Tolak Kelola Hulu Migas, Dirut Pertamina Dikecam

24 11 2012

migas
Jakarta. Mediaumat.com. Penolakan Pertamina untuk diserahi tanggung jawab pengelolaan industri hulu migas, menurut Arim Nasim merupakan bukti, bukan hanya Menteri ESDM dan BP Migas, tetapi Dirut Pertamina juga adalah orang yang pro liberalisasi. “Yang ada diotaknya hanya bisnis bukan untuk mengurus rakyat!” hardik pengamat ekonomi syariah tersebut kepada mediaumat.com, Kamis (22/11).

Pasca bubarnya BP Migas pada Selasa (13/11), banyak pihak yang mengusulkan kepada pemerintah agar fungsi pengendalian industri hulu migas diserahkan kepada Pertamina. Namun Dirut Pertamina Karen Agustiawan dengan tegas menolak.

“Kami tidak ingin terlibat dalam pembuatan regulasi. Kita sudah fokus ke bisnis. Saya keberatan kalau tatanan yang sudah rapi ini kembali lagi jadi regulator,” tegas Karen usai rapat di Kementerian ESDM kemarin di Jakarta.

Pantas saja, lanjut Arim, kalau selama ini banyak kontrak-kontrak migas diberikan ke asing tetapi publik jarang mendengar Dirut Pertamina protes. “Yang protes kebanyakan masyarakat yang peduli terhadap kedaulatan migas,” ujar Arim.

Ia pun mengingatkan, Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memang punya tugas bisnis tetapi juga punya kewajiban mengurus rakyat. “Bahkan justru kepentingan rakyat yang harus didahulukan daripada kepentingan bisnis,” ungkap dosen ekonomi syariah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung itu.

Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia tersebut menegaskan, derasnya arus liberalisasi bukan semata faktor individu yang pro liberalisme tetapi sistem yang diterapkan memang membuat para pejabat menjadi sangat liberal. Sehingga bila publik menginginkan migas dikelola sesuai syariah, yakni dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat, maka harus menegakkan sistem Islam yakni khilafah. “Saatnya migas dikelola sesuai dengan syariah dan itu hanya bisa terwujud ketika khilafah tegak,” pungkasnya.[] Joko Prasetyo
http://hizbut-tahrir.or.id





Kepala BIN baru janji tak beri toleransi Intelejen bekerja diluar kewenangan UU Intelejen (?)

19 10 2011

JAKARTA – Setelah resmi dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letnan Jenderal Marciano Norman berjanji tak akan memberikan toleransi apapun untuk bekerja di luar kewenangan yang diberikan UU Intelejen.
Lebihlanjut Marciano mengatakan bahwa ia akan segera berkoordinasi dengan lembaga lain untuk memperkuat intelijen negara.
“Selaku Kepala BIN yang baru, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bersinergi dengan semua pihak. Apakah itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepolisian, TNI dan lainnya,” kata Marciano usaipelantikan di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (19/10/2011).
Menurut mantan Panglima Kodam Jaya ini, dirinya harus segera menjabarkan perintah-perintah khusus yang diberikan oleh SBY.
“Ada beberapa poin yang harus segera saya jabarkan dan itu akan saya kerjakan,” kata dia.
Menurut dia, tugas yang diembannya itu tidak sebatas mendeteksi dan menangkal ancaman negara dari jaringan terorisme. Namun, cakupan kinerja intelijen yang dia pimpin itu lebih luas lagi.
“Terorisme itu hanya sebagian saja, yang lain-lain juga masih banyak masalah yang harus mendapatkan perhatian dari kita. Kita harus mempelajari dari semua bidang, apakah itu permasalahan ekonomi, apakah itu permasalahan teror, apakah masalah-masalah separatis, dan lain sebagainya. Itu kita cari. Kemungkinan itu ada dan tidak. Mana yang makin menonjol ya itu yang berusaha kita tekan.”
Menanggapi UU Intelijen yang baru saja disahkan, Marciano berjanji untuk tak memberikan toleransi pada Intelejen untuk bekerja diluar kewenangan yang diberikan UU tersebut.
“Kemarin baru saja itu menjadi undang-undang dan UU itu sebagai pedoman kerja kita. Selain itu lebih baik saya tidak akan memberikan toleransi apapun untuk bekerja di luar kewenangan yang diberikan UU itu.”
Seiring berjalannya waktu, mari kita buktikan apakah janji Kepala BIN yang baru tersebut benar-benar terpenuhi ataukah hanya isapan jempol sehingga memungkinkan BIN menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk mengkriminalisasikan rakyatnya. Wallohua’lam. (dbs/arrahmah.com)





Bom di Gereja Solo, Pemerintah Dinilai Gagal Lagi Lindungi Warganya

25 09 2011

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ungkapan bela sungkawa bagi korban ledakan bom di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) di Kepunton, Jebres, Surakarta Jawa Tengah membanjir melalui situs jejaring sosial. Warga Twitter mengutuk pelaku pemboman dan berdoa bagi para korban.

Jurnalis senior Gunawan Mohamad dalam akunnya, @gm_gm menyatakan pelaku merusak kerukunan di negeri ini. “Siapapun yg merancang dan melaksanakan bom di Gereja di Solo itu, dampaknya ialah rusaknya sikap menerima perbedaan,” ujarnya.

Sedang ahli hukum Iwan Piliang meminta masyarakat untuk tidak melihatnya sebagai serangan terhadap agama. Selain mengutuk aksi itu, ia menuliskan opininya melalui @IwanPiliang, “Please, jangan dilihat serangan terhadap agama, ini lebih ke laku orang tak singkron antara hati dan benak.”

sedang penyanyi melanie Subono dan politisi Pramono Anung melihat aksi itu sebagai buah kerja seorang pengecut. Dalam akun @melanie subono, anak promotor Adrie Subono ini menulis, “Buat yang ngeledakin bom d’Gereja Keputon Solo …. Pengecut!”

Sedang Pramonon dalam @pramonoanung menuliskan, “Bom bunuh diri di gereja kepunton solo suatu tindakan yg konyol dan pengecut.”

Seorang warga Twitter melihat dari perspektif berbeda. Ia mencurigai peledakan bom ini sebagai sebuah upaya pengalihan isu.
Redaktur: Siwi Tri Puji B

STMIK AMIKOM





Demokrasi Direbut Bukan Dipilih

21 09 2011

Oleh: UU Hamidy
Banyak orang terpukau oleh demokrasi yang bersifat munafik. Kemampuan kritis dan akal sehatnya surut, karena mengikuti selera orang banyak.
Padahal kalau kita mengikuti orang banyak, niscaya kita disesatkannya dari jalan Allah.
Mereka mengatakan demokrasi memakai kebebasan memilih.
Padahal yang berlaku sebenarnya proses merebut kekuasaan. Jadi demokrasi sesungguhnya bukan memberi peluang untuk memilih, tapi peluang untuk merebut. Inilah cacat demokrasi yang fatal dari sudut budaya.
Sedangkan cacatnya dari sudut pandang Islam, demokrasi bisa tergolong kepada sistem kufur.
Kalau demokrasi memang proses memilih, maka semua pihak yang dipilih semestinya mendapat gambaran yang obyektif terhadap pihak pemilih. Jadi, harus ada data yang relatif lengkap tentang kebaikan dan kekurangan pihak yang dipilih, semisal calon legislatif maupun pejabat.
Hanya dengan keadaan serupa itu dapat berlangsung proses pemilihan. Sebab dalam memilih sebenarnya orang menilai, mana yang baik dan mana yang buruk.
Pihak pemilih semestinya tidak dipengaruhi apalagi ditipu oleh pihak yang dipilih, agar terjadi suatu pemilihan yang wajar. Jadi dalam proses pemilihan, yang dipilih harus bersifat pasif, menyerah kepada pihak yang memilih.
Karena itu hasil pemilihan akan mendapat sebutan yang terbaik, bukan yang menang.
Kenyataannya tidak demikian, malah pihak yang dipilih yang aktif mempengaruhi pihak pemilih. Semua calon yang katanya dipilih ternyata tidak ada data baik-buruknya yang dapat jadi dasar penilaian bagi pemilih.
Calon hanya digambarkan sisi baiknya. Itupun tidak pula dalam batas yang wajar, tapi berlebihan, bahkan dikarang. Tim sukses seorang calon jika memang diperlukan semestinya memberikan gambaran yang benar tentang calon.
Tapi yang berlaku malah sebaliknya, sehingga pemilih sulit menentukan pilihannya.
Ketiadaan gambaran yang benar tentang pihak yang dipilih telah menyebabkan pihak pemilih tidak lagi melakukan proses menilai, sebagaimana berlaku dalam memilih, tapi berubah pada sikap suka tidak suka.
Karena itu dalam demokrasi, sesungguhnya orang tidak memilih (memakai ukuran yang obyektif) tapi hanya menentukan sikap, suka atau tidak terhadap calon yang sudah dipromosikan oleh tim sukses.
Dengan demikian demokrasi sebenarnya tak memerlukan akal sehat, sebagaimana terpakai dalam proses memilih. Sikap pemilih dengan mudah dapat dipengaruhi, dipaksa, bahkan dibeli. Inilah yang jadi pangkal bala mengapa demokrasi selalu gagal menampilkan orang yang berkualitas.
Demokrasi sesungguhnya bukanlah memilih, tapi adalah merebut. Kekuasaan dalam demokrasi sebenarnya diperebutkan, bukan dipilih. Kalau memang dipilih, maka hasil pemilihan tentulah dikatakan yang terbaik.
Tapi hasil demokrasi memberi bukti bahwa yang terpilih dikatakan yang menang. Kalau disebut menang itu sebenarnya pertarungan, yakni pertarungan merebut kekuasaan antar sesama calon.
Tipuan demokrasi ini terjadi, karena tindakan merebut kedudukan (kekuasaan) itu memperalat pihak pemilih. Jadi pemilih dijadikan topeng untuk merebut kekuasaan, sedangkan yang merebut kedudukan mendapat dukungan dari pemilik modal (kapitalis).
Sebab itu yang berhasil merebut kekuasaan, bukan merasa berhutang budi pada para pemilih (rakyat) tapi kepada pihak kapitalis yang telah mendanai pertarungannya.
Karena watak demokrasi sesungguhnya proses merebut kekuasaan, maka mana mungkin berlaku tanpa ketegangan, kebohongan, paksaan serta tipu daya yang licik.
Para pemuja demokrasi memandang bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Padahal sesungguhnya mereka paling merugi dengan perbuatannya yang sia-sia.
Itulah cacat demokrasi dari sudut budaya. Cacat demokrasi dari sudut agama jauh lebih parah.
Pertama, semboyan demokrasi “suara rakyat suara Tuhan” dapat membawa orang pada perbuatan syirik tanpa sadar. Bagaimana bisa disamakan suara rakyat (makhluk) dengan suara Tuhan, sebab rakyat adalah yang diciptakan sedangkan Tuhan adalah pencipta alam semesta.
Inilah yang memberi jalan kepada pihak legislatif menentukan hukum. Padahal hak menentukan hukum itu semata-mata hak Allah, bukan manusia. Melalui demokrasi manusia jadi angkuh, mencampakkan hukum Allah, lalu menggantinya dengan hukum menurut selera hawa nafsu.
Dengan hukum buatannya sendiri, manusia sudah terbukti semakin bangkrut dan sengsara. Padahal hukum Allah akan memberikan kesejahteraan, bukan hanya sebatas dunia, tapi malah sampai akhirat yang kekal.
Kedua, demokrasi yang memakai topeng suara rakyat, dengan dukungan uang serta tipu daya media, telah membuka jalan, yang menang bukanlah pihak yang benar (baik) tapi yang punya uang lagi cerdik.
Sistem ini juga membuka jalan pihak minoritas menindas mayoritas. Juga sebaliknya mayoritas menindas minoritas. Maka, mana mungkin sistem ini mampu menampilkan pemimpin yang amanah.
Demokrasi bukan berpihak kepada kebenaran tetapi kepada suara terbanyak. Sedangkan suara terbanyak nyatanya dapat dibeli. Sistem ini hanya menampilkan orang-orang yang serakah.
Ketiga, sistem demokrasi telah melahirkan partai-partai politik. Partai-partai itu ternyata bukan berlonba-lomba untuk berbuat kebajikan, semisal membasmi kemungkaran dan kemiskinan.
Partai didirikan hanya untuk merebut kekuasaan. Sementara tujuan kekuasaan bukan pula untuk menegakkan yang hak (benar) serta memberantas yang batil, yang sejatinya amat diperlukan oleh rakyat.
Kekuasaan digunakan pertama-tama untuk mencari uang (kekayaan). Ini terjadi, karena dalam arena merebut kekuasaan lewat demokrasi, masing-masing partai memerlukan dana yang besar agar partainya menang dalam pertarungan Pemilu maupun Pemilukada.
Karena itu partai melalui anggotanya yang berkuasa, juga tidak segan-segan melakukan kecurangan seperti menjual kekayaan alam melalui kontrak karya, membuat undang-undang menguntungkan pihak kapitalis, yang akibatnya rakyat tertindas. Inilah yang melahirkan politisi busuk alias munafik.
Dengan demikian, dalam alam demokrasi sebenarnya tujuan seorang pejabat atau wakil rakyat meraih kedudukan, bukan pertama-tama untuk memperbaiki nasib rakyatnya sebagaimana pernah dijanjikannya dalam kampanye.
Yang terpikir pertama-tama baginya ialah mendapatkan uang. Setelah itu dengan uang (kekayaan) itu dia harus segera menyusun siasat lagi, agar dapat menang dalam pertarungan berikutnya.
Dalam pertarungan berikutnya, jika dia dibatasi oleh undang-undang, maka peluangnya akan diberikan kepada pihak yang paling dekat kepadanya. Pokoknya kekuasaan tetap di tangannya.
Jadi, dengan demokrasi semacam itu hanya apa yang dapat dinanti oleh rakyat? Rakyat hanya sekadar mendapat janji-janji dari para pembual.***
UU Hamidy, Budayawan
Sumber: http://www.riaupos.co.id (19 September 2011)





SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN): Memalak Rakyat Atas Nama UU

23 07 2011

Al-Islam edisi 566,
22 Juli 2011/20 Sya’ban 1432 H

Pemerintah dan DPR didesak untuk segera mengesahkan RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) karena itu dianggap sebagai amanat dari UU no. 40 th. 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Namun sampai Senin lalu pembahasan RUU BPJS masih mentok karena Pemerintah dan DPR belum mencapai titik temu dalam masalah transformasi empat BUMN (ASABRI, TASPEN, JAMSOSTEK Dan ASKES) ke dalam BPJS.

Memalak Rakyat Atas Nama UU

Jaminan sosial bagi seluruh rakyat dalam sebuah negara adalah perkara yang sangat penting. Melalui program itu seluruh rakyat akan mendapatkan kesejahteraan sosial baik kesehatan, pendidikan maupun jaminan hari tua. Hal ini pula yang mungkin dimaui oleh UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Baca entri selengkapnya »





RUU KEAMANAN NASIONAL (KAMNAS) 2011: Pemerintah Bingung dan Paranoid

23 07 2011

Oleh: Harits Abu Ulya

Pengantar

Tidak ada satu negarapun di muka bumi ini yang tidak menghendaki kedaulatan atas segenap wilayah dan seluruh hal yang ada didalamnya. Setiap entitas bangsa dan negara senantiasa dihadapkan pada persoalan bagaimana menjaga eksistensinya secara utuh. Karena keberadaannya bukan entitas tunggal, tapi bersama yang lain dan interpendensi tidak bisa dielakkan.

Karena itu, ketika rumusan sistem yang memastikan keamanan negara dibuat, masing-masing tergantung dari ideologi yang menjadi pijakannya. Baca entri selengkapnya »





IMF Sarankan Indonesia Batasi Subsidi BBM

10 05 2011

Lembaga dunia sekaliber Dana Moneter Internasional atau International Monetery Fund (IMF) ikut angkat bicara mengenai rencana pemerintah membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah harga minyak mentah dunia yang semakin melambung.
Senior Resident Representative IMF di Indonesia, Milan Zavadjil, di Jakarta, Selasa, 3 Mei 2011 berpendapat pembatasan BBM bersubsidi di Tanah Air sebenarnya sudah harus ditetapkan sejak dulu. Alasannya, “Langkah-langkah untuk membatasi subsidi BBM diperlukan tidak hanya karena risiko kenaikan harga minyak internasional, tapi pengeluaran itu sangat tidak produktif,” kata Milan Zavadjil di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 3 Mei 2011.
IMF menilai pemerintah Indonesia seharusnya mengalokasikan anggaran subsidi pada hal-hal yang lebih produktif dan memberikan efek berantai bagi masyarakat.
Kendati demikian, Zavadjil menyerahkan sepenuhnya persoalan pembatasan BBM tersebut kepada pemerintah Indonesia. IMF hanya berpesan pemerintah betul-betul serius dan menemukan skema yang efektif untuk menjalankan program tersebut.
Pemikiran mengenai pembatasan BBM bersubsidi belakangan ini memang kembali bergulir setelah sempat tenggelam karena pemerintah memutuskan membatalkan rencana tersebut pada awal April 2011.
Wacana ini semakin berkembang seiring dengan lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan tersebut juga tercermin pada harga Pertamax, yang tidak disubsidi. Per 1 Mei 2011 lalu, Pertamax dipatok pada harga Rp9.050 per liter, atau 2 kali lipat dari harga Premium yang hanya Rp4.500 per liter.
Sebagai perbandingan, meskipun dengan kondisi yang berbeda, lonjakan harga minyak mentah dunia saat ini telah memicu kenaikan harga bensin di Amerika Serikat. Bensin reguler tercatat naik satu sen menjadi US$3,95 per galon atau sekitar Rp8.925 per liter. Harga ini telah naik 32 sen dalam sebulan terakhir.
Sedangkan di Indonesia, tingginya harga minyak mentah dunia hanya memicu kenaikan harga bensin tak bersubsidi seperti Pertamax dan Pertamax plus. Untuk Premium sendiri, pemerintah tetap pada keputusannya untuk mempertahankan harga pada level Rp4.500 per liter.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah kesempatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Mesrenbangnas) Tahun 2012 sempat mengkritisi harga minyak mentah yang meningkat tajam sehingga turut meningkatkan subsidi BBM dan listrik. “Kalau semakin besar akan mengganggu makro ekonomi.”
Presiden meminta seluruh pemimpin di daerah untuk mengupayakan penghematan listrik dan BBM. Bahkan, jika diperlukan, pemerintah daerah (Pemda) bisa saja mengeluarkan peraturan agar konsumsi listrik dan BBM dapat ditekan.
Tidak mau kalah sigap, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo dalam sebuah kesempatan juga mengutarakan harapannya agar rencana pengaturan konsumsi BBM bersubsidi dapat terealisasi secepatnya. Bahkan, sedikit lebih maju, pemerintah rencananya akan secara bertahap benar-benar akan menghapus produk Premium sebagai bahan bakar kendaraan bermotor.
Menkeu beralasan, pembatasan BBM yang terus-menerus ditunda akan mengancam finansial pemerintah dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan ini lebih keras dibandingkan pernyataan-pernyataan yang selama ini dikeluarkan bekas bos Bank Mandiri tersebut. Sebelumnya, Agus hanya berpendapat anggaran subsidi pemerintah masih bisa diselamatkan dengan program pembatasan BBM bersubsidi.
Walau mundur dari rencana semula yaitu pembatasan BBM bersubsidi untuk wilayah Jabodetabek, Agus kala itu masih berharap program tersebut tetap berjalan dengan cakupan wilayah yang lebih luas pada Juni 2011 ini.
Konsumsi Premium
Hasil kajian oleh Tim Pembatasan BBM yang digawangi oleh tiga universitas ternama di Indonesia, memperlihatkan bahwa kenaikan harga Pertamax menjadi Rp8.000 per liter, secara otomatis membuat 10 persen penggunanya akan beralih mengonsumsi kembali Premium.
Artinya, akan ada peningkatan konsumsi Premium akibat peralihan pengguna Pertamax yang ujung-ujungnya menambah beban subsidi BBM yang semakin membengkak.
Sinyalemen meningkatnya konsumsi Premium sudah terlihat sejak tiga bulan terakhir. Data sementara PT Pertamina (Persero) menunjukkan, selama kuartal I-2011 ini, konsumsi Premium tercatat 3 persen lebih banyak dari kapasitas yang sudah ditetapkan. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan volume BBM bersubsidi sebesar 38,5 juta kiloliter (KL).
BPH Migas juga mencatat penurunan konsumsi Pertamax pada Februari 2011 lalu. Konsumsi BBM non-subsidi ini mencapai 53.054 KL, turun dibandingkan Januari 2011 yang mencapai 62.727 KL.
Sementara untuk konsumsi Premium Februari 2011, BPH Migas mencatat adanya kelebihan kuota dari batas yang telah ditetapkan sebanyak 1,7 Juta KL. Konsumsi Premium pada Februari 2011 mencapai 1,82 juta KL.
Rencana pembatasan BBM subsidi maupun penghapusan Premium memang bukan kebijakan yang bisa diterapkan begitu saja. Pengamat Energi, Pri Agung Rakhmanto, menilai rencana pemerintah menghilangkan Premium sangat tidak masuk akal.
Pri Agung mengatakan, rencana pemerintah menekan subsidi BBM melalui larangan penggunaan Premium bagi kendaraan pelat hitam saja maju-mundur tak jelas. Apalagi harus menghilangkan subsidi dan menghapus Premium. “Ini sangat berat tantangannya,” tegasDirektur Eksekutif Reforminer Institute ini.
Apalagi, infrastruktur bahan bakar minyak tak bersubsidi di wilayah Indonesia sangat buruk. Misalnya, ketika dahulu ada rencana pengalihan Premium ke Pertamax bagi mobil pribadi di Jabodetabek, banyak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tak siap. Puluhan SPBU harus menambah investasi lagi agar bisa menjual Pertamax. (vivanews.com, 3/5/2011)








%d blogger menyukai ini: