Hukuman Pemiskinan Koruptor Mendesak Diterapkan

20 02 2012

korup
JAKARTA, – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hukuman badan bagi koruptor selama ini ternyata tidak memberikan efek jera. Karena itu, hukuman memiskinkan koruptor merupakan sarana yang ampuh.
“ Hingga saat ini banyak koruptor masuk penjara. Namun, korupsi jalan terus,” kata Peneliti ICW Donal Fariz di Jakarta, Minggu (19/2). Melihat keadaan tersebut, ia memandang, sebetulnya koruptor lebih takut jika hukumannya berupa pemiskinan terhadap diri dan keluarganya.
Donal juga mengungkapkan, jika dilihat masa hukuman penjara bagi koruptor cenderung lebih ringan dan tak sebanding dengan jumlah kekayaan yang dicuri. Karena itu, hukuman memiskinkan koruptor merupakan sarana yang ampuh.
Dikatakan demikian, menurutnya, karena tesisnya koruptor itu lebih takut miskin daripada penjara. Donal berpendapat seperti itu, lantaran korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik lebih banyak tipologinya karena serakah.
Untuk itu ia menilai hukuman badan memang tak sebanding dengan perbuatan koruptor. Misalnya, dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia, anggota DPR yang menerima suap rata-rata dihukum satu tahun hingga dua tahun penjara.
Padahal, lajut Donal, mereka menerima uang suap dalam bentuk cek perjalanan senilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Namun, vonis majelis hakim tidak meminta agar terpidana penerima suap pemilihan DGS BI mengembalikan uang yang telah mereka terima.
Disinggung mengenai cara untuk melakukan pemiskinan terhadap koruptor, menurutnya, bisa dengan mengejar semua aset yang berhubungan dengan kejahatan korupsinya. Prinsipnya, kata Donal, follow the money, ikuti ke mana uangnya, dengan instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
“Ini karena hampir semua tindak pidana korupsi itu ada unsur pencucian uangnya. Menyimpan di bank pun sudah tergolong pencucian uang,” jelasnya.
Sementara aktivis ICW lainnya, Febri Diansyah mengatakan, pemiskinan menjadi cara efektif agar ada efek jera bagi koruptor. Untuk itu majelis hakim harus berani meminta setiap orang yang terbukti korupsi membuktikan sebaliknya harta kekayaan yang dimilikinya.
“Dengan demikian kekayaan yang berasal dari penghasilan tidak sah, baik terkait korupsi yang sedang diproses atau kejahatan lain yang belum terungkap, harus dirampas negara,” katanya. Sayangnya, imbuh Febri, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perampasan Aset.
Terpisah, Ketua Serikat Pejuang Anti Korupsi (Sepak) Priyanto dalam deklarasi pendirian Sepak, mengatakan, hukuman koruptor seharusnya hukuman berat seperti teroris, bahkan sebagian semestinya dihukum mati seperti di China. ( mr. heal / Kry )


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: