Peran Guru Dalam Menyelamatkan Generasi untuk Bangsa

25 11 2012

Guru
HTI Press. Bojonegoro, Ahad 18 November 2012 Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) DPD II Bojonegoro menggelar acara Diskusi Terbatas dengan tema “Peran Guru Dalam Menyelamatkan Generasi Untuk Bangsa”. Acara ini dilaksanakan di aula SMKN 2 Bojonegoro, Jl. Patimura Bojonegoro, diselenggarakan dalam rangka Hari Guru yang bertepatan pada 25 November nanti. Dihadiri oleh sekitar 70 orang baik internal maupun eksternal dari kalangan guru, mulai guru PAUD hingga guru SMA yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten Bojonegoro. Diskusi terbatas ini menghadirkan dua pembicara, yaitu Ustadzah Mu’jizatin Fadiana, M.Pd (Dosen Universitas Ronggolawe Tuban) yang memaparkan materi dengan tema “Peradaban Islam Mencetak Generasi Berkualitas” dan Ustadzah Khoirin Nisa, S.Pd yang memaparkan materi dengan tema “Peran Strategis Guru Dalam Menyelamatkan Generasi Bangsa.

Setelah para peserta disuguhkan persembahan teatrikal, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama, dimana ustadzah Fadiana memulai materinya dengan menjelaskan alasan kita memilih Islam, yang secara itiqody/keyakinan hal itu adalah bagian konsekuensi iman, secara rasional, Islam merupakan aturan terbaik dari pencipta manusia, secara normatif, Islam memiliki nidzom (sistem kehidupan) sempurna, dan secara empirik, terbukti Islam telah mewujudkan kemuliaan dan kesejahteraan kehidupan. Untaian pemaparan pemateri pertama membawa para peserta kembali untuk merenungkan dan memahami bahwa peradaban Islam telah berhasil mencetak generasi yang berkualitas. Pemateri kedua, Ustadzah Nisa menjelaskan akar permasalahan yang terjadi saat ini karena kapitalisme sekuler, sehingga sebagai seorang guru, banyak hal yang bisa kita lakukan antara lain, guru sebagai profesi yang mulia, mampu mengembalikan kesadaran generasi sebagai hamba Allah, menjadi teladan dalam berpikir dan berbuat berlandaskan aqidah Islam, dan menyadarkan generasi bahwa untuk menjadi negara yang mandiri, kuat, besar dan terdepan, hanya kembali kepada syariat Islam.

Testimoni dari Ibu Endang, seorang guru dari SMP diwilayah Baureno, diharapkan mampu memompa semangat para guru untuk tetap berjuang mendidik anak bangsa ke arah yang lebih baik. Acara ditutup dengan doa yang dipimpin Ustadzah Kusmiah. Semoga acara ini menjadi titik tolak perubahan bagi guru dan pendidik pada umumnya untuk kembali kepada syariat Islam dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah sehingga menghasilkan generasi yang cemerlang. Selamat Hari Guru, 25 November 2012. Jadilah guru ideologis, guru yang jadi teladan dan senantiasa menyampaikan kebenaran.[]

Iklan




PENDIDIK YANG BERKARAKTER

26 12 2010

by : Faridah Afifah, S.Pd;

‘Kita bisa pandai menulis dan membaca karena pak Guru, Kita bisa tahu beraneka ragam ilmu karena Bu Guru, Guru bak pelita, penerang gelap gulita, jasamu tiada tara’.
Karena memahami berartinya peran guru bagi pendidikan anak bangsa maka ketika dua kota di Jepang Hirosima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu
menggunakan bom atom sampai luluh lantah, Sang kaisar Jepang, Hirohito dengan penuh
kekhawatiran langsung bertanya kepada pusat informasi, berapa jumlah guru yang masih hidup? Luar biasa!
Begitu fahamnya pemahaman sang pemimpin akan fungsi guru. Dia tidak putus asa karena negeri yang
dipimpinnya hancur lebur. Dia tidak khawatir Jepang akan hancur selamanya,
karena guru masih banyak yang hidup. Memang tidaklah aneh, hanya dalam waktu
yang singkat, Jepang sudah kembali seperti semula sebagai negara maju, salah satunya berkat memaksimalkan fungsi guru/pendidikan. Lalu bagaimanakah sosok guru bagi bangsa Indonesia ini?
Dalam konteks persekolahan, guru adalah ujung tombak. Guru memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin proses pembelajaran bisa berlangsung. Baca entri selengkapnya »





UNIVERSITAS BERTARAF DUNIA

5 12 2010

A. Latar Belakang/ Landasan Pendidikan

Landasan hukum kependidikan di Indonesia sesuai dengan tata urutan perundang-undangan terdiri dari sebagai berikut.
• UUD 1945 pasal 31 dan 32. Pasal 31 ayat 1 berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Ayat 2 berbunyi: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 3 berbunyi: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.
• Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai induk peraturan perundang-undangan pendidikan.
• Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
Otonomi kampus menuju universitas bertaraf dunia ini berdasarkan sebagai berikut. Baca entri selengkapnya »





Ironi dari pendidikan indonesia

6 05 2010

by Eka Mardyastuti

Sebentar lagi siswa-siswa SMA akan menghadapi ujian nasional. Seperti yang biasa diberlakukan oleh pemerintah, yaitu memberlakukan nilai standar kelulusan siswa. Padahal seperti yang kita ketahui, kapasitas atau standar bagi siswa yang lulus tidak bisa disamaratakan. Karena tiap daerah memiliki kemampuan pendidikan dan pengajaran tidak sama. Berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) UU No 20/2003 tentang Sisdiknas, gurulah yang memiliki hak prerogatif melakukan evaluasi belajar terhadap siswa. Dengan kata lain, evaluasi belajar siswa dalam satuan pendidikan bukan dilakukan lewat mekanisme ujian nasional (UN), namun dilakukan oleh guru sekolah. Dengan kebijakan UN, Depdiknas dinilai tidak memedulikan disparitas mutu pendidikan di Tanah Air. Baca entri selengkapnya »





BHP PASCA PEMBATALAN OLEH MK : Bahaya di Balik Semangat Liberalisasi Sektor Pendidikan

4 05 2010

by Ir. Alimudin Laju.MT.MM

Pada tgl 31 maret 2010 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan semua pasal dalam UU Badan Hukum Pendidkan (UU BHP). MK juga membatalkan beberapa isi UU Sisdiknas. Pertimbangan MK membatalkan UU BHP salah satunya UU itu ingin menyeragamkan penyelenggara pendidikan dalam bentuk BHP. MK menilai ide penyeragaman melalui UU BHP tidak menemukan alasan yang mendasar. Alasan lain adalah UU itu mewajibkan BHP dikelola dengan dana mandiri dan prinsip nirlaba. Permasalahan akan muncul di daerah di mana akan sangat kesulitan sekolah dalam bentuk BHP mendapatkan sumber dana untuk mandiri. Menurut MK, jika keadaan tidak ada kepastian sumber dana yang dapat didapat oleh sebuah BHP, sasaran paling rentan adalah peserta didik melalui pungutan. Baca entri selengkapnya »





HARDIKNAS???

3 05 2010

by sofia
Telah tiba hari yang disebut sebagai hari pendidikan nasional, hari memperingati pendidikan di Indonesia yang ditetapkan setiap tanggal 2 mei, banyak acara yang dilakukan untuk memperingatinya, ada yang mengadakan upacara bandera, nyebar bunga, lomba2 disekolah dll. hampir seluruh media cetak ataupun elektronik membahas tentang pendidikan bahkan televisi menayangkan program terkait realita dunia pendidikan, tentang sekolah anak2 Indonesia yang sampai sekarang gedung sekolah mereka jauh dari lengkap, ada yang sekolah di kandang bebek, dilumbung padi dan diatas tanah bahkan ada kisah anak Indonesia yang tidak bisa sekolah/kuliah karena tidak punya biaya padahal dia anak yang sangat pintar dengan memperoleh nilai UN semua pelajarannya 9 ironisnya Depdiknas setempat tidak bisa memberi beasiswa karena tidak ada biaya (tvone,3mei 2010). sungguh pemerintah telah meninggalkan kepengurusan rakyatnya. Padahal kalau kita ingat-ingat telah puluhan bahkan ratusan kali hardiknas diperingati setiap tahun sejak Indonesia merdeka (???) Baca entri selengkapnya »





Kebijakan Sertifikasi dan Arah Pendidikan Indonesia

2 05 2010

Sabtu, 24 November 2007
Syabab.Com – Kebijakan sertifikasi yang menuai pro kontra di masyarakat masih berupa perbincangan hangat untuk dibicarakan. Di media massa kebijakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan adanya berbagai kelemahan dan kecurangan baik dalam konsep maupun teknis pelaksanaannya. Hal ini patut menjadi sorotan masyarakat, karena kebijakan pemerintah dalam hal ini sertifikasi memiliki pengaruh yang sangat besar bagi arah pendidikan negeri ini. Berbagai pihak yang terkait dengan sertifkasi guru ini, mesti memandang kebijakan ini secara komprehensif, artinya kita perlu secara bijak menganalisis secara mendalam dan menyeluruh kebijakan yang satu ini. Baca entri selengkapnya »








%d blogger menyukai ini: