UU : Melayani Pemilik Modal, Bukan Rakyat

23 11 2011

ekonomiSejak didirikan tahun 2003 hingga sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) telah melakukan 406 kali uji materi terhadap berbagai produk UU. Gugatan yang dikabulkan MK jumlahnya mencapai 97 UU.
Menurut Mahfud MD, hal itu adalah cermin rendahnya kualitas legislasi di Indonesia. Buruknya legislasi ini terjadi karena ada praktik jual beli kepentingan dalam pembuatan UU. (lihat, Republika, 16/11).
Melayani Pemilik Modal, Bukan Rakyat
Menurut Mahfud MD buruknya legislasi itu disebabkan oleh tiga hal: Pertama, ada tukar menukar isi pasal antarpemain politik yang bukan didasarkan pada kepentingan rakyat, tapi kepentingan politik. Kedua, tidak profesional; Dan ketiga, karena jual-beli pasal.
Beberapa contoh jual beli pasal itu: pertama, penggunaan dana Yayasan BI sebesar Rp 100 miliar, yang Rp 68 miliar untuk pengacara, dan Rp 31 miliar untuk DPR, untuk mengegolkan Undang-Undang BI. Kedua, Dana Abadi Umat Rp 1,5 miliar dibayarkan ke DPR untuk mengegolkan UU Wakaf. Ketiga, mafia anggaran yang diungkap oleh Wa Ode NurhayatiKeempat, kasus suap Kemenakertrans yang disidangkan di Pengadilan Tipikor terkait jual beli dalam UU APBN-P 2011 (lihat, detik.com, 17/11).
Menurut Mahfud, praktik keji itu bisa terjadi karena ada yang berkepentingan dengan suatu UU. Orang yang berkepentingan itu bisa membeli pasal tertentu lewat DPR. Akibatnya, DPR dalam membuat rancangan UU berdasar kehendak perorangan atau kelompok, bukan kehendak rakyat (Republika, 16/11).
Tidak boleh dikesampingkan, pihak yang berkepentingan itu bukan hanya dalam negeri tetapi juga asing. Bahkan kepentingan asing itu sangat terasa dan berpengaruh dalam lahirnya UU neoliberal. Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi Hukum DPR mengatakan, yang banyak dibatalkan adalah UU bernapas liberalisasi ekonomi yang merupakan amanat Organisasi Perdagangan Dunia -WTO (Republika, 17/11). Menurut Ichsanuddin Noorsy pintu masuk kepentingan asing itu banyak seperti lewat fasilitas utang luar negeri, studi banding dan beasiswa, serta penelitian yang disponsori lembaga asing.
Pembuatan UU atau Peraturan tak jarang menjadi syarat pemberian utang itu. Contohnya adalah pembuatan UU Sumber Daya Air (UU SDA) yang membenarkan privatisasi sumber daya air dan penguasaan mata air oleh swasta. Pembuatan UU SDA itu merupakan persyaratan utang antara pemerintah dan Bank Dunia dalam Water Structural Adjustment Loan (WATSAL) senilai 350 juta USD. Satu-satunya alasan mengapa pengesahan RUU SDA oleh DPR kala itu terkesan dipaksakan adalah pernyataan Menteri Keuangan waktu itu yang dijabat oleh Boediono. Menkeu Boediono menyatakan bahwa pencairan dana utang dari Bank Dunia untuk Utang Program WATSAL sangat dibutuhkan dalam menambal defisit anggaran APBN (press release Koalisi Anti Utang – KAU, 27/7/2005).
Akibat dari semua itu, akhirnya UU, hukum dan peraturan dibuat lebih untuk melayani dan mengabdi kepada modal, baik yang berasal dari dalam negeri dan lebih celaka lagi berasal dari asing.
Akar Masalah : Sistem Demokrasi dan Kapitalisme
Semua masalah itu akar masalahnya adalah sistem demokrasi yang menjadi pilar pokok ideologi kapitalisme. Dalam sistem demokrasi atas nama kedaulatan rakyat, hak membuat UU dan peraturan diserahkan kepada wakil rakyat yang diklaim mewakili suara rakyat (meskipun kenyataannya banyak UU yang justru menyengsarakan rakyat). Manusia, termasuk para wakil rakyat dalam sistem politik demokrasi, tentu saja selalu dipengaruhi oleh kepentingan baik pribadi, kelompok ataupun partai. Karenanya, dalam sistem demokrasi, UU dan peraturan itu lahir dari kompromi berbagai kepentingan yang diusung oleh para wakil rakyat. Itu artinya, UU dan peraturan langsung atau tidak akan selalu menjadi obyek tawar menawar dan barang dagangan para wakil rakyat.
Sistem politik demokrasi tak ubahnya industri politik. Diperlukan modal besar untuk membiayai proses politik. Proses politik yang mahal membuat para pejabat dan politisi mencari cukong untuk mendanai operasi politik mereka. Mereka hanya menjadi kacung para pemegang uang – tak peduli majikannya asing atau dalam negeri. Maka jadilah UU dan peraturan lebih banyak mengadopsi kepentingan para cukong itu dari pada kepentingan rakyat. Pembajakan peraturan untuk kepentingan pemilik modal itu bisa saja melalui jual beli pasal yang memang bukan isapan jempol. Namun sebenarnya itu sudah terjadi sejak awal proses politik melalui penyediaan modal bagi para politisi untuk terjun ke dunia politik. Imbalannya, lahirlah berbagai UU dan peraturan yang mengamankan atau melayani kepentingan para pemilik modal itu.
Lahirnya UU yang tak lagi melayani kepentingan rakyat itu juga akibat kapitalisme global. Munculnya berbagai UU khususnya terkait ekonomi yang bernuansa neoliberal dan merugikan rakyat adalah bukti nyata dalam hal ini. Tidak sedikit UU dan peraturan yang bernapas liberal itu merupakan amanat WTO. Setelah meratifikasi perjanjian WTO, pemerintah diwajibkan membuat berbagai UU yang mewadahi liberalisasi dan memfasilitasi perdagangan bebas. Realisasi hal itu dipastikan dan dikawal melalui berbagai organisasi internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, USAID dan lainnya.
IMF melakukannya diantaranya melalui LoI yang dipaksakan kepada pemerintah. Dan setelah LoI berakhir dilanjutkan melalui SAP -Structural Adjustment Program-. Bank Dunia diantaranya melalui pembiayaan berbagai proyek penelitian, pembuatan rancangan peraturan (UU) hingga pengajuannya atau dijadikan syarat utang yang dikucurkan, seperti Water Structural Adjustment Loan (WATSAL) yang melahirkan UU SDA yang sangat merugikan rakyat. Sementara USAID juga turut berperan aktif merancang, menyiapkan dan mengawal pembuatan UU dan peraturan lainnya.
Semua proses itu berlangsung sejak lama dan jangka panjang. Dokumen Recovery of Economic and Financial Systems (USAID, 2001), USAID menyatakan: “USAID dan Departemen Keuangan dalam jangka panjang akan menyiapkan tenaga ahli teknis yang akan membantu Pemerintah Indonesia mengembangkan dan melaksanakan anggaran, fiskal, moneter, nilai tukar, kebijakan perdagangan dan hukum. Bantuan teknis juga akan diberikan untuk menganalisis dan meninjau perubahan harga/subsidi yang diperlukan untuk membantu Pemerintah mengurangi atau menghilangkan defisit anggaran”.
Berbagai dokumen dari lembaga-lembaga itu mengungkap campur tangan kepentingan penjajah asing ini dalam banyak UU yang bercorak neoliberal dan merugikan rakyat. Diantaranya : UU Pasar Modal, UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, UU Otda, UU Kelistrikan, UU Migas, UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Hak Atas Kekayaan Intelektual, UU Sumber Daya Air, UU Minerba, dan sebagainya.
Akibatnya negeri ini menghadapi banyak persoalan di berbagai bidang seperti industri ritel, sumber daya air, listrik, perdagangan, tambang, dan divestasi. Pasar-pasar tradisional kalah bersaing dengan supermarket raksasa, pedagang-pedagang kelontong banyak yang bangkrut. Banyak mata air yang dimonopoli oleh perusahaan asing sementara rakyat kesulitan air . Demikian juga bahan-bahan baku industri yang berlimpah dari alam justru dinikmati industri asing, kekayaan alam dikeruk asing. Aset-aset negara di BUMN dijual atas nama program penyehatan. Sementara rakyat hanya gigit jari, mengais remah-remahnya. Negeri ini hanya menjadi pasar barang-barang industri negara lain dan menjadi pemasok bahan baku industri mereka.
Solusinya: Terapkan Syariah
Lahirnya UU dan peraturan yang lebih mengabdi kepada modal dan merugikan rakyat itu akan terus berlanjut selama sistem demokrasi tetap dipakai. Karenanya untuk menghentikan semua itu sistem kapitalisme termasuk demokrasi harus segera ditinggalkan. Allah SWT berfirman:
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا
Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit (QS Thaha [20]: 124)
Berbagai kerusakan dan penderitaan rakyat yang terjadi saat ini tidak lain adalah akibat ulah tangan perbuatan manusia sendiri yang menyimpang dan menyalahi petunjuk yang telah diberikan oleh Allah SWT. Semua itu hanyalah sebagian dari akibat itu yang ditampakkan oleh Allah agar manusia kembali ke jalan yang benar, kembali kepada petunjuk-Nya SWT (lihat QS ar-Rum : 41).
Tidak ada jalan lain, agar hukum berpihak kepada rakyat sekaligus mampu menyelesaikan berbagai persoalan manusia, kita harus kembali kepada Syariah Islam secara utuh. Berdasarkan Syariah Islam, hak membuat hukum hanyalah menjadi milik syara’ semata, bukan dimiliki oleh manusia baik rakyat, wakil rakyat maupun penguasa. Hal ini akan menutup berbagai kepentingan hawa nafsu manusia campur tangan di dalamnya. Dengan itu hukum tidak akan menjadi obyek tawar menawar kepentingan dan tidak menjadi bahan dagangan segelintir orang. Pintu campur tangan asing dalam pembuatan UU dan peraturan pun tertutup rapat. Syariah Islam yang bersumber dari Allah SWT yang Maha Sempurna akan memberikan kemaslahatan bagi setiap manusia termasuk rakyat. Lebih dari itu kehidupan yang baik akan bisa dirasakan oleh semua orang. Karena itu saatnya kita segera memenuhi seruan dengan menerapkan syariah Islam secara utuh dalam bingkai Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu (QS al-Anfal [8]: 24)
Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []
Komentar Al Islam:
Jajak Pendapat Kompas: Pandangan dan harapan masyarakat terhadap masa depan partai politik di Indonesia sedang berada di titik jenuh. (Kompas, 21/11)

Dalam sistem demokrasi kapitalis, politik lebih identik dengan urusan mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Partai politik hanya mengejar kekuasaan dan abai terhadap kemaslahatan rakyat.
Dalam Islam, politik adalah pemeliharaan urusan rakyat. Hanya dengan Sistem Islam, parpol yang memperjuangkan kemaslahatan rakyat akan terwujud.





YLBHI: RUU Pengadaan Tanah = Perampasan

8 10 2011

JAKARTA, KOMPAS.com — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menolak Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang tengah digodok DPR RI.

YLBH menilai, RUU tersebut menjadi alat legitimasi perampasan tanah rakyat tanpa adanya jaminan perlindungan hak milik. Alasannya, RUU tersebut mensyaratkan adanya sertifikat kepemilikan tanah untuk mendapat ganti rugi jika sewaktu-waktu tanah milik warga dipakai untuk pembangunan.

“Padahal, sebagian tanah rakyat di Indonesia tidak beralaskan sertifikat, hanya mengandalkan kebiasaan-kebiasaan lokal dengan batas-batas alam,” demikian keterangan Badan Pengurus YLBHI melalui surat elektronik, Rabu (23/3/2011).

YLBHI juga menilai, RUU itu merupakan salah satu modus perampasan tanah rakyat oleh pemerintah dan swasta yang mengatasnamakan pembangunan demi kepentingan umum.

“Namun faktanya, pembangunan hanya untuk kepentingan segelintir orang di sekeliling pemegang tampuk kekuasaan dan yang punya modal,” tulisnya.

Menurut YLBHI, RUU itu juga berpotensi memaksakan kehendak negara dan cenderung melanggar Hak Asasi Manusia. Sepanjang 2010, YLBH menerima laporan 3.406 kasus konflik pertanahan yang melibatkan negara dan pihak swasta.

Jika RUU tentang Pengadaan Tanah dengan persyaratan kepemilikan sertifikat tersebut kemudian disahkan menjadi undang-undang, YLBHI memperkirakan, konflik terkait pertanahan akan bertambah jumlahnya. “Eskalasi konflik pertanahan semakin massif dan tentunya rakyat yang menjadi korban.”





Resuffle: Tak Mendasar, Mengabaikan Rakyat dan Pengalihan Isu

26 09 2011

Wacana perubahan susuan kabinet (resufffle) kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir ini. Sejumlah kalangan, baik pengamat ataupun politisi memandang, inilah waktu yang tepat bagi Presiden SBY untuk melakukan reshuffle di lingkungan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang dia pimpin. Pasalnya, sejumlah menteri dianggap bermasalah; dari mulai tersandung kasus korupsi hingga dianggap tidak memiliki kinerja yang menggemberikan. Sejumlah menteri diisukan bakal diganti, di antaranya Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menteri Hukum dan HAM, Menko Kesra, Menpera, dan sejumlah nama lain.
Selain menteri yang bersangkutan yang diisukan bakal diganti, sejumlah tokoh partai tentu berharap-harap cemas. Intinya, mereka berharap bahwa reshuffle akan menguntungkan partainya, meski mereka pun cemas jika Presiden SBY sampai menyentuh menteri-menteri yang berasal dari partainya.
Karena itu, sejumlah wacana digulirkan. Presiden SBY, misalnya, disarankan mengajak para pemimpin partai koalisi berbicara empat mata sebelum melakukan perubahan susunan (reshuffle) kabinet, termasuk di dalamnya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Namun, ada juga yang menyarankan, Sekretariat Gabungan seharusnya tak ikut campur dalam keputusan reshuffle tersebut. “Ini kan hak prerogatif Presiden. Setgap jangan mengalahkan hak itu. Lain ketika memilih Kapolri, Panglima TNI, dan Gubernur, Presiden wajib berunding dengan kami (Setgap),” kata Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Ketua DPP Partai Golkar, di Kompleks DPR, Jumat (23/9/2011).
Namun, Priyo pun mengatakan, jika nantinya Presiden ternyata tidak mengajak bicara para pemimpin partai, baik Aburizal maupun ketua parpol yang lain, harus mempercayakan putusan terbaik kepada Presiden. Meski demikian, Priyo meyakini Presiden tak akan mengambil langkah itu.
Lepas dari itu, seperti diberitakan, Presiden sudah menegaskan akan melakukan reshuffle kabinet sebelum genap dua tahun pemerintahannya pada 22 Oktober. Presiden ingin pada tiga tahun terakhir masa pemerintahannya, kabinet yang baru memiliki kinerja lebih baik dan efektif (Kompas.com, 23/9).
Tak Mendasar
Sesungguhnya, perubahan susunan kabinet (reshuffle) bukanlah hal mendasar dalam konteks perbaikan negeri ini. Pemerintah—bukan hanya pada masa SBY—sebetulnya pernah beberapa kali melakukan reshuffle. Faktanya, reshuffle kabinet tidak banyak memberikan dampak positif bagi perbaikan kondisi bangsa dan negara ini. Pasalnya, dalam konteks pemerintahan, problem mendasar negara ini sebetulnya ada dua: problem personal dan problem sistemik. Terkait problem personal, adanya pergantian sebagian anggota kabinet oleh orang-orang yangdianggap lebih kredibel mungkin sedikit akan bisa menghasilkan perbaikan. Namun, jangan lupa, problem sistemik berupa penerapan system Kapitalisme sekular yang mengarah pada neroliberalisme saat ini, itulah yang menjadi pangkal mendasar persoalan bangsa ini. Apa artinya Menteri ESDM dan Menteri BUMN diganti, misalnya, semnetara UU SDA, UU Migas, UU Minerba, atau UU Penanaman Modal—yang nyata-nyata memberikan keluasaan pihak asing untuk menguasai sumber-sumberdaya alam milik rakyat—tidak segera dicabut. Padahal keberadaan UU tersebutlah yang menjadikan negeri ini kehilangan banyak sumberdaya alam. Walhasil, selama UU berbau neoliberal ini tidak segera dicabut dan digantikan dengan UU yang bisa mengembalikan semua sumberdaya alam milik rakyat ke pemiliknya, maka tak mungkin terjadi perbaikan di negeri ini meski beberapa kali terjadi resuffle.
Kepentingan Elit
Harus diakui, reshuffle cabinet sering hanya untuk kepentingan elit, yakni sarana bagi-bagi kekuasaan, sara untuk melakukan tawar-menawar, bahkan saran untuk saling menyandera para elit politik yang memang menjadi ciri khas di negara yang menganut sistem demokrasi, sebagaimana di negeri ini. Kita tahu, demokrasi selalu meniscayakankadanya proses ‘dagang sapi’. Artinya, kalaupun terjadi perubahan susunan kabinet, bisa dipastikan itu tidak lepas dari lobi-lobi antar elit kekuasaan. Apalagi reshuffle saat ini dianggap penting bagi sebagian elit untuk ancang-ancang menjelang Pemilu 2014. Bagi partai yang kadernya bisa masuk kabinet, misalnya, tentu ia akan menambah ‘amunisi’ menjelang Pemilu 2014. Lalu bagaimana dengan kepentingan rakyat? Tentu, bagi mereka itu nomor dua, tiga, bahkan mungkin nomor tiga belas.
Isu Pengalihan
Resuffle juga sangat mungkin dimunculkan sebagai cara Pemerintah untuk mengalihkan isu. Sebagaimana kita ketahui, saat ini isu yang paling santer mengemuka adalah isu korupsi; dari mulai kasus Nazaruddin hingga dugaan keterlibatan sejumlah menteri di KIB II. Di sisi lain, isu reshuffle boleh jadi juga bisa digunakan untuk menutupi sementara ketidakberdayaan Pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, kekeringan dan nasib petani, buruknya transportasi, dll. Lagi-lagi, pengalihan isu ini hanya untuk kepentingan elit penguasa, dan tidak terkait langsung dengan nasib rakyat. [Arif Billah ; LS-HTI]





PENGUASA FASIK

1 05 2011

Oleh : Muhammad Rahmat Kurnia

“Akan datang kepada masyarakat tahun-tahun yang penuh tipuan. Pada tahun-tahun itu pembohong dipandang benar, yang benar dianggap bohong; pada tahun-tahun tersebut pengkhianat diberi amanat, sedangkan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Pada saat itu yang berbicara adalah ruwaibidhah.” Lalu ada sahabat bertanya, ‘Apakah ruwaibidhah itu?” Rasulullah menjawab, “Orang bodoh yang berbicara/mengurusi urusan umum/publik.” (Dalam riwayat lain disebutkan, ruwaibidhah itu adalah “orang fasik yang berbicara/ mengurusi urusan umum/publik” dan “al umara [pemerintah] fasik yang berbicara/mengurusi urusan umum/publik’) (HR Ahmad, Ibnu Majah, Abu Ya’la dan al-Bazzar).

Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab Fathul Bari bahwa riwayat hadis ini jayyid (bagus) dan Ibnu Majah menyatakan hadis ini sahih (Fathul Bari, XIII/84, Shahih Ibnu Majah, II/374).

Hadis tersebut mengingatkan kita pada peristiwa yang kini tengah terjadi di negeri-negeri Muslim. Gejolak yang terjadi di Tunisia, Mesir, Bahrain, Yaman, Libya dan Saudi menggambarkan betapa para penguasa Muslim selama ini mengabaikan rakyat, mementingkan diri dan kroninya, serta bersikap diktator. Rakyat pun bergerak menggulingkan mereka. Gejolak tersebut memberikan beberapa ‘ibrah (pelajaran).

Pertama: perubahan di suatu negeri akan memberi efek domino bagi perubahan di negeri lainnya. Artinya, bila suatu ketika Khilafah Islam berhasil ditegakkan di suatu
negeri maka dengan cepat hal ini akan menjalar ke negeri lain. Kedua: rakyat makin mengetahui kebobrokan penguasanya. Ketiga: rakyat makin berani bersuara di hadapan penguasanya yang zalim. Keempat: rakyat makin sadar bahwa kekuasaan ada di tangannya.
Kelima: rakyat semakin percaya bahwa mereka mampu melakukan perubahan.

Di Indonesia hal ini tampak dalam wajah lain. Bulan Maret lalu Indonesia diguncang berita Wikileaks, bahwa Presiden SBY menyalahgunakan kekuasaan. Bagi orang-orang yang berkecimpung dengan berbagai persoalan politik berita tersebut tidak mengagetkan. Sebab, selama ini rumor itu sudah santer terdengar. Bahkan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, dengan tegas menyatakan adanya kebohongan yang dilakukan Pemerintah. Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Muhammad Ismail Yusanto, juga menyampaikan bahwa negara ini telah gagal dan salah satu cara untuk menutupi kegagalannya itu ,adalah berbohong.

Dengan berbagai dalih yang diilmiah-ilmiahkan, Pemerintah akan segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) atau membatasinya. Rakyat kecil tentu akan menjadi pihak pertama yang terkena dampak kenaikan harga-harga. Di tengah situasi demikian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru ngotot akan membangun gedung baru senilai senilai Rp 1,138 triliun. Padahal kalau dana ini digunakan untuk membangun rumah sederhana di desa seharga Rp 50 juta per rumah maka akan cukup untuk membangun rumah untuk 22.760 keluarga. DPR RI juga mengusulkan kenaikan anggaran dari Rp 3,025 triliun menjadi Rp 3,5 triliun untuk tahun anggaran 2012. Pemerintah dan DPR juga sedang menggodok rancangan undang-undang (RUU) Intelijen. Inti dari RUU ini adalah mengawasi gerak-gerik rakyatnya sendiri dan membangkitkan kembali rezim represif. Komisi I DPR-RI pun melakukan pelesiran dengan dalih studi banding tentang intelijen ke Amerika, Turki, Rusia dan Prancis. Berapa dana untuk pelesiran tersebut? Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebutkan anggaran yang digunakan untuk pelesiran tersebut sebesar Rp 4,5 miliar selama bulan April 2011. Dengan kata lain, biaya pelesiran Rp 150.000.000 sehari! Fantastik! Kalau dana ini dibelikan nasi bungkus seharga Rp 15.000 maka uang tersebut cukup untuk memberi makan 300.000 orang miskin!

Ini semua menggambarkan sikap tidak amanah, alias khianat. Karena itu, tidak mengherankan, survei terbaru yang dilakukan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyatakan 96 persen responder mengaku merasa tidak terwakili oleh DPR.

Dalam kondisi demikian, umat memerlukan kepemimpinan baru yang amanah, yang berjuang penuh kesungguhan bagi perubahan hakiki sesuai ajaran Islam. Untuk itulah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terus menggalang langkah dengan berbagai komponen, termasuk ormas-ormas Islam. Sekadar contoh, pada akhir Maret 2011, beberapa pimpinan ormas (MUI, Al-Irsyad Al Islamiyah, SP BUMN Strategis, AI-Ittihadiyah, PB PII, KAHMI, PBB dan HTI) membahas konspirasi di balik rencana pembatasan subsidi BBM di Kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia, Jakarta. Mereka memiliki pandangan yang sama bahwa pembatasan subsidi BBM ataupun kenaikan harga BBM merupakan jalan tol menuju liberalisasi BBM. Mereka pun melihat bahwa secara syar’i liberalisasi BBM hukumnya haram dan secara politik sama dengan menyerahkan leher kepada kafir penjajah untuk digorok. Karena itu, liberalisasi BBM harus ditolak.

Penyadaran pun terus dilakukan. Pada awal April 2011, enam belas ormas Islam berdiskusi tentang RUU Intelijen di Kantor DPP HTI. Setelah berdiskusi, dilanjutkan dengan Konferensi Pers. Para pimpinan ormas itu memiliki satu sikap: menolak RUU Intelijen! Setidaknya ada empat alasan utama. Pertama.banyak pasal karet yang tidak didefinisikan sehingga akan melahirkan penafsiran sewenang-wenang. Kedua. penyadapan tanpa lewat keputusan pengadilan yang akan melahirkan teror terhadap aktivis Islam. Ketiga: wewenang penangkapan yang akan menjamurkan penculikan. Keempat: RUU tersebut akan membangkitkan kembali rezim represif.

Dalam situasi demikian, ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan. berpegang pada kebenaran Islam dan menyampaikan kebenaran itu! Ingat, kata adalah senjata Tanpa orang-orang yang berkarakter demikian maka pembohong akan tetap dianggap benar, pengkhianat akan terus diberi amanat, dan urusan publik dikelola oleh ruwaibidhah. Kita perlu menjadi bagian dari kelompok yang dinyatakan oleh Rasulullah saw., “Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang berpegang pada kebenaran, tidak akan membahayakan mereka siapapun yang menyalahi mereka hingga datang kemenangan dari Allah pada scat mereka dalam keadaan demikian itu.” (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).
Wallahu a’lam.





Pemerintah Bakal Hapus Bensin Premium

30 04 2011

Jakarta – Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan pemerintah akan menghapus BBM jenis premium dan juga tidak akan memberikan subsidi untuk Pertamax. Kapan waktunya, masih sangat tergantung dengan koordinasi kementerian energi sumber daya mineral (ESDM) dan DPR-RI.

Ia menegaskan, ada dua prinsip terkait pembatasan BBM bersubisi. Pertama, Premium secara bertahap yakni dihapus dari sisi subsidi maupun produknya di pasaran. Kedua, tidak akan memberikan subsidi untuk BBM jenis Pertamax yang selama ini sudah dijual sesuai tingkat keekonomiannya.

“Kalau saya dua prinsip yang saya dijaga memang secara bertahap dan pasti yaitu premium itu harus hapus, keberadaan premium bertahap tapi pasti harusnya dihapus, hapus artinya tidak diteruskan, pertama kali subsidinya, kemudian produknya, kan oktannya juga kurang tinggi,” katanya ketika ditemui di sela-sela Musrenbangnas, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/4/2011).

Masalah kedua adalah, soal produk pertamax yang tidak selayaknya mendapat subsidi dari pemerintah, mengingat harganya sudah dilepas melalui mekanisme pasar.

“Kedua mohon jangan memberikan subsidi pada pertamax karena pertamax harus mencerminkan pasar,” tegasnya.

Dikatakannya pembatasan BBM subsidi harus melalui kesepakatan ESDM dan akan dibicarakan komisi VII DPR-RI. Agus Marto juga menyinggung soal cara China, yang dalam waktu 4 bulan sudah menaikkan harga BBM hingga dua kali.

“Kamu lihat di China, di China itu betul-betul tegar seperti kita beberapa saat yang lalu di China bulan Februari dilakukan penyesuaian harga minyak, di bulan April lakukan lagi penyesuaian harga minyak,” ungkapnya.

Untuk itu, Agus Marto menyatakan Indonesia perlu melakukan hal tersebut ke depannya guna menumbuhkan prinsip penghematan dan kehati-hatian.

“Nanti, kalau tidak nanti nggak ada prinsip kehati-hatian dan penghematan,” tandasnya. (detikfinance.com, 28/4/2011)





Tahun 2011 Pemerintah Tambah Hutang Rp 200 Triliun

3 01 2011

(republika.co.id, 30/12/2010)

Adanya selisih lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tak membuat Ditjen Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan (Kemenkeu) merubah rencana penerbitan utang tahun depan. Surat Utang negara tetap akan dilelang setiap bulannnya untuk mencapai target growth penerimaan utang 2011 sebesar Rp 200,6 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementriaan Keuangan Rahmat Waluyanto mengatakan setiap bulan pemerintah akan menerbitkan surat utang baik melalu lelang SUN ataupun sukuk. “ Kita juga tetap akan melakukan penerbitan insturmen tertentu melalui book building dan private placemenct itu kita lakukan seperti apa yang kita lakukan pada tahun ini,” ujar Rahmat, di kantornya, Kamis (30/12).

Memang, lanjut Rahmat, ada kemungkinan untuk melakukan diversifikasi obligasi mengingat besarnya jumlah penerimaan utang yang harus dicapai. Jika tidak, maka pasar ditakutkan akan mengalami crowding out (kejenuhan pasar). Baca entri selengkapnya »





DPR: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ATAU DEWAN PEMERAS RAKYAT ?

30 11 2010

By: HERLIYANA

Setiap tahun anggota DPR menerima gaji bersih Rp 900 jutaan.. memperkirakan Rp 511 miliar uang rakyat habis untuk gaji 560 anggota DPR. Ironisnya, gaji sebesar itu tidak diimbangi dengan kerja legislasi yang memadai, anggota DPR justru beramai-ramai bolos kerja. Lebih dari 50% anggota dewan yang terhormat itu mangkir dari rapat tanpa alasan yang jelas. Dan sedikit anggota yang hadirpun larut dalam mimpinya alias tidur ketika rapat. Memalukan. mau dibawa kemana negeri ini?
Pemerintahan diadakan karena ada kebutuhan dan keperluan rakyat yang harus diurus dan dicukupi. Kalau rakyat bisa mengurus kebutuhan dan keperluannya sendiri tidak ada gunanya pemerintahan didirikan. Rakyat mengumpulkan uang dengan membayar pajak untuk menggaji pejabat dalam pemerintahan. Sama artinya dengan seorang majikan yang menggaji para pembantunya. tapi sepertinya para pejabat itu tidak menghiraukan keinginan majikannya (baca:Rakyat) ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang mereka ambil yang hampir semuanya tidak berpihak pada rakyat seperti kebijakan mengurangi subsidi BBM.
Dengan gaji yang besar tapi kerja nol besar mereka tanpa rasa malu sedikitpun meminta fasilitas lebih pada rakyat yaitu Rumah aspirasi yang anggarannya mencapai Rp 209 miliar untuk setiap tahunnya. Baca entri selengkapnya »








%d blogger menyukai ini: