Iman Kritik Pemerintah dan DPR Soal Gas Natuna

31 01 2011

Jakarta. “Anda tidak boleh percaya sama pemerintah. Kepada anggota DPR juga tidak boleh percaya. ” ungkap Iman Sugema kepada sekitar 50 peserta seminar Blok Natuna Timur dan Kedaulatan Negara, Kamis (27/1) di ruang GBHN, Nusantara V, MPR, Jakarta.

Ketidaktegasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola sumber daya alam di Indonesia adalah akar pernyataan Iman Sugema yang blak-blakan tersebut. Karena Pertamina selaku pengelola kekayaan alam Indonesia berupa migas tidak diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menjadi operator.

“Di luar negeri, jika ada indikasi pelanggaran. Minimal DPR melakukan impeachment atau menteri yang bersangkutan mengundurkan diri,” tegas Iman lagi kepada beberapa anggota DPR dan perwakilan pemerintah yang hadir sebagai pembicara pada acara seminar yang diselenggarakan Indonesian Resourcess Studies (Iress) itu. Baca entri selengkapnya »

Iklan




Vonis Ringan 7 Tahun Bagi Gayus Dicurigai Ada Intervensi Mafia

21 01 2011

(republika.co.id, 19/1/2011)
Seusai divonis tujuh tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gayus Tambunan sempat mengutarakan curahan hatinya (curhat) terkait kasusnya, Rabu
(19/1). Dalam curhat itu, Gayus berkeluh kesah tentang Satgas Mafia Hukum, Aburizal Bakrie, hingga badan intelejen AS, CIA. Berikut curhat Gayus di depan wartawan:

Saya sampaikan apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada majelis hakim yang dipimpin oleh Ibu Albertina serta (beranggotakan) Bapak Tahsin dan Bapak Sunardi, dimana dalam memutus berdasarkan berbagai macam aspek pertimbangan, tidak hanya .. — terputus, red — , berdasarkan fakta persidangan, termasuk tadi disebutkan ada hal-hal memberatkan dan meringankan.

Apa yang diputuskan Majelis Hakim tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutannya. Dimana JPU menuntut secara membabi buta berdasarkan balas dendam. Dan Majelis Hakim juga dalam memutus perkara dalam sidang kali ini murni berdasarkan apa yang ada di dalam surat dakwaan. Tidak seperti pihak-pihak tertentu yang menseting-seting suatu perkara, mencicil-cicil perkara, sehingga menimbulkan kesan saya adalah penjahat nomor satu di negara Indonesia. Baca entri selengkapnya »





Anggaran Pelesiran Pemerintahan SBY Rp 24,5 Triliun

17 01 2011

(tribunnews.com, 16/1/2011)
Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghemat anggaran perjalanan pada APBN dan APBD mulai tahun 2011, cuma isapan jempol. Dalam perubahan RAPBN 2011, anggaran dana pelesiran pemerintah sebesar Rp 24,5 trilyun.

Sebelumnya, pada sidang kabinet tanggal 07 Oktober 2010, SBY menyatakan akan mengeluarkan Inpres dan Perpres tentang penghematan anggaran khususnya belanja perjalanan pada APBN dan APBD mulai tahun 2011. Tapi anggaran belanja perjalanan pada RAPBN 2011 sebesar Rp 20,9 trilyun. Dan kini, APBN Perubahan (APBN P) untuk dana pelesiran atau kunjungan ke luar negeri mencapai Rp 24,5 triliun.

Demikian disampaikan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Yuna Farhan dalam rilis diterima Tribunnews.com,Minggu (16/1/2011).
“Biaya perjalanan tahun 2011 hampir lima kali lipat anggaran JamKesMas 2011 sebesar Rp 5,6 triliun,” kritik Yuna Farhan. Baca entri selengkapnya »





My Name Is Sony Laksono

10 01 2011

By: Ali Mustofa in Komunitas Rindu Syariah & Khilafah

Pria berkepala plontos ini kembali membuat geger Indonesia. Setelah namanya meroket gara-gara ketahuan melakukan skandal korupsi pajak, akhir-akhir ini kembali membuat heboh masyarakat dengan terungkapnya bahwa semasa di tahanan dirinya justru bebas berkeliaran ke luar negeri. Dialah Gayus Tambunan, salah satu news maker minggu ini.

Diberitakan, Selama ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua, Gayus disebut-sebut 68 kali keluar masuk sel seusai sidang dengan cara menyetor sejumlah uang. Praktik kotor ini berakhir setelah kepergiannya ke Bali terkuak. Gayus pun dipindahkan ke LP Cipinang. Bahkan dengan status sebagai tahanan dan sedang menjalani sidang, Gayus ditengarai pula sempat jalan-jalan ke Singapura, Kuala Lumpur dan Macau.

Indikasinya, perjalanannya tidak hanya menyuap para sipir tahanan tetapi juga sampai ke petugas imigrasi yang membuat paspor Gayus. Dia keluar sel dengan menggunakan nama samaran ‘Sony Laksono’. Bisa juga dia keluar untuk mengamankan asetnya. Kabar yang beredar, setelah dari luar negeri, ‘Sony Laksono’ plesiran ke Bali, menonton kejuaraan tenis internasional dan tertangkap kamera wartawan. Baca entri selengkapnya »





Gayus Tambunan: Bukti Kesekian Kegagalan Hukum Thaghut

15 12 2010

by MARDIKAYAH

Dewasa ini negara yang menerapkan filososfi hukum adalah panglima kembali dikejutkan oleh sebuah kasus hukum menggelikan. Gayus Tambunan, penjahat kakap Indonesia dikabarkan kabur tanpa kesulitan berarti dari Rumah Tahanan dan malah plesiran ke Bali.

Gayus sebelumnya tersandung oleh kasus penggelapan yang kemudian membawanya ke meja hijau. Uniknya bak bola salju, kasus Gayus kini melebar dan melibatkan sejumlah pihak setelah dirinya tertangkap basah ketika tengah menyaksikan pertandingan Tenis bersama istrinya,. Dugaan ini diperkuat foto-foto yang memperlihatkan lelaki mirip Gayus di tribun penonton hasil bidikan seorang wartawan. Seperti diberitakan, delapan polisi dijadikan tersangka terkait bebas berkeliarannya terdakwa mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan, beberapa waktu lalu.

Menariknya Gayus tidaklah seorang diri. Bukanlah rahasia umum bahwa tahanan kelas hiu dalam Negara yang menerapkan Sistem Demokrasi ini amat licin bagai belut jika wibawa dan gelimangan pundi sudah di tangan. Jauh berbeda dengan tahanan maling ayam dan sandal jepit yang mesti digebuki dulu dan diperas uangnya demi status bebas. Baca entri selengkapnya »





Raport Merah Aparat Hukum

5 12 2010

by Rahmi Surainah

Korupsi di negeri kita Indonesia memang sulit untuk diberantas. Bagaimana tidak yang menangani dan memberantas saja berhasil disuap. Ada dua penyebab mengapa kasus korupsisusah diatasi. Pertama, lemahnya hukum dan kedua para penegak hukum yang juga lemah. Kita lihat kasus Gayus yang marak saat ini, tahanan itu melenggang ke Bali setelah menyuap aparat. Ironisnya hanya mata rantai rendahan yang diperkarakan dan dihukum. Sembilan anggota Polri yang bertugas menjaganya ditahan. Mereka tak lagi menyandang status sebagai penjaga tahanan, kini berbalik menjadi tersangka.
Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Iskandar Hasan kepada wartawan di Jakarta (11/11), para tersangka dituduh melanggar pasal 5 ayat 2, pasal 11, pasal 12 UU No 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No 31/1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 KUHP tentang Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana.
“Tindakan yang dilakukan tersebut adalah inisiatif dari Kompol IS sendiri, tidak ada inisiatif dengan pihak luar,”ungkap Iskandar mengunci perkara. Padahal ini adalah keterlibatan berjamaah polisi dan raport merah, untuk yang kedua kalinya dalam kasus Gayus karena sebelumnya beberapa orang polisi sudah dipidana akibat terlibat rekayasa perkara pegawai pajak itu. Baca entri selengkapnya »





DPR: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ATAU DEWAN PEMERAS RAKYAT ?

30 11 2010

By: HERLIYANA

Setiap tahun anggota DPR menerima gaji bersih Rp 900 jutaan.. memperkirakan Rp 511 miliar uang rakyat habis untuk gaji 560 anggota DPR. Ironisnya, gaji sebesar itu tidak diimbangi dengan kerja legislasi yang memadai, anggota DPR justru beramai-ramai bolos kerja. Lebih dari 50% anggota dewan yang terhormat itu mangkir dari rapat tanpa alasan yang jelas. Dan sedikit anggota yang hadirpun larut dalam mimpinya alias tidur ketika rapat. Memalukan. mau dibawa kemana negeri ini?
Pemerintahan diadakan karena ada kebutuhan dan keperluan rakyat yang harus diurus dan dicukupi. Kalau rakyat bisa mengurus kebutuhan dan keperluannya sendiri tidak ada gunanya pemerintahan didirikan. Rakyat mengumpulkan uang dengan membayar pajak untuk menggaji pejabat dalam pemerintahan. Sama artinya dengan seorang majikan yang menggaji para pembantunya. tapi sepertinya para pejabat itu tidak menghiraukan keinginan majikannya (baca:Rakyat) ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang mereka ambil yang hampir semuanya tidak berpihak pada rakyat seperti kebijakan mengurangi subsidi BBM.
Dengan gaji yang besar tapi kerja nol besar mereka tanpa rasa malu sedikitpun meminta fasilitas lebih pada rakyat yaitu Rumah aspirasi yang anggarannya mencapai Rp 209 miliar untuk setiap tahunnya. Baca entri selengkapnya »








%d blogger menyukai ini: