akan sampai pada tujuan jika negara yang menaungi masih negara sekuler. Oleh karena itu, maka kewajiban pertama dan utama kita semua adalah merubah negara yang berdiri ringkih diatas landasan sekulerisme ini kepada Negara yang berdiri kokoh diatas landasan ideology Islam. Itulah Negara Khilafah Islamiyah!

Islam telah menentukan bahwa negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan dan mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para Khalifah dahulu.

Negara Khilafah akan menggratiskan biaya pendidikan untuk seluruh rakyatnya tanpa pandang bulu. Negara Khilafah akan mensinerjikan peran antara sekolah, masyarakat, dan keluarga untuk menciptakan iklim pendidikan yang kondusif. Negara Khilafah akan menciptkan kurikulum yang terpadu berdasarkan tingkatan pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi. Negara Khilafah akan mendorong pengembangan IPTEK dengan memberikan penghargaan yang besar kepada para peneliti dan penulis buku, tidak seperti Negara Kapitalis Sekuler yang lebih menghargai tukang hibur yang memabukkan dari pada cendikiawan. Negara Khilafah akan menjadikan peserta didik menjadi manusia yang benar-benar manusia yang faham dirinya hanyalah seorang hamba untuk beribadah kepada Tuhannya, tidak seperti Negara Sekuler-Kapitalis yang produknya adalah manusia mesin yang tidak tahu tujuan hidupnya yang hakiki.

Sekali lagi tugas pertama dan utama bagi kita semua adalah mendirikan Khilafah Islamiyah yang dijanjikan Rasulullah agar kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Mari kita melakukan penyadaran kepada seluruh masyarakat agar sama-sama memahami kewajiban ini.

Sedangkan kepada mereka yang sudah tercebur kedalam lumpur intelektual sekuler marilah segera tobat sebelum terlambat. Pintu tobat belum tertutup, sudah saatnya bertobat dari sistem pendidikan sekuler-materialistik ini. Tobat yang bukan hanya sebatas mengingat kesedihan, mengenang wajah pendidikan yang buram dan semua keburukan dunia pendidikan masa lampau tanpa berfikir untuk memperbaiki diri kedepannya. Sebab, sudah banyak acara-acara tobat nasional digelar, istighosah-istighosah juga tidak henti-hentinya dilakukan. Bahkan diantaranya juga dihadiri oleh pemimpin negeri ini dan beberapa pejabat jajarannya. Akan tetapi do’a yang diucapkan seakan hilang ditelan bumi tanpa pengaruh apa-apa, masalah tidak kunjung terurai bahkan bertambah runyam. Hal ini tidak lain karena tobat yang digelar tersebut bukanlah tobat sebenarnya. Tobat tersebut tidak lebih dari sekedar tobat seremonial untuk meramaikan media masa. Buktinya setelah melakukan tobat Pemimpin dan pejabat negeri ini bukannya menempuh jalan kesolehan dengan berpedoman kepada petunjuk Allah yakni Islam, akan tetapi kembali melakukan maksiat yang besar dengan mengikuti jalan salah yang selama ini telah menyempitkan hidup mereka.

Agar tobat yang kita lakukan tidak sia-sia, marilah kita bergegas membangun sistem pendidikan Islam, dalam negara Khilafah, yang akan melahirkan generasi berkepribadian Islam dan menguasai sains teknologi. Generasi inilah yang akan mampu mewujudkan kemakmuran dan kemuliaan peradaban manusia di seluruh dunia. ALLAHUAKBAR!!! [erwin/pendidikan/syabab.com]

*) Deklarator Sumpah Mahasiswa 18 Oktober 2009





Sekularisme, akar merosotnya moral generasi muda Indonesia

8 10 2011

PADANG – Pendidikan terkait pemahaman agama yang sangat kurang, arus informasi dan teknologi yang tidak terproteksi dengan baik, pengawasan yang lemah orang tua terhadap anak, kebutuhan ekonomi, serta penegakan hukum yang kurang berjalan dengan baik, dinilai sebagai faktor penyebab merosotnya moral anak.
Hal tersebut diungkapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat yang menyatakan prihatin terhadap kemerosotan moral generasi muda yang kurang menghayati nilai-nilai keagamaan, hingga melakukan perbuatan yang dilarang agama.
Ketua Majelis Dakwah MUI Sumbar Duski Samad di Padang, Rabu (5/10/2011) mengatakan, saat ini sudah terlihat kemerosotan moral generasi muda, yang kurang meresapi nilai-nilai agama, budaya dan adat istiadat yang ada.
“Kita dapat melihat kemerosotan moral generasi muda itu dari jumlah kasus pemerkosaan yang terjadi di Sumbar periode Januari hingga Agustus 2011 yang mencapai 55 kasus, begitu juga tahun 2010 yang jumlahnya sama persis dengan kasus pada tahun ini,” kata Duski.
Untuk mengatasi semakin merosotnya moral generasi muda, peran keluarga sebagai lingkungan terdekat harus lebih aktif dalam memberikan pemahaman keagamaan agar anak-anak tidak gampang menuruti budaya sekuler yang kerapkali merusak moral anak.
Selain data yang ada di Polda Sumbar terkait kasus pemerkosaan yang mencapai 55 kasus, beberapa waktu belakangan di Sumbar juga marak pemberitaan tentang tersebarnya video porno pelajar yang baru duduk di SMK dan SMP provinsi itu.
Data dan fakta yang ada tersebut dapat menjadi acuan kemerosotan generasi muda saat ini, yang sudah harus dibenahi dan mengharuskan peran serata semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, alim ulama, cendikiawan, pemuka adat, serta pihak pemerintah.
Penyebab kemerosotan moral generasi muda menurut MUI Sumbar, diantaranya disebabkan oleh Pendidikan terkait pemahaman agama yang sangat kurang, arus informasi dan teknologi yang tidak terproteksi dengan baik, pengawasan orang tua terhadap anak yang lemah karena kesibukan masing-masing, pengaruh kebutuhan ekonomi, serta penegakan hukum yang kurang berjalan dengan baik.
“Semua pihak saat ini perlu memberikan keteladanan yang dapat dijadikan panutan bagi generasi muda agar terhindar dari bahaya kemerosotan moral, sebab itu, semua pihak harus merapatkan barisan dalam menangani permasalahan ini,” jelas Duski.
Kepada aparat penegak hukum sudah sepatutnya menjalankan fungsinya dengan baik, dengan menghukum seberat-beratnya para pelaku dan sumber yang dapat menyebabkan kemerosotan moral generasi muda ini.
Yang paling penting tentu saja, peran orang tua dan alim ulama yang harus lebih proaktif dalam mendidik dan mengisi akidah generasi saat ini. Yang patut dipahami oleh setiap orang tua, dan para calon orang tua tentunya, bahwa saat ini kaum Muslimin tidak hanya diserang secara fisik oleh musuh-musu Islam seperti yang terjadi di Afganistan atau Palestina.
Serangan yang tidak kalah bahayanya adalah serangan pemikiran dari musuh Islam yang bertujuan menjauhkan Ummat dari ajaran Islam yang benar. Liberalisme, secularism, pluralism, dan isme-isme lain sengaja dikoarkan-koarkan untuk mengaburkan Islam. Dampak serangan ini memang tak tampak secara fisik, karena tak menimbulkan kerusakan rumah, wilayah, atau bahkan kematian. Tetapi merosotnya moral, terkotorinya aqidah, hingg amenjadikan Islam hanya sebagai agama di KTP adalah tujuan utama serangan pemikiran tersebut. Wallohua’lam.








%d blogger menyukai ini: