Refleksi Hijrah: Menyongsong Perubahan Besar Dunia Menuju Khilafah

25 11 2012

hijrah
[Al-Islam 631] Kita sudah memasuki tahun baru 1434 hijriyah. Tentu tidak seharusnya kesemarakan menyambut tahun baru hijriyah ini hanya sekadar perayaan seperti halnya semarak penyambutan tahun baru masehi.

Keputusan Umar bin al-Khaththab yang menjadikan tahun hijrah Nabi dan para sahabat dari Makkah ke Madinah sebagai awal penanggalan tahun hijriyah dan kemudian disepakati oleh para sahabat, tentu memiliki makna besar. Pasalnya, dengan hijrah itulah berdiri Daulah Islam dan terbentuk masyarakat Islam di Madinah. Karena itu makna hijrah inilah yang harus direnungkan dan direfleksikan ke tataran riil sat ini.

Jahiliyah Modern

Kondisi masyarakat modern saat ini jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat jahiliyah pra hijrah tampak banyak kemiripan, dan bahkan dalam beberapa hal justru lebih buruk. Ciri utama masyarakat jahiliyah dahulu adalah kehidupan diatur dengan aturan dan sistem jahiliyah, yaitu aturan dan sistem buatan manusia sendiri. Pada masyarakat Quraisy, aturan dan sistem kemasyarakatan dibuat oleh para pemuka kabilah. Hal itu mereka rumuskan melalui pertemuan para pembesar dan tetua kabilah di Dar an-Nadwah. Kondisi yang sama persis juga berlangsung saat ini. Kehidupan diatur dengan aturan dan sistem buatan manusia yang dibuat oleh para wakil yang berkumpul di gedung parlemen.

Dalam aspek ekonomi, riba, manipulasi, kecurangan dalam timbangan dan takaran, penimbunan, eksploitasi oleh pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah, konsentrasi kekayaan pada segelintir orang, dsb, kental mewarnai kehidupan ekonomi masyarakat jahiliyah. Hal yang sama juga mewarnai kehidupan ekonomi modern saat ini. Bahkan saat ini riba justru menjadi pilar sistem ekonomi dan negara menjadi salah satu pelaku utamanya.

Pada aspek sosial, masyarakat jahiliyah pra hijrah identik dengan kebobrokan moral yang luar biasa. Mabuk, pelacuran dan kekejaman menyeruak di mana-mana. Anak-anak perempuan yang baru lahir pun dibunuh. Kondisi itu juga terjadi saat ini bahkan lebih buruk. Perzinaan difasilitasi dengan lokalisasi. Jika dahulu anak perempuan yang dibunuh, sekarang banyak anak tanpa pandang laki-laki atau perempuan dibunuh bahkan sebelum lahir. Lihat saja data menunjukkan lebih dari dua juta aborsi terjadi setiap tahunnya di negeri ini.

Dalam aspek politik dan konstelasi internasional, bangsa Arab jahiliyah pra hijrah bukanlah bangsa yang istimewa. Dua negara adidaya saat itu, Persia dan Byzantium, sama sekali tidak melihat Arab sebagai sebuah kekuatan politik yang patut diperhitungkan. Begitu pula saat ini. Negeri-negeri kaum Muslim, termasuk negeri ini, juga tidak pernah diperhitungkan oleh negara-negara lain; kecuali sebagai obyek penjajahan. Kekayaan alam negeri kita dijadikan jarahan oleh negara-negara penjajah dan para kapitalis. Jutaan kilometer persegi perairan dan jutaan hektar daratan negeri ini sudah dikapling-kapling untuk perusahaan-perusahaan yang kebanyakan asing. Sampai-sampai dalam eksploitasi migas, hampir sulit sekali menemukan bendera sendiri.

Karena itu tepat jika kondisi kehidupan saat ini disebut jahiliyah modern. Maju secara sains dan teknologi, namun aturan dan sistemnya tetap aturan dan sistem jahiliyah, aturan dan sistem buatan manusia, yang menentukan format, corak dan kondisi kehidupan masyarakat.

Sebab Utama: Kapitalisme, Demokrasi dan Pengaruh Asing

Kondisi jahiliyah modern saat ini pada dasarnya kembali kepada tiga sebab utama, yaitu ideologi kapitalisme, demokrasi dan pengaruh asing. Ideologi kapitalisme berlandaskan akidah pemisahan agama dari kehidupan dan negara. Agama dibatasi tidak lebih pada batas-batas tembok masjid. Akidah ini mengharuskan penyerahan pengaturan berbagai interaksi kehidupan kepada manusia.

Pelaksanaannya dilakukan melalui sistem demokrasi. Inti demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya, rakyatlah yang berhak membuat dan menetapkan aturan, hukum dan sistem. Tidak ada demokrasi tanpa kedaulatan rakyat. Karena tidak mungkin semua rakyat berkumpul setiap kali ingin membuat aturan, maka dicetuskanlah konsep perwakilan. Rakyat memilih wakil untuk mewakili mereka membuat dan menetapkan hukum. Pada akhirnya, pembuatan dan penetapan hukum sejatinya berada di tangan para wakil itu. Dengan begitu demokrasi menjadi pintu sekaligus mekanisme masuk dan lahirnya aturan dan sistem jahiliyah. Akibat aturan dan sistem jahiliyah itulah segala kebobrokan, keburukan, kerendahan dan masalah jahiliyah modern sekarang ini terjadi. Karena itu sebab utama dari semua kejahiliyah modern saat ini adaah sistem demokrasi itu sendiri. Sistem demokrasi itulah yang menjadi sebab utama segala bentuk kebobrokan, keburukan, problem dan penderitaan yang dialami dan menimpa masyarakat modern sekarang ini.

Sementara pengaruh asing, negeri-negeri kaum Muslimin sejak lepas dari penjajahan fisik, pengaruh asing tetap dipertahankan dan dijadikan sandaran. Bahkan eksistensi dan keberlangsungan para penguasanya banyak bergantung kepada pengaruh asing itu. Dengan pengaruh asing itulah, aturan dan sistem penjajah dipaksakan dan dipertahankan.

Hal itu membuat orang-orang kafir mempunyai jalan untuk menguasai kaum Muslimin. Orang –orang kafir barat memperalat negeri kaum Muslimin termasuk negeri ini demi kepentingan-kepentingan mereka. Mereka merampas kekayaan alam kita dengan transaksi-transaksi ilusif, dan merampok migas kita dengan perjanjian-perjanjian yang tidak fair dan manipulatif. Jadilah orang-orang kafir itu bisa meracuni akal-akal kita dengan tsaqafah dan kultur mereka, merusak kehidupan kita dengan peradaban mereka, membuat keamanan kita tergadai pada pengaruh mereka dan lebih dari itu mereka merampas kehendak kita. Melalui pengaruh itulah, asing penjajah memaksakan sistem demokrasi kepada kita. Dan melalui sistem demokrasi itu sendiri, asing penjajah terus memaksakan dan mempertahankan pengaruhnya atas kita agar makin menancap dalam. Banyaknya UU dan aturan yang dipaksakan, didektekan, dirumuskan, dan diarahkan oleh asing melalui Bank Dunia, ADB, IMF, USAID, berbaga lembaga dan oleh negara asing adalah buktinya.

Perubahan Besar Sebuah Keharusan

Di tengah kungkungan kehidupan jahiliyah modern inilah penting bagi kita merefleksikan makna hijrah pada tataran riil. Dalam hal itu, perjuangan merealisasi hijrah seperti yang dilakukan Nabi saw dan para sahabat untuk saat ini tentu sangat relevan, bahkan merupakan keniscayaan. Sebab, hal itu memungkinkan kaum Muslim untuk: meninggalkan kekufuran dan dominasi kaum kafir menuju iman dan kekuasaan Islam; meninggalkan darul kufur menuju Darul Islam; meninggalkan sistem jahiliah menuju ideologi dan sistem syariah; meninggalkan kekalahan menuju kemenangan dan kemuliaan Islam; dan merubah penindasan menjadi tebaran kerahmatan.

Untuk itu mutlak harus dilakukan perubahan. Perubahan itu tidak akan datang begitu saja. Akan tetapi perubahan itu harus kita usahakan. Sebab Allah SWT berfirman:

… إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ …

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (TQS ar-Ra’du []: 11)

Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan: “Allah dalam ayat ini memberitahukan bahwa Dia tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga terjadi perubahan dari mereka sendiri, baik dari mereka atau dari orang yang mengatur/mengurusi mereka atau dari sebagian mereka dengan sebab tertentu.”

Perubahan yang harus diwujudkan itu bukan sembarang perubahan, tetapi haruslah perubahan besar. Yaitu perubahan besar untuk merubah kejahiliyahan modern ini menjadi kehidupan yang Islami dan Allah ridhai. Perubahan besar dari akidah sekulerisme menjadi akidah tauhid; dari ideologi kapitalisme menjadi ideologi Islam; dari demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya menjadi Islam dengan kedaulatan syara’; dan perubahan besar dari aturan dan sistem jahiliyah buatan manusia menjadi aturan, hukum dan sistem Islam dengan syariahnya yang sumbernya wahyu yang diturunkan dari sisi Allah Sang Pencipta dan Maha Bijaksana. Allah SWT berfirman:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50)

Menyongsong Perubahan Besar Dunia Menuju Khilafah

Perubahan besar itu hanya bisa direalisasikan dengan mencampakkan sekulerisme kapitalisme berikut sistem ekonominya dan sistem demokrasinya. Dan selanjutnya menggantinya dengan akidah Islam dengan hukum-hukum syariah yang diterapkan ecara total dan menyeluruh dalam sistem Islam yaitu al-Kilafah ar-Rasyidah.

Saat ini, dunia Islam tengah dan terus memproses perubahan. Masing-masing negeri berlomba untuk merealisasi perubahan besar yang diridhai Allah SWT itu. Karena itu, kita yang ada di negeri ini tentu saja tidak boleh tertinggal dalam perlombaan merealisasi perubahan besar dari sistem jahiliyah kapitalisme demokrasi menuju penerapan syariah Islam dalam bingkai al-Khilafah ar-Rasyidah ini.

Masing-masing dari kita wajib ambil bagian dalam proses dan perjuangan merealisasi perubahan besar dunia menuju Khilafah Rasyidah ini. Selain untuk merefleksikan makna hijrah pada tataran praktis, hal itu juga menjadi manifestasi dan pembuktian atas kebenaran keimanan kita.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu (TQS al-Anfal [8]:24)

Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []

Komentar:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin Indonesia tetap menjadi negara berdaulat, salah satunya pada bidang ekonomi (finance.detik.com, 13/11).

Selama sitem ekonomi kapitalisme masih diterapkan, kedaulatan termasuk kedaulatan ekonomi tidak akan pernah terwujud. Sebaliknya, negeri ini akan terus dijadikan jajahan dan kekayaannya dijadikan jarahan penjajah barat kapitalis.
Kedaulatan ekonomi hanya bisa direalisasi dengan Sistem Ekonomi Islam. Sistem Ekonomi Islam hanya bisa diterapkan dalam bingkai al-Khilafah ar-Rasyidah.
Dari Hizbut-tahrir.or.id

Iklan




Problem Kesejahteraan

8 10 2012

[Al Islam 625] Ribuan buruh melakukan aksi besar-besaran di 35 kabupaten/kota, di 12 provinsi. Aksi itu merupakan realisasi dari rencana mogok nasional untuk menyuarakan dan memperjuangkan tuntutan atas penghapusan sistem lepas daya (outsourching), perbaikan tingkat upah, dan pemberian jaminan sosial kesehatan mulai 2014. Intinya adalah tuntutan peningkatan kesejahteraan.

Problem Kesejahteraan

Pada intinya apa yang disuarakan oleh para buruh itu berujung pada problem kesejahteraan. Rendahnya tingkat kesejahteraan buruh tidak bisa dipungkiri oleh siapa pun.

Rendahnya kesejahteraan buruh diindikasikan oleh masih rendahnya tingkat upah. Upah Minimum tertinggi di negeri ini yaitu di DKI untuk tahun 2012 sebesar Rp 1.529.130,-. Upah minimum propinsi dan kota/kabupaten lainnya di seluruh Indonesia lebih rendah lagi. Diantaranya banyak tingkat upah minimum kabupaten/kota yang hanya sekitar setengah dari upah minimum DKI.

Dengan tingkat upah sebesar itu, para buruh harus pintar-pintar bersiasat untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari, biaya tempat tinggal, biaya pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Masalah makin berat ketika upah itu banyak tersedot oleh ongkos transportasi yang mahal, bahkan bisa hingga 30 persen dari upah.

Problem kesejahteraan itu sebenarnya bukan hanya menimpa para buruh, tetapi juga menimpa para petani, pedagang tradisional, pekerja informal dan kebanyakan rakyat negeri ini. Meski sudah 67 tahun “merdeka” dari penjajahan, sudah berganti tiga orde pemerintahan, berganti enam presiden dengan belasan kabinet, sudah mencoba sistem yang lebih dekat ke sosialis, lalu sistem kapitalisme dengan demokrasi masa orde baru, hingga kapitalisme neo-liberal pasca reformasi, juga tak lupa menjalankan berbagai teori pembangunan dan mazhab ekonomi dari sosialis hingga kapitalisme liberal; meski sudah melalui dan mencoba semua itu, nyatanya bagi kebanyakan rakyat negeri ini kesejahteraan masih sebatas mimpi.

Di sisi lain, negeri ini sebenarnya sangat kaya. Produk domestik bruto (PDB) 2011 sudah mencapai sekitar 7.500 triliun. BPS pada Februari lalu juga menyatakan pendapatan per kapita tahun 2011 sudah mencapai Rp 30,8 juta atau sekitar US$ 3.542,9 (artinya, rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia sekitar Rp 2,56 juta per bulan). Sayangnya itu hanya di tataran angka statistik. Kenyataannya jauh berbeda. Para pekerja yang jumlahnya sekitar 37 juta orang, upah minimum yang harus mereka terima paling tinggi sebesar 1,5 juta rupiah dan mayoritasnya hanya setengah dari angka pendapatan perkapita itu. Realita pahit yang sama atau bahkan lebih dirasakan para petani dan nelayan yang sebagian besarnya berskala gurem bahkan hanya penggarap. Dan yang paling pahit harus dirasakan oleh 7,7 juta orang yang termasuk penganggur terbuka alias tidak bekerja sama sekali, atau oleh 29 juta lebih orang miskin versi BPS dengan standar kemiskinan kurang manusiawi.

Jadi problem kesejahteraan bukan hanya dihadapi para buruh saja, akan tetapi dialami oleh kebanyakan rakyat negeri ini. Itu hanya menunjukkan tidak terdistribusinya kekayaan negeri ini secara merata dan adil. Kekayaan hanya terkonsentrasi pada sebagian kecil orang. Itu artinya, sistem ekonomi yang diterapkan di negeri ini gagal mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata, gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat banyak dan sebaliknya sukses menyejahteraan sebagian kecil orang.

Karena itu tuntutan buruh atas tingkat kesejahteraan yang lebih baik itu harus dimaknai sebagai tuntutan perubahan atau penggantian sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem ekonomi yang bisa mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata, sistem ekonomi yang menyejahterakan.

Sistem Islam – Sistem Yang Menyejahterakan

Sistem ekonomi sosialisme maupun kapitalisme termasuk sistem neo-liberal semuanya telah pernah dicoba dan diterapkan di negeri ini, nyatanya tidak bisa mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Karena itu tuntutan dan mimpi akan kesejahteraan tidak lagi bisa digantungkan kepada sistem ekonomi yang terbukti gagal itu. Sistem yang bisa diharapkan untuk mewujudkan kesejahteraan itu hanyalah sistem ekonomi Islam.

Problem kesejahteraan akan bisa diatasi dengan penerapan Sistem Ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki politik ekonomi yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan pokok tiap individu rakyat dan memberi peluang bagi tiap orang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kemampuan masing-masing dalam sebuah tatanan masyarakat Islam dengan corak yang khas.

Kebutuhan pokok yang dijamin oleh sistem Islam itu meliputi kebutuhan pokok individu berupa pangan, papan dan sandang dan kebutuhan dasar masyarakat berupa pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan. Syariah Islam menetapkan bahwa kebutuhan dasar berupa pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan harus dijamin oleh negara.

Pemenuhannya dilakukan oleh negara secara langsung dengan bebas biaya. Sementara kebutuhan pokok berupa pangan, papan dan sandang dijamin pemenuhannya oleh negara menggunakan tahapan tertentu dengan menggunakan mekanisme ekonomi dan non ekonomi.

Islam memerintahkan agar setiap laki-laki bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungannnya (QS. al-Baqarah [2]: 233). Jika kemudian pemenuhan kebutuhan pokok dia dan keluarganya belum terpenuhi, baik karena ia tidak bisa bekerja atau pendapatannya tidak cukup, maka kerabatnya, mulai yang terdekat, diwajibkan untuk turut menanggungnya (QS. al-Baqarah [2]: 233). Jika belum terpenuhi juga maka tanggungjawab itu beralih menjadi kewajiban baitul mal (negara). Rasul saw bersabda:

« اَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا، فَإِلَيَّ، وَعَلَيَّ »

Aku lebih utama dibandingkan orang-orang beriman daripada diri mereka, siapa yang meninggalkan harta maka bagi keluarganya, dan siapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan keluarga, maka datanglah kepadaku, dan menjadi kewajibanku. (HR. an-Nasai dan Ibnu Hibban)

Ketika Islam mewajibkan laki-laki untuk bekerja, saat yang sama Islam mewajibkan negara untuk menyediakan lapangan kerja. Untuk itu negara bisa langsung menciptakan lapangan kerja melalui pelaksanaan berbagai proyek pembangunan khususnya yang padat karya. Lapangan kerja justru lebih banyak bisa dibuka oleh masyarakat melalui kegiatan usaha mereka. Disinilah negara wajib mewujudkan iklim usaha yang kondusif.

Untuk itulah syariah Islam mengharuskan negara untuk menjamin agar hukum-hukum syara’ terkait ekonomi dan transaksi diterapkan secara baik, konsekuen dan konsisten. Negara juga harus menjamin terlaksananya mekanisme pasar sesuai syariah, diantaranya dengan menghilangkan berbagai distorsi, penimbunan barang dan penimbunan uang/modal -kanzul mal- (QS at-Taubah [9]: 34), riba, monopoli, penipuan, persaingan tidak sehat, dsb. Disamping itu, syariah melarang negara memungut berbagai pungutan, retribusi, cukai, pajak yang permanen, dan pungutan terlarang lainnya. Dalam hal impor/ekspor negara juga dilarang memungut bea dari para pedagang warga negara.

Syariah pun mengharuskan negara menjadi negara pelayan (daulah ri’âyah) dan tidak boleh menjadi negara pemalak (daulah jibâyah). Negara juga harus mengembangkan sistem birokrasi dan administrasi yang sederhana dalam aturan, cepat dalam pelayanan, dan profesional. Rasul saw pernah bersabda:

« يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا »

Permudahlah jangan kalian persulit, gembirakanlah dan jangan buat orang lari (takut dan sedih) (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad)

Sistem ekonomi Islam juga akan menghapus sektor non riil dan hanya mengembangkan perekonomian riil. Sehingga setiap pertumbuhan akan berupa pertumbuhan riil dan menghasilkan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya.

Dalam hal moneter, Islam menetapkan mata uang haruslah mata uang berbasis emas dan perak atau dinar dan dirham. Dengan begitu akan tercipta kestabilan perekonomian dan kekayaan masyarakat juga terjaga.

Semuanya itu ditopang oleh pilar sistem ekonomi Islam yaitu ketentuan tentang kepemilikan pribadi, kepemilikan umum dan kepemilikan negara; pengelolaan kepemilikan; dan pendistribusian harta di tengah masyarakat. Termasuk berupa penetapan kepemilikan umum, di antaranya penetapan kekayaan alam tambah dengan jumlah besar, hutan, laut, sungai dan sebagainya sebagai milik seluruh rakyat; negara yang wajib mengelolanya dan seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat.

Wahai Kaum Muslimin

Dengan penerapan Sistem Ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, papan dan sandang) dan kebutuhan dasar (pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan) akan dijamin oleh negara. Setiap orang juga akan memiliki kemungkinan dan peluang yang sama dan terbuka luas untuk bisa memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Dengan itu kesejahteraan tidak akan menjadi problem dan sekedar mimpi. Sebaliknya kesejahteraan akan benar-benar nyata dan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat, muslim maupun non muslim.

Hanya semua itu tidak akan bisa sempurna diwujudkan kecuali dengan penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh dalam bingkai Khilafah Rasyidah ‘ala manhaj an-nubuwwah. Saatnya hal itu segera mungkin kita wujudkan.

] يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ [

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu (TQS al-Anfal [8]: 24)

Wallâh a’lam bi ash-shawâb.[]

Komentar Al Islam

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan 13.105 kasus penyimpangan dalam penyelenggaraan instansi pemerintah pusat dan daerah pada semester pertama tahun ini. Akibatnya, negara berpotensi merugi hingga Rp 12,48 triliun.(Tempo.co, 02/10)

Bukti reformasi birokrasi gagal. Bukti korupsi masih kuat bercokol di negeri ini.
Pemerintahan yang bersih dan baik memang “mustahil” diwujudkan melalui sistem sekuler kapitalisme dengan sistem politiknya (demokrasi) yang mahal
Hanya melalui penarapan syariah Islam secara total dan menyeluruh dalam bingkai Khilafah Rasyidah sajalah, pemerintahan yang bersih, baik, pedui dan melayani rakyat bisa diwujudkan.





BENTROK SAMPANG: Antara Perbedaan Paham dan Kepentingan Politik

10 09 2012

[Al Islam 521] Bentrok antar warga kembali meletus pada 26 Agustus di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Madura. Bentrok itu terjadi antara dua kelompok pengikut Tajul Muluk yang berfaham Syi’ah dengan warga Karang Gayam dan Blu’uran yang berfaham Ahlus Sunnah.

Tak Sekadar Konflik Keluarga

Akar konflik itu tentu bukan hanya masalah keluarga, apalagi masalah asmara, seperti yang dinyatakan oleh sebagian pihak. Sebab jika sekadar masalah itu (masalah keluarga dan asmara), tentu tidak sebegitu mudah melibatkan begitu banyak orang, apalagi mereka tidak ada hubungan langsung dengan kedua masalah itu. Masalah keluarga dan asmara itu bisa jadi hanyalah pemicu –sebab ajaran Tajul Muluk sudah disebarkan sejak 2004/2005 tapi bentrok baru terjadi Desember 2011- dan menjadi faktor-faktor yang makin memperumit dan membuat kompleks masalah bersama faktor lainnya.

Dalam rapat bersama MUI Jatim dengan PWNU Jatim, PC NU Sampang, MUI Sampang dan beberapa orang yang menyaksikan bentrokan yang terjadi, diantaranya Ustad Nuruddin dan Ustadz Ridho’i (Ketua Banser setempat), diperoleh temuan bahwa salah satu pemicu utama konflik yang terjadi adalah ajaran Tajul Muluk yang dinilai menyimpang dan akhirnya meresahkan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di desa Karang Gayam dan sekitarnya merasa aman, tenteram dan kondusif sebelum kedatangan Tajul Muluk dengan membawa ajaran Syi’ahnya. Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban terjadi setelah masuknya ajaran Tajul Muluk itu.

Ajarannya Menyimpang dan Dinilai Sesat

Ajaran suatu aliran atau mazhab dalam Islam bisa dinilai dari sejauh mana kesesuaiannya dengan al-Quran dan as-Sunnah, termasuk dalam hal ini ajaran Syi’ah yang dibawa oleh Tajul Muluk. Jika menyimpang/bid’ah dan penyimpangan/bid’ahnya itu termasuk yang mengkafirkan atau menyesatkan (menyebabkan kafir atau sesat) maka bisa dinilai kafir atau sesat. Penyimpangan bisa mengkafirkan atau menyesatkan jika terjadi pada masalah ushul yakni pokok-pokok akidah dan syariah.

Berdasarkan kajian dan temuan lebih dari 50 ulama yang disampaikan pada tanggal 20/2/2006, ada 22 ajaran Tajul Muluk dan pengikutnya yang dinilai menyimpang. Diantaranya ajaran mereka yang mengganggap: bahwa para imam mereka mengetahui ilmu ghaib dari selain Allah; Al-Quran yang ada pada kaum Muslimin tidak murni dan asli lagi, sudah terdapat penambahan, pengurangan dan perubahan; semua umat Islam – selain kaum Syi’ah – mulai dari para Shahabat Nabi hingga hari Kiamat – termasuk di dalamnya tiga Khalifah Nabi (Abu Bakar, Umar, Utsman) dan imam empat Madzhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi’ie, Ahmad) – adalah orang-orang pendusta, bodoh lagi murtad karena membenarkan tiga Khalifah tersebut di dalam merebut kekhalifaan Ali bin Abi Thalib; shalat Jumat tidak wajib, dsb.

Akhmad Rofii Damyati, MA dalam penelitiannya pasca peristiwa Desember 2011 menemukan bahwa paham yang diajarkan oleh Tajul Muluk meragukan keaslian al-Quran. Menurut ajaran Tajul Muluk, al-Quran yang ada saat ini sudah tidak asli, karena sudah dirubah oleh sahabat nabi, utamanya Ustman bin Affan. Sedangkan al-Quran yang diyakininya adalah 3 kali lebih banyak dari al-Quran yang saat ini dipakai oleh umat Islam. Al-Quran yang asli dan lengkap itu bagi mereka (Muluk dan para pengikutnya) sedang ada di genggaman Imam Mahdi yang sedang gaib, yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh mereka (Syiah di Sampang, Akhmad Rofii Damyati, MIUMI Pers, hal. 32).

Beberapa ajaran Tajul Muluk yang mencolok di masyarakat yang dinilai menyimpang mencakup rukun iman, rukun Islam, cara salat, nikah mut’ah, adzan yang ditambah dengan kalimat Asyhadu anna Aliyan wali Allah dan Asyhadu anna Aliyan hujjatullah, iqamah, wudhu, salat jenazah, aurat dan pelaksanaan perayaan-perayaan, dsb. Ajarannya juga dinilai mencaci para sahabat termasuk Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallah ‘anhum. Ummul mukmini Aisyrah ra pun dicela dan dicaci.

Badan Silaturrahim Ulama Pesantren Madura (BASSRA), berdasarkan hasil rapat pada Selasa 3 Januari 2012, menyimpulkan bahwa 10 poin kriteria identifikasi aliran sesat yang ditetapkan MUI dalam Rakernas pada 6/11/2007, semuanya ada pada ajaran Tajul Muluk. Sepuluh point itu: 1. Mengingkari salah satu rukun Iman dan rukun Islam. 2. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil al Quran dan Sunnah. 3. Meyakini turunnya wahyu sesudah Al-Quran. 4. Mengingkari otensitas dan kebenaran Al-Quran. 5. Menafsirkan Al Quran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. 6. Mengingkari kedudukan hadits Nabi sebagai ajaran Islam. 7. Melecehkan dan atau merendahkan Nabi dan Rasul. 8. Mengingkari Nabi muhammad Saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir. 9. Menambah dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat. 10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i.

Ajaran Syi’ah yang dibawa Tajul Muluk itu telah dinyatakan sesat oleh PCNU Sampang dan oleh MUI Sampang melalui fatwa Fatwa MUI Sampang nomor A-035/MUI/Spg/I/2012. Begitu pula MUI Jatim melalui fatwa No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012, pada 21 Januari 2012 juga telah menyatakan ajaran syi’ah itsna ‘asyariyah –yang juga diajarkan oleh Tajul Muluk- sebagai ajaran sesat.

Kontraksi terjadi ketika paham yang dinilai sesat itu mulai disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Kontraksi ini semakin kuat, ketika tidak ada titik temu. Pemicunya tentu perbedaan paham. Perbedaan paham yang dibarengi dengan kesalahpahaman dan ketidakpahaman masyarakat, bertemu dengan paham yang salah, maka meletuslah kerusuhan berdarah tersebut.

Meski harus ditegaskan bahwa aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kedua pihak dalam konflik itu tentu saja tidak bisa dibenarkan. Siapa pun yang terlibat dari kedua pihak harus ditindak secara adil.

Harus diakui, seandainya tindakan yang tegas dan komprehensif dilakukan sejak dini tentu konflik itu bisa dihindari. Sayangnya, setelah konflik meletus langkah tegas itu baru dilakukan, meski juga tidak tuntas. Tajul Muluk pun diadili dan akhirnya divonis penjara dua tahun oleh PN Sampang pada 12 Juli 2012 lalu, karena dinilai terbukti melakukan penistaan terhadap agama Islam.

Meletusnya konflik berdarah itu telah menyisakan sejumlah persoalan di tengah-tengah umat Islam. Konflik horizontal tersulut, korban pun jatuh. Ibarat api dalam sekam, sebenarnya potensi konflik ini sudah lama tersimpan, tinggal menunggu waktu, alih-alih diselesaikan, justru potensi ini seolah-oleh terus dipelihara. Begitu meletus, semua pihak yang bertanggungjawab saling melempar tuduhan kepada pihak lain, tanggungjawab pun dilemparkan kepada mereka.

Waspadai Permainan dan Penyesatan Politik

Bukannya mencari solusi dan menyelesaikan masalah ini dengan tepat, sebagian pihak justru mengeksploitasi masalah ini. Para politisi menari dengan iramanya sendiri. Para aktivis HAM juga demikian. Begitu juga para pengusung Islam Liberal. Sementara masyarakat, baik yang menjadi korban maupun penyerang, sebenarnya sama-sama menjadi korban dari kerusuhan ini.

Kelompok liberal seakan saja memanfaatkan peristiwa itu untuk menyuarakan kebebasan, menuduh telah terjadi penindasan dan negara gagal melindungi minoritas. Mereka kembali mempersoalkan UU No 1 PNPS 1965 tentang Perlindungan Agama dari Penodaan dan menuntut agar dicabut. Alih-alih meyelesaikan masalah, jika UU tersebut dicabut justru bisa menimbulkan masalah baru dan lebih besar. Orang akan bebas menyebarkan aliran yang menyimpang. Kalau pengaturan perlindungan terhadap agama tidak ada, orang akan bertindak semau-maunya bila merasa harkat dan martabat keyakinannya itu diciderai oleh orang lain. Alih-alih akan menjadi tertib sosial, sebaliknya malah menjadi konflik sosial bila tidak ada rambu yang bisa dijadikan pegangan ketika terjadi pelecehan terhadap keyakinan orang lain. UU ada tetapi aparat lamban dalam menanganinya saja, rusuh bisa terjadi, apalagi tanpa ada UU yang mengaturnya.

Di sisi lain, kelompok pegiat HAM, Human Rights Working Group (HRWG) menyatakan akan membawa kasus penyerangan terhadap kelompok Syiah di Sampang ke sidang evaluasi periodik universal (UPR) Dewan HAM PBB pada 19 September mendatang. Namun Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mengingatkan, “Kasus Sampang janganlah ‘diselancari’ dengan eksploitasi politik, apalagi kalau eksploitasi tersebut untuk kepentingan global atau asing, terlebih menjadikannya sebagai ‘barang jualan’ ke luar negeri” (Republika.co.id, 30/8). Upaya itu hanya akan merugikan semua pihak dan bisa memperuncing masalah. Selama ini pihak asing memang menunggu celah untuk melakukan intervensi. Konflik sunni-syi’ah pada faktanya banyak dimanfaatkan oleh barat khususnya AS untuk memecah belah dan mengadu domba umat dan menjadikannya alat penjajahan mereka. Hal itu seperti yang terjadi di Irak, kasus Iran-Irak, di Lebanon, Suria dan lainnya. Upaya menjual kasus ini ke asing jelas membuka jalan untuk itu. Hal itu jelas-jelas dilarang oleh Allah SW.

] وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [

Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS an-Nisa’ [4]: 141)

Wahai Kaum Muslimin

Masalah yang ada ditengah umat ini harus diselesaikan oleh umat sendiri secara adil. Hal itu hanya bisa dilakukan melalui penerapan syariah Islam secara total, tentu dalam bingkai sistemnya yaitu al-Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Saatnyalah hal itu segera kita wujudkan. Wallâh a’lam bi ash-shawâb.[]

Komentar:

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengungkapkan, ada kepentingan nasional AS dalam sengketa di Laut Cina Selatan. Karena itu ia mengajak Indonesia dan negara-negara ASEAN serta Cina untuk bisa bekerjasama tanpa saling ancam atau menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik wilayah ini (Republika, 4/9)

Walau tidak dinyatakan, kunjungan Hillary bisa diduga untuk memuluskan renegosiasi Freeport dengan Pemerintah, seperti dahulu kunjungan Condoliza Rice ketika negosiasi Blok Cepu.
Kunjungan itu juga untuk memuluskan rencana pembangunan kedubes AS di Jakarta menjadi seluas 36000 meter persegi (3,6 ha) yang juga akan dijadikan markas garda keamanan laut AS (The Marine Guard Quarters)
Ajakan itu sama hanya untuk memperkokoh pengaruh dan intervensi AS di negeri ini dan kawasan.





Al-Khilafah, Satu-satunya Sistem Pemerintahan yang Difardhukan oleh Allah

3 07 2012

بسم الله الرحمن الرحيمwall
Al-Khilafah, Satu-satunya Sistem Pemerintahan yang Difardhukan oleh Allah, Rabb Semesta Alam
Dan Seruan Negara Demokrasi Sipil Merupakan Kesalahan Besar Khususnya Jika Hal itu Keluar dari Bibir Kaum Muslim!
Kemarin tanggal 24 Juni 2012 Komite Pemilihan Umum Presiden di Mesir memutuskan kemenangan calon Muhammad Mursi atas saingannya Ahmad Shafiq. Berikutnya, Komite mengumumkan (Muhammad Mursi adalah presiden Mesir arab yang baru). Pernyataan pertama dari presiden baru adalah bahwa dia menyerukan negara demokrasi sipil. Juga bahwa ia mengumumkan persetujuan Mesir atas perjanjian-perjanjian Mesir yang bersifat internasional. Dan puncaknya tentu saja, dan itu yang dimaksudkan dengan pernyataan itu, perjanjian Camp David khianat yang menyetujui perampasan oleh Yahudi atas bumi Isra’ dan Mi’raj, bumi yang diberkahi, Palestina.
Wahai Kaum Muslim: sistem al-Khilafah dan pemutusan perkara dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam perkara besar ataupun kecil, merupakan kewajiban dan sebaik-baik kewajiban. Hal itu sudah diketahui bersama, dan bukannya tidak diketahui. Al-Khilafah telah memakmurkan negeri-negeri kaum Muslim selama lebih dari tiga belas abad. Dengan al-Khilafah, kaum Mukmin bahagia dan mulia. Dan sebaliknya musuh-musuh Islam terpukul dan hina… Perkara ini telah ditetapkan dengan perintah Allah SWT:
] وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ [
Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. (QS al-Maidah [5]: 49)
Juga telah ditetapkan dengan perintah Rasulullah saw:
« كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ اْلأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ اْلأَوَّلِ فَاْلأَوَّلِ »
Dahulu Bani Israel, (urusan) mereka dipelihara dan diurusi oleh para nabi, setiap kali seorang nabi meninggal digantikan oleh nabi yang lain dan sesungguhnya tidak ada nabi lagi sesudahku dan akan ada para khalifah dan mereka banyak. Mereka (para sahabat) berkata: “lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Rasul saw bersabda: “penuhilah baiat yang pertama lalu yang pertama” (HR al-Bukhari dari Abu Hurairah ra)
Sebagaimana, perjuangan untuk tegaknya al-Khilafah adalah fardhu yang bisa menyelamatkan dari neraka.
« مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً »
Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan niscaya dia menjumpai Allah pada hari Kiamat kelak tanpa memiliki hujjah dan siapa saja yang mati sementara dipundaknya tidak ada bekas baiat maka ia mati seperti kematian jahiliyah (HR Muslim dari Abdullah ibn Umar ra)
Baiat disini tidak ada kecuali kepada khalifah. Dan kematian jahiliyah merupakan kiasan atas dosa besar dimana orang yang tidak berjuang untuk al-Khilafah terjerumus di dalamnya.
Adapun negara sipil demokrasi maka itu adalah buatan sekulerisme yang diproduksi oleh barat kafir. Dengan negara sipil demokrasi, agama dipisahkan dari negara dan di dalam negara itu masyarakat menyerahkan keputusan hukum kepada manusia bukan kepada Rabbnya manusia, sehingga mereka menghalalkan dan mengharamkan, memperbolehkan dan melarang … Mereka bertanya kepada manusia dan sebaiknya mereka tidak bertanya kepada kitabullah SWT dan sunnah rasulullah saw.
Sedangkan keterikatan kepada perjanjian-perjanjian internasional yang menyia-nyiakan hak kaum Muslim, merampas tanah mereka dan menjadikan kaum kafir memiliki jalan untuk menguasai mereka, maka itu jelas merupakan kesalahan yang mengerikan dan merupakan pintu lebar untuk kesedihan dan kekerdilan di dunia dan sungguh azab Allah itu lebih besar … Semua itu merupakan musibah yang besar dan berbahaya dengan diserukan kewajiban-kewajiban ini di Mesir, Mesir al-Kinanah, Mesir yang merupakan anak panah Allah di muka bumi, Mesir yang mengalahkan pasukan salib, Mesir yang mengalahkan Tatar, dan Mesir yang mengalahkan entitas Yahudi dengan izin Allah dan melenyapkan eksistensinya … Semua itu merupakan musibah besar dan berbahaya yang diserukan di Mesir. Dan itu menjadi kesalahan yang lebih besar dan lebih serius jika diserukan dengan bibir orang-orang al-Ikhwan al-Muslimun yang calon mereka meraih kemenangan dengan dukungan suara kaum Muslim dengan anggapan mereka bahwa mereka akan diperintah dengan Islam dan berlindung di bawah naungan panji Islam, naungan al-Khilafah yang membuat mereka mulia setelah kerendahan, mereka aman setelah ketakutan dan mengembalikan bumi yang diberkahi setelah dirampas … Karena semua itulah mereka memberikan suara-suara dan dukungan mereka. Mereka memberikan suara dan dukungan mereka bukan agar sistem sekuler dikembalikan kepada mereka dengan wajah baru dan lisan baru tetapi dengan ucapan lama yang diperbarui menyerukan negara yang sekuler pemikiran, manhaj dan identitasnya!
Wahai Kaum Muslim: kita paham bahwa al-Khilafah ar-Rasyidah yang kedua dengan izin Allah SWT pasti datang, dengan hati orang-orang mukmin yang bertakwa, dengan tangan-tangan yang saling menyatu lagi bersih, dan dengan aliran yang kuat dan kokoh serta hidung musuh-musuh Islam pasti tersungkur … Ini adalah janji Rabb kita SWT.
] وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ [
Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa (QS an-Nur [24]: 55)
Juga merupakan berita gembira Rasul kita saw:
« … ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ »
… kemudian akan ada Khilafah yang berjalan mengikuti manhaj kenabian (HR Ahmad)
Janji Allah SWT dan berita gembira Rasulullah saw pasti terjadi dengan izin Allah. Pada hari itu orang-orang yang beriman akan bergembira karena pertolongan Allah.
Sesungguhnya Hizbut Tahrir menyeru Anda wahai kaum Muslim agar Anda semua memenuhi panggilan Allah SWT dan tidak mengikuti kecuali jalan Allah SWT.
] قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ [
Katakanlah: “Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik”. (QS Yusuf [12]: 108)
Janganlah Anda menyerahkan keputusan hukum kecuali kepada syariah Allah SWT dalam seluruh apa yang terjadi diantara Anda.
] فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [
Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS an-Nisa’ [4]: 65)
Hizbut Tahrir menyeru Anda agar berjuang bersama kami untuk melanjutkan kembali kehidupan Islami di muka bumi dengan menegakkan al-Khilafah ar-Rasyidah kedua yang mengikuti manhaj kenabian dan membaiat seorang Khalifah untuk beraktivitas dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT, Anda jadikan dia sebagai pelindung dan berperang di belakangnya.
« وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ »
Dan sesungguhnya seorang imam tidak lain merupakan laksana perisai yang orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung (HR al-Bukhari dari Abu Hurairah)
Kemudian nasihat yang tulus ikhlas karena Allah SWT semata kami sampaikan kepada Presiden baru di Mesir: bertakwalah kepada Allah sehingga Anda kembali dari menyerukan negara sipil demokrasi yang sekuler pemikiran, manhaj dan identitasnya. Rujuk (kembali) kepada kebenaran itu memiliki fadhilah (keutamaan). Hal itu supaya Anda tidak merugi kehilangan dunia seluruhnya setelah Anda rugi kehilangan sebagian besarnya karena Dewan Militer memotong sayap-sayap Anda dan melucuti wewenang Anda … Juga supaya Anda tidak merugi kehilangan akhirat karena Anda menyenangkan Amerika dan barat dengan pernyataan negara sipil demokrasi, dan sebaliknya membuat murka Rabbnya Amerika dan Barat dengan duduk dari penegakan al-Khilafah dan penerapan syariah Allah SWT … Tidak diragukan lagi bahwa Anda membaca hadits Rasulullah saw:
« مَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ وَمَنْ أَسْخَطَ النَّاسَ بِرِضَا اللهِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ »
Siapa saja yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah maka Allah menyerahkannya kepada manusia dan siapa saja yang membuat manusia marah dengan keridhaan Allah maka Allah mencukupkannya dari bantuan manusia (HR at-Tirmidzi dan Abu Nu’aim di al-Hilyah dari Aisyah ra)
Sungguh ini adalah nasihat yang tulus ikhlas karena Allah SWT. Kami tidak menginginkan dari Anda balasan ataupun ucapan terima kasih atasnya, kecuali sebagai pencegahan kegembiraan kaum kuffar beserta antek-antek mereka dan semua musuh-musuh Islam dengan kesengsaraan kaum Muslim ketika mereka tertawa lebar mendengar bahwa proyek mereka dalam negara sipil demokrasi telah diserukan oleh kaum Muslim, al-Ikhwan al-Muslimun. Dan innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji’ûn -sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada-Nyalah kita pasti kembali-.
05 Sya’ban 1433 H
25 Juni 2012
Hizbut Tahrir
Komentar:
Kampanye Kondom sebagai upaya pengendalian HIV masih kontroversial. Namun, ada titik temu. Sejumlah anggota Komisi IX DPR setuju kampanye kondom dilakukan secara terbatas di kelompok beresiko tinggi alias rentan (kompas, 26/6)

Sudah tahu tidak efektif masih dilakukan juga, padahal menghabiskan anggaran 25 miliar uang rakyat.
Menghentikan penularan HIV dan PMS hanya bisa dituntaskan dengan melarang perzinaan dan hubungan seksual yang melanggar syariah.
Semua itu hanya bisa diterapkan sempurna dengan penerapan syariah dalam institusi Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah.

[www.globalmuslim.web.id]





RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) Bertentangan dengan Islam, Berbahaya dan Merusak

12 04 2012

Saat ini di DPR sedang kencang dibahas RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang diusulkan pemerintah. Sejak awal RUU KKG itu menuai protes, penentangan dan penolakan dari berbagai elemen termasuk ormas-ormas muslimah. RUU KKG itu dinilai bertentangan dengan Islam, berbahaya dan merusak bagi masyarakat.

Aspek Filosofis dan Ideologis

Ide KKG sebenarnya merupakan ide yang stereotype barat sebagai perlawanan atas penindasan perempuan di barat (Eropa). Penindasan itu dianggap akibat adanya perbedaan/pembedaan dan ketaksetaraan perempuan dan laki-laki. Untuk menghilangkan penindasan itu, laki-laki dan perempuan harus setara dan disamakan, dan tidak boleh ada diskriminasi. Dan begitulah baru dianggap adil. Ini sama persis dengan pemahaman keadilan ala marxist.

Dalam perspektif gender, penindasan atas perempuan dipengaruhi oleh sudut pandang patriarkhi dalam aturan dan hukum. Maka aturan dan hukum harus dibuat dengan sudut pandang perempuan agar terealisasi KKG. Keterlibatan perempuan menjadi keharusan sekaligus ukurannya. Jika partisipasi perempuan itu sama dengan laki-laki barulah dianggap benar-benar setara dan adil.

Dalam perspektif gender, penindasan atas perempuan juga dipengaruhi oleh pandangan budaya dan agama yang dianggap patriarkhis. Maka pengaturan relasi laki-laki dan perempuan dalam semua aspek harus dijauhkan dari ketentuan agama itu dan harus diserahkan kepada manusia dengan partisipasi perempuan yang setara dengan laki-laki. Disinilah, akidah sekulerisme dan sekulerisasi menjadi pra syarat mutlak terealisasinya KKG. Jadi secara filosofis dan ideologis, ide gender dan KKG itu tampak jelas bertentangan dengan Islam.

Menyontek dan Mengekor Barat

Indonesia telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan disahkan menjadi UU No. 7/1984. Inilah salah satu alasan yuridis di balik upaya legalisasi RUU KKG.

Sesi ke-39 Sidang Komite CEDAW PBB pada 23 Juli – 10 Agustus 2007, meminta pemerintah segera menuangkan konvensi itu dalam hukum nasional. Indonesia didorong untuk melakukan studi banding tentang kodifikasi dan penerapan tafsir progresif terhadap hukum Islam.

Maka disusunlah RUU KKG itu. Rujukannya adalah dokumen CEDAW, Beijing Platform For Action (BPFA) dan Millenium Developments Goals (MDGs), dsb. Paradigma, istilah, definisi dan kalimat-kalimatnya banyak menyontek dokumen-dokumen itu. RUU KKG ini hanyalah perpanjangan dari proyek barat dalam rangka imperialisme.

RUU KKG Menyerang Islam dan Berbahaya

Pasal 1, “Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan”. Sedangkan “Keadilan Gender adalah suatu keadaan dan perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara”.

Disitulah, RUU ini memandang Islam diskriminatif terhadap perempuan. Aturan syariah seperti terkait pakaian, larangan perempuan menjadi pemimpin negara/penguasa, tanggung jawab keibuan, relasi suami istri, perkawinan, perwalian, nusyuz, ketentuan waris dan lainnya dianggap diskriminasi dan tak adil atas perempuan. Islam dilekatkan bias patriarkhis, bahkan banyak ayat dan hadits dituduh bermuatan misogynist (membenci wanita). Spirit RUU ini pada hakikatnya menjadi gugatan terhadap Islam.

Pasal 3 huruf f menyatakan akan menghapus segala praktik yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan stereotype bagi perempuan dan laki-laki. Artinya, peran khas laki-laki sebagai suami dan pemimpin bagi wanita dan peran khas perempuan sebagai isteri, ibu dan pengatur rumah tangga adalah pembakuan peran (tidak fleksibel) sehingga harus dihapus.

RUU ini melarang perbuatan yang memiliki unsur pembedaan, pembatasan, dan/atau pengucilan atas dasar jenis kelamin tertentu (Bab VIII, pasal 67). Siapa saja yang melaksanakan ketentuan syariah dalam masalah waris, aqiqah, kesaksian, melarang perempuan menjadi khatib jumat, wali nikah, imam shalat bagi makmum laki-laki, dan melarang nikah beda agama maupun sesama jenis, dsb, berarti telah melanggar Bab VIII, pasal 67 dan Bab III pasal 12 RUU KKG ini.

Pasal 8 huruf b menyatakan, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan melalui peraturan yang tidak diskriminatif gender. Jelas ini menyasar peraturan bernuansa syariah. Komnas Perempuan pada September 2010 menganggap ada 189 perda diskriminatif. Di antaranya mengenai khalwat di Aceh, pemberantasan pelacuran di Jawa Barat, keharusan berpakaian Muslim dan Muslimah di Bulukumba, serta pelarangan keluar malam bagi perempuan di Tanggerang.

Pasal 9 ayat (1) menyatakan kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi, hak pendidikan, hak ekonomi dan ketenagakerjaan, keterwakilan perempuan, perkawinan dan hubungan keluarga.

Keadilan pada hak ekonomi meniadakan perlunya izin suami/keluarga bagi perempuan untuk bekerja apalagi di malam hari. Terpenuhinya hak reproduksi mencakup ketidakharusan izin suami soal sterilisasi dan aborsi. Perempuan/remaja perempuan harus dijamin mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk kemudahan mendapatkan kontrasepsi untuk mengurangi tingkat aborsi tidak aman dan kehamilan. Pasal 4 ayat 2 mengharuskan terpenuhinya kuota 30% dalam hal keterwakilan perempuan di legislatif, eksekutif, yudikatif, dan berbagai lembaga pemerintahan non-kementerian, lembaga politik, dan lembaga non-pemerintah, lembaga masyarakat di tingkat daerah, nasional, regional dan internasional.

Pasal 20 mencantumkan sanksi administratif atau pemberian disinsentif bagi pihak yang mencederai komitmen PUG. Bahkan pasal 21 ayat (2) menentukan bila terjadi tindak pidana yang dilatarbelakangi diskriminasi gender, pidananya dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana yang diancamkan dalam KUHP dan UU lainnya. Lebih parah lagi, pasal 70 RUU ini memberikan ancaman pidana penjara bagi setiap orang yang sengaja melanggar pasal 67. Dengan pasal ini, penjara nantinya akan dipenuhi oleh kaum Muslimin yang melaksanakan ketentuan syariah yang dianggap tidak sejalan dengan ide gender dan KKG yang diusung RUU ini.

RUU Merusak

RUU ini nantinya akan bisa merusak kaharmonisan keluarga bahkan bisa menghancurkan bangunan masyarakat. Perempuan didorong lebih banyak berkiprah di ruang publik dan berkarir yang akan menambah beban bagi perempuan sendiri. College Eropa Neuropsychopharmacology tahun 2011 dalam studinya menemukan bahwa depresi perempuan di Eropa naik dua kali lipat selama 40 tahun terakhir karena ‘beban luar biasa’ akibat kesulitan menyeimbangkan peran mengurus rumah, merawat anak dan karir.

Dibalik ide KKG mengintai kerakusan nafsu bisnis. Bernard Lewis dalam bukunya, The Middle East mengungkapkan, “Faktor utama dalam emansipasi perempuan adalah ekonomi …. kebutuhan tenaga kerja perempuan.” Nicholas Rockefeller -seorang penasihat RAND- menyatakan tujuan kesetaraan gender adalah untuk mengumpulkan pajak dari publik 50% lebih untuk mendukung kepentingan bisnis.

Ide KKG mendorong perempuan bebas mengekspresikan diri termasuk dalam pemenuhan seksual. Keharmonisan keluarga terancam. Bangunan masyarakat juga bisa runtuh. Tercatat, saat ini di Inggris hanya 40% anak yang lahir dari pernikahan. Ide RUU ini juga berpotensi melahirkan ancaman masyarakat tua akibat pertumbuhan penduduk minus seperti yang terjadi di Eropa. Akankah kita harus menunggu deretan kejadian seperti itu di Indonesia untuk menolak ide gender dan KKG sekaligus menolak RUU ini yang mengusungnya?

Pandangan Islam

Islam datang mensolusi problem manusia secara umum dengan hukum yang sama berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kadang solusi hukum itu datang untuk problem yang lahir dari sebagian jenis manusia, baik perempuan atau laki-laki. Dalam konteks ini, Islam membawa hukum yang berbeda-beda sesuai dengan tabiat fitrah perempuan dan laki-laki, dan sesuai dengan posisi masing-masing di dalam jamaah serta peran, fungsi dan status di masyarakat. Perbedaan tersebut diciptakan bukan untuk mendiskriminasikan perempuan tetapi demi harmonisasi peran masing-masing.

Semua aturan yang diberlakukan Allah SWT itu adalah solusi kehidupan sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh manusia. Maka Allah melarang untuk iri atas perbedaan itu.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS an-Nisa’ [4]: 32)

Hikmah pembedaan hukum yang berkaitan pada perempuan sejatinya adalah perlindungan terhadap kehormatan dan kesucian perempuan. Penerapan syariah Islam memberikan jaminan harmonisasi keluarga, keutuhan bangunan masyarakat dan kelestarian generasi yang tangguh, bebas dari krisis keyakinan dan moralitas. Semua itu hanya bisa diujudkan dengan penerapan syariah di bawah sistem Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []
Komentar Al Islam
Keberlanjutan perikanan nasional kian terancam oleh ketertinggalan nelayan, lemahnya insfrastruktur, pencurian ikan yang masih merajalela dan arus impor ikan yang memukul daya saing. Keberpihakan pemerintah terhadap sektor perikanan dinilai masih rendah (kompas, 10/4).
1. Sesungguhnya semua yang dibutuhkan untuk kemakmuran dan kemajuan ada melimpah di negeri ini. Tapi sayang, negeri ini tertinggal dan rakyatnya banyak yang miskin.
2. Yang tidak ada di negeri ini adalah sistem yang baik dan pemerintah dan politisi yang perhatian dan tulus memelihara dan memperjuangkan kepentingan rakyat
3. Yang dibutuhkan negeri ini untuk maju dan sejahtera adalah syariah Islam dalam bingkai sistem Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah.
[AlIslam606/HTIPress/al-khilafah.org]





Menaikkan Harga BBM = Menyengsarakan Rakyat

20 03 2012

[Al-Islam 598] Menteri ESDM Jero Wacik di depan raker komisi VII DPR-RI (Selasa,6/3/2012), mewakili pemerintah menyodorkan opsi kenaikan BBM sebesar Rp 1.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter mulai April 2012. Rencana kenaikan harga BBM itu itu juga sudah dimasukkan dalam RAPBN-P 2012 yang sudah diajukan kepada DPR.

Rencana itu menuai banyak penolakan dari hampir semua kalangan masyarakat. Bahkan menurut hasil survey LSI dengan responden dari seluruh propinsi di Indonesia, 86 % masyarakat menolak kenaikan harga BBM. Tetapi rupanya pemerintah sudah tipis nuraninya (atau mungkin tidak punya lagi) sehingga tetap ngotot mengajukan rencana kenaikan harga BBM untuk disetujui DPR. Jika DPR juga menyetujuinya, lengkap sudah kenyataan pahit negeri ini dimana pemerintah dan wakil rakyatnya telah kehilangan nurani, tidak mau repot dan lebih memilih kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya sendiri. Mungkin jika tetap ngotot menaikkan harga BBM, kiranya pantas dikatakan bahwa pemerintah telah bohong, khianat dan zalim terhadap rakyatnya sendiri.

Dampak Kenaikan Harga BBM

Menurut kajian pemerintah, jika harga BBM naik Rp 1.500 per liter, inflasi diperkirakan bertambah 2,15 %. Penghematan yang diperoleh pemerintah mencapai Rp 31,58 triliun. Jumlah penduduk miskin naik sekitar 0,98 % dan daya beli masyarakat hanya menurun 2,1 persen. Pemerintah yakin harga-harga nantinya masih bisa dikontrol dan harga pangan tidak akan melonjak. Hitung-hitungan di atas kertas itu memberi kesan, begitu sederhananya imbas/dampak kenaikan harga BBM di mata pemerintah. Seolah-olah nasib rakyat terutama rakyat kecil di mata pemerintah begitu remeh.

Bisa dipastikan, kenaikan harga BBM akan makin menyengsarakan rakyat. Pemerintah sadar dan tahu akan hal itu, tapi tetap ngotot ingin menaikkan harga BBM. Berbagai dampak langsung dan tak langsung akan diderita oleh rakyat. Ibaratnya, akibat kenaikan harga BBM, rakyat dipukuli dari kiri, kanan, depan dan belakang. Wajar jika nanti banyak rakyat yang KO, pingsan karenanya.

Dampak pertama yang langsung dirasakan masyarakat adalah naiknya harga-harga barang terutama kebutuhan pokok. Bahkan dampak itu sudah terjadi saat ini ketika harga BBM belum naik. Koar-koar pemerintah yang akan menaikkan harga BBM telah mendorong harga berbagai bahan kebutuhan naik. Seperti yang diberitakan Kompas (13/3) harga-harga kebutuhan pokok di berbagai daerah mengalami kenaikan seperti di Magelang Jateng, Mojokerto Jatim, Kediri Jatim, Manokwari Papua, Padang dan daerah lainnya. Kenaikan harga bahan sembako berkisar Rp 500 – Rp 1.000 per kilogram, bahkan beberapa barang naik beberapa ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga-harga saat ini saja sudah sangat dirasakan memberatkan masyarakat. Jika nanti harga BBM naik, bukan tidak mungkin harga-harga barang itu akan naik lagi. Artinya, dampak kenaikan harga BBM kenaikan harga-harga barang akan terjadi dua kali, sebelum dan sesudah harga BBM naik. Tentu hal itu akan menambah beban pikiran dan psikis bagi masyarakat. Bukan tidak mungkin, dampak lanjutannya akan makin banyak orang yang mengalami depresi dan gangguan jiwa.

Dampak pasti kenaikan harga BBM lainnya adalah naiknya ongkos transportasi dan distribusi barang dan jasa. Menurut Ketua Umum Organda Eka Sari Lorena Soerbakti, pengeluaran untuk membeli BBM memakan porsi 30-40 persen dari biaya operasional angkutan umum. Jika harga BBM naik Rp 1.500 per liter, diperkirakan pengeluaran untuk BBM akan bertambah sekitar 15-17 persen. Beban itu bertambah dengan tingginya biaya perawatan dan pemeliharaan akibat buruknya infrastruktur. Harga suku cadang yang sudah tinggi saat ini bisa dipastikan akan naik lagi seiring dengan naiknya harga BBM itu. Dengan semua faktor itu, menurut perkiraan Soerbakti, tarif angkutan umum akan naik 30-35 persen dari tarif saat ini.

Naiknya ongkos angkutan umum itu bukan hanya memukul pengguna angkutan umum, tetapi juga akan memukul para sopir angkot. Sebab dengan naiknya ongkos, masyarakat akan mengurangi untuk bepergian. Tidak sedikit yang akan memilih menggunakan sepeda motor. Artinya penumpang akan makin sedikit dan buntutnya pendapatan para sopir dan penyedia jasa angkutan juga terancam.

Kenaikan harga BBM otomatis akan meningkatkan laju inflasi. Dalam hitungan pemerintah menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Negara (PPN)/Kepala Bappenas Armida, kenaikan harga BBM akan membuat laju inflasi menjadi 7% atau naik dari asumsi sebelumnya yaitu 5,3%. Kenaikan inflasi itu akan menyebabkan angka kemiskinan naik menjadi sekitar 11,93% – 12,08%. Kenyataannya nanti biasanya lebih besar dari angka-angka prediksi pemerintah itu.

Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Said Iqbal, mencatat, kenaikan BBM sebesar 28,75 persen di tahun 2008 mengakibatkan inflasi naik menjadi 11,01 persen (RMOL, 5/3). Maka rencana kenaikan harga BBM sebesar 33,3 % nanti dimungkinkan bisa menyebabkan inflasi lebih dari 11 persen.

Dengan semua itu, otomatis daya beli masyarakat akan turun dan hampir dipastikan jumlah orang miskin akan meningkat. Pengalaman tahun 2005, dampak kenaikan BBM jumlah orang miskin melonjak menjadi 16 % meski saat itu ada program BLT. Fakta tahun 2005 itu bisa terulang pada tahun 2012 ini. HS Dillon, utusan khusus Presiden untuk penanggulangan kemiskinan, memperkirakan jumlah orang miskin akan bertambah 1,5% dari jumlah penduduk atau bertambah 3,5 juta orang (tempo.co, 7/3). Bahkan sebagian pihak memperkirakan jumlah orang miskin akan bertambah jauh lebih banyak dari angka itu. Disamping itu, akibat menurunnya daya beli dan naiknya harga pangan, pemenuhan gizi masyarakat pun akan menurun. Akibatnya, jumlah anak rawan gizi akan makin banyak.

Kenaikan harga BBM juga akan menambah jumlah anak putus sekolah. Data tahun 2011, ada 10,268 juta siswa usia wajib belajar (SD dan SMP) yang putus sekolah. Selain ada sekitar 3,8 juta siswa yang tidak dapat melanjutkan ke tingkat SMA. Berdasarkan pengalaman tahun 2010 akibat kemiskinan yang menimpa masyarakat terjadi lonjakkan angka putus sekolah sebesar 30 %. Karenanya, hampir bisa dipastikan akibat kenaikan harga BBM angka putus sekolah semakin tinggi. Hal itu sama saja makin banyak rakyat bawah yang tidak punya kesempatan memperbaiki taraf hidupnya dan terpaksa terjerat dalam siklus kemiskinan dan kebodohan.

Selain itu, kenaikan harga BBM juga berdampak pada para pelaku usaha. UKM yang selama ini sudah tumbuh menjadi 50 juta dan menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat akan sangat terpengaruh. Bukan mustahil dampak kenaikan harga BBM akan banyak UKM yang gulung tikar.

Semua beban kenaikan harga BBM itu akan makin besar dengan rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik per 1 Mei 2012. Makin lengkaplah penderitaan yang akan diderita oleh rakyat.

Harga BBM Naik Demi Siapa ?

Jika harga BBM naik Rp 1.500 per liter, menurut Wamen ESDM pemerintah akan menghemat hingga Rp 31,5 triliun (sindonews/02/03/2012). Di sisi lain, pemerintah tahu dan sadar, kenaikan harga BBM akan menyusahkan rakyat. Karena itu pemerintah menurut Menko Kesra Agung Laksono menyiapkan anggaran sekitar Rp 30 triliun bagi program kompensasi (bisnis.com, 29/2). Bentuknya berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), sebesar 150 ribu per rumah tangga sasaran per bulan selama 9 bulan, beasiswa siswa miskin (BSM), beras bagi masyarakat miskin (raskin) selama 14 bulan, dan kupon transportasi.

Bisa dilihat, jumlah yang dihemat sebanding dengan biaya kompensasi. Lalu untuk apa pemerintah repot-repot menaikkan harga BBM? Apalagi harus diingat, kompensasi itu hanya sementara dan tidak semua masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM mendapat kompensasi. Sementara, dampak buruk kenaikan harga BBM bersifat permanen dan terus berlanjut mendera seluruh masyarakat. Jika pemerintah sudah tahu dan sadar kebijakan itu akan menyusahkan masyarakat, dan jumlah yang bisa dihemat pun habis untuk kompensasi, lalu sebenarnya untuk kepentingan siapa kebijakan kenaikan harga BBM itu? Yang jelas, bukan demi rakyat sebab rakyat hampir dipastikan akan makin susah.

Saat harga BBM naik, maka selisihnya dengan harga BBM yang dijual SPBU swasta terutama asing tidak terlalu tinggi. Dengan begitu, akan makin banyak pengguna kendaraan yang beralih membeli BBM di SPBU-SPBU asing itu. Itu artinya, kenaikan harga BBM memperbesar pasar dan memperbanyak konsumen bagi SPBU-SPBU asing. Diantara pihak yang langsung diuntungkan dari kenaikan harga BBM adalah SPBU-SPBU asing.

Wahai Kaum Muslimin

Itulah akibat ideologi kapitalisme liberal yang diterapkan di negeri ini. Semua itu dilegalkan melalui liberalisasai migas yang dilegalkan melalui UU MIGAS No. 22/2001. Yang jelas diuntungkan adalah asing. Sebaliknya yang jelas buntung adalah rakyat.

Pemerintah hendaknya takut akan tertimpa doa Nabi saw:

«اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ»

Ya Allah siapa saja mengurusi sesuatu dari urusan umatku lalu ia menyusahkan mereka maka timpakan kesulitan padanya (balaslah dia) (HR Muslim)

Tidak ada jalan untuk menyudahi nestapa bagi umat ini, kecuali dengan menerapkan syariah Islam secara utuh dalam bingkai Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Maka wahai Kaum Muslimin mari segera kita wujudkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu (QS al-ANfal [8]:24)

Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []

Komentar:

Harga Premium dan Solar bersubsidi dipastikan naik Rp 1.500 per liter. Hal ini diyakini pemerintah setelah beberapa asumsi makro yang diajukan dalam revisi APBN 2012 disepakati DPR. (Kompas.com, 13/3)
1. Pemerintah lebih suka mensubsidi asing dengan menjual gas di bawah harga pasar. Padahal selama 4 tahun potensi ruginya mencapai 410 triliun, lebih dari 12 kali penghematan dari menaikkan harga BBM yang menyengsarakan rakyat.
2. Pemerintah lebih memilih menyengsarakan rakyat demi “menghemat” Rp 31,58 triliun. Sebaliknya, pemerintah tetap nyaman memberi stimulus fiskal di APBN 2012 yang totalnya mencapai 50 triliun kepada para kapitalis termasuk asing.
3. Nabi saw berdoa: Ya Allah siapa saja mengurusi sesuatu dari urusan umatku lalu ia menyusahkan mereka maka timpakan kesulitan padanya (balaslah dia) (HR Muslim)[al-khilafah.org]





Pemborosan Anggaran Cermin Kegagalan Demokrasi

25 01 2012

[Al Islam 591] Problem multidimensi mulai kelaparan dan kekurangan gizi, kemiskinan, kemelaratan, kebanjiran, dsb tengah mendera masayrakat dan mendatangkan kesengsaraan dan malapetaka bagi mereka. Satu contoh kecil, di kabupaten Lebak Banten, ada 22 jembatan yang sangat penting bagi warga rusak diterjang banjir. Diantaranya jembatan ‘indiana jones’ di atas sungai Ciberang yang menghubungkan Kampung Ciwaru, desa Sangiang Tanjung kecamatan Kalanganyar dengan kampung Cikaray desa Pasir Tanjung kecamatan Rangkasbitung. Di jembatan ini, murid-murid sekolah saat pulang dan pergi sekolah harus menyeberangi sungai dengan bergelantungan meniti jembatan gantung yang miring.

Ironisnya, di tengah kondisi masyarakat yang dibelit berbagai problem itu, kepada kita dipertontonkan pemborosan anggaran di berbagai lembaga negara ini dan bahkan diantaranya terkesan berlomba-lomba dalam kemewahan. Fakta itu sungguh sangat melukai perasaan masyarakat dan melecehkan nurani kemanusiaan.

Pemborosan Uang Rakyat

Pemborosan uang rakyat bukan monopoli instansi atau lembaga tertentu. Pemborosan itu terjadi di berbagai institusi baik eksekutif, legislatif ataupun yudikatif.

Misalnya, di DPR, baru-baru ini terkuak adanya berbagai proyek fantastis. Diantaranya: renovasi ruang rapat Banggar Rp. 20,3 miliar, renovasi toilet Rp 2 miliar, proyek perawatan gedung DPR sebesar Rp 500 miliar, finger print Rp 4 miliar, renovasi ruang wartawan Rp 700 juta, dan proyek lainnya. (lihat, suarakarya.com, 19/01).

DPR juga merencanakan sejumlah proyek pengadaan untuk tahun anggaran 2012. Totalnya mencapai Rp 73,7 miliar. Laman http://www.lpse.dpr.go.id memuat rinciannya: 1. Pemeliharaan halaman Gedung Zona B Rp 1,8 miliar. 2. Pemeliharaan halaman Gedung Zona A Rp 2,13 miliar. 3. Cleaning service Gedung Zona A Rp 5,38 miliar 4. Cleaning service zona C Rp 4,71 miliar. 5. Cleaning service zona B Rp 4,87 miliar. 6. Service kompleks rumah jabatan di Kalibata Rp 36,3 miliar. 7. Konsultan manajemen, ruang persidangan beserta fasilitas pendukung di wisma Griya Sabha, DPR, Kopo, Bogor Rp 4,88 miliar 8. Pencetakan Majalah Parlementari Rp 2,97 miliar. 9. Pencetakan Buletin Parlementaria Rp 3,59 miliar 10. Pemeliharaan dan perawatan medis dan biaya makan hewan rusa di DPR Rp 589 juta. 11. Pengadaan tenaga produksi TV Parlemen DPR Rp 1,19 miliar. 12. Pengadaan pengharum ruangan Rp 1,59 miliar. 13. Outsourcing helpdesk Rp 287 juta. 14. Langganan jasa internet Rp 3,47 miliar. (lihat, news.okezone.com, 17/1).

Mahkamah Agung (MA) pun turut berlomba memperlihatkan kemewahan. Untuk anggaran 2012 terdapat anggaran pengadaan mebel sembilan ruang pimpinan dan ruang sidang mencapai Rp 11,4 miliar. Selain itu, pembelian mebel dua ruang rapat, yaitu Ruang Wirjono dan Ruang Murdjono Rp 1,8 miliar. Total anggaran untuk pengadaan meubel dan ruang rapat jumlahnya mencapai Rp 13,2 miliar. (Lihat, suarakarya.com, 19/01).

Sementara di lingkaran pemerintahan juga terdapat berbagai indikasi anggaran yang boros dan tidak efektif. Data FITRA memperlihatkan, anggaran Setneg tahun 2012 mencapai Rp 80,4 miliar. Padahal, pada 2011 hanya Rp 8,8 miliar. (Lihat, mediaindonesia.com/20/1). Indikasi pemborosan itu juga terlihat dari realisasi penyerapan APBN 2011 yang hingga September baru 26,9% namun di bulan desember mencapai 90%. Dalam dua bulan realisasi penyerapan APBN meningkat 60%, luar biasa! Semua besar kemungkinan tidak efektif dan berpeluang besar terjadi penyelewengan. Ini hanya sebagian inidikasi, yang sebenarnya mungkin jauh lebih besar.

Penyebab dan Modus

Salah satu sebab yang mendasar adalah sistem politik demokrasi yang berbiaya mahal. Para politisi memerlukan biaya besar, mencapai miliaran per orang, untuk membiayai proses politik. Dana itu bisa berasal dari dana sendiri atau dari cukong para kapitalis. Akibatnya para politisi menggunakan segala cara untuk mengembalikan modal itu bagi dirinya sendiri dan cukongnya, ditambah keuntungan. Diantara modusnya, fasilitas langsung seperti fasilitas kunjungan, dan sejenisnya. Atau melalui proyek-proyek yang aneh besaran anggaran, jenis proyek atau prosesnya. Proyek-proyek fantastis di atas bisa jadi termasuk modus ini. Contoh lain, pengadaan mesin foto copy di DPR yang mencapai Rp 8,86 miliar yang pembukaan lelangnya dilakukan Oktober lalu. Bisa juga dengan modus merencanaan proyek tertentu yang tak jarang sekaligus ditentukan perusahaan pelaksananya. Apa yang terungkap dalam masalah mafia anggaran yang melibatkan anggota dewan mengungkap modus ini. Jadlah, politisi dan pejabat hanya mengabdi demi kepentingan sendiri, kelompok dan para cukong yang mendanai proses politiknya. Kepentingan rakyat hanya diperalat. Jika pun kadang-kadang diperhatikan, tak labih itu sekedar untuk penyesatan agar mereka terkesan memperhatikan kepentingan rakyat.

Semua itu makin parah dengan adanya nafsu hedonis pada diri para politisi dan pejabat. Mumpung masih menjabat, mereka gunakan fasilitas senyaman dan semewah mungkin. Barangkali itulah yang bisa ditangkap dari anggaran suplemen penambah stamina untuk DPR yang mencapai Rp. 800 juta; atau renovasi ruangan Banggar, dan renovasi dan pengadaan mebel di MA yang mencapai 11 miliar.

Lebih mendasar lagi, semua itu mencerminkan tipisnya keimanan dan ketakwaan pada diri mereka. Mereka tak lagi ingat akherat. Dunia telah menjadi tujuan mereka.

Sistem Islam Solusinya

Pemborosan uang rakyat itu sangat sulit, jika bukannya mustahil, diselesaikan dalam sistem politik demokrasi. Sebab sistem politik demokrasi yang mahal biaya justru menjadi akar penyebabnya. Untuk menyelesaikannya, sistem demokrasi yang mahal itu justru harus ditinggalkan. Sebagai gantinya Sistem Islam yang memang memiliki solusi untuk semua problem itu harus diterapkan. Islam memiliki hukum-hukum terkait dengan pembelanjaan harta negara yang memberikan panduan dan batasan sehingga pembelanjaan harta negara tidak mengikuti kehendak penguasa dan para politisi seperti dalam sistem demokrasi saat ini.

Al-‘Alamah syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, dari hasil elaborasi hukum-hukum syara’, beliau menyusun enam kaedah pembelanjaan kas negara (an-Nizhâm al-Iqtishâdî, hal.235-237, cetakan mu’tamadah.2004) yaitu: Pertama, harta zakat hanya dibelanjakan kepada delapan ashnaf yang telah ditentukan di dalam al-Quran. Kedua, Pembelanjaan untuk melaksaksanakan kewajiban jihad. Pembelanjaan ini adalah wajib dan tidak tergantung ada tidaknya harta. Ketiga, pembelanjaan untuk kompensasi jasa yang diterima negara seperti gaji pegawai, dsb. Pembelanjaan ini wajib dan tidak tergantung ada dan tidaknya harta. Keempat, Pembelanjaan bukan sebagai kompensasi, tapi untuk kepentingan rakyat yang jika tidak dilakukan atau ditunda akan bisa menimpakan dharar atau kesulitan bagi rakyat. Contoh, untuk pembangunan sarana vital, jalan, jembatan, rumah sakit, dan fasilitas yang sangat diperlukan lainnya. Pembelanjaan in juga wajib dan tidak tergantung ada tidaknya harta. Jika harta yang ada tidak cukup, diwajibkan pajak untuk menutupinya. Kaedah ini menempatkan pembangunan sarana dan fasilitas vital bagi masyarakat sebagai prioritas yang tak bisa ditawar-tawar. Dengan kaedah ini perbaikan semacam jembatan indiana jones yang ada di lebak tidak boleh ditunda. Kelima, bukan merupakan kompensasi, tapi merupakan kemaslahatan rakyat, yang jika ditunda tidak menyebabkan dharar bagi masyarakat. Misalnya, pembangunan jalan tambahan, dsb. Pembelanjaan ini hanya dilakukan jika ada dana dan setelah terpenuhi pembiayaan yang wajib dan dharurat. Jika tidak ada maka tidak perlu dipungut pajak untuk membiayainya. Keenam, pembelanjaan untuk menanggulangi bencana dan emergensi. Pembelanjaan ini harus dikeluarkan tidak tergantung ada dan tidaknya harta. Jika tidak ada harta atau kurang maka dipungut pajak untuk menutupinya.

Dari keenam kaedah itu, maka sebagian besar atau malah seluruh proyek fantastis diatas tidak termasuk diantaranya. Kalaupun dipaksakan masuk, mungkin termasuk kaedah kelima. Dalam pandangan syariah, pembelanjaan untuk semua itu tidak menjadi prioritas bahkan bisa diabaikan sama sekali. Dengan kaedah pembelanjaan kas negara seperti itu, maka munculnya proyek-proyek aneh dan fantastis seperti yang sekarang muncul, justru menjadi aneh dan bisa dicegah.

Disamping itu, sistem politik Islam prosesnya tidak membutuhkan biaya yang mahal. Para pejabat dan politisi tidak akan berambisi mengejar balik modal seperti dalam sistem politik demokrasi saat ini. Begitu juga, paradigma politik Islam bertumpu pada ri’ayah (pemeliharaan) urusan rakyat, dan bukannya berkutat dan fokus pada kekuasaan seperti paradigma politik saat ini. Dengan paradigma itu para polisi akan lebih berjuang demi kemaslahatan rakyat. Lebih dari itu, dalam sistem Islam, ketakwaan pejabat, politisi dan rakyat akan senantiasa dijaga dan dibina. Ketakwaan bersama itu akan mencegah semua bentuk pemborosan uang rakyat sampai seminimal mungkin bahkan hilang sama sekali.

Namun semua itu hanya bisa terwujud jika Syariah Islam diterapkan secara utuh dalam bingkai sistem politik Islam yaitu Khilfah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Untuk itu tepat kita renungkan firman Allah SWT:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.(QS al-A’raf [7]: 96).

Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []
Komentar Al Islam:
Komisi IV yang membidani pertanian, kehutanan dan kelautan meminta jatah 50% atau Rp. 4,33 triliun dana bansos dari Kementerian Pertanian. DPR berasalan akan digunakan untuk mengakomodasi aspirasi daerah (mediaindonesia.com, 24/1).
1. Motiv sebenarnya adalah politik untuk memperoleh dana politik untuk pencitraan demi pemilu 2014. Itu akal bulus seperti dana aspirasi dulu.
2. Kepentingan rakyat hanya diperalat. Itulah karakter politik dan politisi sistem demokrasi yang berbiaya mahal.

Pengemudi mobil yang menabrak 13 orang, 9 orang diantaranya tewas, di Tugu Tani Jakarta Pusat , Minggu (22/1), berpesta narkoba dan menenggak minuman keras sebelum kecelakaan (mediaindonesia.com, 23/1)
1. Rasul saw sudah mengingatkan: “Khamr merupakan kuci semua keburukan”.
2. Karena itu peredaran narkoba dan miras harus dibabat habis.
3. Selamatkan masyarakat dari ancaman keburukan akibat miras dan narkoba dengan Syariah Islam dalam bingkai Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah.








%d blogger menyukai ini: