Memalukan! Pengusaha Saudi Habiskan Biaya 10 Juta Dollar Untuk Pernikahan

25 11 2012

pernikaHAN
Memalukan, saat umat Islam hidup dalam kemiskinan dan penderitaan, umat Gaza hidup dalam kesedihan, pengusaha Saudi Walid Juffali melangsungkan pernikahan dengan model dan Presenter Lebanon Loujain Adada di Venice dengan biaya 10 juta dollar.

Berbagai media menyebut pernikahan pengusaha Saudi Walid Juffali dengan model dan presenter Lebanon Loujain Adada sebagai pernikahan legendaris, di mana pernikahan itu menghabiskan biaya 10 juta dolar.

Di “Twiter” rakyat Saudi menanggapi foto-foto pernikahan tersebut dengan beragam komentar, yang berkisar antara sinisme dan kemarahan, sebab mereka menilainya sebagai bentuk pemborosan dan berlebihan, sebagaimana laporan “Sky News Arabia”.

Pasangan ini muncul dalam sebuah pesta pernikahan legendaris, yang diselenggarakan di salah satu ruang Istana Klasik di Venice, Italia, di mana semua orang mengenakan kostum.

Pesta ini dihadiri oleh sejumlah besar pejabat dan tokoh yang diangkut dengan menggunakan dua pesawat khusus dari Lebanon ke Italia untuk berpartisipasi dalam pesta yang disiarkang secara live oleh stasiun televisi kabel Star World “ICON”.

Pengantin wanita mengenakan gaun putih yang dirancang oleh Lagerfeld Chanel dengan biaya 300 ribu dolar, dan dihiasi dengan mahkota serta kalung dan cincin dari berlian yang harganya sekitar 5 juta dolar (alquds.co.uk, 20/11/2012).

Iklan




UU : Melayani Pemilik Modal, Bukan Rakyat

23 11 2011

ekonomiSejak didirikan tahun 2003 hingga sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) telah melakukan 406 kali uji materi terhadap berbagai produk UU. Gugatan yang dikabulkan MK jumlahnya mencapai 97 UU.
Menurut Mahfud MD, hal itu adalah cermin rendahnya kualitas legislasi di Indonesia. Buruknya legislasi ini terjadi karena ada praktik jual beli kepentingan dalam pembuatan UU. (lihat, Republika, 16/11).
Melayani Pemilik Modal, Bukan Rakyat
Menurut Mahfud MD buruknya legislasi itu disebabkan oleh tiga hal: Pertama, ada tukar menukar isi pasal antarpemain politik yang bukan didasarkan pada kepentingan rakyat, tapi kepentingan politik. Kedua, tidak profesional; Dan ketiga, karena jual-beli pasal.
Beberapa contoh jual beli pasal itu: pertama, penggunaan dana Yayasan BI sebesar Rp 100 miliar, yang Rp 68 miliar untuk pengacara, dan Rp 31 miliar untuk DPR, untuk mengegolkan Undang-Undang BI. Kedua, Dana Abadi Umat Rp 1,5 miliar dibayarkan ke DPR untuk mengegolkan UU Wakaf. Ketiga, mafia anggaran yang diungkap oleh Wa Ode NurhayatiKeempat, kasus suap Kemenakertrans yang disidangkan di Pengadilan Tipikor terkait jual beli dalam UU APBN-P 2011 (lihat, detik.com, 17/11).
Menurut Mahfud, praktik keji itu bisa terjadi karena ada yang berkepentingan dengan suatu UU. Orang yang berkepentingan itu bisa membeli pasal tertentu lewat DPR. Akibatnya, DPR dalam membuat rancangan UU berdasar kehendak perorangan atau kelompok, bukan kehendak rakyat (Republika, 16/11).
Tidak boleh dikesampingkan, pihak yang berkepentingan itu bukan hanya dalam negeri tetapi juga asing. Bahkan kepentingan asing itu sangat terasa dan berpengaruh dalam lahirnya UU neoliberal. Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi Hukum DPR mengatakan, yang banyak dibatalkan adalah UU bernapas liberalisasi ekonomi yang merupakan amanat Organisasi Perdagangan Dunia -WTO (Republika, 17/11). Menurut Ichsanuddin Noorsy pintu masuk kepentingan asing itu banyak seperti lewat fasilitas utang luar negeri, studi banding dan beasiswa, serta penelitian yang disponsori lembaga asing.
Pembuatan UU atau Peraturan tak jarang menjadi syarat pemberian utang itu. Contohnya adalah pembuatan UU Sumber Daya Air (UU SDA) yang membenarkan privatisasi sumber daya air dan penguasaan mata air oleh swasta. Pembuatan UU SDA itu merupakan persyaratan utang antara pemerintah dan Bank Dunia dalam Water Structural Adjustment Loan (WATSAL) senilai 350 juta USD. Satu-satunya alasan mengapa pengesahan RUU SDA oleh DPR kala itu terkesan dipaksakan adalah pernyataan Menteri Keuangan waktu itu yang dijabat oleh Boediono. Menkeu Boediono menyatakan bahwa pencairan dana utang dari Bank Dunia untuk Utang Program WATSAL sangat dibutuhkan dalam menambal defisit anggaran APBN (press release Koalisi Anti Utang – KAU, 27/7/2005).
Akibat dari semua itu, akhirnya UU, hukum dan peraturan dibuat lebih untuk melayani dan mengabdi kepada modal, baik yang berasal dari dalam negeri dan lebih celaka lagi berasal dari asing.
Akar Masalah : Sistem Demokrasi dan Kapitalisme
Semua masalah itu akar masalahnya adalah sistem demokrasi yang menjadi pilar pokok ideologi kapitalisme. Dalam sistem demokrasi atas nama kedaulatan rakyat, hak membuat UU dan peraturan diserahkan kepada wakil rakyat yang diklaim mewakili suara rakyat (meskipun kenyataannya banyak UU yang justru menyengsarakan rakyat). Manusia, termasuk para wakil rakyat dalam sistem politik demokrasi, tentu saja selalu dipengaruhi oleh kepentingan baik pribadi, kelompok ataupun partai. Karenanya, dalam sistem demokrasi, UU dan peraturan itu lahir dari kompromi berbagai kepentingan yang diusung oleh para wakil rakyat. Itu artinya, UU dan peraturan langsung atau tidak akan selalu menjadi obyek tawar menawar dan barang dagangan para wakil rakyat.
Sistem politik demokrasi tak ubahnya industri politik. Diperlukan modal besar untuk membiayai proses politik. Proses politik yang mahal membuat para pejabat dan politisi mencari cukong untuk mendanai operasi politik mereka. Mereka hanya menjadi kacung para pemegang uang – tak peduli majikannya asing atau dalam negeri. Maka jadilah UU dan peraturan lebih banyak mengadopsi kepentingan para cukong itu dari pada kepentingan rakyat. Pembajakan peraturan untuk kepentingan pemilik modal itu bisa saja melalui jual beli pasal yang memang bukan isapan jempol. Namun sebenarnya itu sudah terjadi sejak awal proses politik melalui penyediaan modal bagi para politisi untuk terjun ke dunia politik. Imbalannya, lahirlah berbagai UU dan peraturan yang mengamankan atau melayani kepentingan para pemilik modal itu.
Lahirnya UU yang tak lagi melayani kepentingan rakyat itu juga akibat kapitalisme global. Munculnya berbagai UU khususnya terkait ekonomi yang bernuansa neoliberal dan merugikan rakyat adalah bukti nyata dalam hal ini. Tidak sedikit UU dan peraturan yang bernapas liberal itu merupakan amanat WTO. Setelah meratifikasi perjanjian WTO, pemerintah diwajibkan membuat berbagai UU yang mewadahi liberalisasi dan memfasilitasi perdagangan bebas. Realisasi hal itu dipastikan dan dikawal melalui berbagai organisasi internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, USAID dan lainnya.
IMF melakukannya diantaranya melalui LoI yang dipaksakan kepada pemerintah. Dan setelah LoI berakhir dilanjutkan melalui SAP -Structural Adjustment Program-. Bank Dunia diantaranya melalui pembiayaan berbagai proyek penelitian, pembuatan rancangan peraturan (UU) hingga pengajuannya atau dijadikan syarat utang yang dikucurkan, seperti Water Structural Adjustment Loan (WATSAL) yang melahirkan UU SDA yang sangat merugikan rakyat. Sementara USAID juga turut berperan aktif merancang, menyiapkan dan mengawal pembuatan UU dan peraturan lainnya.
Semua proses itu berlangsung sejak lama dan jangka panjang. Dokumen Recovery of Economic and Financial Systems (USAID, 2001), USAID menyatakan: “USAID dan Departemen Keuangan dalam jangka panjang akan menyiapkan tenaga ahli teknis yang akan membantu Pemerintah Indonesia mengembangkan dan melaksanakan anggaran, fiskal, moneter, nilai tukar, kebijakan perdagangan dan hukum. Bantuan teknis juga akan diberikan untuk menganalisis dan meninjau perubahan harga/subsidi yang diperlukan untuk membantu Pemerintah mengurangi atau menghilangkan defisit anggaran”.
Berbagai dokumen dari lembaga-lembaga itu mengungkap campur tangan kepentingan penjajah asing ini dalam banyak UU yang bercorak neoliberal dan merugikan rakyat. Diantaranya : UU Pasar Modal, UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, UU Otda, UU Kelistrikan, UU Migas, UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Hak Atas Kekayaan Intelektual, UU Sumber Daya Air, UU Minerba, dan sebagainya.
Akibatnya negeri ini menghadapi banyak persoalan di berbagai bidang seperti industri ritel, sumber daya air, listrik, perdagangan, tambang, dan divestasi. Pasar-pasar tradisional kalah bersaing dengan supermarket raksasa, pedagang-pedagang kelontong banyak yang bangkrut. Banyak mata air yang dimonopoli oleh perusahaan asing sementara rakyat kesulitan air . Demikian juga bahan-bahan baku industri yang berlimpah dari alam justru dinikmati industri asing, kekayaan alam dikeruk asing. Aset-aset negara di BUMN dijual atas nama program penyehatan. Sementara rakyat hanya gigit jari, mengais remah-remahnya. Negeri ini hanya menjadi pasar barang-barang industri negara lain dan menjadi pemasok bahan baku industri mereka.
Solusinya: Terapkan Syariah
Lahirnya UU dan peraturan yang lebih mengabdi kepada modal dan merugikan rakyat itu akan terus berlanjut selama sistem demokrasi tetap dipakai. Karenanya untuk menghentikan semua itu sistem kapitalisme termasuk demokrasi harus segera ditinggalkan. Allah SWT berfirman:
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا
Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit (QS Thaha [20]: 124)
Berbagai kerusakan dan penderitaan rakyat yang terjadi saat ini tidak lain adalah akibat ulah tangan perbuatan manusia sendiri yang menyimpang dan menyalahi petunjuk yang telah diberikan oleh Allah SWT. Semua itu hanyalah sebagian dari akibat itu yang ditampakkan oleh Allah agar manusia kembali ke jalan yang benar, kembali kepada petunjuk-Nya SWT (lihat QS ar-Rum : 41).
Tidak ada jalan lain, agar hukum berpihak kepada rakyat sekaligus mampu menyelesaikan berbagai persoalan manusia, kita harus kembali kepada Syariah Islam secara utuh. Berdasarkan Syariah Islam, hak membuat hukum hanyalah menjadi milik syara’ semata, bukan dimiliki oleh manusia baik rakyat, wakil rakyat maupun penguasa. Hal ini akan menutup berbagai kepentingan hawa nafsu manusia campur tangan di dalamnya. Dengan itu hukum tidak akan menjadi obyek tawar menawar kepentingan dan tidak menjadi bahan dagangan segelintir orang. Pintu campur tangan asing dalam pembuatan UU dan peraturan pun tertutup rapat. Syariah Islam yang bersumber dari Allah SWT yang Maha Sempurna akan memberikan kemaslahatan bagi setiap manusia termasuk rakyat. Lebih dari itu kehidupan yang baik akan bisa dirasakan oleh semua orang. Karena itu saatnya kita segera memenuhi seruan dengan menerapkan syariah Islam secara utuh dalam bingkai Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu (QS al-Anfal [8]: 24)
Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []
Komentar Al Islam:
Jajak Pendapat Kompas: Pandangan dan harapan masyarakat terhadap masa depan partai politik di Indonesia sedang berada di titik jenuh. (Kompas, 21/11)

Dalam sistem demokrasi kapitalis, politik lebih identik dengan urusan mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Partai politik hanya mengejar kekuasaan dan abai terhadap kemaslahatan rakyat.
Dalam Islam, politik adalah pemeliharaan urusan rakyat. Hanya dengan Sistem Islam, parpol yang memperjuangkan kemaslahatan rakyat akan terwujud.





BARAT MEMBAJAK ARAH PERUBAHAN TIMUR TENGAH

19 11 2011

Oleh : KH. M. Shiddiq Al Jawi

View Full Size ImagePendahuluan
Revolusi Timur Tengah yang dahsyat telah berhasil menurunkan sebagian penguasanya yang diktator dan antek Barat. Penguasa Tunisia, Mesir, dan Libia sudah dipaksa turun. Yang sedang menunggu ajal politik kini adalah penguasa di Suriah dan Yaman.

Sungguh, perjuangan ini tentu patut disyukuri dan dihargai. Namun pertanyaannya, sudahkah perubahan ini menuju arah yang benar sesuai Islam? Perubahan yang hakiki di negeri-negeri Islam seharusnya mengandung 2 (dua) unsur utama agar arahnya benar; Pertama, menjadikan Islam, baik aqidah maupun syariahnya, sebagai panduan ideologis untuk mendirikan negara Khilafah, yang akan menerapkan Islam secara utuh di dalam negeri dan menyebarkan Islam dengan jihad ke luar negeri. Kedua, menolak secara total segala bentuk intervensi asing ke negeri-negeri Islam dan tidak minta bantuan kepada asing. (Al-Waie [Arab], No 291, Rabiul Akhir 1432/ Maret 2011, hlm. 4).
Kedua unsur tersebut nampaknya tidak terpenuhi dalam revolusi Timur Tengah hingga akhir 2011 ini. Karena yang terjadi hanyalah perubahan sosok penguasa, belum perubahan sistem menjadi negara Khilafah. Artinya unsur pertama tidak terpenuhi. Selain itu, unsur kedua juga tidak terpenuhi. Karena intervensi Barat, khususnya dari Amerika, Inggris, dan Perancis telah berlangsung, baik di Tunisia, Mesir, Libia, maupun juga di negeri-negeri yang sedang bergolak kini, yaitu di Yaman dan Suriah.

Maka dari itu, boleh dikatakan perubahan Timur Tengah kini menjadi tidak jelas lagi arahnya. Semua ini akibat ulah Barat yang dengan segala kecanggihan politiknya, berhasil membajak arah perubahan Timur Tengah ke arah yang sesuai dengan kepentingannya.

Berbagai cara digunakan Barat untuk membajak arah perubahan ini. Yang terpenting ada 5 (lima) cara, yaitu : Pertama, memanfaatkan politisi boneka. Kedua, memberi bantuan ekonomi (utang). Ketiga, melakukan intervensi militer. Keempat, mempropagandakan Islam moderat. Kelima, mengendalikan media massa guna mempengaruhi opini publik.

Politisi Boneka/Agen
Barat selalu memanfaatkan para politisi lokal untuk melayani kepentingannya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai intervensi politik negara-negara Barat di masing-masing negeri Timur Tengah. Intervensi politik ini tak akan berjalan, kecuali ada peran para politisi lokal yang menjadi kepanjangan tangan Barat. Timur Tengah memang sejak lama telah menjadi ajang rivalitas politik yang keras di antara negara-negara imperialis Barat.

Di Tunisia, perubahan dikendalikan Eropa (Inggris dan Perancis), jauh dari pengaruh Amerika, karena Tunisia sejak lama memenag berada di bawah Eropa. Sementara di Mesir, Amerikalah yang memegang kendali lewat militer Mesir, karena tak ada pengaruh Eropa yang efektif di sana. Sedang di Libia dan Yaman, kekuatan Amerika dan Eropa hadir bersamaan, meski kekuatan Eropa lebih kuat daripada kekuatan Amerika. Di Suriah, keadaan lebih rumit. Amerika berkali-kali menegaskan tidak akan melakukan intervensi, karena posisi Suriah yang sentral dan krusial bagi kepentingan Amerika di Timur Tengah, seperti kepentingan Amerika di Israel dan Iraq. Eksistensi Inggris di Suriah juga masih ada lewat agen-agennya yang dibina sejak lama. (Al Waie [Arab], No 295-297, hlm. 137).

Bagaimanakah intervensi politik Barat ini dapat berlangsung di negeri-negeri tersebut? Ya, semua berjalan utamanya lewat para politisi-politisi lokal yang menjadi boneka Barat. Di Mesir misalnya, kepentingan Amerika dalam revolusi Timur Tengah ini dijalankan oleh Jenderal Sulaiman yang secara de facto menjadi pemimpin Mesir untuk sementara pasca turunnya Hosni Mubarak. Sulaiman tak ubahnya seperti Presiden Hosni Mubarak, atau Presiden Anwar Sadat, yang menjadi boneka politik Amerika pada masanya masing-masing.

Bantuan Ekonomi
Barat juga memanfaatkan cara ekonomi untuk mengendalikan arah perubahan Timur Tengah. Dalam pertemuan negara-negara G-8 yang berlangsung 26-27 Mei 2011 yang lalu Perancis, disepakati pemberian utang berbunga kepada Tunisia dan Mesir guna mengarahkan kedua negara itu untuk menerapkan kapitalisme di bidang ekonomi, dan demokrasi di bidang pemerintahan.

Negara-negara kapitalis G-8 itu telah menyiapkan dana lebih dari 20 miliar dólar AS untuk membendung Tunisia dan Mesir serta mengikatnya dengan berbagai syarat yang mematikan. Tujuannya agar kedua negara itu tetap berada dalam dominasi ekonomi kapitalis ribawi di bawah pimpinan Amerika dan Eropa.

Sementara itu IMF telah memberikan utang ribawi sebanyak 3 miliar dolar kepada Mesir (dari 12 miliar dólar AS yang dibutuhkan menurut perhitungan IMF) dengan bunga 3% untuk menutup defisit APBN dan mengatasi defisit perdagangan luar negeri. Mesir mengalami pelonjakan inflasi hingga 20% dan defisit APBN-nya mendekati 10% dari nilai GDP.

Sedang Tunisia, perdana menterinya telah meminta bantuan kepada G-8 sebanyak 25 miliar dólar AS dalam jangka waktu 5 tahun, guna mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang dikatakannya dapat menyuburkan ekstremisme. Inilah cara Barat mengendalikan arah perubahan Timur Tengah melalui jalur bantuan ekonomi. (Al Waie [Arab], No 295-297, hlm. 138).

Intervensi Militer
Intervensi militer juga menjadi cara untuk membajak arah perubahan Timur Tengah. Di Libia contohnya, terdapat dua kekuatan politik yang berpengaruh, yaitu Amerika dan Eropa. Eropa lewat NATO berkepentingan untuk segera melenyapkan Qaddafi. Sementara Amerika berusaha untuk mempertahankan Qaddafi dalam rangka melenyapkan pengaruh Eropa di Libia. Inilah yang mungkin membuat Amerika agak lamban berpartisipasi dalam operasi penggulingan Qaddafi.

Di Yaman, juga terdapat persaingan kekuatan Amerika dan Eropa. Eropa ingin segera menurunkan Ali Abdullah Saleh, sedang Amerika justru ingin mempertahankannya. Inilah yang membuat revolusi Yaman tidak segera berakhir.

Intervensi militer di Libia jelas hanya bertujuan untuk mewujudkan kepentingan Barat, bukan membantu umat Islam menuju arah perubahan sesuai tuntutan Islam. Tujuan intervensi militer Barat itu ada dua, Pertama, untuk membalas dendam kepada Qaddafi yang selama ini dianggap belum cukup membayar ganti rugi bagi korban peledakan pesawat Lockerby. Kedua, untuk menguasai minyak Libia yang sangat berlimpah.

Dampak intervensi militer ini menjadi musibah yang amat buruk bagi rakyat Libia. Selain tewasnya 25 ribu orang akibat perang saudara sejak Pebruari hingga Oktober 2011, dampaknya juga akan terasa dari segi ekonomi. Rakyat Libia akan jatuh ke dalam penjajahan ekonomi yang sangat eksploitatif. Di samping itu, semua harta Qaddafi yang disimpan di bank-bank Barat akan disita Barat untuk membayar ongkos intervensi militer ini. Pemerintahan Libia selanjutnya juga akan dipaksa untuk menjual minyak dan gas Libia dengan harga amat murah kepada Barat, khususnya Amerika dan Perancis. (Al Waie [Arab], No 295-297, hlm. 156).

Islam Moderat
Barat juga memanfaatkan ide dan gerakan Islam moderat untuk mengubah haluan perubahan Timur Tengah. Ini dilakukan Barat karena terdapat opini umum yang kuat tentang Islam di Timur Tengah. Maka Barat berusaha menggunakan isu Islam moderat untuk membentuk rejim-rejim baru berbaju Islam, sehingga seolah-olah sudah sesuai dengan Islam, padahal sebenarnya hanya bungkus untuk ideologi Barat. Tujuannya agar umat Islam tertipu dan menyimpang dari arah perubahan hakiki menuju penerapan Islam secara total dalam negara Khilafah.

Cherryl Bernard dkk dari RAND Corporation, sebuah lembaga kajian strategis di Amerika, pada tahun 2007 telah menggagas strategi untuk memanfaatkan Islam moderat dalam merekonstruksi Dunia Islam. Kajian ini memberi rekomendasi kepada Amerika agar menyokong orang-orang Islam moderat guna terjun dalam perang ideologis untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai kelompok jihadi fundamentalis dan kelompok Islam radikal.

Amerika merealisasikan strategi itu dengan dua langkah utama; pertama, menyuplai ide-ide sekuler kepada kelompok-kelompok Islam. Beberapa tokoh kelompok Islam di Kuwait dan Mesir pun kemudian menyuarakan ide Barat ini, antara lain orang non muslim boleh menjadi anggota partai Islam. Atau anggapan bahwa seruan penegakan Syariah hanyalah ajakan emosional belaka dan sudah ketinggalan jaman. Kedua, mengadakan kontak dengan gerakan-gerakan Islam di Mesir, Suriah, Kuwait, Lebanon, Palestina, dan lain-lain. Langkah Amerika ini juga diikuti oleh Eropa yang mengadakan kontak dengan kelompok-kelompok Islam, baik kontak terbuka maupun rahasia.

Tokoh yang dapat menjadi contoh representasi ide Islam moderat adalah Hasan Turabi (Sudan) dan Rasyid Al Ghanusyi (Tunisia). Hasan Turabi seorang doktor lulusan Sorbone Perancis, mendukung apa yang disebutnya “demokrasi Islami.” Sementara Rasyid Al Ghanusyi sebagai pimpinan Hizbun Nahdhah (Partai Kebangkitan) di Tunisia sangat akomodatif terhadap nilai-nilai Barat. Rasyid antara lain menyatakan tidak setuju dengan Khilafah. Di sisi lain dia katakan jika partainya berkuasa, tak akan melarang khamr (minuman keras) dan juga tak akan melarang wanita berpakaian bikini di pantai. (Al Waie [Arab], No 295-297, hlm. 178).

Contoh tokoh Islam moderat lainnya adalah Tayyip Erdogan, pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan (Turki). Erdogan pernah mengatakan,”Kami menentang ide negara agama. Kita tak perlu bicara tentang negara Islam dalam pengertiannya yang luas. Yang kita serukan adalah sebuah negara demokrasi yang hakiki, yang memberikan kebebasan, kemuliaan, dan aqidah kepada masyarakat tanpa perbedaan dan diskriminasi.” (Al Waie [Arab], No 295-297, hlm. 179).

Jelas, melalui tokoh dan gerakan seperti inilah akhirnya Barat dapat membajak arah perubahan di Timur Tengah. Umat Islam yang menghendaki syariat Islam dalam negara Khilafah, jika tak memiliki kesadaran sempurna akan ideologi Barat, akan dapat dibelokkan dan disesatkan oleh berbagai propaganda ide-ide sekuler dari tokoh-tokoh Islam moderat yang menjadi corong negara-negara kafir penjajah, semisal Hasan Turabi, Rasyid Al Ghanusyi, dan Tayyip Erdogan.

Media Massa
Media massa juga menjadi salah satu alat yang digunakan Barat untuk membajak arah perubahan Timur Tengah. Keliru jika kita menganggap bahwa media massa khususnya televisi, selalu menayangkan realitas apa adanya secara objektif. Yang benar, mereka menayangkan apa yang mereka inginkan, sesuai kepentingan mereka dan kepentingan negara Barat di baliknya.

Media massa bisa saja membesar-besarkan apa yang sebenarnya kecil. Atau sebaliknya mengecilkan sesuatu yang sebenarnya sangat dahsyat. Atau bahkan bisa juga tidak memberitakan suatu realitas sama sekali, padahal sesungguhnya realitas itu ada atau nampak dengan jelas.

Dalam revolusi Timur Tengah, kesan yang ditangkap kuat bagi penonton televisi adalah slogan-slogan perubahan sesaat, seperti “Pergilah Mubarak!” (Irhal Mubarak!). Padahal seruan-seruan yang ideologis dan mendasar seperti tuntutan penegakan Khilafah, sebenarnya cukup banyak, tapi tak mendapat liputan yang memadai.

Misalnya saja, aksi yang terjadi di Homs (Suria). Sekelompok pemuda menyerukan kembalinya Khilafah dalam sebuah masirah (long march) yang dilaksanakan di malam hari. Stasiun Aljazeera yang biasanya meliput kejadian seperti ini bahkan tidak menyebut-nyebutnya sama sekali. Demikian juga di revolusi Tunisia, terdengar seruan-seruan islami seperti ”Al khilafah hiya al hall” (Khilafah adalah solusi). Namun tak ada satu televisi pun yang menayangkan seruan seperti ini. Ketidakadilan media massa ini banyak sekali terjadi dalam revolusi Timur Tengah belakangan ini. (Al Waie [Arab], No 295-297, hlm. 216).

Semua ini tiada lain karena media massa telah diarahkan dan dikendalikan secara langsung atau tidak oleh Barat, khususnya Amerika. Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, pernah memberi peringatan (warning) pada 13 Januari 2011 kepada para kepala negara-negara Arab, agar tidak memberi kesempatan kepada kelompok ekstremis untuk memanfaatkan kondisi politik yang ada.

Memang terkadang televisi menampilkan sosok-sosok aktivis Islam beserta tuntutan-tuntutannya. Namun mereka yang muncul itu adalah tokoh-tokoh yang sudah diseleksi dan disenangi Barat, yaitu mereka yang disebut tokoh-tokoh kelompok Islam moderat.

Dengan demikian, jelaslah nampak adanya upaya Barat untuk mengendalikan media massa, sehingga arah perubahan Timur Tengah tidak lagi sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya, yaitu menuju tegaknya Khilafah, melainkan menuju arah yang sesuai dengan kehendak negara-negara kafir penjajah. [ ]





Densus 88 kembali berulah, tembak tersangka di Tangerang

13 11 2011

Densus 88 masih belum berubah, arogan dan main tembak para tersangka Muslim. Kali ini pasukan elit kepolisian yang menjadi “musuh” umat Islam itu beraksi di kawasan Karawaci, Tangerang, Banten pada hari Sabtu (12/11/2011) sekitar pukul 07.00 WIB. Densus 88 menangkap tiga orang yang masih diduga sebagai ‘teroris’ dan menembak salah satu diantaranya dengan alasan membawa senapan M 16. Terlalu!

Main tembak ala Densus 88

Bukan Densus 88 kalau tidak main tembak. Arogan dan aksi main tembak Densus 88 mungkin sengaja dilakukan untuk menteror kaum Muslimin, terutama akktivis Islam yang seringkali dituduh sebagai teroris.

Aksi brutal Densus 88 kali ini dilakukan di kawasan Karawaci, Tengerang, Banten. Setelah menangkap tiga orang yang masih diduga sebagai ‘teroris’ Densus 88 juga menembak salah satu diantaranya dengan alasan membawa senapan M 16. Benarkah tersangka tersebut membawa M 16?

“Dilakukan penembakan untuk melumpuhkan, terkena di kaki yang bersangkutan,” ujar Kepala Divis Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution dalam pesan singkatnya, Sabtu (12/11/2011).

Masih menurut Saud, ketiga terduga ‘teroris’ yang ditangkap adalah DAP (34), warga Cipondoh Tangerang, BH@D (35), warga Karawaci, dan A (32), warga Karawaci. Mereka ditangkap pagi tadi sekira pukul 07.00 WIB. Tiga orang ini dianggap sebagai DPO kasus terorisme.

Selain menangkap tiga tersangka, Densus 88 juga menyita barang bukti satu pucuk senjata api M 16.

“Hasil introgasi sementara tersangka B H@ D pernah menerima senpi dua pucuk dari AO yaitu satu pucuk senpi jungle, satu pucuk senpi FN, dan 20 butir peluru. Barang bukti tersebut disembunyikan, ditanam di kawasan hutan di daerah Depok,” tandasnya.

Apakah seluruh pernyataan tersebut benar adanya? Yang jelas aksi brutal Densus 88 yang selalu main tembak para tersangka sudah pasti akan menimbulkan sakit hati dan dendam yang mendalam bagi sebagian kaum Muslimin. Wallahu’alam bis showab! (arrahmah)





Polisi Terima 79 Juta Dollar AS dari Freeport

8 11 2011

Kepolisian RI menerima dana sebesar 79,1 juta dollar AS atau setara Rp 711 miliar dari PT Freeport Indonesia sepanjang kurun waktu 2001-2010. Dana tersebut merupakan dana pengamanan untuk Freeport.
Demikian diungkapkan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widyoko, Selasa (1/11) di Jakarta.
Menurut Danang, dana keamanan itu tercantum dalam laporan keuangan PT Freeport 2001-2010.
Wakil Koordinator Kontras Indria Fernida mengatakan, pemberian dana oleh Freeport kepada polisi tidak dapat dibenarkan karena tergolong gratifikasi. Polisi bisa dijerat UU pemberantasan tindak pidana korupsi.
Menurut Indria, pemberian dana tersebut dapat memengaruhi independensi polisi dalam menegakkan hukum.
Koordinator Komunitas Masyarakat Adat Papua Dorus Wakum mengatakan, pemberian dana oleh Freeport kepada polisi sangat memengaruhi independensi polisi.
Terbukti, ketika terjadi perselisihan antara Freeport dan masyarakat adat, polisi selalu membela Freeport dan malah menuding masyarakat Papua melakukan aksi separatisme.
“Kekayaan yang diolah Freeport adalah milik kami, tetapi kami malah ditindas,” kata Dorus Wakum. (1/11/2011)





Ekonomi Kapitalisme Sedang Sekarat

21 10 2011

Setelah ekonomi kapitalis terus-menerus jatuh di Amerika dan Eropa, dan ketidakmampuan para politisi untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah sistem kapitalis, maka muncullah berbagai aksi demonstrasi dengan suara lantang di lebih dari enam ratus kota di sebagian besar negara kapitalis di dunia yang sedang mengeluhkan atas ketidakadilan sistem ini, ketidakmampuannya dan kegagalannya dalam membuat solusi untuk masalah-masalah ekonomi yang kronis. Akan tetapi, solusi yang dibuat oleh para pemimpin sistem kapitalisme global telah gagal untuk mengakhiri kemerosotan ekonomi.
Negara-negara Eropa diperburuk oleh hutang dan tidak adanya pertumbuhan, serta mata uang tunggal Eropa (Euro) berada pada risiko serius, sementara masalah globalisasi dan teknologi telah memperburuk pengangguran, sedang monopoli perusahaan dan orang kaya untuk industri, perdagangan, dan perbankan telah menciptakan kesenjangan besar antara kelas kaya dan rakyat jelata, di mana dalam hal ini solusi tambal sulam terbukti gagal dalam mencari jalan keluar dari krisis terus memburuk ini.
Negara-negara kapitalis bukannya mengatasi kemiskinan, memecahkan masalah pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif, justru negara-negara kapitalis membeli obligasi pemerintah dan memompa uang lebih ke bank-bank yang menjaga modal besar mereka dan memberikan hak-hak istimewa, padahal ini sama sekali tidak berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian, dan dalam mengatasi pengangguran.
Ekonomi global yang disebabkan oleh tambal sulam kapitalisme telah memasuki bahaya fase baru, dan krisisnya bertambah gawat. Sementara ketidakmampuan para pemimpin negara-negara besar untuk membuat solusi efektif, maka berakibat meningkatnya utang pemerintah, bank dan individu. Sedang orang-orang kaya menjaga kekayaannya yang telah mereka kumpulkan. Sehingga kapitalisme global mulai berantakan dan sekarat.
Dengan demikian, kapitalisme yang sedang jatuh terpuruk, seolah-olah sedang menunggu pukulan terakhir yang mematikan, yang hal ini tidak mungkin kecuali oleh kekuatan Islam Internasional yang tidak lama lagi akan datang (kantor berita HT, 20/10/2011).





Manuver Politik

15 09 2011

Pengantar:
Dalam konteks Daulah Islamiyah, manuver politik (al-munâwarât as-siyâsiyah) adalah tindakan yang dilakukan oleh Negara (Daulah) demi meraih tujuan tertentu yang berbeda dengan tujuan yang ditampakkan secara kasat mata oleh tindakan yang dimaksud. Dengan kata lain, manuver politik dilakukan demi merahasiakan tujuan yang sebenarnya. Contohnya adalah ketika Daulah Islamiyah menggerakkan sebagian pasukan militernya ke arah tertentu padahal yang dibidik sebetulnya adalah arah yang lain.
Tulisan ini sekadar ingin mengupas lebih jauh manuver politik yang dimaksud, yang secara singkat dimuat dalam buku, Muqaddimah ad-Dustûr, pasal 173, halaman 432-434, yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir tahun 1963. Ihwal manuver politik ini juga disinggung secara implisit dan serba sedikit dalam beberapa kitab lain seperti Mafâhîm Siyâsiyah li Hizb at-Tahrîr, karya Taqiyuddin an-Nabhani, yang juga dikeluarkan Hizbut Tahrir, tahun 1969; juga pada buku As-Siyâsah wa Siyâsah Duwaliyah, karya Dr. Samih ‘Athif Azzein, yang diterbitkan asy-syirkah al-‘Alamiyyah li al-Kitâb tahun 1987.
Meskipun dalam kitab Muqaddimah ad-Dustûr sendiri pembahasan manuver politik lebih dalam konteks Daulah Islamiyah, tulisan ini akan memperluas bahasannya pada manuver politik negara-negara Barat kapitalis, khususnya Amerika, yang disinggung secara implisit dan serba sedikit dalam beberapa kitab yang disebutkan di atas. Manuver politik Barat kapitalis, khususnya AS, tentu saja perlu diketahui segera. Sebab, manuver politik mereka, di samping merupakan sesuatu yang real dihadapi saat ini, juga sangat berbahaya bagi kaum Muslim dan negeri-negeri Islam.

Manuver Politik Daulah Islamiyah
Dalam konteks Daulah Islamiyah, manuver politik yang dilakukan Negara (Daulah) adalah terbatas dalam tindakan, tidak dalam hal-hal yang bersifat prinsipil atau berupa pemikiran. Dalam kitab Muqaddimah ad-Dustûr disebutkan bahwa manuver politik (al-munâwarât as-siyâsiyah) adalah sangat urgen dalam politik luar negeri Daulah Islamiyah. Kekuatannya terletak pada kemampuan Negara (Daulah) memperlihatkan tindakan tertentu tetapi dengan merahasiakan tujuannya.
Pada masa lalu, sebagai kepala negara, Rasulullah saw. juga pernah melakukan sejumlah manuver politik. Di antaranya adalah pembentukan pasukan sarâyâ yang dilakukan beliau pada masa-masa akhir tahun pertama hijrah dan masa-masa awal tahun kedua hijrah. Saat itu, yang menonjol dalam pembentukan pasukan tersebut adalah keinginan Rasulullah saw. untuk memerangi orang-orang Qurays. Padahal, pada hakikatnya, hal itu dilakukan oleh Rasul sekadar untuk melakukan teror terhadap mereka, serta agar sejumlah kabilah Arab lain (non-Qurays) bersikap netral dalam perseteruan yang berlangsung antara Rasul/kaum Muslim dan orang-orang Qurays. Buktinya, saat itu Rasul hanya mengerahkan jumlah pasukan yang sangat sedikit, sekitar 60-300 pasukan; jumlah yang tidak memadai untuk memerangi orang-orang Qurays. Di samping berhasil meneror orang-orang Qurays, manuver tersebut juga menghasilkan perjanjian dengan sejumlah kabilah Arab, seperti dengan aliansi Bani Dhamrah dan Bani Mudalij.
Di antara manuver politik lain yang dilakukan Rasulullah adalah perginya beliau ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji meskipun saat itu masih dalam kondisi perang antara beliau dan orang-orang Qurays, sementara Makkah sendiri masih berada di bawah kekuasaan mereka. Maksud dari perjalan Rasulullah ini sebetulnya adalah untuk melakukan gencatan senjata dengan pihak Qurays dalam rangka memukul orang-orang Khaibar. Sebab, Rasul tahu bahwa telah terjadi semacam negosiasi antara Qurays dan Khaibar untuk memerangi Madinah. Bukti bahwa hal itu sekadar merupakan manuver politik Rasul adalah kesediaan beliau untuk kembali (tidak sampai menunaikan ibadah haji), setelah tercapai gencatan senjata dengan pihak Qurays. Dua minggu kemudian, setelah Rasul kembali ke Madinah, beliau segera melancarkan serangan kepada orang-orang Khaibar sekaligus menaklukan mereka.

Manuver Politik Barat
Manuver politik Daulah Islamiyah, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw. di atas, ternyata berbeda dengan manuver politik negara-negara Barat kapitalis, khususnya Amerika. Jika Daulah Islam melakukan manuver politik hanya dalam level aksi/tindakan, maka negara-negara Barat kapitalis dengan AS sebagai gembongnya melakukan manuver politik dalam semua level. Sebab, bagi mereka, manuver politik sudah merupakan metode baku (tharîqah) untuk melakukan tipudaya, memanipulasi kebenaran, sekaligus mengisap dan menjajah bangsa-bangsa serta mengeksploitasi kekayaan mereka. Prinsip mereka yang terkenal, yakni, “menghalalkan segala cara demi meraih tujuan,” menjadi dasar bagi setiap manuver politik yang mereka lakukan.
Negara-negara Barat kapitalis, dengan AS sebagai gembongnya, pada dasarnya biasa melakukan manuver politik dalam seluruh aspek: pemikiran, tindakan, maupun sarana; baik dalam hal-hal yang prinsipil maupun yang bukan; baik dalam hal-hal yang bersifat politik maupun bukan. Semua itu didasarkan pada alasan adanya perkembangan dan perubahan situasi dan kondisi politik ataupun yang lainnya, selain tentu saja didasarkan pada “tujuan menghalalkan segala cara”. Tujuannya adalah dalam rangka melakukan penyesatan serta manipulasi pemikiran dan politik; juga dalam rangka melakukan eksploitasi atas bangsa-bangsa yang ada demi memenuhi berbagai kepentingan mereka.
Dalam level pemikiran, AS melakukan manuver politik secara real dan praktis di seputar gagasan tentang demokrasi, kebebasan, egalitarianisme (persamaan), sekularisme, dan seluruh pemikirannya yang kapitalistik; juga dalam sejumlah pemikiran tentang HAM, terorisme, oposisi, pluralisme, dialog antaragama dan antar peradaban, kemerdekaan, tata dunia baru, PBB, serta seluruh pemikiran strategisnya—yakni menyangkut berbagai tindakan dan sarana yang berkaitan erat dengan berbagai pemikiran kapitalistiknya.
Secara konseptual/teoretis, pemikiran-pemikiran kapitalisme di atas memang memiliki maksud, makna, dan tujuan tertentu (yang dikesankan mulia). Akan tetapi, dalam tataran praktis, ideologi kapitalisme menghalalkan adanya penyimpangan terhadap pemikiran-pemikirannya. Gagasan demokrasi, misalnya, secara teoretis menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dalam negara. Akan tetapi, secara praktis, di AS dan Inggris sendiri (yang notabene negara demokrasi garda depan), yang berdaulat sesungguhnya adalah kaum kapitalis. Penyimpangan pemikiran semacam ini memang diperlukan demi mengeksploitasi bangsa-bangsa mereka semata-mata demi kepentingan kaum kapitalis.
Karena itu, meskipun secara teoretis AS, misalnya, sering berteriak dan berkoar-koar tentang demokrasi, HAM, kemerdekaan, dsb, tetapi secara praktis, AS sering melakukan sejumlah tindakan yang justru antidemokrasi, melanggar HAM, dan tidak jarang sangat otoriter. Serangan AS atas Afganistan dan Irak adalah contoh paling mutakhir dari tindakan AS yang menyalahi gagasan demokrasi dan HAM yang diembannya. AS juga sering melakukan berbagai tekanan, perampasan, penguasaan secara paksa, menyalakan api permusuhan, menciptakan berbagai krisis, serta membuat berbagai perangkap—yang semua itu dibungkus dengan berbagai pemikirannya yang destruktif (merusak), baik secara konseptual maupun praktis.
Karena itu, kapitalisme dan seluruh bangunan pemikirannya pada dasarnya merupakan pemikiran yang dapat membunuh manusia, karena mereka—dalam hal ini para kapitalis dan bangsa Amerika—melegalkan hegemoni dan dominasi atas bangsa-bangsa di dunia. Dengan itu, para kapitalis menumpahkan darah bangsa-bangsa yang ada di dunia, memanfaatkan kelemahan mereka, serta mengeksloitasi potensi dan kekayaan mereka sehingga bangsa-bangsa tersebut dijadikan oleh mereka semacam budak.
Para elit penguasa AS pada dasarnya tidak lebih merupakan alat para kapitalis yang jahat ini. Karena itu, wajar jika setiap perkara selalu menjadi bahan eksploitasi dan manuver bagi para kapitalis. Karena itu pula, tidak aneh jika mereka pun mengeskploitasi PBB dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya serta melakukan manuver dalam berbagai pemikiran, tindakan, dan sarana yang ada. Mereka juga mengeksploitasi berbagai lembaga regional (seperti ASEAN) maupun transnasional demi merealisasikan berbagai kepentingan kaum kapitalis yang tidak pernah mengenal rasa puas ataupun merasa cukup. Mereka, misalnya, tak segan-segan menghancurkan dan melenyapkan barang-barang dagangan dalam jumlah sangat besar hanya sekadar untuk menjaga stabilitas harganya di pasar semata-mata demi kepentingan egoistik mereka; meskipun kebanyakan manusia masih ada yang miskin, serba kekurangan, bahkan kelaparan dan tentu saja membutuhkan barang-barang tersebut. Mereka juga banyak menjerumuskan berbagai bangsa di dunia ke dalam kancah perang, pertikaian, dan berbagai bencana semata-mata demi memenuhi nafsu imperialistik dan hegemoniknya atas bangsa-bangsa tersebut. Karena itu, sangat tidak aneh jika kita melihat berbagai pemikiran dan tindakan ‘setan’ yang mereka lakukan. Sebab, mereka memang tidak berbeda dengan iblis dalam hal melakukan manipulasi, pengkaburan, makar, tindakan busuk, dan berbagai penyesatan lainnya.
Untuk melepaskan diri dari bahaya tindakan kaum kapitalis ini dan mengalahkan mereka hanya mungkin dilakukan dengan cara bersikap istiqamah. Karena itu, upaya menentang berbagai tindakan busuk dan sarana kaum kapitalis ini—dalam medan politik—tidak cukup dengan cara mengalahkan mereka, membangkitkan perlawanan, dan memerdekaan diri pada diri setiap bangsa dari setiap hegemoni, imperialisme, dan perang yang mereka kobarkan; tidak juga cukup dengan menghancurkan kekuatan mereka. Sebab, pada faktanya, kaum kapitalis hanyalah salah satu buah dari pemikiran kapitalisme yang rusak dan busuk. Karena itu, upaya melawannya harus dimulai dari akar hingga rantingnya, yakni memberangus ideologi kapitalisme itu sendiri serta para pengembannya yang berusaha menyebarluaskan ideologi tersebut melalui jalan imperialisme dan hegemoni atas bangsa-bangsa lain. Artinya, ideologi kapitalisme, baik secara pemikiran maupun secara praktis, harus dikubur dalam-dalam dan harus dilenyapkan segala pengaruhnya sehingga tidak pernah akan kembali lagi.

Manuver Politik Barat Bukan Standar Ganda
Ada isyarat bahwa sepertinya tampak ada kontradiksi—yang sering disebut sebagai standar ganda—di antara kedua realitas tersebut, yakni realitas teoris dan realitas praktis dalam kapitalisme.
Untuk melihat apakah ada kontradiksi/standar ganda ataukah tidak dalam kapitalisme (antara teori dan praktiknya, red.), ada dua pandangan yang mesti dilakukan: (1) pandangan dari segi pemikiran/teroretis; (2) pandangan dari segi praktis. Pandangan terhadap realitas kapitalisme dengan hanya menggunakan satu sudut pandang akan mendorong munculnya asumsi mengenai adanya kontradiksi/standar ganda antara hal-hal yang bersifat konseptual/teroertis dan yang real/praktis dalam kapitalisme. Padahal, tidak ada pertentangan antara hakikat kaum kapitalis sebagai penguasa hakiki di negara-negara kapitalis—merekalah yang menggaji para penguasa formal untuk merealisasikan berbagai kepentingan mereka (ini harus dilihat dari segi praktis)—dan hakikat negara-negara kapitalis yang mengadopsi pemikiran demokrasi, kebebasan, dan berbagai pemikiran kapitalistik lainnya. Pemikiran–pemikiran tersebut memang memiliki muatan-muatan makna yang khas dan tujuan-tujuan tertentu (yang harus dilihat dari segi pemikiran). Jika ditelaah lebih lanjut, di antara keduanya—yang bersifat konseptual dan yang terbukti dalam tindakan real—terdapat perbedaan. Sebab, dalam kapitalisme, memang secara praktis, ada upaya untuk selalu mengadakan penyimpangan, penyesatan, ataupun perubahan terhadap pemikiran-pemikirannya sendiri. Karena itu, untuk menghilangkan kesan adanya kontradiksi/standar ganda antara dua realitas ini harus digunakan dua cara pandang, yakni pandangan yang bersifat pemikiran dan praktis serta pandangan yang berkaitan dengan keyakinan dan hukum. Dari sini pasti tidak akan lagi ditemukan adanya kesan pertentangan satu realitas (yang bersifat teoretis)—seperti demokrasi dan kebebasan dalam pemikiran kapitalisme (yang meniscayakan rakyat memilih dan menggaji para penguasa mereka serta menentukan struktur negara untuk menjalankan dan melaksanakan berbagai undang-undang yang dikehendaki oleh mereka; juga yang meniscayakan rakyat berwenang untuk menurunkan penguasa serta melakukan perubahan atau bahkan penggantian terhadap berbagai undang-undang)—dan realitas yang lain dalam praktik kapitalisme seperti berdaulatnya para pemilik modal (bukan rakyat, red.) dalam pemerintahan negara; baik di Amerika, Inggris, atau negara-negara kapitalis lainnya. Secara real, para pemilik modallah sesungguhnya yang menggaji para penguasa dan para pejabat negara lainnya. Mereka juga yang melakukan permainan dalam pembentukan opini umum, baik secara konseptual maupun praktis, demi melayani berbagai kepentingan mereka yang destruktif dan egoistik. Mereka juga sesungguhnya (bukan rakyat) yang menurunkan para penguasa sebagaimana terjadi dalam penurunan John F. Kenedy (AS).
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya tidak ada kontradiksi—yang sering diistilahkan dengan standar ganda itu—dalam kapitalisme. Sebab, yang satu berkaitan dengan kapitalisme secara konseptual/teoretis, sementara yang lain berhubungan dengan kapitalisme secara real/praktis. Dalam kapitalisme, hal semacam ini memang dibenarkan. Karena itu, sudah semestinya setiap gerakan dan kekuatan Islam melancarkan perang tanpa ampun terhadap seluruh pemikiran kapitalisme—dari akar hingga seluruh cabangnya; melawan secara intelektual dan politik pengusung utamanya, yakni Amerika; sekaligus menentang secara keras siapa pun yang menyerukannya, baik kalangan para penguasa pengkhianat maupun berbagai gerakan yang hina yang mengekor pada mereka di seluruh dunia, termasuk dunia Islam.
Sesungguhnya siapa pun yang menyadari berbagai hakikat kemanusiaan dan hakikat berbagai pemikiran kapitalisme, baik secara teoretis maupun praktis, akan menyadari sejauhmana kerusakan dan bahaya pemikiran yang mematikan ini bagi manusia; akan mengetahui hakikat penderitaan yang dialami oleh berbagai bangsa di dunia akibat begitu buruknya pemikiran kapitalisme; akan melihat sejauh mana dominasi dan hegemoni kaum kapitalis dan berbagai perusahaan mereka dalam lapangan politik, pemikiran, ilmu pengetahuan, dsb; akan memahami sejauh mana bahaya kaum kapitalis tersebut bagi bangsa-bangsa mereka sendiri dan bagi semua bangsa yang ada di muka bumi; juga akan menyadari bahwa para penguasa di dunia saat ini pada hakikatnya lebih banyak mengabdi pada berbagai kepentingan dan tujuan kaum kapitalis yang sangat rakus dan busuk. Karena itu, jelas harus ada upaya secara terus-menerus untuk menentang kaum kapitalis ini dan berbagai perangkatnya, yakni berbagai kekuatan politik yang pro mereka—di medan politik— yang mampu mengekspos niat busuk mereka; menyingkap berbagai manuver, penyimpangan, dan penyesatan yang mereka lakukan; serta menampakkan berbagai tindak kriminal dan kejahatan mereka. Sebab, melalui jalan manuver politik semacam inilah mereka melakukan penyesatan terhadap bangsa-bangsa mereka sendiri sekaligus mengekploitasinya; seolah-olah mereka memilih sendiri penguasa mereka, menentukan sendiri perundang-undangan mereka. Mereka disibukkan oleh pemikiran kapitalisme yang sesat dan menyesatkan; yang menghalalkan manuver baik dalam pemikiran, tindakan, sarana, maupun tujuan—apa pun bentuknya.
Dalam level praktis, di Amerika, yang disebut dengan kebebasan sesungguhnya adalah upaya menjadikan bangsa Amerika bebas untuk memanjakan diri; melepaskan ikatan keluarga; memutuskan tali silarurahmi, kekerabatan, dan ketetanggaan; serta hidup dalam atmosfir angan-angan, khayalan, dan dan berbagai kebohongan intelektual. Sebaliknya, di luar Amerika, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan Amerika untuk melakukan penjajahan dan hegemoni atas bangsa-bangsa lain. Begitulah kapitalisme dengan seluruh pemikirannya yang mewujud dalam bentuk demokrasi, HAM, pluralisme, dialog antaragama dan antaraperadaban, PBB, IMF, Bank Dunia, dll.

Penutup
Dengan melihat paparan di atas, jelas bahwa ada perbedaan mendasar antara manuver politik Islam dan manuver politik yang dikembangkan dalam kapitalisme. Islam tidak mengenal manuver dalam hal pemikiran dan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat ideologis. Bahkan sebaliknya, hakikat pemikiran dan aspek-aspek ideologis Islam justru harus ditampilkan secara jelas dan tegas; tidak boleh ada penyimpangan ataupun manipulasi sedikitpun semata-mata demi meraih tujuan. Hukum Islam tentang jihad sebagai perang (al-qitâl) melawan orang-orang kafir, misalnya, tidak boleh disimpangkan maknanya sekadar perang demi mempertahankan diri—apalagi sekadar dimaknai secara bahasa saja, yakni sebagai kesungguhan—hanya demi menghindari tuduhan orang-orang Barat kafir bahwa Islam adalah agama yang disebarkan dengan pedang atau bahwa Islam identik dengan kekerasan. Kita juga tidak boleh berusaha mempertemukan Islam dan demokrasi—dua hal yang memang mustahil dipertemukan—hanya karena takut dicap antidemokrasi. Semua itu tidak dapat dikategorikan sebagai manuver politik yang dibenarkan Islam. Sebab, Islam mengharamkan upaya menghalalkan segala cara dalam manuver politik. []








%d blogger menyukai ini: