Angkutan Publik Pembunuh Kejam

TRANSPORTASI publik yang semestinya menjanjikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan justru kian menjelma menjadi pembunuh kejam. Korban pun terus berjatuhan. Tak salah jika kita menyebut Agustus-September ini sebagai bulan petaka bagi pengguna angkutan umum baik transportasi darat, laut, maupun udara. Di laut, misalnya, hanya dalam kurun sebulan terakhir, terjadi lima kecelakaan maut.

Kecelakaan Mudik Sudah Tradisi

Oleh : Adi Kusuma

Perasaan sedih menyelimuti pedangdut Saipul Jamil. Kondisi pedangdut pria 31 tahun ini masih tertekan dan sesekali menangis. Itu bukan karena luka-luka yang dialaminya, tetapi karena kehilangan istri tercintanya yang baru dinikahinya 5 bulan yang lalu, Virginia Anggraeni.

Ipul — biasa ia disapa — dinilai lalai berkendara dan dipastikan menjadi tersangka kasus kecelakaan mudik Lebaran 2011 yang menewaskan istrinya sendiri. Mobil Toyota Avanza bernomor polisi B 1843 UPU yang dia kendarai mengalami kecelakaan tunggal di Tol Purwakarta-Bandung-Padalarang-Cileunyi (Purbaleunyi), KM 97, ruas Padalarang arah Jakarta, Sabtu (3/9) pagi.

Kasus yang menimpa Ipul dan Istrinya hanyalah satu dari ratusan kejadian yang serupa acap kali terjadi di Indonesia, setiap tahunnya. Momentum Mudik — pergerakan manusia pulang ke kampung halaman dan aksi balik kembali ke kota — suka menjadi “kesempatan langganan” bagi malaikat penjemput nyawa di perjalanan.

Mudik Yang Membudaya

Mudik yaitu pergerakan manusia pulang ke kampung halaman ini sudah menjadi tradisi di tiap tahunnya. Apalagi bagi sebagian besar umat Islam di kota-kota besar yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga besar di kampung halaman sudah menjadi sesuatu keharusan.

Semua ini hanyalah untuk silaturahmi. Inilah yang membuat masyarakat berantusias untuk mudik. Karena bersilaturahmi saat Idul Fitri mempunyai kekuatan yang dapat memaksa setiap orang untuk mempersiapkan biaya lebih banyak; meninggalkan sikap egoisnya; atau modal nekat untuk pulang mudik meskipun biaya untuk mudik cuma terbatas. Mereka rela berjubel-jubel di bus, gerbong kereta api atau berdesak-desakan di galangan kapal hanya untuk menjumpai sanak famili dan menghilangkan kerinduan.

Meski naik 100 persen atau dua kali lipat dari harga normal, tiket kereta api untuk tanggal 26 Agustus dari Jakarta tujuan Stasiun Purwokerto, Jawa Tengah, sudah ludes terjual dalam waktu 10 menit. Padahal Lebaran masih 1,5 bulan lagi. Puluhan calon penumpang rela mengantri sejak pukul 05.00 WIB pagi demi memperoleh tiket. (Okezone, 18/7/11). Bahkan di stasiun Senen Jakarta banyak para calon penumpang menginap untuk mendapatkan tiket. Selain itu PO bus antarkota ada yang menaikkan harga tiket dengan kenaikan harganya tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai 250 persen. (Republika, 23/8/11).

Dengan fenomena-fenomena diatas, mudik juga akan berdampak pada tingginya perputaran uang tunai maupun non tunai serta pergerakan besar pada sektor transportasi.

Mudik sudah merupakan budaya masyarakat Indonesia yang selalu terjadi setiap tahun, seharusnya hak masyarakat untuk bisa mudik dengan nyaman dan aman dijamin oleh Negara melalui penyediaan prasarana dan sarana yang baik. Namun tampaknya gelombang besar mudik yang terjadi setiap tahun ini belum menjadi perhatian khusus Pemerintah. Artinya Pemerintah telah melakukan pembiaran pada warganya.

Sebagai akibat pembiaran tersebut maka rakyat dengan kreasinya sendiri tanpa memperhatikan keselamatan dan kenyamanannya, menggunakan sarana angkutan pribadi yang mudah mencelakakan tidak dirinya saja tetapi juga orang lain, asal sampai ditujuan. Contohnya, mudik dengan bajaj, mobil bak terbuka atau truk, dengan sepeda motor dsb.

Kegagalan Siapkan Transportasi Aman Mudik Lebaran

Mengerikan, kalau kita menyimak angka korban kecelakaan mudik 2011 di tanah air. Betapa tidak selama kurun waktu angkutan mudik hari raya Idul fitri 1432 Hijriah dan arus balik saja dari H-7 (23 Agustus 2011) hingga H+7 (7 September 2011) telah terjadi kenaikan dalam jumlah kecelakaan. Pada 2010 terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 3633 kasus dan meningkat pada tahun ini menjadi 4744 kasus. Hal ini diakui Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Anton Bachrul Alam. “Iya, jumlah kecelakaan tahun ini mengalami kenaikan,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (8/9).

Anton memaparkan jumlah kecelakaan selama arus mudik dan balik tahun ini mengalami sekitar 30,58 persen dengan kenaikan sebanyak 1.111 kasus. Sedangkan jumlah pemudik yang tewas dalam kecelakaan pada tahun ini sebanyak 779 orang. Jumlah pemudik yang tewas tersebut menurun dibandingkan pada 2010 lalu yang sebanyak 853 orang. Untuk korban luka berat mengalami peningkatan dari 1.135 orang pada 2010 menjadi 1.334 orang pada 2011. Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 17,53 persen. Pemudik yang mengalami luka ringan juga naik sebanyak 52,41 persen dari 2.259 pada 2010 menjadi 3.443 orang pada tahun ini.

Anton juga mengungkapkan, dari data yang dihimpun, sebanyak 1.018 kasus terjadi akibat pengemudi mengantuk. Penyebab ini menduduki peringkat pertama. Selain itu, urutan kedua sebanyak 449 kasus kecelakaan disebabkan karena Kelayakan Kendaraan. Urutan ketiga sebanyak 387 kasus disebabkan karena kelayakan jalan. Keempat sebanyak 340 kasus disebabkan karena tidak adanya marka jalan. 155 kasus terjadi karena mengemudikan kendaraan dengan cepat di jalan. Sebanyak 73 kasus terjadi akibat banyak pengemudi yang menerima telepon selama perjalanan. Sementara itu, kondisi pengendara yang tidak stabil, mabuk misalnya, sebanyak 18 kasus kecelakaan. Terakhir, 7 kasus disumbang karena pengendara atau penumpang dalam kondisi tidak sehat. (Vivanews, 9/9/11)

“Kecelakaan menurut angka statistik 60 persen berasal dari kelalaian manusia, 37 persen faktor kendaraan, tiga persen saja dari faktor lingkungan. Faktor jalan itu tidak ada, jalan tol itu memenuhi syarat,” ujar Direktur Utama Jasa Marga, Frans S Sunito, berdasarkan catatan statistik penyebab kecelakaan lalu lintas mayoritas karena faktor kelalaian manusia.

Pengungkapan diatas merupakan tidak mau disalahkannya Pemerintah dalam pelayanan transportasi. Boleh jadi, memang ada faktor kesalahan manusia dalam kecelakaan mudik tersebut. Namun, harus diakui, kecelakaan lalu lintas mudik tidak harus naik tiap tahunnya. Sehingga seolah-olah menjadi tradisi rutin pada semua rezim di negeri ini. Lonjakan yang signifikan itu, tentu di masa-masa mendatang akan memunculkan kekhawatiran bagi masyarakat yang hendak menggunakan transportasi di tanah air.

Selain itu data angka korban kecelakaan mudik di atas, masih belum jelas. Menurut kriteria standar WHO adalah korban tewas di tempat dan korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dalam perawatan di rumah sakit hingga 30 hari sejak kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi. Bisa jadi data angka korban kecelakaan mudik di atas cuma untuk pemudik yang tewas di tempat kejadian jalur mudik. Ketidakjelasan data korban kecelakaan pada periode mudik lebaran tahun 2011 ini menunjukkan bahwa Pemerintah tidak serius dalam melaksanakan program Road Map To Zero Accident yang merupakan perintah Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 (tribunnews.com, 8/9/11).

Lain halnya dengan kasus kejahatan yang menimpa pemudik yang menggunakan bus maupun kereta, dari sisi keamanannya mengalami penurunan. Kejadian pembajakan kereta api merupakan kasus yang paling menonjol disamping modus kejahatan lama seperti pencopetan dan hipnotis (Okezone, 8/9/11).

Belum Menjadi Perhatian Khusus

Penjelasan senada juga diutarakan oleh Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Ia bersikukuh meningkatnya kecelakaan karena faktor human error, seperti kelelahan. “Angka kecelakaan tadi saya bilang kalau orang tidur kita mau ngomong apa? Orang lelah kita mau ngomong apa? Kalau dipakai mobil rusak nah saya hukum perusahaannya. Tapi kalau orang lelah musti kita kasih apa, pil ekstasi supaya dia nggak lelah? Kan repot kita,” (Detik.com, 7/9/11).

Selain itu Menhub mengatakan kepada mayat-mayat korban kecelakaan “Siapa suruh miskin” sebab mereka memilih nekat menggunakan sepeda motor untuk pulang kampung. Menurut Daniel M Rosyid, Pengamat transportasi ITS Surabaya, ratusan orang mati karena kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik direduksi menjadi persoalan keselamatan berkendara. Kemudian persoalan itu mengendap menjadi poor human error alias kesalahan manusia miskin. “Sungguh menteri yang cerdas berkilah dan melepaskan diri dari tanggung jawab,” ujar Daniel. (Republika, 8/9/11).

Fakta-fakta di atas hanyalah akibat. Sebabnya tidak lain karena Pemerintah selama ini tidak mempedulikan nasib rakyat, termasuk untuk hal yang amat vital bagi mereka, yakni alat transportasi. Ketidakpedulian Pemerintah terhadap kebutuhan rakyatnya dalam hal transportasi yang murah, aman dan nyaman terlihat dari data-data berikut ini :

Jumlah pemudik pada lebaran tahun 2011 ini meningkat sebanyak 15% dibanding tahun 2010 atau sekitar 15,4 juta orang di seluruh Indonesia. Sarana transportasi yang tersedia hanya meliputi 34.690 armada bus, 123 kapal penyeberangan, 215 kereta api, 733 kapal laut serta 332 armada pesawat.

Keterbatasan sarana dan hancurnya prasarana jalan, seperti trans Kalimantan antara Palangkaraya – Banjarmasin, Trans Sulawesi antara Jeneponto – Sinjai, lintas Selatan Jawa antara Cilacap – Banyumas, pembuatan jalan tol Cipularang yang terkesan terburu-buru dan sebagainya, merupakan contoh bahwa Pemerintah benar-benar telah melakukan pembiaran, apa pun alasannya.

Tidak tertanggulanginya masalah keberadaan pasar tumpah sepanjang jalur mudik di Pulau Jawa, semakin berkurangnya rangkaian kereta api termasuk tidak tuntasnya jalur ganda sepanjang P Jawa dan berkurangnya lokomotif, tidak kunjung dibangunnya pemecah ombak dan dinding di pelabuhan Merak berikut tiadanya peremajaan kapal ferry penyeberangan, serta lambannya Pemerintah mengembangkan kapasitas bandara yang sudah melebihi kapasitasnya juga merupakan kasus pembiaran lainnya.

Sampai hari ini Pemerintah terlihat tidak serius dalam merawat dan membangun infrastruktur transportasi publik di seluruh negeri. Upaya yang dilakukan masih terbatas pada pendekatan proyek tambal sulam yang sarat korupsi. Tidak ada kontrol Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap proyek rehabilitasi jalan karena patut diduga dana yang terbatas masih harus disisihkan untuk pihak terkait sebagai upeti politik maupun upeti bohir (penyandang dana).

Ketidakseriusan Pemerintah dan kecenderungan melakukan pembiaran juga terjadi pada kebijakan pengawasan perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Misalnya standar aspal yang digunakan tidak jelas, kontraktor perbaikan atau pengembang jalan tidak diwajibkan membangun saluran air di sisi kiri kanan jalan, padahal Indonesia dengan curah hujan yang tinggi dan kualitas aspal yang buruk membuat jalan cepat rusak. Belum lagi tonase kendaraan yang melewati jalan-jalan tersebut selalu melebihi kemampuan jalan (Detiknews.com, 15/8/11).

Faktor anggaran yang minim menjadi satu-satunya alasan Pemerintah. Pemerintah hanya sanggup menganggarkan dana sebesar Rp 119,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur transportasi. Padahal, pembangunan tersebut memerlukan dana Rp208,19 triliun untuk tiga tahun ke depan periode 2011-2014. (Media Indonesia, 14/4/11). Padahal Indonesia menghadapi masalah buruknya infrastruktur. Bahkan, Indonesia disebut-sebut tergolong negara yang paling rendah di antara negara tetangga dalam belanja infrastruktur. “Indonesia menjadi negara yang belanja infrastrukturnya paling rendah sekarang ini. Jika China belanja infrastruktur bisa mencapai 10 persen dari gross domestic bruto (GDP), Vietnam delapan persen. Sementara Indonesia hanya dua persen. Idealnya belanja infrastruktur minimal lima persen,” kata pengamat ekonomi Tony A Prasetiantono.

Selain itu Inpres No. 3 Tahun 2004 tentang koordinasi penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu. Inpres ini hanya mengatur masalah koordinasi, seharusnya juga dilengkapi target-target yang jelas termasuk berapa angka korban jiwa yang bisa ditekan dan target perbaikan infrastruktur transportasi. Padahal Bank Dunia sendiri bersedia memberikan bantuan dana sampai 50 persen untuk program mengurangi jumlah korban tewas kecelakaan lalulintas itu (berita.liputan6.com, 5/9/11). Sejumlah pihak juga menilai dengan pemberian subsidi angkutan umum juga bisa diartikan sebagai bentuk pengurangan angka korban jiwa. Misalnya mensubsidi pemudik yang menggunakan sepeda motor yang disebut-sebut sebagai korban jiwa terbanyak selama angkutan mudik Lebaran, agar beralih menggunakan transportasi angkutan umum.

Kecelakaan Mudik Ada Dalam Kuasa Manusia

Musibah itu tidak lepas dari: Pertama, yang termasuk bagian dari qadha’ (ketetapan) Allah, sebagai sunatullah. Tsunami, gempa, gunung meletus dan bencana lainnya merupakan sunatullah yang terjadi atas qudrah (kekuasaan/kemampuan) dan irâdah (keinginan) Allah. Semua jenis musibah ini berada di luar kuasa manusia. Terhadap hal ini, kita harus mengimani bahwa semua itu adalah berasal dari ketetapan Allah; baik dan buruknya semuanya berasal Allah. Hendaknya kita semakin menyadari betapa lemah dan tidak berdayanya kita sebagai manusia di hadapan-Nya.

Kedua, yang berada di dalam kuasa manusia. Contohnya adalah musibah banjir, longsor akibat banyaknya hutan ditebang secara liar, kemiskinan atau kelaparan karena buruknya sistem distribusi kekayaan, dan sebagainya. Terhadap musibah seperti ini, penyikapannya akan sangat dipengaruhi oleh cara pandang, prinsip dan ideologi yang dianut.

Maka kecelakaan mudik ada pada dalam kuasa manusia. Sikap Pemerintah yang lamban merespon musibah dan terlihat baru bertindak sibuk ketika dikritik, tentu tidak lepas dari pengaruh prinsip politik yang dianut, yang hanya berorientasi pada kursi dan kelangsungan kekuasaannya. Juga karena dampak liberalisasi, yang antara lain menyebabkan dipindahkannya tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat.

Kembali Kepada Islam

Buruknya sarana transportasi dan pelayanan masyarakat lainnya, di antaranya juga akibat “miskin”-nya Pemerintah untuk bisa mendanai pembangunan infrastruktur transportasi dan berbagai pelayanan lainnya. Semua itu juga akibat sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan Pemerintah kehilangan banyak sumber dana bagi pembangunan dan pelayanan publik. Mengapa? Karena, kekayaan alam negeri ini telah melayang ke tangan-tangan swasta, baik domestik maupun asing. Semua itu akibat ditinggalkannya sistem ekonomi Islam yang telah ditentukan oleh Allah.

Buruknya pengelolaan negeri ini juga sangat dipengaruhi oleh sistem dan paradigma politik ala kapitalis yang dianut di negeri ini. Politik ini lebih fokus pada upaya mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dan lebih mementingkan kepentingan sendiri, akibat ditinggalkannya sistem dan paradigma politik Islam yang tak lain untuk mengatur dan memelihara berbagai urusan dan kepentingan rakyat secara menyeluruh.

Masih banyak musibah lain yang asalnya adalah karena kesalahan dalam memilih sistem di samping karena sikap dan tindakan buruk manusianya. Semua itu merupakan teguran dari Allah agar kita segera kembali ke jalan-Nya, kembali pada semua ketentuan-Nya. Allah SWT telah mengingatkan kita:

Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS ar-Rum [30]: 41).

Berbagai musibah itu barulah sebagian dari akibat sikap dan tindakan manusia yang merusak. Allah memperlihatkannya agar manusia kembali ke jalan yang benar, yaitu kembali pada ketentuan dan syariah-Nya. Syariah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, yang menciptakan manusia dan kehidupan ini. Tentu Dia pulalah yang paling tahu bagaimana mengatur semua ciptaannya itu dengan sebaik-baiknya. Dan syariah Islam bisa diterapkan secara kaffah di semua aspek kehidupan jika ditegakkannya Khilafah.

Memang tidak berarti bahwa dalam kehidupan di bawah naungan khilafah nanti tidak akan ada persoalan sama sekali dan setiap persoalan pasti akan otomatis bisa diatasi. Beraneka ragam persoalan baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan dan sebagainya tetap akan mungkin muncul. Tapi kemunculan itu lebih karena lemahnya SDM atau lemahnya dalam implementasi syariah. Bukan karena kelemahan sistem. Seperti kecelakaan mudik tadi, bila peraturannya sudah baik mungkin saja tetap akan ada kecelakaan, tapi itu disebabkan oleh individu sopir yang katakanlah mengendara secara ugal-ugalan, bukan karena buruknya sistem perlalulintasan. Dengan kata lain, kerusakan itu lebih bersifat instrumental, bukan struktural sehingga tidak sulit diatasi.

Harus dicatat, bila bukan sistem Khilafah, maka yang diterapkan pasti bukan syariah. Dan bila bukan syariah pasti yang berjalan adalah sistem sekuler. Dan dalam sistem sekuler pasti akan timbul kerusakan. Yang tampak baik itu hanyalah pada satu atau beberapa aspek tertentu saja, tidak di semua aspek.

Singapura adalah termasuk negara yang lalu lintasnya di sana sangat tertib dan lingkungannya juga sangat bersih, indeks persepsi korupsinya juga paling rendah, tapi tengoklah di aspek lain, misalnya kehidupan sosialnya, Singapura adalah negara dengan warga yang tengah dirundung banyak masalah. Di sana berkembang bebas agama. Akibatnya secara praktis, seperti rakyat Jepang, banyak warganya yang mengalami depresi karena dalam dirinya tidak terdapat nilai-nilai tauhid dan semua kemajuan itu tidak disertai dengan nilai keimanan sehingga tidak tercapai kepuasan spiritual.

Jadi, bagaimana kita bisa menyebut itu sebagai sebuah kebaikan bila mayoritas rakyat negeri itu tidak mengenal Allah SWT dan tidak beribadah kepada-Nya?

Bercermin Pada Sistem Islam

Dalam persoalan infrastruktur transportasi yang berbasiskan sistem Islam pada institusi negara Khilafah, kita akan mendapati setidaknya tiga prinsip: Pertama, prinsip bahwa pembangunan infrastruktur adalah tanggungjawab negara, bukan cuma karena sifatnya yang menjadi tempat lalu lalang manusia, tetapi juga terlalu mahal dan rumit untuk diserahkan ke investor swasta. Di Jakarta, karena inginnya diserahkan ke swasta, pembangunan monorel jadi tidak pernah terlaksana.

Kedua, prinsip bahwa perencanaan wilayah yang baik akan mengurangi kebutuhan transportasi. Ketika Baghdad dibangun sebagai ibu kota, setiap bagian kota direncanakan hanya untuk jumlah penduduk tertentu, dan di situ dibangunkan masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Bahkan pemakaman umum dan tempat pengolahan sampah juga tidak ketinggalan. Sebagian besar warga tak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta untuk menuntut ilmu atau bekerja, karena semua dalam jangkauan perjalanan kaki yang wajar, dan semua memiliki kualitas yang standar.

Ketiga, negara membangun infrastruktur publik dengan standar teknologi terakhir yang dimiliki. Teknologi yang ada termasuk teknologi navigasi, telekomunikasi, fisik jalan hingga alat transportasinya itu sendiri.
(http://famhar.multiply.com/journal/item/216).

Sejarah Islam sesungguhnya banyak mencatat fakta betapa Khilafah adalah pelayan rakyat terbaik sepanjang sejarahnya. Contoh kecil, selama masa Khilafah Umayah dan Abbasiyah, di sepanjang rute para pelancong dari Irak dan negeri-negeri Syam (sekarang Suriah, Yordania, Libanon dan Palestina) ke Hijaz (kawasan Makkah) telah dibangun banyak pondokan gratis yang dilengkapi dengan persediaan air, makanan dan tempat tinggal sehari-hari untuk mempermudah perjalanan bagi mereka. Sisa-sisa fasilitas ini dapat dilihat pada hari ini di negeri-negeri Syam.

Khilafah Utsmaniyah juga melakukan kewajiban ini. Dalam hal kemudahan alat transportasi untuk rakyat, khususnya para peziarah ke Makkah, Khilafah membangun jalan kereta Istanbul-Madinah yang dikenal dengan nama “Hijaz” pada masa Sultan Abdul Hamid II. Khilafah Usmani pun menawarkan jasa transportasi kepada orang-orang secara gratis (Khilafah.com). Dulu, pemerintahan Islam memberikan jasa transportasi gratis, berbeda dengan sekarang, partai politiklah yang memberikan jasa mudik gratis, dan semua itu untuk kampanye.

Khatimah

Telah terbukti, pangkal berbagai musibah dan persoalan di negeri ini adalah sistem yang buruk, yaitu sistem Kapitalisme-Sekular, yang diterapkan di negeri ini, juga pemimpin yang tidak amanah dan lemahnya moralitas individu. Jika kita ingin keluar dari semua itu, saatnya kita memilih dan menerapkan sistem yang benar, yaitu sistem Islam. Bisa jadi semua ini adalah upaya untuk mudik sesungguhnya, yaitu mudik ke kampung akhirat. Karena berjuang untuk diterapkannya sistem islam adalah berjuang untuk umat dan Din Allah SWT. Dan balasannya adalah surga.

Dan kita juga harus memilih pemimpin yang amanah, yang tunduk pada sistem Islam. Pemimpin sekarang perlu merenungi pernyataan khalifah Umar bin Khaththab: ”Sekiranya ada seekor keledai jatuh tergelincir di suatu jalan di Iraq, aku khawatir Allah akan meminta pertanggung jawabanku di hari akhir, kenapa aku tidak menyediakan jalan yang rata”. Inilah jawaban dari keinginan-keinginan presiden SYB di hari ulang tahunnya yang ke-62 tanggal 9 September kemarin, karena belum bisa mengatasi permasalahan rumit yang mendera negara ini.

Angka 779 orang yang tewas hanya dalam belasan hari bukanlah persoalan sepele. Kecuali, pemerintah sudah tidak peduli dan menyamakan jumlah di atas hanya sekadar deretan angka yang biasa dihadirkan setiap tahun. Mungkin, mudik berujung maut sudah tradisi di negeri ini. Menyedihkan.

Wallâh a‘lam bi ash-shawâb.

Kecelakaan Kereta Api Terus Terjadi, Penguasa Tetap Tak Peduli

AL Islam 525] BELUM genap sepekan Peringatan Hari Jadi Kereta Api pada 28 September 2010 lalu, dua kecelakaan fatal terjadi dan merenggut 35 nyawa. Satu kecelakaan kereta api terjadi di Stasiun Petarukan, Pemalang, yakni KA Argo Bromo Anggrek menabrak KA Senja Utama. Kecelakaan lain terjadi di Stasiun Purwosari, Solo. Pada kecelakaan itu KA Bima menyenggol bagian belakang KA Gaya Baru. Dugaan sementara, kecelakaan di Petarukan adalah karena faktor human error, yakni kelalaian masinis (Republika, 5/10).

Boleh jadi, memang ada faktor kesalahan manusia (human error) dalam kecelakaan kereta api tersebut. Namun, harus diakui, kecelakaan kereta api tidak hanya terjadi tempo hari. Tragedi kecelakaan kereta api di negeri ini seolah menjadi peristiwa rutin pada semua rezim di negeri ini.

Paling tidak, dalam rentang lima tahun (2004-2008) saja sudah terjadi ratusan kali kecelakaan kereta api. Rinciannya: 2004: 128 kecelakaan; 2005: 91 kecelakaan; 2006: 102 kecelakaan; 2007: 140 kecelakaan; 2008: 117 kecelakaan.