Aksi Bakar Diri di Istana disebabkan Kegagalan SBY

8 12 2011

Pemerintah tidak boleh mengabaikan berbagai fakta sosial di tengah-tengah masyarakat. Maraknya aksi kriminalitas seperti perampokan dan pembunuhan. Hingga peristiwa mengenaskan seperti bunuh diri karena kesulitan ekonomi.

“Terjadinya aksi bakar diri di depan Istana negara adalah peringatan serius kepada presiden SBY-Boediono dan jajaran pemerintahannya, bahwa kemiskinan yang semakin meluas telah berada pada tahap mengkhawatirkan di level masyarakat, seperti bertindak nekad karena kehilangan harapan hidup,” ujar Ketua DPN Repdem, Masinton Pasaribu, Kamis (08/12/2011).

Masinton menandaskan, laporan pemerintah menurunnya kemiskinan berbanding terbalik dengan kenyataan dan harapannya rakyat. Ini, katanya lagi, disebabkan karena pemerintahan SBY-Boediono dengan menteri-menterinya terlalu mementingkan pencitraan semu.

Kerap kedepankan kebohongan kepada rakyat ketimbang melakukan kerja-kerja kongkrit dan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dan meluasnya kemiskinan dan mengguritanya praktek korupsi di tubuh pemerintahan SBY-Boediono.

“Serta pemberantasan korupsi tebang pilih yang tidak menyentuh kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan lingkar kekuasaan seperti kasus bail out bank century, kasus pengadaan gerbong kereta api, kasus Hambalang dan suap sesmenpora yang melibatkan pengurus partainya SBY, Belum lagi kasus mafia pajak, dan lain-lain yang melahirkan frustrasi dan ketidak percayaan rakyat kepada pemerintahan SBY-Boediono,” tandas Masinton Pasaribu. (tribunews)





Inilah Lima Nilai Merah SBY, Gagal, Bebal

17 10 2011

JAKARTA-Lingkar Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan, masyarakat yang mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua tahun terakhir hanya mencapai 46,2 persen. Perhitungan ini dimulai sejak Januari 2010 hingga Oktober 2011.
“Bidang-bidang yang dianggap tidak memuaskan masyarakat di antaranya bidang ekonomi, sosial, penegakan hukum, luar negeri, dan politik. Akibat ketidakpuasan ini, masyarakat yang puas terhadap kinerja Presiden SBY selama dua tahun berada di bawah 50 persen, yaitu 46,2 persen,” ujar Peneliti LSI, Ardian Sopa, di Gedung LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (16/10/2011).
Dalam bidang ekonomi, tercatat hanya 40,9 persen masyarakat yang mengaku puas. Kebanyakan masyarakat yang mengikuti survei ini mengeluhkan beban hidup yang sulit karena harga sembako yang tidak terjangkau.
Sementara itu, penurunan terjadi dalam bidang penegakan hukum bisa terlihat dari capaian 39,3 persen masyarakat yang merasa puas. “Sebelumnya kami mencatat, pada Januari 2010 terdapat 51,4 persen yang puas terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sekarang menurun menjadi 39,3 persen. Ini terjadi setelah masyarakat melihat kasus korupsi di dua kementerian, Kemenpora dan Kemennakertrans,” jelasnya.
Di bidang politik pun menurun menjadi 38,4 persen dari Januari 2010 yang sebelumnya mencapai 52,7 persen. “Angka merah” merah ini karena sejumlah komunitas yang peduli demokrasi mengeluhkan partisipasi publik dibatasi dalam memilih pemimpin daerah. “Di bidang kerja sama dengan luar negeri, masyarakat yang puas hanya 44,8 persen. Hal ini karena kegagalan negara melindungi warga Indonesia di luar negeri, terutama kasus-kasus TKI, termasuk kasus Ruyati,” tuturnya.
Bidang sosial juga mengalami penurunan. Terdapat 49,9 masyarakat yang mengaku puas. Sisanya mengeluhkan kurangnya perlindungan Pemerintah, dalam hal ini Presiden, terhadap kaum minoritas, salah satunya Ahmadiyah. Di antara “angka merah” tersebut, ada satu “angka biru” yang masih diperoleh oleh Presiden, yakni bidang keamanan, terutama penumpasan teroris. Persentase kepuasan warga mencapai angka di atas 50 persen dibanding bidang lainnya.
Namun, sekalipun mendapatkan “angka biru”, persentase kepuasan masyakat tetap menurun sejak Januari 2010. “Sebelumnya, Januari 2010, terdapat 72,8 persen yang puas terhadap bidang ini (keamanan). Oktober 2010 menjadi 63,2 persen. Saat ini yang puas terhadap bidang keamanan mencapai 56,3 persen,” kata dia.
Melalui reshuffle kabinet yang direncanakan ini, LSI menyatakan, Pemerintah dapat melakukan terapi untuk membangkitkan kembali optimisme publik terhadapnya dan menghapus “angka merah” tadi.(KCM)





Rapor Merah Yudhoyono-Boediono, Banyak Maling Uang Negara

12 10 2011

JAKARTA, – Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono akan memasuki usia dua tahun pada 20 Oktober mendatang. Kinerja di tahun kedua ini dinilai menurun seiring dengan banyaknya maling uang negara atau koruptor.

Direktur The Political Literacy Institute (TPLI) Gun Gun Heryanto, ada 10 hal krusial yang menjadi rapot merah pemerintahan SBY-Boediono.

Rapot merah pertama Pemerintahan SBY Boediono adalah beban kabinet kleptorasi. Dia mencontohkan, makin maraknya tindakan dugaan korupsi, bahkan melibatkan orang-orang dekat SBY di kementerian maupun partai. Gun Gun menilai orang-orang tersebut menjadi parasit seperti terjadi dalam kasus dugaan suap dan korupsi Wisma Atlet SEA Games.
“Kabinet SBY lagi-lagi terguncang dengan tindakan korupsi yang terjadi di Kemenakertrans. Tentu ini merupakan puncak gunung es dari praktik serupa,” ujar Gun Gun dalam diskusi bertema Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan SBY-Boediono di de’Resto, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (8/10/2011).
Kedua, lanjut Gun Gun. SBY gagal memecahkan persoalan terkait tenaga kerja Indonesia (TKI). Dalam banyak kasus justru kondisi para TKI semakin menyedihkan. Berdasarkan data Migrant Care terdapat 5.336 kasus kekerasan terhadap TKI selama 2010.
“Peran pemerintah SBY-Boediono tidak meyakinkan publik untuk hadir menangani persoalan TKI ini. Masih banyak Ruyati-Ruyati lain yang tidak terlindungi oleh pemerintah,” ungkapnya.
Selain itu, penyelesaian kasus kematian aktivis HAM, Munir, yang hingga kini belum jelas. Agenda penuntasan kasus Munir seakan hilang dari prioritas kerja pemerintah SBY Boediono.
“Keempat, kinerja menteri KIB II yang semakin kurang mendapat simpati publik. Presiden kurang cakap mengelola dan mendorong kinerja kabinet. Minim terobosan dalam mengurai persoalan kabinet,” ucap Gun Gun.
Labirin penyelesaian mafia pajak seperti kasus yang menyeret mantan pegawai pajak Gayus Tambunan, kasus Bank Century yang tak tuntas karena adanya tarik menarik kepentingan politik, menjadi rapor merah kelima pemerintahan SBY-Boediono.
“Keenam, terbentuknya pemerintahan SBY kedua kembali membuktikan betapa kuatnya beban kompromi politik. SBY-Boediono harus mengakomodasi begitu banyak kepentingan politik yang justru menyandera keduanya,” ucap dosen komunikasi politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini.
Gun Gun melanjutkan, penyelesaianya kasus Bank Century yang tertaih-tatih menjadi poin ketujuh rapor merah SBY-Boediono. Penyelesaian kasus ini terkesan dengan tarik menarik kepentingan politik.
Dilanjutkan poin kedelapan, kekerasan bernuansa SARA yang marak dalam dua tahun terakhir. “Kapolri mencatat sebanyak 16 kasus tindak kekerasan terkait kebebasan beragama terjadi di tahun 2010,” tandasnya.
Poin kesembilan, lanjutnya, obral remisi untuk para koruptor. Tak tanggung-tanggung sebanyak 341 koruptor mendapat remisi pada peringatan HUT RI ke-66 lalu.
“Sebuah kebijakan yang dinilai banyak pihak sangat kontroversial di tengah usaha memberantas dan memberikan efek jera kepada para koruptor yang telah merugikan negara,” tandasnya.
Terakhir, lemahnya pelayanan publik di sektor yang paling dekat dengan masyarakat justru jauh dari kata memuaskan selama Pemerintahan SBY-Boediono. Hal ini terlihat di bidang kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, pelayanan birokrasi, dari pusat ke daerah. [mam/oke/rima]





Aktivis HAM: SBY Ingin Mempercepat Pengesahan RUU Intelijen

27 09 2011

Aktivis hak asasi manusia Usman Hamid menilai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai bom Solo cenderung ingin memperkuat alasan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Intelijen (RUU Intelijen).Menurut Usman, aksi bom tersebut masih pada tahap gangguan keamanan, belum pada batas pertahanan negara. “Kita mempertanyakan Presiden SBY yang lebih cenderung mau memperkuat alasan untuk mengesahkan RUU Intelijen atas nama aksi dan ancaman terorisme. Padahal, RUU tersebut masih dalam pembahasan karena banyak permasalahan-permasalahan yang masih belum diselesaikan,” ujar Usman sebagaimana dikutip dari Kompas.com di Jakarta, Senin (26/9/2011).
Dalam jumpa persnya, pada Ahad (25/9/2011), Presiden mengingatkan aparat intelijen dan kepolisian agar terus melakukan investigasi terhadap kasus bom Solo. Presiden juga berjanji akan melakukan investigasi terhadap aparat keamanan dalam kasus yang diduga melibatkan pelaku anggota jaringan terorisme bom di Cirebon pada April lalu.

Menurut Usman, seharusnya Presiden lebih mengutamakan pengungkapan pelaku di balik aksi teror yang sudah semakin meresahkan masyarakat tersebut. Usman menilai, jika Presiden terlalu jauh menggambarkan kasus bom tersebut sebagai ancaman negara, maka substansi kasus bom tersebut akan semakin sulit untuk diungkapkan kepada publik.

“Hal ini malah menjauhkan kita dari suatu urgensi politik untuk memahami apa, siapa, dan motif di balik bom Solo. Pidato itu juga akan kesulitan untuk meyakinkan publik bahwa pelaku akan segera dapat dibongkar dan diajukan ke pengadilan,” kata Usman.

Seperti diberitakan, sebuah bom meledak di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton (GBIS Kepunton), Kota Solo, Ahad, sekitar pukul 10.55. Satu orang, yang diduga pelaku bom, tewas. Sementara itu, korban diperkirakan berjumlah 28 orang.

Presiden dalam keterangan persnya sempat mengungkapkan, pelaku peledakan bom merupakan anggota jaringan terorisme yang melakukan aksi serupa di Masjid Adz Zikro di kompleks Mapolresta Cirebon, Jawa Barat, pada April 2011. (md/kom)





Indria Samego: SBY jangan Jadikan Reshufle Sebagai Dagangan Politik

26 09 2011

JAKARTA, Terkait rencana perombakan kabinet, Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mampu membuktikan perombakan (reshuffle) kabinet bukanlah dagangan politik.
“Presiden SBY harus menunjukkan pada rakyat, bahwa reshuffle bukanlah dagangan politik, tapi reshuffle memang sesuai kebutuhan, seperti apa yang menjadi debat publik akhir-akhir ini,” katanya seperti dilansir kantor berita ANTARA, Minggu.
Menurut dia, tahun ini ada alasan yang kuat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan perombakan kabinet. Terutama setelah dua tahun masa pemerintahannya tidak menampakkan kinerja kabinet yang efektif.
Ia mengatakan, Presiden Yudhoyono harus berani mengambil langkah tegas terhadap para menterinya yang kinerjanya jauh dari yang diharapkan, meskipun menteri itu berasal dari partai politik pendukung pemerintah.
“Kalau tidak melakukan perombakan, Presiden SBY hanya akan disandera para menterinya, jika Presiden tetap mempertahankan para menteri yang bermasalah,” katanya.
Menurut dia, Presiden juga harus berani mengambil langkah-langkah tegas kepada para menteri yang diduga terlibat dalam korupsi. Hal ini menurut dia, akan menjadi beban bagi Presiden Yudhoyono dalam menjalankan tugasnya bila tidak diganti.
Ia menambahkan, memang ada risiko politik menggusur para menteri dari partai politik, namun demikian risiko tersebut tetap dapat dikelola.
Menurut dia, perombakan kabinet kali ini memang sangat dibutuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperbaiki kinerja kabinet dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kalau kemudian perombakan hanya untuk memberikan angin surga dan hanya memindahkan para menteri dan permainan politik untuk mengelabui masyarakat yang menuntut perbaikan kinerja, maka perombakan justru semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” katanya.
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan akan melakukan perombakan kabinet sebelum 20 Oktober mendatang. Presiden mengemukakan, perombakan kabinet tersebut didasarkan penilaian objektif kinerja para menteri.
Menurut Presiden, perombakan kabinet bertujuan untuk memperbaiki kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II.[ach/antara]





Demonstran di Istana: Kepemimpinan SBY Mencla-Mencle dan Sekedar Pencitraan

26 09 2011

JAKARTA, Desakan mundur atas rezim SBY-Boediono nampaknya semakin deras mengalir. Sebanyak 3 ribu massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Untuk Perubahan, BEM Jakarta, Garda Perubahan, dan Front Aksi Mahasiswa Untuk Demokrasi melakukan aksi demonstrasi, Senin (26/9) siang di depan Istana Negara. Mereka menuntut Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono segera turun dari kursi kepresidenan karena dinilai gagal memimpin negara ini.
“SBY-Boediono telah gagal, kami menuntut perubahan sekarang juga. Kami menuntut SBY-Boediono segera mundur” ujar Ketua Aliansi Rakyat Untuk Perubahan Ahmad Kasino yang diiyakan oleh Ade Ardiansyah dari aktivis HMI (Kelompok Cipayung ). Kasino dan Ade menegaskan, aspirasi rakyat dan mahasiswa inginkan perubahan sekarang juga, agar SBY-Boed mundur. Demo ini akan panjang sampai istana sadar bahwa mereka sudah kalah dari segi legitimasi.
Kasino menilai kegagalan pemerintahan SBY dikarenakan sikap tidak tegas dan mudah dipengaruhi pihak asing,
“Kita tidak butuh pemimpin yang mencla-mencle dan hanya sekedar pencitraan semata. SBY terlalu mudah dipengaruhi pihak asing, terlalu menurut pada negara kapitalis, padahal Indonesia adalah negara besar” serunya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa selama dua tahun pemerintahan SBY era KIB 2, keadaan masih belum berubah. Pemerintah tidak mampu menyejahterakan dan memberi rasa aman bagi rakyatnya,
“Kita sudah memberi kesempatan selama dua tahun sejak era KIB 2, tapi bukannya membaik, keadaan rakyat malah makin kacau. Korupsi makin merajalela dan tidak pernah selesai. Kejahatan dan teror bom dimana-mana. Pemerintah tidak pernah menjamin rasa aman bagi rakyatnya” ujar mantan aktivis 1998 tersebut.
Kasino menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti menuntut SBY-Boediono untuk segera mundur.
“Seminggu sekali kita akan lakukan demo. Setelah itu, kita akan evaluasi bagaimana sikap SBY-Boediono. Jika tidak ada perubahan, kami akan lakukan aksi dengan massa yang lebih besar,” pungkasnya.
Demo yang berlangsung selama tiga jam tersebut cukup tertib. Sekitar 5 ribu aparat kepolisian berjaga-jaga di sekitar monas dan Istana Negara untuk mengamankan aksi demo tersebut.[ach/MI.COM]





Suara SBY Lantang Untuk Kristen Solo, Tapi Sumbang Untuk Muslim Ambon

26 09 2011

Peledakan Bom yang terjadi di Gereja Bethel Injil Solo membuat pihak pemerintah panik. Baru beberapa jam ledakan terjadi, SBY langsung menggelar konferensi pers. Secara lantang, SBY menginstrusikan polisi membongkar jaringan terorisme ini.
“Saya instruksikan agar investigasi lanjutan dilakukan secara intensif untuk mengetahui dan membongkar habis rangkaian jaringan pelaku teror di Cirebon dan Solo,” katanya dalam konferensi pers, Minggu (25/9).
Tapi hal berbeda justru terjadi pada kasus Ambon. Tidak sebersit pun membuat SBY siaga menyiapkan aparatnya untuk mengusut tuntas kasus tersebut. SBY pun tidak terlihat lantang berbicara untuk meminta polisi dan Densus mengungkap habis jaringan Kristen yang membantai umat muslim, “Padahal jumlah korban (umat muslim di Ambon, red) lebih banyak,” kata Direktur Lembaga Pengkajian Syariat Islam, Fauzan Al Anshari kepada Eramuslim.com, senin pagi, (26/9)
Ketimpangan inilah yang menjadi bukti bahwa SBY tidak adil dalam menyikapi dua kasus dari dua agama berbeda ini. Dalam kasus Solo, belum saja pengusutan tuntas dilaksakanakan, Dewan Pembina Partai Demokrat itu langsung menunjung hidung kejadian Solo terkait dengan jaringan Cirebon yang notabene banyak umat Islam menjadi tertuduh.
“Investigasi sementara yang dilakukan, pelaku pembom bunuh diri ini adalah anggota dari jaringan teroris Cirebon dan kelompok itu melakukan aksi terorisme di Cirebon,” katanya di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (25/9) sore.
Hal ini lagi-lagi berbeda dengan yang dialami warga muslim Ambon. Sampai sekarang umat muslim masih tinggal di barak pengungsian. Rumah mereka hangus dibakar. Lima orang Nashrani yang membunuh lima orang muslim pun belum tertangkap. “Bayangkan kasus Ambon saja belum ditemukan siapa pembunuh Darmin (Tukang Ojek Muslim, red). Tapi untuk Bom Solo, sudah dikaitkan ke jaringan Cirebon,” tukas Fauzan Al Anshari.
Menurut Fauzan, SBY diuntungkan dalam kasus Solo. Masyarakat tidak akan banyak mendapatkan informasi mengenai kasus Korupsi yang menimpa partainya. “Karena pasti media akan mengalihkan berita ke Solo,” ujarnya.
Sebaliknya, umat Muslim lagi-lagi bagai petikan lama yang kembali tersudutkan. Terorisme bagai paku mati yang hanya bisa menancap di tubuh umat muslim, tapi tidak untuk kaum Kristiani. Tutur Fauzan, hal inlilah yang membuat umat takut untuk berIslam secara kaffah. “Saya sudah dapat laporan di beberapa mesjid banyak jama’ah khawatir, mereka takut menyuarakan tentang Syariat.” ujarnya prihatin. (pz)








%d blogger menyukai ini: