KHILAFAH: Kebutuhan Dunia, Tuntutan Keimanan dan Janji Agung Allah SWT

16 06 2011

Secara obyektif dan faktual, umat manusia sangat membutuhkan hadirnya kembali Khilafah Islam sebagai jawaban atas kehancuran dunia akibat penerapan sistem kapitalis-sekular. Alasannya: Pertama, dunia kini membutuhkan sebuah sistem global yang mampu menciptakan kesejahteraan, keadilan dan persaudaraan global. Pasalnya, sistem global saat ini, yakni sistem dunia yang disangga oleh ideologi Kapitalisme-sekular, telah terbukti berdampak buruk dan merusak bagi umat manusia dalam seluruh dimensi kehidupan.

Dari sisi ekonomi, Kapitalisme telah ‘berprestasi’ dalam menciptakan kesenjangan antara Dunia Ketiga dengan negara-negara maju, penduduk kota dengan desa, serta menumpuknya kekayaan pada segelintir orang. Kapitalisme menghasilkan dominasi si kaya atas si miskin. Kepitalisme telah membuat ekonomi dunia bagai balon yang sewaktu-waktu bisa meletus dan menimbulkan bencana.

Dari sisi politik, sistem pemerintahan demokrasi bukannya mewujudkan kesejahteraan, tapi justru menimbulkan problem sosial yang kompleks. Para pemilik modal berkolusi dengan penguasa/politisi menguasai hajat hidup masyarakat, perpolitikan sangat “beraroma uang”, korupsi, kolusi dan permainan uang menjadi penyakit akut yang mengancam hidup masyarakat. Kebebasan yang dipuja-puja ternyata juga hanya menghasilkan seks bebas, dekadensi moral, penggerusan akidah, keterasingan dan hancurnya keluarga.

Di bidang hukum, hukum positif buatan manusia membuat keadilan menjadi langka. Hukum positif buatan manusia itu juga menjadi wasilah korporasi raksasa untuk menjajah dan mengeruk kekayaan rakyat. Begitu seterusnya.

Berbeda dengan kenyataan dalam Khilafah Islam. Sistem ekonomi Islam yang anti riba, spekulasi, kezaliman dan kecurangan ternyata mampu memakmurkan kehidupan umat manusia. Penetapan syariah atas harta-harta tertentu sebagai milik umum yang harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan larangan privatisasi harta milik umum, telah membuka jalan selebar-lebarnya bagi Khilafah Islam untuk menyejahterakan rakyat. Sistem moneter yang berbasis emas dan perak juga terbukti mampu menciptakan kestabilan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Pelarangan spekulasi dan riba dalam transaksi ekonomi telah mendorong ekonomi riil berkembang pesat.

Terjadilah mekanisme pasar yang adil, normal dan terkontrol. Kemakmuran dan kesejahteraan benar-benar mewujud secara riil, bukan sekadar hitungan angka-angka yang tak nyata. Begitu pula dalam berbagai bidang lainnya, sistem Islam atau syariah yang diterapkan Khilafah Islam jelas lebih unggul dibandingkan dengan hukum buatan manusia yang tidak pernah sempurna.

Kedua, dunia saat ini membutuhkan sebuah sistem kenegaraan yang mampu menjadikan manusia hidup bersama-sama, saling mendukung, saling melengkapi dan berbagi satu sama lain dalam sebuah negara global. Sebaliknya, nasionalisme dengan nation state (negara bangsa)-nya saat ini jelas-jelas telah gagal menciptakan pola hubungan yang manusiawi.

Nasionalisme menghasilkan negara yang hanya mementingkan dirinya sendiri dengan mengesampingkan bahkan mengorbankan pihak lain. Nasionalisme memunculkan rasialisme yang bersifat masal. Nasionalisme memecahbelah umat manusia, bahkan menutup tren dunia global yang saling menopang dan mendukung. Nasionalisme dengan nation state-nya juga telah memakan biaya ekonomi yang tidak perlu (biaya paspor dan visa, proteksi, dan lain sebagainya). Adanya kesenjangan ekonomi dunia juga diyakini sebagai bagian dari akibat penerapan model negara bangsa. Nasionalisme juga terbukti dijadikan alat oleh orang kafir untuk memecah-belah Dunia Islam -yang dulu pernah bersatu di bawah naungan Khilafah Islam-. Selain itu konsep negara-bangsa juga ditujukan untuk mempermudah proses imperialisasi Barat di Dunia Islam.

Jelaslah, dunia membutuhkan sistem global yang mampu menghimpun bangsa-bangsa untuk hidup bersama-sama, saling mendukung, saling berbagi satu sama lain dan saling membantu sebagai anak manusia yang hidup di dunia, tanpa ada lagi arogansi bangsa maupun teritorial. Cita-cita seperti ini hanya bisa diwujudkan melalui sistem Khilafah Islam, bukan sistem yang lain.

Khilafah : Tuntutan Keimanan

Keimanan kepada Allah mengharuskan keyakinan bahwa tiada yang lebih baik dari pada hukum Allah. Allah berfirman:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50)

Maka keimanan mengharuskan orang beriman untuk hanya menghendaki dan mengambil hukum Allah, dan menjadikannya pemutus semua perkara di dalam kehidupan seperti yang diperintahkan oleh Allah (lihat QS al-Maidah : 48; 49). Kongkretnya adalah dengan menerapkan hukum islam, yaitu syariah islam secara formal untuk mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, dalam bingkai sistem sya’i yaitu sistem khilafah yang telah dipelihara dan dijaga oleh generasi islam sejak para sahabat hingga khilafah runtuh pada 28 Rajab 1322 H/4 Maret 1924 M.

Khilafah Janji Agung Allah SWT

Allah SWT berjanji memberikan istikhlaf fi al-ardh kepada umat Islam (QS an-Nur: 55). Istikhlaf fi al-ardh tidak memiliki makna lain selain penganugerahan kekuasaan dan tugas pengaturan urusan manusia di seluruh dunia.

Imam Al-Baidhawi menyatakan: … Layastakhlifannahum artinya: menjadikan mereka para khalifah pengatur bumi yang akan mengatur semua kekuasaan di dalam kekuasaan mereka (Imam al-Baidhawi, Tafsir al-Baydhawi, IV/197).

Imam al-Qurthubi menyatakan: “… Allah akan menjadikan di antara mereka para khalifah (penguasa). Para Sahabat pun bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar ra. setelah terjadi diskusi antara kaum Muhajirin dan Anshar di Saqifah Bani Sa’idah…” (Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, I/264).

Ibnu Arabi berkata, “Ayat ini merupakan janji umum dalam masalah nubuwwah, khilafah, tegaknya dakwah dan berlakunya syariah secara umum.” (Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, XII/299-202).

Para mufassir lainnya juga memberikan penjelasan senada. Semua ini menunjukkan bahwa Khilafah Islam merupakan janji Allah yang paling agung bagi kaum Mukmin. Dengan tegaknya Khilafah Islam, agama Allah SWT bisa ditegakkan secara sempurna, dan kerahmatan bagi dunia bisa diwujudkan secara nyata.

Nabi saw juga telah memberikan kabar gembira (bisyarah) bahwa kekuasaan umat Islam yang mencakup seluruh muka bumi. Nabi saw juga memberitakan bahwa era kenabian akan diikuti oleh era Khilafah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah lalu disusul era mulkan ‘adhan (para penguasa lalim) dan berikutnya era mulkan jabriyyatan (para penguasa diktator). Kemudian Nabi bersabda:

« … ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ » ثُمَّ سَكَتَ

Selanjutnya datanglah masa Khilafah ‘ala Minhaj al-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas manhaj kenabian).” Setelah itu beliau diam (HR Ahmad).

Wahai Kaum Muslim

Jelaslah bahwa khilafah adalah kebutuhan dunia dan sekaligus tuntutan keimanan kita. Dan tegaknya kembali Khilafah ala minhaj an-nubuwah adalah janji Agung Allah SWT. Lalu tidakkan kita ingin meraih kemuliaan sebagai bagian dari orang-orang yang mewujudkannya? Kapan lagi kalau tidak sekarang wahai kaum musim. Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []

Sumber : http://hizbut-tahrir.or.id/2011/06/15/khilafah-kebutuhan-dunia-tuntutan-keimanan-dan-janji-agung-allah-swt/

Iklan




Mendudukan Sejarah Kekhilafahan Islam

3 05 2011

Oleh Farid Wadjdi
Salah satu argumentasi yang kerap dilontarkan untuk menolak sistem Khilafah adalah alasan sejarah. Sejarah Khilafah digambarkan sebagai fragmen kehidupan yang penuh darah, kekacauan, dan konflik. Paling tidak, ada tiga argumentasi sejarah yang sering dilontarkan: (1) Khalifah yang otoriter dan diktator; (2) Pembunuhan yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin; (3) Perlakuan yang diskriminatif terhadap non-Muslim dan wanita.
Berdasarkan argumentasi ini kemudian disimpulkan bahwa sistem Khilafah adalah sistem yang tidak layak bagi manusia; sistem yang diktator serta tidak memiliki mekanisme untuk mencegah penyimpangan dan kekacauan; sistem yang tidak memperhatikan non-Muslim dan merendahkan derajat wanita.
Secara mendasar, ada beberapa kesalahan mendasar dari argumentasi di atas. Pertama, kesalahan dalam menempatkan posisi sejarah Islam. Perlu kita ketahui bahwa kewajiban menegakkan Khilafah bukanlah didasarkan pada argumentasi sejarah. Artinya, sejarah bukanlah dalil untuk menerima atau menolak sistem Khilafah. Dalam Islam, yang menjadi dalil syariat adalah al-Quran, as-Sunnah, Ijma Sahabat, dan Qiyas. Karena itu, kewajiban Khilafah haruslah merujuk pada empat dalil tersebut.
Namun, bukan berarti sejarah (târîkh) tidak ada artinya sama sekali. Sejarah sebagai peristiwa masa lampau bisa dijadikan pelajaran dan kajian tentang pelaksanaan dari hukum-hukum syariat oleh manusia. Artinya, dari sejarah kita mengetahui apakah hukum-hukum syariat tersebut dilaksanakan atau tidak; apa akibat kalau hukum-hukum syariat tersebut tidak dilaksanakan. Sebab, manusia sebagai pelaku hukum-hukum syariat tidaklah ma‘shûm (yang tidak mungkin salah). Sebagai manusia bisa saja Khalifah melakukan kekeliruan dan menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariat. Satu-satunya yang ma‘shûm yang tidak mungkin keliru adalah para nabi dan Rasululullah.
Sebagai sistem yang dipraktikkan oleh manusia, sistem Khilafah adalah sistem politik yang manusiawi. Karena itu, dalam berbagai praktik dalam sistem Khilafah, bisa saja terjadi kekeliruan. Namun, yang penting dicatat di sini, penyimpangan yang dilakukan oleh Khalifah atau pejabat negara, bukan berarti menunjukkan bahwa sistem Khilafahnya salah dan keliru. Tidaklah relevan menyalahkan sistem yang ideal dengan melihat kesalahan dari pelaku sistem yang ideal tersebut.
Contoh sederhana adalah memandang Islam sebagai agama yang buruk hanya karena melihat perilaku sebagian para pemeluknya saat ini. Di Indonesia, misalnya, sebagai besar pelaku kriminal adalah orang Islam; banyak pelaku korupsi juga orang Islam; banyak orang Islam yang tidak menjaga kebersihan dan lingkungannya. Namun, tentunya tidak disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang menganjurkan pemeluknya melakukan perilaku-perilaku negatif seperti itu.
Islam harus dilihat dari sumber-sumbernya. Tidak ada satu dalil pun di dalam al-Quran dan as-Sunnah yang memerintahkan seperti itu. Sebaliknya, sistem Islam melarang dan menghukum para pelaku kriminal dan korupsi. Islam juga mengajarkan pemeluknya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Artinya, fakta-fakta yang salah tersebut justru diakibatkan karena pemeluk Islam meninggalkan ajaran Islam, bukan karena syariat Islam itu sendiri. Sama halnya dengan fakta-fakta buruk dalam sistem Khilafah, bukan disebabkan oleh sistem Khilafah itu sendiri, tetapi justru bentuk penyimpangn dari syariat Islam yang seharusnya diterapkan secara konsekuen dalam sistem Khilafah oleh rakyat dan penguasanya.
Sebagai contoh, ketika Muawiyah memaksa rakyat untuk membaiat anaknya, Yazid, sebagai khalifah, maka itu merupakan bentuk penyimpangan dari syariat Islam. Sebab, dalam Islam Khalifah adalah hasil pilihan dan kerelaan rakyat. Jadi, yang menyimpang adalah tindakan Muawiyahnya, bukan sistem Khilafahnya. Sejarah mencatat para sahabat di Madinah dan Mekkah, seperti Ibnu Umar, Ibnu Abu Bakar, dan Ibnu Zubair menentang pemerintahan Muawiyah yang menyimpang itu. (lihat as-Suyuti, Tarikhul Khulafa, 183-184). Karena itu, tidak bisa kemudian dikatakan bahwa sistem Khilafah adalah sistem yang otoriter berdasarkan sejarah di era Muawiyah ini.
Kedua, terjebak pada generalisasi. Menyimpulkan sistem Khilafah sebagai sistem yang buruk hanya dengan mengungkap beberapa fakta sejarah adalah keliru. Beberapa fakta sejarah tentang sikap Khalifah tidaklah mencerminkan keseluruhan dari sistem Khilafah tersebut. Apalagi yang dilakukan oleh Khalifah tersebut adalah bentuk penyimpangan dari sistem Khilafah yang ideal. Tentu keliru menggambarkan masa pemerintahan Bani Umayah dengah hanya memfokuskan sejarah seorang Yazid atau menggambarkan masa pemerintahan Bani Abbas hanya dengan mengambil sebagian peristiwa dan tingkah laku para khalifahnya. Apalagi yang menjadi fakta sejarah itu adalah buku-buku sejarah yang dibuat oleh musuh-musuh Islam yang nyata kebenciannya terhadap Islam.
Keliru juga menggambarkan pemerintahan Bani Abbas dengan membaca kitab al-Aghani yang dikarang untuk menceritakan tingkah laku para biduan, para pemabuk, penyair, dan sastrawan; atau membaca buku-buku tasawuf yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang perlu diperhatikan, cerita-cerita tentang para penguasa dan pejabatnya banyak ditulis oleh pihak-pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebagian besar mereka adalah pencela atau pemuja yang tidak bisa diterima periwayatannya.
Sumber sejarah yang bisa diterima adalah yang bisa dipertanggungjawabkan periwayatnya sehingga sumber-sumbernya layak diterima. Persis sama dengan cara yang ditempuh dalam periwayatan hadis. Cara penulisan seperti ini antara lain bisa dilihat dalam kitab Târîkh ath-Thabari dan Sîrah Ibnu Hisyâm.
Ketiga, menjadikan sistem demokrasi sebagai standar untuk menilai baik dan buruknya Khalifah atau sistem Khilafah. Sistem Khilafah tidak bisa dinilai dari paradigma baik dan buruk menurut sistem demokrasi. Jika Khilafah tidak sesuai dengan sistem demokrasi berarti sistem itu adalah diktator, otoriter, dan jelek. Padahal, sistem demokrasi sendiri adalah sistem yang buruk, yang tidak layak dijadikan sebagai standar untuk menilai baik-buruk sistem lain. Sebagai contoh, dalam sistem demokrasi, sebuah sistem dikatakan baik kalau menganut asas trias politika. Berdasarkan asas ini, harus dipisahkan tiga fungsi dalam sistem politik (legislatif, yudikasi, dan eksekutif). Alasannya, kalau tiga fungsi ini tertumpu pada satu orang seperti dalam sistem teokrasi di Eropa, penguasa itu akan cenderung menjadi diktator.
Padahal, dalam sistem Khilafah, selain sebagai eksekutif (pelaksana pemerintahan), Khalifah juga memiliki wewenang sebagai yudikatif untuk mengadili pelanggaran di tengah masyarakat. Jelas, kalau berdasarkan cara pandang demokrasi ini, sistem Khilafah ini berarti otoriter atau diktator. Apalagi muncul kesalahan saat menganggap Khalifah juga memiliki fungsi legislasi seperti sistem teokrasi, yang menganggap suara raja adalah suara Tuhan, yang berarti, kata-kata raja adalah kebenaran itu sendiri. Karena itu, raja tidak pernah salah. Kemudian disimpulkan bahwa sistem Khilafah akan sama kondisinya dengan sistem teokrasi yang memunculkan penguasa yang diktator dan otoriter.
Menyamakan sistem Khilafah dengan teokrasi seperti ini adalah keliru. Sebab, kata-kata Khalifah bukanlah otomatis kata-kata Tuhan yang pasti benar. Khalifah, dalam keputusan dan kebijakannya, tetap harus merujuk pada syariat. Karena itu, Khalifah sangat mungkin salah dan menyimpang dari syariat. Untuk itu, Islam mewajibkan umatnya untuk melakukan koreksi terhadap penguasa yang menyimpang dari syariat. Adanya kewajiban untuk mengoreksi Khalifah ini jelas menunjukan bahwa Islam melihat kemungkinan bahwa Khalifah itu keliru. Kalau kata-kata Khalifah selalu benar, untuk apa Islam mewajibankan mengkoreksi yang penguasa yang menyimpang?
Keempat, menyimpulkan bahwa Khilafah tidak memiliki sistem tertentu dengan melihat terjadinya konflik, pembunuhan, atau kekecauan di beberapa bagian dari sejarah Khilafah, seperti terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah. Kemudian dengan sederhana disimpulkan bahwa karena ada pembunuhan terhadap kepala negara berarti tidak ada mekanisme politik yang menjamin keamanan kepala negara dan masyarakatnya. Padahal, seharusnya kita harus meneliti lebih mendalam apakah hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan sistem idealnya atau karena penyimpangan dari sistem ideal tersebut. Apa yang terjadi dalam konflik-konflik berdarah dalam Islam justru karena menyimpang dari sistem ideal Islam yakni syariat Islam, bukan karena akibat penerapan syariat Islam itu sendiri.
Untuk menilai apakah tidak ada sistem untuk mencegah itu seharusnya yang dijadikan rujukan adalah sumber sistem itu, dalam hal ini syariat Islam. Dalam hal ini syariah Islam jelas memiliki cara untuk mencegah dan menangani konflik tersebut.
Kalau semata-mata ada kekecauan dan pembunuhan, mengapa tidak dikatakan bahwa sistem demokrasi tidak memiliki sistem? Padahal pembunuhan kepala negara, politikus, juga terjadi dalam sejarah sistem demokrasi seperti di Amerika Serikat dan Eropa. Sejarah negara-negara demokrasi, seperti halnya sejarah Khilafah Islam, bukanlah tanpa konflik. AS yang sering diklaim sebagai kampiun demokrasi pernah mengalami perang saudara yang berdarah-darah. Kalau pembunuhan terhadap Khalifah sebagai kepala negara menjadi soroton, apakah AS sepi dari hal itu? Bagaimana dengan pembunuhan terhadap Kennedy, percobaan pembunuhan terhadap Reagen dan pemimpin-pemimpin politik AS lainnya?
Revolusi Prancis sebagai peristiwa penting demokrasi juga penuh darah. Runtuhnya negara komunis yang kemudian berubah menjadi negara demokrasi juga penuh dengan pertumpahan darah dan konflik seperti yang terjadi di Balkan saat ini. Hal ini secara mendalam dibahas Jack Snyder dalam From Voting to Violence yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah (Jakarta: KPG, 2003).

Mekanisme Islam Mencegah Penyimpangan Khalifah
Dalam syariat Islam, sudah ada mekanisme, yang kalau diterapkan, akan mencegah konflik. Secara garis besar Islam, misalnya, mengharamkan saling membunuh dan saling menzalimi antara penguasa dan rakyat; Islam mewajibkan kaum Muslim menjaga persatuan dan melarang bughât (memberontak). Secara lebih rinci, Islam juga mengatur bagaimana mencegah penyimpangan Khalifah, antara lain:
(1) Dengan membangun kesadaran Politik masyarakat. Dalam sistem apapun, penerapan sistem itu bergantung pada orang-orangnya. Terjadinya kemunduran dalam masyarakat Islam disebabkan karena buruknya penerapan Islam di tengah masyarakat. Lemahnya kesadaran masyarakat akan membuat terjadinya penyimpangan. Karena itu, dalam sistem Khilafah, upaya membangun dan memelihara kesadaran masyarakat tentang Islam adalah sangat penting. Tugas negaralah untuk melakukan pendidikan politik Islam di tengah masyarakat. Partai politik Islam juga memiliki tanggung jawab yang sama. Inilah langkah mendasar yang dilakukan untuk mencegah penyimpangan Khalifah. Lewat kesadaran politik Islam ini, masyarakat akan tetap konsisten memelihara sistem Khilafah dan tidak membiarkan sedikit pun penyimpangan terhadap syariat Islam yang dilakukan oleh Khalifah.
(2) Dengan membaiat Khalifah atas dasar kerelaan dan pilihan. Dalam Islam, Khalifah adalah pilihan rakyat yang dilakukan bukan dalam kondisi tertekan. Karena itu, rakyat tidak boleh dipaksa untuk memilih seseorang yang tidak dia senangi. Langkah ini tentu saja bisa mencegah munculnya penguasa zalim yang diketahui oleh rakyat memiliki tingkah laku yan buruk.
(3) Dengan mewajibkan kaum Muslim untuk melakukan kontrol dan koreksi terhadap penguasa. (Lihat: QS Ali Imran [3]: 103). Islam mensejajarkan kedudukan orang yang mengkoreksi penguasa yang menyimpang dengan dengan pemimpin para syuhada dan menyebutkannya sebaik-baik jihad. Koreksi ini bisa dilakukan secara terorganisasi oleh partai-partai politik yang bebas berdiri dalam sistem Khilafah, bisa juga dilakukan secara individual. Tugas ini juga dilakukan oleh wakil-wakil rakyat di Majelis Umat yang sentiasa memperjuangkan aspirasi rakyatnya.
(4) Dengan keberadaan Mahkamah Mazhalim yang mengadili perselisihan antara rakyat dan penguasa (Khalifah). Mahkamah ini bahkan memiliki wewenang untuk memberhentikan Khalifah yang dianggap telah melakukan pelanggaran berat, yang mengharuskan dirinya layak diberhentikan sebagai khalifah.
(5) Dengan memerangi Khalifah jika proses koreksi/kontrol tidak jalan, demikian juga fungsi Mahkamah Mazalim. Dalam hal ini, rakyat berhak mengangkat senjata untuk menurunkan Khalifah. Hanya saja syaratnya adalah bahwa Khalifah, tersebut terbukti telah melakukan kekufuran yang nyata (kufran bawahan) seperti menolak syariat Islam dan menggantikannya dengan sistem kufur. Bisa disebut inilah benteng terakhir untuk mencegah munculnya penguasa yang zalim.

Lima mekanisme di atas, kalau benar-benar dijalankan, tentu akan mencegah munculnya penguasa zalim yang mensengsarakan rakyat. Karena itu, terjadinya penyimpangan bisa jadi disebabkan karena kelima mekanisme di atas tidak berjalan dengan baik. Jika ini terjadi, tentu bukan sistem Khilafahnya yang salah, tetapi orang-orang yang melaksanakannya yang salah. Sistem seideal apapun kalau tidak dilaksanakan oleh orang-orangnya secara konsekuen tentu saja akan menyebabkan kekacauan.

Keberhasilan Sistem Khilafah
Menutup mata terhadap keberhasilan sistem Khilafah adalah kebodohan yang nyata. Siapapun kalau berpikir obyektif akan melihat keberhasilan dari sistem ini saat dijalankan secara benar. Hal ini tidak bisa dipungkiri. Sistem Khilafah yang mengemban qiyâdah fikriyah (kepemimpinan ideologisr) Islam di seluruh dunia telah berhasil mengubah bangsa Arab secara keseluruhan dari yang memiliki taraf berpikir yang rendah menjadi bangsa yang terpandang, bahkan di seluruh dunia.
Sistem Khilafah berhasil membawa kesejahteraan bagi manusia di seluruh dunia, baik Muslim maupun non-Muslim. Sistem Khilafah ini juga memainkan peranan penting dalam membawa Islam ke seluruh pelosok dunia lewat dakwah dan jihad; menyatukan jazirah Arab, Persia, Afrika, serta sebagian Eropa dan Asia.
Di bawah sistem Khilafah umat Islam menjadi umat yang terkemuka dalam peradabannya. Hal ini tercatat dalam tinta emas para sejarawan yang jujur dan obyektif. Ini dapat dibuktikan dari: banyaknya penemuan-penemuan sains dan teknologi di era Kekhilafahan; banyaknya buku-buku yang bermutu yang dikarang oleh ulama dan ilmuwan Muslim yang hingga kini masih bisa dilihat; banyaknya peninggalan-peninggalan yang sifatnya fisik yang masih bisa dilihat kemegahannya hingga kini.
Keagungan sistem Islam ini secara jujur disampaikan Carleton S, Chairman and Chief Executive Officer, Hewlett-Packard Company, saat mengomentari peradaban Islam dari tahun 800 hingga 1600 (masa Kekhilafahan). Dia menyatakan, “Peradaban Islam merupakan peradaban yang paling besar di dunia. Peradaban Islam sanggup menciptakan sebuah negara adidaya kontinental (continental super state) yang terbentang dari satu samudera ke samudera lain; dari iklim utara hingga tropik dan gurun, dengan ratusan juta orang tinggal di dalamnya; dengan perbedaan kepercayaan dan asal suku….Tentaranya merupakan gabungan dari berbagai bangsa yang melindungi perdamaian dan kemakmuran yang belum dikenal sebelumnya. (Ceramah tanggal 26 September 2001, dengan judul, “Technology, Business, and Our way of Life: What Next,” www. khilafah.com). []





Vonis Ringan 7 Tahun Bagi Gayus Dicurigai Ada Intervensi Mafia

21 01 2011

(republika.co.id, 19/1/2011)
Seusai divonis tujuh tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gayus Tambunan sempat mengutarakan curahan hatinya (curhat) terkait kasusnya, Rabu
(19/1). Dalam curhat itu, Gayus berkeluh kesah tentang Satgas Mafia Hukum, Aburizal Bakrie, hingga badan intelejen AS, CIA. Berikut curhat Gayus di depan wartawan:

Saya sampaikan apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada majelis hakim yang dipimpin oleh Ibu Albertina serta (beranggotakan) Bapak Tahsin dan Bapak Sunardi, dimana dalam memutus berdasarkan berbagai macam aspek pertimbangan, tidak hanya .. — terputus, red — , berdasarkan fakta persidangan, termasuk tadi disebutkan ada hal-hal memberatkan dan meringankan.

Apa yang diputuskan Majelis Hakim tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutannya. Dimana JPU menuntut secara membabi buta berdasarkan balas dendam. Dan Majelis Hakim juga dalam memutus perkara dalam sidang kali ini murni berdasarkan apa yang ada di dalam surat dakwaan. Tidak seperti pihak-pihak tertentu yang menseting-seting suatu perkara, mencicil-cicil perkara, sehingga menimbulkan kesan saya adalah penjahat nomor satu di negara Indonesia. Baca entri selengkapnya »





Anggaran Pelesiran Pemerintahan SBY Rp 24,5 Triliun

17 01 2011

(tribunnews.com, 16/1/2011)
Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghemat anggaran perjalanan pada APBN dan APBD mulai tahun 2011, cuma isapan jempol. Dalam perubahan RAPBN 2011, anggaran dana pelesiran pemerintah sebesar Rp 24,5 trilyun.

Sebelumnya, pada sidang kabinet tanggal 07 Oktober 2010, SBY menyatakan akan mengeluarkan Inpres dan Perpres tentang penghematan anggaran khususnya belanja perjalanan pada APBN dan APBD mulai tahun 2011. Tapi anggaran belanja perjalanan pada RAPBN 2011 sebesar Rp 20,9 trilyun. Dan kini, APBN Perubahan (APBN P) untuk dana pelesiran atau kunjungan ke luar negeri mencapai Rp 24,5 triliun.

Demikian disampaikan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Yuna Farhan dalam rilis diterima Tribunnews.com,Minggu (16/1/2011).
“Biaya perjalanan tahun 2011 hampir lima kali lipat anggaran JamKesMas 2011 sebesar Rp 5,6 triliun,” kritik Yuna Farhan. Baca entri selengkapnya »





Gemar Ngutang, Pemerintah Dinilai Tak Becus Susun Anggaran

4 01 2011

(detikfinance.com, 4/1/2011)
Jakarta – Realisasi APBN 2010 lalu tidak sesuai dengan target-target yang ditetapkan, memang jadi cerita lama karena selalu berulang tiap tahun. Pemerintah dinilai tak becus menyusun anggaran. Utang terus digenjot, namun penggunaan tidak optimal.

Ekonomi Dradjad Wibowo mengatakan, pemerintah membuat kesalahan perencanaan APBN. Anggaran belanja dibesarkan, lebih besar dari penerimaan, akibatnya utang dilakukan tiap tahun untuk menutup defisit tersebut.

“Itu membuktikan adanya kesalahan perencanaan APBN yang selama ini saya suarakan. Yang paling bertanggung jawab adalah Kemenkeu, Bappenas, dan DPR terutama Banggar. Jadi ini faktor pertama penyebab melesetnya target-target tersebut adalah kesalahan perencanaan,” ungkap Dradjad kepada detikFinance, Selasa (4/1/2011).

Dradjad menilai Kementerian Keuangan cenderung seperti lembaga yang ketagihan utang. Baca entri selengkapnya »





100 Laptop untuk Anggota Dewan

4 01 2011

(mediaindonesia.com, 4/1/2011)
Di tengah sorotan kinerja terhadap anggota dewan. DPRD Jawa timur justru membagi-bagikan 100 laptop utuk anggota Dewan yang diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Jawa Timur.

Untuk pembelian laptop ini, dana APBD yang harus dikeluarkan sebesar Rp1,2 miliar dengan asumsi harga laptop per unit sebesar Rp11,5 juta untuk 100 anggota DPRD Jatim.

“Pembelian laptop ini sudah dianggarkan jauh hari, dan memang diambilkan dari dana APBD yang masuk ke sekretaris dewan,” kata Sekretaris DPRD Jatim Sukardo kepada wartawan di Surabaya, Selasa (4/1).

Karena sudah dianggarkan, pengadaan laptop juga harus direalisasikan. Apalagi, dalam pembagian laptop ini, hampir seluruh sisinya merupakan perangkat UU, PP, dan Perda. Baca entri selengkapnya »





Kemitraan Komprehensif Indonesia dengan Negara Adidaya (AS)

25 12 2010

by : Rusidawati

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty Natalegawa memaparkan bahwa kunjungan Obama tersebut merupakan peluncuran kemitraan komprehensif antara RI dan AS. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Kementerian Luar Negeri telah mengantisipasi berbagai hal terkait kunjungan Obama. Dalam kunjungan itu akan dibahas kemitraan yang bersifat komprehensif, antara lain hubungan politik, keamanan, ilmu pengetahuan, dan hubungan antarmasyarakat. Kunjungan tersebut akan melanjutkan beberapa hal yang telah disepakati, di antaranya investasi dan perdagangan (MICOM).

Istilah “Kemitraan” ini sepertinya mengandung makna positif bagi pendengarnya. Namun, sebenarnya istilah ini perlu dikritisi karena seolah-olah menjadi sebuah peluang baik bagi Indonesia untuk menjadi mitra AS. Posisi yang tampak seimbang antara AS dengan Indonesia. Meskipun sebenarnya tidak sama sekali. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa AS adalah negara adidaya, sekaligus penjajah, sementara Indonesia adalah negara koloni AS. Baca entri selengkapnya »








%d blogger menyukai ini: