Indonesia Sudah Jadi Negara Mafia

25 11 2012

INDONESIA SUDAH JADI NEGARA MAFIA
Jakarta Indonesia sudah menjadi negara mafia. Kekhawatiran ini disampaikan pengamat politik, J Kristiadi. Banyak kebijakan yang dikeluarkan baik legislatif dan eksekutif hanya untuk kepentingan kelompok dan pribadi.

“Di bukunya Benny K Harman, saya lupa judulnya. Bagaimana DPR itu orang-orangnya cari duit, disampaikan secara eksplisit kok. Negara tidak hanya dipengaruhi mafia, tapi sudah jadi negara mafia,” kata Kristiadi di sela-sela diskusi di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta, Rabu(6/6/2012). Kristiadi tidak sembarang bicara. Berdasarkan buku yang dibuat anggota DPR terpapar bagaimana politisi mencari uang. Mereka tahu perbuatan itu tidak benar, tetapi tetap dilakukan.”Mereka tahu cara itu buruk, tapi tidak bisa menghindarkannya. Seperti anak muda makan junk food padahal sudah banyak ancaman,” jelasnya.Dia juga menilai kalangan politisi Senayan saat ini mengalami political schizophrenia.Mereka tahu apa yang mereka lakukan buruk, tetapi tetap dilakukan.”Negara pun menjadi negara anarkis, sehingga kebijakan-kebijakannya pun anarki,” ucap Kristiadi.

ANALISIS :
Parpol adalah lembaga paling mempermudah untuk mendapatkan kekayaan, secara lahiriah Indonesiadd adalah negeri yang sangat kaya khususnya untuk SDA, tercatat hampir 2/3 bagian dari wilayah Indonesia adalah perairan yang begitu potensial.Belum lagi jika berbicara sumber daya alam seperti hutan dan lainnya.Indonesia seperti antungnya dunia dari segi ini. Pertanyaannya apakah dengan semua SDA yang melimpah itu negeri yang katanya mengemban asas demokrasi ini terbebaskan dari yang namanya kemiskinan dll.
Sayangnya tidak, fakta menunjukkan Indonesia berada di urutan pertama sebagai negeri terkorup di ASIA.Survey membuktikan selama tahun 2011 sampai sekarang kepercayaan masyarakat terhadap parpol dan pemerintah semakin menurun bahkan hampir mencapai titik limit yakni 80% hal ini terjadi karena melihat realitas politik yang bobrok khususnya dari segi korupsi.Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah umumnya merugikan masyarakat,jika berbicara keadilan maka Indonesia sangat jauh dari label itu,hingga wajar saja jika dikatakan Indonesia adalah negeri mafia.
Di indonesia 100% kursi pemerintahan diduduki oleh anggota parpol dari menteri, anggota dewan legeslatif,ekskutif bahkan yudikatif sampai pemimpin negeri inipun berasal dari sebuah partai politik. Dan bisa dikatakan semua parpol khususnya yang bernaung dalam parlemen, berada dibawah pengaruh dan setiran pihak asing. Sehingga tidaklah heran jika banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sering merugikan rakyat. Parpol sendiri merupakan alat politik dari asing yang secara menyeluruh menggunakan falsafah dan tsaqofah yang mereka produksi,mulai dari fikrah,thariqah da terutama orang2 yang berada didalamya.Padahal kita ketahui dengan pasti tanpa orang2 ini tidak akan mungkin sebuah parpol bisa dibentuk.Orang2 yang berada disebuah partai politik secara langsung maupun tidak mereka akan terikat dan membaur menjadi satu dalam kelompoknya sehingga semua tingkah polah dan pola pikirnya merupakan refleksi nyata parpol yang diusungnya.Selain itu jika mereka terpilih mewakili partai mereka dalam pemilu kemudian menang maka kebijakan yang mereka buat itu tidak akan jauh melenceng dari falsafah yang diemban partainya,sehingga bisa disimpulkan bagaimana pola kemimpin seseorang dari partai dimana ia dilahirkan dan dari fikrah dan thariqah bagimana partai itu sendiri terbentuk.Konskwensi pertaman yang akan seseorang lakukan ketika ia menjadi sang terpilih adalah membayar lunas semua “pengorbanan” yang diberikan oleh partainya untuk menjadikannya memiliki kedudukan. Meskipun awalnya sebuah partai politik akan menepti janji yang dibuat oleh wakilnya ketika pemilu,sebagian besar partai politik di Indonesia melakukan ini,satu fakta lain yang menarik hampir semua partai tyang menang pemilu adalah partai yang mempunyai tender tinggi,pangkat yang tinggi dan terpandang ditegah masyaraka,mereka umumnya adalah orang2 yang memiliki gelar Dr.Ir sampai Prof. Mereka menyadari betul disistem korup ini harta dan pangkat adalah pencitraan dan modal utama untuk menjadi berkuasa.Jika melihat realitas ini maka sangat wajar rasanya jika dikatakan orang2 yang berada didalamnya adalah mafia2 politik yang nyata yang sejatinya tidak memiliki capabilitas sebagai seorang pemimpin.
Bukan rahasia lagi jika banyak parpol di Indonesia dihuni oleh orang2 kaya dan terpandang karena sistem demokrasi yang diembannya menuntut hal ini,didalam sistem demokrasi orang miskin tidak mungkin bisa bikin parpol apalagi menang,tidak seimbang dengan pengorbanan.
Kemudian setelah partai2 yang dikenal tendinsius dan korup ini meloloskan wakilnya kekursi pemrintahan.Maka langkah pertama yang akan diambil oleh wakilnya yang notabennya dibesarkan dinegeri yang dikenal mengemban sistem demokrasi ini adalah membayar lunas semua “kerugian” partainya. Dengan beberapa cara seperti :
-Membuat peraturan yang menguntungkan kelompoknya
-Menggunakan siasat2 licik untuk mengalahkan lawannya
-Memperkaya anggotanya dengan membuat mengusulkan atau membuat kebijakan yang sejatinya menguntungkan parpol yang membesarkannya
-Menjilat penguasa.
Bagi orang yang terpilih menjadi wakil rakyat kiranya tangung jawab mereka secara sosial amatlah berat untuk partainya bukan untuk rakyatnya,karena mereka adalah tulang punggung sekaligus fasilitator partainya untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan bahkan untuk menanamkan dogma ditengah2 pemerintah.
Pada dasarnya hampir semua parpol di Indonesia bermuka dua,dan licik hal ini bisa kita lihat pasca jelang pemilu,kelihatannya ini bukan hal baru lagi sebelum terpilih mereka benar2 mennggunakan seluruh kemampuan mulai dari harta sampai tenaga yang mereka punya untuk merayu masyarakat setelah terpilih janji2 mereka tidak ada yang ditepati kalaupun ada itu hanya pada awalnya saja.
Satu fakta lagi yang menarik adalah ketika sang pemimpin terpilih hampir habis masa jabatannya,maka setelah “vacuum” untuk melakukan kampanye dan perbuatan baik untuk rakyat mendaadak mereka akan muncul lagi mulai satu demi satu membuat kebijakan yang sepertinya menguntungkan rakyat (politik pencitraan lagi).
Jika ditilik lebih lanjut mengapa banyak partai politik yang kemudian menjai korup itu karena orang2 yang berada didalamnya bisa dikatakan “tidak pantas”. Mereka yang sebagian besar intelektual,kaya dan katanya memahami politik itu ternyata tak lebih dari segelintir orang yang memiliki tujuan yang sama (manfaat) dan sifat yang tak jauh berbeda (individulistik),sehingga sekalipun mereka tahu bahwa sejatinya politik itu mengurusi umat mereka cuek saja,bahkan yang lebih mereka urusi adalah bagaimana diri mereka,anggota mereka dan partai mereka layaknya inilah yang dinamakan paham sukuisme yang sempit. Lalu jika kemudian upaya kebangkitan dan perubahan kearah lebih baik itu dipercayakan kepada mereka apakah mungkin hal ini bisa terwujud? Jawabannya pasti tidak karena mereka sendiri pada hakikatnya tidak memahami makna politik yang sebenarnya ditambah lagi capabilitas sebagai seorag pemimpinpun mereka tidak punya padahal dengan tegas ALLAH katakan “Jika kepemimpinan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya (negeri itu)” .Dan saya kira saat ini negeri inipun sedang berjalan menuju kearah kehancuran jika terus2 mempercayaan kebangkitan umat ditangan orang yang jelas2 membebek asing yang dikepalanya hanya ada kepentingan,kekayaan dan pastinya kapitalis Seandainya kita cermati dengan teliti jejak2 yang ditinggalkan oleh partai2 politik yang ada sekarang niscaya tidak ada satu.pun pengaruh perubahan positif yang kita temukan. Politik Di Indonesia adalah politik yang di emban oleh orang2 yang terkena penyakit SCHIZOPHRENIA, pintar tapi bodoh pada faktanya,mereka pintar secara pendidikan tapi sedikitpun tidak mencerminkan kepintarannya yang ada malah kejahiliyahannya. Dan hal ini pastinya tidaklah lepas juga dari pendidikan yang mereka peroleh dan sekali lagi dibidang inipun ada campur tangan asing,pada akhirnya lengkaplah sudah penencapan tsaqofah asing di tubuh2 manusia yang bergelar wakil rakyat ini.

ISLAM MEMANDANG

Aktivitas politik adalah hal urgent dalam Islam,sehingga orang2 yang berada didalamya haruslah orang2 yang memang memahami realitas politik yang shahih, tidak hanya sekedar orang yang ingin melakukan perubahan ataupun memiliki akhlak yang baik tapi orang2 yang secara sadar memahami untuk apa mereka berada disana. Dalam Islam pangkat ataupun kekayaan tidaklah menjadi ukuran walaupun untuk pergerakan hal ini juga penting akan tetapi dibandingkan dengan orang yang tidak mampu namun dia memiliki kemampuan dari segi perpolitikan maka kiranya hal ini lebih baik daripada orang kaya dan terpandang tapi tidak memiliki pemahaman politik sedikitpun seperti parpol2 mafia yang ada di indonesia.Jadi tidak bisa kalau bekalnya Cuma semangat saja karena semangat akan hilang,dan tidak bisa jika berdiri berdasarkan asas kepentingan saja,karea kepentingan juga akan hilang.Sehingga kalau kita menemukan orang yang berada dalam suau kelompok hanya karena kepentingan ia tentu tidak akan betah berlama-lama dipertai itu,karena bisa jadi partai yang ia masuki tidak lagi sejalan atau menguntungkan baginya.

Islam memandang orang yang pantas menjadi anggota parpol harusla orang2 yang memenuhi syarat2 sebagai berikut :
-Memiliki fikrah yang benar dan jelas,berangkat dari pemahaman politik yang benar dan berasaskan Islam
-Menggunakan thariqah dalam geraknya,thariqah yang mencerminkan fikrah yang benar pula
-Orang yang berfikir mendalam,dan
-Mampu menyumbangkan ide ataupun memberikan solusi yang menyeluruh.





Hillary Clinton Khawatirkan Situasi di Papua

12 11 2011

Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Hillary Clinton angkat suara mengenai konflik di Papua. Mantan ibu negara AS itu menyampaikan kekhawatiran akan kondisi HAM di Papua. Hillary pun menyerukan adanya dialog untuk memenuhi aspirasi rakyat di wilayah konflik tersebut.

Dikatakan Hillary seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (11/11/2011), pemerintah AS telah menyampaikan secara langsung kekhawatiran AS atas kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.

“Perlu adanya dialog dan reformasi politik berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan legal rakyat Papua, dan kami akan mengangkat kembali isu itu secara langsung dan mendorong pendekatan seperti itu,” kata istri mantan Presiden AS Bill Clinton itu.

Hal itu disampaikan Hillary menanggapi pertanyaaan mahasiswa usai berpidato di East-West Center di Hawaii, AS.

Dalam pidatonya tersebut, Hillary menyebut Indonesia dan India sebagai “dua kekuatan demokrasi paling dinamis dan signifikan di dunia.”

Pekan depan Hillary akan pergi ke Bali bersama Presiden AS Barack Obama untuk mengikuti KTT Asia Timur. (detiknews.com, 11/11/2011)





HTI: Tolak Obama, Tolak Kapitalisme, Tegakkan Khilafah

2 11 2011

HTI Press- Puluhan Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukkan aksi di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Rabu (2/11). Massa yang berkumpul sejak pukul 09.00, menyerukan menolak kedatangan Presiden Amerika Serikat dengan Slogan Tolak Obama, Tolak Kapitalisme, Tegakkan Khilafah.

Aksi ini sebagai aksi permulaan dari rangkaian kegiatan untuk menolak kedatangan Obama 17 November 2011 mendatang untuk menghadiri KTT ASEAN ke-19 dan East Asia Summit (EAS) di Bali. Dan puncaknya aksi yang besar lagi akan di gelar 13 November di seluruh Indonesia.

DPP HTI Agung Wisnu Wardhana mengatakan dalam orasinya bahwa kedatangan Obama bukan hanya sekedar “Pulang Kampung Nih atau Membawa pulang Nasi Goreng, tapi yang sebenarnya Obama datang ke Indonesia untuk memastikan kekayaan Alam Indonesia masih milik Amerika,” jelasnya.

Sebagai negara eksportir minyak dan gas terbesar di Asia Tenggara, Amerika Serikat harus memiliki hubungan yang baik dan stabil dengan Indonesia. “Ada anggapan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono memperlakukan pemimpin AS bagai pemodal mengunjungi propertinya- untuk melakukan renegosiasi kontrak-kontrak migas dan tambang,” papar Agung.

Kedatangan Obama di Indonesia pastilah mempunyai kepentingan. Kepentingan Amerika di kawasan Asia tenggara sangat besar. Apalagi Amerika ingin menjadikan Indonesia sebagai core state yang memiliki nilai penting bagi Amerika. Amerika tentunya sangat tergiur untuk mengeksploitasi Indonesia dikarenakan Indonesia adalah salah satu penghasil minyak dan gas terbesar di dunia dan juga merupakan kawasan titik tumpu ASEAN.

Amerika memiliki agenda terselubung untuk mendesak negara-negara ASEAN untuk bersatu melawan Cina dalam persoalan Laut Cina Selatan dan pada akhirnya AS akan mencengkram lebih kuat penguasaan SDA (minyak dan gas) serta memperkokoh militernya di Asia Tenggara termasuk Indonesia.

“Di Laut China Selatan ada satu pulau yang menyimpan setidaknya 7 miliar barrel minyak. Obama datang ke ASEAN untuk mencari teman memenangkan perang dagang dengan China. Juga keinginan membangun pangkalan militer di Selat Malaka dan Papua,” lanjutnya.

Dalam selama sebulan Hizbut Tahrir Indonesia bersama umat melakukan gerakan politik terkait penolakan kedatangan Obama ke Indonesia. HTI sangat peduli dengan Indonesia, jangan sampai negeri ini semakin terjajah dan terpuruk. Negeri ini harus segera terbebas dari sistem Kapitalisme, terbebas dari cengkraman Amerika dan Negara penjajah lainnya serta terbebas dari Rezim penguasa Komprador Asing.

Aksi ini bertujuan untuk memberikan edukasi politik, supaya masyarakat tahu siapa Obama sebenarnya. Aksi berakhir Pukul 10.30 dan membubarkan diri secara tertib. Tidak ada pengamanan berarti dari petugas, para polisi hanya memantau dari kejauhan. Arus lalu-lintas terpantau lancar karena massa tertib berdemo di atas trotoar.

Agenda Tolak Obama

Rangkaian Acara Hizbut Tahrir Indonesia untuk Menolak Kedatangan Obama selama Bulan November diantaranya. Temu Tokoh Nasional: Tolak Obama Pemimpin Negara Penjajah (Membongkar Agenda Jahat di Balik Kunjungan Obama) Kamis 10 November 2011 di Wisma Antara Jakarta.

Lalu, Aksi HTI bersama Umat Tolak Obama, Tolak Kapitalisme, Tegakkan Syariah dan Khilafah. Ahad 13 November 2011 jam 09.00-12.00. Long March dari Istana Presiden ke Dubes AS dengan massa 15.000 orang. Dan Aksi yang sama juga dilakukan di seluruh Indonesia.[]Fatih Mujahid





Demokrasi = Korupsi

31 10 2011

Sebanyak 36 dari total 62 negara sepakat menyatakan bahwa partai politik adalah lembaga terkorup.
Pengakuan M Nazaruddin dari tempat pelariannya terhadap permainan uang di Partai Demokrat menegaskan memang seperti itulah yang terjadi sebenarnya dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Uang mengalahkan segalanya. “Yang menang duit,” kata Nazar, begitu ia kerap dipanggil. Kapasitas dan kapabilitas seseorang dengan mudahnya dikalahkan oleh uang.
Selama ini memang sulit membuktikan secara legal bahwa partai politik adalah sarang korupsi. Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa di sanalah berkembang budaya korupsi mulai dari yang legal hingga ilegal.
Ternyata Partai Demokrat, partai yang dibina oleh Susilo Bambang Yudhoyono, pun sami mawon. Padahal selama ini partai berlambang mercy ini selalu menyatakan: “katakan tidak pada korupsi”. Eh korupsi juga. Prinsip money to power, power to money (uang untuk kekuasaan, kekuasaan untuk uang) tetap langgeng.
Hubungan partai politik dan korupsi di Indonesia ibarat dua sisi koin. Tak terpisahkan. Ini yang tercermin dari hasil survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia. Selama empat tahun, yakni 2003, 2004, 2007, dan 2008. Survei tersebut menempatkan partai politik sebagai lembaga terkorup dalam persepsi publik di Indonesia.
Data Transparency International menunjukkan, pada survei tahun 2003, partai politik tercatat sebagai lembaga terkorup setelah lembaga peradilan. Setahun berikutnya, 2004, partai politik dan parlemen menempati posisi pertama. Bahkan, pada tahun yang sama, Transparency International mengumumkan, sebanyak 36 dari total 62 negara sepakat menyatakan bahwa partai politik adalah lembaga terkorup.
Persoalannya adalah sistem demokrasi itu sendiri. Demokrasi menimbulkan biaya tinggi, membutuhkan biaya besar. Tak mungkin partai politik berdiri di atas kaki sendiri untuk bisa memenangkan pertarungan dalam sistem ini. Partai politik membutuhkan pembiayaan besar untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi dukungan rakyat.
Melalui korupsi, para elite partai politik mencari ongkos politik tersebut. Pilihannya adalah menggerogoti anggaran negara. Hingga saat ini, anggaran negara merupakan “ladang basah” bagi petinggi-petinggi partai untuk mengais dan meraup dana partai politik. Baik oleh kader partai politik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Makanya, kedudukan di lembaga negara menjadi hal yang penting bagi parpol. Pembagian posisi di pemerintahan sebenarnya adalah pembagian ladang bagi parpol mengeruk dana. Ini suatu yang kasat mata.
Hanya saja, dalam pelaksanaannya, ada yang lihai tapi ada pula yang kurang canggih sehingga terendus oleh aparat pengawasan. Sudah banyak kasus korupsi yang terbongkar oleh KPK melibatkan para politisi. Sebut saja kasus Al Amin Nasution (Partai Persatuan Pembangunan), Misbakhun (Partai Keadilan Sejahtera), Bachtiar Chamsyah (PPP), Abdul Hadi Jamal (Partai Amanat Nasional), Panda Nababan cs (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Paskah Suzeta cs (Partai Golkar), dan Jhonny Allen Marbun serta M Nazaruddin (Partai Demokrat). Itu belum termasuk para pengurus partai yang diadili di daerah. Walhasil, kini tidak ada partai bersih, jujur, dan adil.
Peneliti korupsi politik ICW, Abdullah Dahlan mengungkapkan, kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi dalam suatu pembangunan proyek ini sudah dirancang atau ‘by design’ oleh partai politik. Tujuannya untuk memuluskan anggarannya.
Berdasarkan penelitian ICW, sebanyak 44,6 persen anggota DPR berprofesi sebagai pengusaha. Profesi ini ditengarai sebagai sarana investasi. “Ini yang menyebabkan rawan korupsi,” katanya.
Bukan rahasia lagi, keberadaan partai politik itu sendiri bagi sebagian orang bisa menjadi tempat berlindung. Caranya pun cukup mudah yakni dengan memberikan sumbangan dana. Bukankah partai politik butuh dana? Kompensasinya, mereka terlindungi dan tetap bisa menjalankan bisnis ‘kotornya’. Tidak aneh bila banyak pengusaha yang mencantol ke partai politik.
Kok bisa? Ya, sebab begitulah partai politik membuat undang-undang di DPR. UU Parpol yang baru dengan jelas memberikan ruang cukup lebar terhadap para penyumbang. Kalau pada pemilu 2004 dana sumbangan dari perusahaan hanya dibatasi maksimal Rp 4 milyar, jumlahnya dinaikkan menjadi Rp 7,5 milyar pada pemilu 2014. Sedangkan sumbangan perseorangan boleh disetor langsung ke rekening partai hingga Rp 1 milyar. Wajar bila parpol akan didominasi oleh mereka yang memiliki kapital yang besar. Pertanyaannya, apakah perusahaan atau perorangan itu menyumbang secara gratis? Pepatah Barat menyebut: No free lunch (tidak ada makan siang ratis).
korupsi-ilustrasi.jpg (450×300)Tak berlebihan bila Indonesia kini masuk dalam kategori negara korporasi, yakni negara yang dikendalikan oleh pengusaha/kapitalis melalui jalan birokrasi. Para pengusahalah yang membiayai ongkos demokrasi kepada partai politik. Sebagai imbalannya, pengusaha tinggal mengambil hasilnya berupa kebijakan yang menguntungkan bagi mereka kepada partai politik yang duduk di kekuasaan baik di lembaga eksekutif, maupun legislatif.
Hanya mereka yang ber-uang atau didukung oleh para pemilik uang (modal) yang akan memenangi pertarungan, baik itu dalam level penguasa, birokrasi, dan sebagainya. Kalau sudah begitu, uanglah yang berbicara. Kapitalisme-sekuler melahirkan pola hidup hedonistik-materilistik, yang menjadikan uang segala-galanya. Dan rakyat hanya diambil suaranya saat dibutuhkan untuk melanggengkan kejahatan dan kerakusan yang ditamengi dengan peraturan.
Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) M Ismail Yusanto menilai, dalam kondisi seperti itu, segala usaha pemberantasan korupsi akan menemui jalan buntu karena justru negaralah yang menjadi pelaku korupsinya. Inilah yang disebutnya sebagai State Corruption (korupsi negara). Biangnya adalah sistem demokrasi![] humaidi





Inilah Demokrasi: Ada Upaya Sistematis Hilangkan Masyarakat Agraris

25 10 2011

JAKARTA – Pemerintah berusaha menghilangkan masyarakat agraris secara sistematis, melalui Rancangan Undang-undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan.
Alih-alih mewujudkan pembaruan agraria melalui pendistribusian lahan bagi rakyat yang tak memiliki tanah, pemerintah malah berusaha merampas kepemilikan rakyat atas tanah dengan rancangan undang-undang (RUU) itu.
Koordinator Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah, Idham Arsyad, seperti dilansir Kompas, Senin (24/10/2011), mengatakan, RUU Pengadaan Tanah merupakan salah satu prasyarat yang dirumuskan dalam program Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Di sisi lain, program MP3EI tak lain hanyalah merupakan program untuk mempercepat eksploitasi wilayah-wilayah Indonesia, melalui pembentukan Enam Koridor Ekonomi.
“Bagi kami MP3EI mempunyai sejumlah persoalan, karena pemerintah tidak memiliki prioritas pengembangan ekonomi nasional, sehingga model MP3EI adalah jalan instan yang dibuat agar tidak perlu bersusah payah mengenmbangkan potensi ekonomi nasional,” ujar Idham.
“Program ini secara sengaja meninggalkan sektor pertanian, UMKM, dan koperasi secara sistematis karena fokus pembangunan infrastruktur diorientasikan ke sektor lain dan pelaku ekonomi yang dilirik adalah BUMN, BUMD, dan swasta besar,” tambah Idham.
Menurut Idham, aspek lahan atau tanah menjadi faktor penting dalam proyek-proyek infrastruktur swasta (termasuk asing) yang terlibat dalam MP3EI dan KEI.
“Dengan demikian, akan terjadi perampasan tanah rakyat besar-besaran lewat UU Pengadaan Tanah, di seluruh wilayah koridor ekonomi,” ujarnya.
Yang lebih mencengangkan, jika RUU Pengadaan Tanah ini disahkan menjadi UU, menurut Idham adalah terjadinya penghilangan masyarakat agraris secara sistematis.
“Kalau UU disahkan, ancaman terbesarnya adalah penggusuran dan akan menambah jumlah orang yang tak punya tanah. Selain itu akan ada penghilangan masyarakat petani secara sistematis,” katanya.
Seharusnya, ungkap Idham, petani punya tanah. Namun, karena politik pembangunannya tidak mengarah ke situ, mereka yang selama ini menjadi buruh tani ini secara perlahan hanya akan tetap menjadi buruh tani.
“Kalau tak punya akses pekerjaan di sektor pedesaan, mereka terlempar ke kota dan jadi buruh lepas, dan pilihannya jadi pekerja di luar negeri,” kata Idham.
Padahal jelas Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, mengamanatkan negara melakukan pembaruan agraria. Pembaruan agraria ini pada intinya adalah mendistribusikan tanah kepada rakyat yang belum memilikinya.
“Bukannya malah mendistribusikan tanah, negara dengan RUU Pengadaan Tanah ini malah akan merampas tanah milik rakyat,” kata Idham. [ach/kcm]





Kemiripan e-KTP dengan Program RFID Chip Yahudi

22 10 2011

e-KTP atau Elektronic-Kartu Tanda Penduduk merupakan Kartu Tanda Penduduk yang di buat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaan berfungsi secara komputerisasi. e-KTP didesain dengan metode autentikasi dan pengamanan data tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan menanamkan chip di dalam kartu yang memiliki kemampuan autentikasi, enkripsi dan tanda tangan digital.
Tentu yang mengusik nurani kita adalah bahwa e-KTP sangat bersinggungan dengan privasi kita. Dengan adanya chip di dalam e-KTP, tiap warga Negara bisa diawasi begitu ketat, baik keberadaannya maupun gerak-geriknya. Terlebih kini sudah lahir UU Intelijen sebagai otoritas penguat untuk mengintai daya kritisme masyarakyat.
Tentu kita harus sadar, selain terkait masalah kependudukan, penerapan e-KTP tidak terlepas dari isu terorisme yang melanda bangsa ini. Bayangkan dalam tahap pembuatan e-KTP, tiap warga negara harus melalui proses berlapis.
Selain difoto, kita juga harus membubuhkan tanda tangan secara digital, mencap sidik jari (10 jari), memverifikasi sidik jari, dan terakhir kita juga diharuskan melakukan verifikasi tanda tangan digital. Bahkan selain itu, tiap pembuat e-KTP diharuskan melakukan perekaman iris mata. Tentu kita bertanya-tanya apa maksud dari ini semua. Dan kita tidak tahu fungsi sejati dari sebuah ‘perekaman iris mata’. Mari kita berdoa, semoga kita terlindung dari motif yang tidak-tidak.
Tanpa bermaksud melakukan generalisasi secara menyeluruh, namun salah satu yang mengusik pikiran saya selama ini ialan kemiripan e-KTP beserta chip di dalamnya dengan program The RFID Chip 666 sebagai alat kontrol zionisme yang dimasukkan ke dalam permukaan kulit manusia. (Silahkan anda lihat videonya di http://www.youtube.com/watch?v=QA5ng9EN0DA)
Dasar pengembangan RFID untuk manusia adalah sebuah sistem yang disebut SmartCard yang memiliki microchip lithium yang berfungsi membaca data riwayat seseorang yang berhubungan secara elektronik ke pusat data pemerintah seperti informasi kesehatan, data pajak, dan jumlah tabungan serta identitas pribadi lainnya
Tujuannya sederhana, Zionis ingin melakukan kontrolisasi dan pendataan pergerakan manusia-manusia yang telah mereka incar. Dengan dimasukkannya chip ke dalam tubuh manusia, hal itu akan memudahkan mereka untuk memastikan target yang mereka incar berada dalam sebuah pengawasan “Sang mata satu”.
RFID sendiri atau Radio Frequency Identification digunakan untuk menyimpan atau menerima data secara jarak jauh dengan menggunakan suatu piranti yang bernama RFID tag atau transponder. RFID tag adalah sebuah benda kecil (sebesar biji beras) yang dapat ditempelkan pada suatu barang atau produk. Hebatnya meski kecil, RFID tag berisi antena yang memungkinkan mereka untuk menerima dan merespon terhadap suatu query (semacam kemampuan untuk menampilkan suatu data dari database) yang dipancarkan oleh suatu RFID transceiver.
Sejarah ini bermula ketika tahun 1946, Léon Theremin menemukan alat mata-mata untuk pemerintah Uni Soviet yang dapat memancarkan kembali gelombang radio dengan informasi suara. Gelombang suara ini kemudian memodulasi frekuensi radio yang terpantul. Walaupun alat ini adalah sebuah alat pendengar mata-mata yang pasif dan bukan sebuah kartu/label identitas, alat ini diakui sebagai benda pertama dan salah satu nenek-moyang teknologi RFID.
Beberapa publikasi menyatakan bahwa teknologi yang digunakan RFID telah ada semenjak awal era 1920-an, sementara beberapa sumber lainnya menyatakan bahwa sistem RFID baru muncul sekitar akhir era 1960-an.Rupanya alasan dibalik pembuatan tekhnologi canggih ini tidak terlepas dari doktrin teologis 666 di bible. Dalam surat wahtu 13: 16-18 dijelaskan.
“dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain dari pada mereka yang memakai tanda itu yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat: barangsiapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah enam ratus enam puluh enam.” (Lebih jauh silahkan anda bacahttp://www.tldm.org/news4/markofthebeast.htm)
Lantas apa yang membahayakan dari program chip ini? Tidak lain adalah sebuah perangkat yang bisa memanipulasi manusia dari mulai emosi, mental, sekaligus fisik. Dalam program zionis, inilah yang biasa kita kenal sebagai mindcontrol.
Amerika Serikat sendiri sebagai pemerintahan Zionis, sudah mempersiapkan pemberlakukan RFID Chip kepada para warganya sebagai antisipasi dari tindakan terrorisme yang menyerang negaranya. Bahkan di Spanyol Baja Beach Club, sebuah klub malam eksklusif di Barcelona, sejak tahun 2004 sudah menanamkan Chip sebagai prasyarat untuk menjadi pelanggan VIP dengan dalih keperluan identifikasi.
Dan saya sungguh khawatir bahwa e-KTP adalah cikal bakal dari pemberlakuan RFID Chip 666, terlebih dalam e-KTP ada sebuah chip yang berisi data-data yang sama seperti tercantum di tampilan muka kartu identitas, alamat kontak pemilik kartu, sertifikat serta data kunci pemilik kartu yang tersimpan dalam database milik negara (http://pedomannews.com/ Kamis, 30 Juni 2011)
Dan Saat ini e-KTP telah mulai meluas digunakan di hampir seluruh negara anggota Uni Eropa dan beberapa negara Asia seperti China dan India. Akankah ini betul-betul menuju sebuah tatanan yang satu, maksud yang satu, dan arah yang satu yakni sebuah tatanan dunia baru yang lazim disebut New Wolrd Order. Kita harus jeli dan terus waspada. Awasi terus program e-KTP. Allahua’lam. (era/arrahmah.com)





Kekayaan warga Indonesia meningkat?

21 10 2011

Tingkat kesejahteraan warga Indonesia meningkat jika dilihat dari total kekayaan yang mencapai US$1,8 triliun atau naik sekitar $US420 miliar dalam periode Januari 2010-Juni 2011.

Hal itu terungkap dalam laporan tahunan Kekayaan Global dari lembaga keuangan Credit Suisse yang diumumkan hari ini, Rabu 19 Oktober.

Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa 28% penduduk Indonesia dari total 235 juta jiwa, masih memiliki kekayaan di bawah US$1.000 atau sekitar Rp10 juta.

Dan sebanyak 176.000 warga Indonesia masuk dalam kelompok 1% warga kaya dunia yang jumlahnya diperkirakan mencapai 29,7 juta jiwa. Kelompok yang berjumlah 1% itu menguasai 44% dari total aset global.

Adapun kekayaan global total, menurut Credit Suisse, mencapai US$ 231 triliun atau meningkat 14% dari US$203 triliun pada Januari 2010.

Berdasarkan pertumbuhan kekayaan, Indonesia berada pada peringkat 14 dengan peringat pertama Amerika, Cina, dan Jepang.

Sementara itu Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, menyebutkan bahwa jumlah pemilik rekening bank dengan nilai Rp1 miliar lebih atau US$113.000 meningkat 19,5% pada bulan Agustus dibanding periode yang sama tahun lalu.

Menurut data dari LPS -yang dikutip harian The Jakarta Globe- terdapat 266.050 rekening dengan nilai Rp1.424,3 triliun yang disimpan di 120 lembaga keuangan pada bulan Agusyus 2011. (bbc.co.uk, 19/10/2011)

Komentar:
Bukan berita yang menggembirakan, mengingat kekayaan itu ada pada segelintir orang kaya Indonesia, sementara lebih dari 100 juta rakyat Indonesia (dengan standar Bank Dunia -2 dollar per hari ) hidup dalam kondisi miskin, hanya syariah Islam yang menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat.[]








%d blogger menyukai ini: