Dana Asing Rp 5,31 Triliun ‘Kabur’ Dari Surat Utang Pemerintah

16 09 2011

Mengikuti sentimen negatif di pasar modal akibat kekhawatiran krisis di Eropa, investor asing juga menarik investasinya di instrumen surat utang negara (SUN).

Dalam lima hari dana asing di SUN berkurang Rp 5,31 triliun, dari Rp 251,23 triliun di 9 September 2011 menjadi Rp 245,92 triliun di 14 September 2011.

Demikian data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip, Kamis (14/9/2011).

Meskipun menurun, asing masih menjadi pemegang terbesar instrumen SUN. Porsi asing dalam kepemilikan SUN adalah sebesar 35,37%.

Total surat utang negara (SUN) yang diperdagangkan hingga 9 September 2011 mencapai Rp 695,23 triliun. Porsi terbesar saat ini dipegang oleh investor asing.

Kemudian perbankan memiliki SUN sebesar Rp 228,07 triliun. Bank Indonesia (BI) memiliki SUN sebesar Rp 1,42 triliun.

Lalu industri reksa dana memiliki SUN sebesar Rp 46,67 triliun, industri asuransi Rp 93,01 triliun, industri dana pensiun Rp 35,35 triliun, industri sekuritas Rp 50 miliar, dan lain-lain Rp 44,75 triliun.
(dnl/ang/detik.com)

Iklan




Koalisi Anti Utang: Sampai Tujuh Turunan RI Sulit Lunasi Utang

11 01 2011

(detikfinance.com, 9/1/2011)
Jumlah utang Indonesia terus bertambah, membuat tak seorang pun yang bisa memprediksi kapan Indonesia bisa melunasi utang-utangnya. Terlebih lagi jumlah utang yang dibayarkan dengan jumlah utang baru relatif sama-sama besar.

“Saya rasa tidak ada yang bisa memprediksi kapan negara bisa melunasi utangnya jika tidak ada tindakan untuk mengurangi utang. Bayar besar, utang juga besar. Sampai tujuh turunan saya-pun kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, negara tidak akan bisa melunasi utangnya,” ungkap Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan ketika dihubungi detikFinance, Minggu (9/1/2011).

Menurut Dani, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengurangi utang negara. Salah satunya adalah dengan meng-audit jumlah utang negara. Ia menambahkan bahwa harus ada audit terhadap proyek-proyek dari utang sehingga ada upaya negosisasi untuk penghapusan utang. Baca entri selengkapnya »





Gemar Ngutang, Pemerintah Dinilai Tak Becus Susun Anggaran

4 01 2011

(detikfinance.com, 4/1/2011)
Jakarta – Realisasi APBN 2010 lalu tidak sesuai dengan target-target yang ditetapkan, memang jadi cerita lama karena selalu berulang tiap tahun. Pemerintah dinilai tak becus menyusun anggaran. Utang terus digenjot, namun penggunaan tidak optimal.

Ekonomi Dradjad Wibowo mengatakan, pemerintah membuat kesalahan perencanaan APBN. Anggaran belanja dibesarkan, lebih besar dari penerimaan, akibatnya utang dilakukan tiap tahun untuk menutup defisit tersebut.

“Itu membuktikan adanya kesalahan perencanaan APBN yang selama ini saya suarakan. Yang paling bertanggung jawab adalah Kemenkeu, Bappenas, dan DPR terutama Banggar. Jadi ini faktor pertama penyebab melesetnya target-target tersebut adalah kesalahan perencanaan,” ungkap Dradjad kepada detikFinance, Selasa (4/1/2011).

Dradjad menilai Kementerian Keuangan cenderung seperti lembaga yang ketagihan utang. Baca entri selengkapnya »





Tahun 2011 Pemerintah Tambah Hutang Rp 200 Triliun

3 01 2011

(republika.co.id, 30/12/2010)

Adanya selisih lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tak membuat Ditjen Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan (Kemenkeu) merubah rencana penerbitan utang tahun depan. Surat Utang negara tetap akan dilelang setiap bulannnya untuk mencapai target growth penerimaan utang 2011 sebesar Rp 200,6 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementriaan Keuangan Rahmat Waluyanto mengatakan setiap bulan pemerintah akan menerbitkan surat utang baik melalu lelang SUN ataupun sukuk. “ Kita juga tetap akan melakukan penerbitan insturmen tertentu melalui book building dan private placemenct itu kita lakukan seperti apa yang kita lakukan pada tahun ini,” ujar Rahmat, di kantornya, Kamis (30/12).

Memang, lanjut Rahmat, ada kemungkinan untuk melakukan diversifikasi obligasi mengingat besarnya jumlah penerimaan utang yang harus dicapai. Jika tidak, maka pasar ditakutkan akan mengalami crowding out (kejenuhan pasar). Baca entri selengkapnya »





DPR: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ATAU DEWAN PEMERAS RAKYAT ?

30 11 2010

By: HERLIYANA

Setiap tahun anggota DPR menerima gaji bersih Rp 900 jutaan.. memperkirakan Rp 511 miliar uang rakyat habis untuk gaji 560 anggota DPR. Ironisnya, gaji sebesar itu tidak diimbangi dengan kerja legislasi yang memadai, anggota DPR justru beramai-ramai bolos kerja. Lebih dari 50% anggota dewan yang terhormat itu mangkir dari rapat tanpa alasan yang jelas. Dan sedikit anggota yang hadirpun larut dalam mimpinya alias tidur ketika rapat. Memalukan. mau dibawa kemana negeri ini?
Pemerintahan diadakan karena ada kebutuhan dan keperluan rakyat yang harus diurus dan dicukupi. Kalau rakyat bisa mengurus kebutuhan dan keperluannya sendiri tidak ada gunanya pemerintahan didirikan. Rakyat mengumpulkan uang dengan membayar pajak untuk menggaji pejabat dalam pemerintahan. Sama artinya dengan seorang majikan yang menggaji para pembantunya. tapi sepertinya para pejabat itu tidak menghiraukan keinginan majikannya (baca:Rakyat) ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang mereka ambil yang hampir semuanya tidak berpihak pada rakyat seperti kebijakan mengurangi subsidi BBM.
Dengan gaji yang besar tapi kerja nol besar mereka tanpa rasa malu sedikitpun meminta fasilitas lebih pada rakyat yaitu Rumah aspirasi yang anggarannya mencapai Rp 209 miliar untuk setiap tahunnya. Baca entri selengkapnya »





Pemerintah Punya Utang DBH Migas Rp 2 T

18 05 2010

vivanews
Kementerian Keuangan mengaku pemerintah masih memiliki utang sebesar Rp 2 triliun dari total Rp 10 triliun dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas).

Pelunasan utang itu direncanakan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Baca entri selengkapnya »








%d blogger menyukai ini: