YLBHI: RUU Pengadaan Tanah = Perampasan

8 10 2011

JAKARTA, KOMPAS.com — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menolak Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang tengah digodok DPR RI.

YLBH menilai, RUU tersebut menjadi alat legitimasi perampasan tanah rakyat tanpa adanya jaminan perlindungan hak milik. Alasannya, RUU tersebut mensyaratkan adanya sertifikat kepemilikan tanah untuk mendapat ganti rugi jika sewaktu-waktu tanah milik warga dipakai untuk pembangunan.

“Padahal, sebagian tanah rakyat di Indonesia tidak beralaskan sertifikat, hanya mengandalkan kebiasaan-kebiasaan lokal dengan batas-batas alam,” demikian keterangan Badan Pengurus YLBHI melalui surat elektronik, Rabu (23/3/2011).

YLBHI juga menilai, RUU itu merupakan salah satu modus perampasan tanah rakyat oleh pemerintah dan swasta yang mengatasnamakan pembangunan demi kepentingan umum.

“Namun faktanya, pembangunan hanya untuk kepentingan segelintir orang di sekeliling pemegang tampuk kekuasaan dan yang punya modal,” tulisnya.

Menurut YLBHI, RUU itu juga berpotensi memaksakan kehendak negara dan cenderung melanggar Hak Asasi Manusia. Sepanjang 2010, YLBH menerima laporan 3.406 kasus konflik pertanahan yang melibatkan negara dan pihak swasta.

Jika RUU tentang Pengadaan Tanah dengan persyaratan kepemilikan sertifikat tersebut kemudian disahkan menjadi undang-undang, YLBHI memperkirakan, konflik terkait pertanahan akan bertambah jumlahnya. “Eskalasi konflik pertanahan semakin massif dan tentunya rakyat yang menjadi korban.”

Iklan







%d blogger menyukai ini: