Pemborosan, Biaya Operasional Wakil Menteri Sedot Anggaran Hingga Rp15,6 Miliar Per Tahun.!

18 10 2011

JAKARTA, – Pengangkatan Wakil Menteri oleh presiden akan mengakibatkan pemborosan anggaran negara hingga Rp15,6 miliar per tahun. Pemborosan anggaran ini disebabkan adanya kenaikan anggaran fasilitas negara kepada wamen.
Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi dalam rilis yang diterima MediaIndonesia.com, Selasa (18/10).
Dengan asumsi perbandingan anggaran operasional menteri rata-rata saat ini yang mencapai Rp100 juta per bulan, seorang wakil menteri akan mendapatkan anggaran rata-rata Rp1,2 miliar per tahun.
“Jadi, setelah wamen dilantik oleh presiden, maka kemungkinan, wamen juga akan mendapatkan anggaran operasional yang rata-rata sebesar Rp1,2 miliar per tahun. Kalau, ada 13 wamen, anggaran operasional wamen akan menghamburkan uang negara sebesar Rp15,6 miliar per tahun,” kata Uchok.
Angka itu belum lagi ditambah dengan anggaran untuk jamuan tamu wamen, pengadaan pelengkapan wamen, operasional keprotokolan, rapat-rapat kerja, terselenggaranya Pelayanan/Pengawalan, anggaran pengadaan mobil dinas, dan lain-lain.
Yang membingungkan, saat ini belum ada anggaran wamen di APBN. “APBN sendiri sudah sangat berat untuk mengalokasikan anggaran kepada para menteri,” ujarnya.(yus/MI/rimanews)

Iklan




Reshuffle Kabinet Untuk Kepentingan Siapa ?

30 09 2011

Wacana perubahan susuan kabinet (reshufle) kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir ini. Sejumlah kalangan, baik pengamat ataupun politisi memandang, inilah waktu yang tepat bagi Presiden SBY untuk melakukan reshuffle di lingkungan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang dia pimpin. Pasalnya, sejumlah menteri dianggap bermasalah; dari mulai tersandung kasus korupsi hingga dianggap tidak memiliki kinerja yang menggemberikan. Sejumlah menteri diisukan bakal diganti, di antaranya Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menteri Hukum dan HAM, Menko Kesra, Menpera, dan sejumlah nama lain. Baca entri selengkapnya »





Resuffle: Tak Mendasar, Mengabaikan Rakyat dan Pengalihan Isu

26 09 2011

Wacana perubahan susuan kabinet (resufffle) kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir ini. Sejumlah kalangan, baik pengamat ataupun politisi memandang, inilah waktu yang tepat bagi Presiden SBY untuk melakukan reshuffle di lingkungan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang dia pimpin. Pasalnya, sejumlah menteri dianggap bermasalah; dari mulai tersandung kasus korupsi hingga dianggap tidak memiliki kinerja yang menggemberikan. Sejumlah menteri diisukan bakal diganti, di antaranya Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menteri Hukum dan HAM, Menko Kesra, Menpera, dan sejumlah nama lain.
Selain menteri yang bersangkutan yang diisukan bakal diganti, sejumlah tokoh partai tentu berharap-harap cemas. Intinya, mereka berharap bahwa reshuffle akan menguntungkan partainya, meski mereka pun cemas jika Presiden SBY sampai menyentuh menteri-menteri yang berasal dari partainya.
Karena itu, sejumlah wacana digulirkan. Presiden SBY, misalnya, disarankan mengajak para pemimpin partai koalisi berbicara empat mata sebelum melakukan perubahan susunan (reshuffle) kabinet, termasuk di dalamnya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Namun, ada juga yang menyarankan, Sekretariat Gabungan seharusnya tak ikut campur dalam keputusan reshuffle tersebut. “Ini kan hak prerogatif Presiden. Setgap jangan mengalahkan hak itu. Lain ketika memilih Kapolri, Panglima TNI, dan Gubernur, Presiden wajib berunding dengan kami (Setgap),” kata Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Ketua DPP Partai Golkar, di Kompleks DPR, Jumat (23/9/2011).
Namun, Priyo pun mengatakan, jika nantinya Presiden ternyata tidak mengajak bicara para pemimpin partai, baik Aburizal maupun ketua parpol yang lain, harus mempercayakan putusan terbaik kepada Presiden. Meski demikian, Priyo meyakini Presiden tak akan mengambil langkah itu.
Lepas dari itu, seperti diberitakan, Presiden sudah menegaskan akan melakukan reshuffle kabinet sebelum genap dua tahun pemerintahannya pada 22 Oktober. Presiden ingin pada tiga tahun terakhir masa pemerintahannya, kabinet yang baru memiliki kinerja lebih baik dan efektif (Kompas.com, 23/9).
Tak Mendasar
Sesungguhnya, perubahan susunan kabinet (reshuffle) bukanlah hal mendasar dalam konteks perbaikan negeri ini. Pemerintah—bukan hanya pada masa SBY—sebetulnya pernah beberapa kali melakukan reshuffle. Faktanya, reshuffle kabinet tidak banyak memberikan dampak positif bagi perbaikan kondisi bangsa dan negara ini. Pasalnya, dalam konteks pemerintahan, problem mendasar negara ini sebetulnya ada dua: problem personal dan problem sistemik. Terkait problem personal, adanya pergantian sebagian anggota kabinet oleh orang-orang yangdianggap lebih kredibel mungkin sedikit akan bisa menghasilkan perbaikan. Namun, jangan lupa, problem sistemik berupa penerapan system Kapitalisme sekular yang mengarah pada neroliberalisme saat ini, itulah yang menjadi pangkal mendasar persoalan bangsa ini. Apa artinya Menteri ESDM dan Menteri BUMN diganti, misalnya, semnetara UU SDA, UU Migas, UU Minerba, atau UU Penanaman Modal—yang nyata-nyata memberikan keluasaan pihak asing untuk menguasai sumber-sumberdaya alam milik rakyat—tidak segera dicabut. Padahal keberadaan UU tersebutlah yang menjadikan negeri ini kehilangan banyak sumberdaya alam. Walhasil, selama UU berbau neoliberal ini tidak segera dicabut dan digantikan dengan UU yang bisa mengembalikan semua sumberdaya alam milik rakyat ke pemiliknya, maka tak mungkin terjadi perbaikan di negeri ini meski beberapa kali terjadi resuffle.
Kepentingan Elit
Harus diakui, reshuffle cabinet sering hanya untuk kepentingan elit, yakni sarana bagi-bagi kekuasaan, sara untuk melakukan tawar-menawar, bahkan saran untuk saling menyandera para elit politik yang memang menjadi ciri khas di negara yang menganut sistem demokrasi, sebagaimana di negeri ini. Kita tahu, demokrasi selalu meniscayakankadanya proses ‘dagang sapi’. Artinya, kalaupun terjadi perubahan susunan kabinet, bisa dipastikan itu tidak lepas dari lobi-lobi antar elit kekuasaan. Apalagi reshuffle saat ini dianggap penting bagi sebagian elit untuk ancang-ancang menjelang Pemilu 2014. Bagi partai yang kadernya bisa masuk kabinet, misalnya, tentu ia akan menambah ‘amunisi’ menjelang Pemilu 2014. Lalu bagaimana dengan kepentingan rakyat? Tentu, bagi mereka itu nomor dua, tiga, bahkan mungkin nomor tiga belas.
Isu Pengalihan
Resuffle juga sangat mungkin dimunculkan sebagai cara Pemerintah untuk mengalihkan isu. Sebagaimana kita ketahui, saat ini isu yang paling santer mengemuka adalah isu korupsi; dari mulai kasus Nazaruddin hingga dugaan keterlibatan sejumlah menteri di KIB II. Di sisi lain, isu reshuffle boleh jadi juga bisa digunakan untuk menutupi sementara ketidakberdayaan Pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, kekeringan dan nasib petani, buruknya transportasi, dll. Lagi-lagi, pengalihan isu ini hanya untuk kepentingan elit penguasa, dan tidak terkait langsung dengan nasib rakyat. [Arif Billah ; LS-HTI]





Jangan Berharap Banyak Pada Rencana Reshuffle Ala SBY

24 09 2011

Kabar soal reshuffle kabinet kencang terdengar. Namun jangan berharap banyak kabinet hasil reshuffle nanti akan diisi orang-orang profesional. Presiden SBY dinilai masih akan bermain aman. Harapan rakyat melihat menteri-menteri diisi orang-orang yang punya kemampuan di bidang masing-masing, masih jauh dari kenyataan.

“Reshuffle tidak akan berpengaruh banyak. SBY masih bermain aman. Kalau pun terjadi reshuffle, maka hanya akan mengganti orang dari partai yang sama,” ujar pengamat politik Charta Politika Arya Fernandes kepada detikcom, Senin (20/9/2011) malam.

Arya merasa pesimistis SBY akan melakukan terobosan besar di sisa masa jabatannya yang tersisa 3 tahun. SBY masih sangat memperhitungkan matematis dukungan politik di DPR jika ada perubahan drastis dalam reshuffle dan mitra koalisinya.

“Saya tidak begitu yakin SBY berani mengganti menteri-menteri di kabinetnya dengan orang profesional non-partai,” kata dia.

Arya berharap untuk kali ini, SBY mau mendengarkan keinginan publik untuk mengganti menterinya dengan orang yang benar-benar mampu bekerja. Bukan hanya orang-orang politik yang dipilih karena menjadi mitra koalisi Demokrat.

“Ini tren, kepuasan publik pada SBY terus menurun, kalau tidak membaca sinyal ini akan jadi petaka. SBY harus memperhatikan keinginan publik mengganti menteri yang lemah kinerjanya. Memberikan prioritas hasil penilaian UKP4, menyerap aspirasi publik dengan mengganti menteri yang lemah kinerjanya dengan orang-orang yang punya kemampuan dan punya rekam jejak yang baik,” katanya. (detiknews.com, 20/9/2011)





SBY Utarakan Rencana Reshuffle Saat Ultah

24 09 2011

VIVAnews – Rencana perombakan atau reshuffle kabinet rupanya sudah dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum mencuat ke publik. Menurut Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, SBY melontarkan niat reshuffle saat berulang tahun.

“Ya, sembilan [September] memang hari ulang tahunnya. Di tanggal ulang tahun itu, Presiden juga pernah utarakan hal yang sama. Bahwa reshuffle akan dilakukan pada hari-hari pertama memasuki tahun ketiga kabinet,” kata Daniel dalam sebuah diskusi, Sabtu 24 September 2011.

Menurutnya, SBY menginginkan sebuah komitmen dan semangat baru dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. “Gaya memimpin dari menteri diharap berubah, bahkan hingga ke tingkat Dirjen, bupati, hingga walikota,” imbuhnya.

Daniel mengakui, perombakan kabinet ini memang sebelumnya sempat tertunda. Namun, kali ini reshuffle untuk melakukan perubahan. “Orang-orang yang sudah merasa lelah, tidak cakap, tidak mampu. Kita butuh awak baru,” jelasnya.

Sebelumnya, SBY sudah memberikan lampu hijau untuk perombakan saat menghadiri forum Tarbiyah Islamiyah di Jambi, Kamis 22 September 2011.
“Bulan depan akan genaplah Kabinet Indonesia Bersatu II berusia dua tahun. Sehingga dengan pola pikir seperti itu, evaluasi separuh jalan, saya mesti mengatakan sekaranglah saat yang tepat untuk melakukan penataan kembali atas kabinet yang saya pimpin,” kata SBY.
• VIVAnews





Kinerja Kabinet, Presiden Kurang Happy

24 09 2011

VIVAnews – Gaung perombakan atau reshuffle kabinet makin menguat menjelang tahun ketiga Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang tidak puas dengan kinerja kabinet saat ini.

“Jelas. Presiden sendiri mengakui ada kekurangan dalam performance kinerja kabinet dalam dua tahun pertama ini. Tidak ada usaha untuk menutupinya. Presiden kurang happy,” kata Daniel usai sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu 24 September 2011.

Namun, dia menolak menjelaskan detail pos-pos mana saja yang membuat SBY tidak senang. Demikian pula dengan penggantinya.

Menurut dia, menteri yang baru tidak harus terjebak pada kategori profesional atau politikus. “Semangatnya adalah, pengganti harus lebih baik. Secara kolektif mampu menghadirkan cerita dan semangat baru yang lebih amanah, lebih akseleratif,” kata Daniel.

Saat disinggung soal nama yang akan masuk bursa calon menteri, Daniel bungkam. “Nama-nama sih disebut. Tapi sayang sekali telinga saya agak terganggu sehingga tak bisa mendengar nama-nama itu,” kilahnya.

Namun, dia memberikan kriteria bahwa perombakan terkait dengan kemampuan dan integritas.

Di sisi lain, Daniel mengakui bahwa reshuffle ini membawa indikasi baru berupa komunikasi yang lebih intensif antara SBY dengan para pimpinan parpol koalisi. “Lebih disemangati oleh perasaan bersaudara daripada saling sandera.”
• VIVAnews





SBY Paling Banyak Mereshuffle, Tapi…

22 09 2011

VIVAnews – Sekretaris Jenderal DPP PKS Anis Matta menyatakan partainya belum diajak bicara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal rencana reshuffle kabinet. Namun, dia menilai tak perlu ada perombakan kabinet jika hanya mengejar perbaikan kinerja.

“Pak SBY ini kan presiden yang paling banyak melakukan reshuffle, dibandingkan semua presiden di Indonesia yang pernah ada sebelumnya. Tapi kinerjanya tidak pernah membaik,” kata Anis di gedung DPR, Kamis 22 September 2011.

Oleh karena itu Anis tetap tidak percaya akan terjadi reshuffle kabinet demi perbaikan kinerja sebagaimana isu yang sedang santer sekarang. Menurutnya, presiden tidak harus melakukan perombakan kabinet jika sekedar ingin meningkatkan kinerja pemerintahan.

“Kami menangkap gelagat, ini sih targetnya fund rising. Anda boleh itu tulis besar-besar. Targetnya fund rising bukan perbaikan kinerja,” kata Anis.

Menurutnya, jika memang terjadi reshuffle kabinet, berarti target pihak tertentu untuk penggalangan dana dalam rangka menghadapi pemilu 2014 telah tercapai.

Untuk membaca tanda-tanda itu, kata Anis, bisa dilihat dari bagaimana susunan kabinet baru, jika memang terjadi reshuffle. “Karena yang mau diganti di tempat basah semua,” tambah Anis. Namun Anis enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai tempat basah yang dimaksudnya itu. (umi)








%d blogger menyukai ini: