Jubir HTI: Pemerintah Diskriminasi Terhadap FPI

16 02 2012

jubir hti
Wawancara bersama Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto. Menanggapi aksi warga suku Dayak menolak kedatangan FPI di Palangkaraya, dan apa kepentingan kaum Liberal melakukan aksi yang sama menolak keberadaan FPI di Indonesia dengan mengusung kampanye Indonesia Tanpa FPI. Berikut petikan Wawancaranya.

Apa motif sebenarnya Penolakan kelompok yang mengklaim diri mereka masyarakat Dayak terhadap FPI?

Kalau yang tersurat artinya apa yang mereka sampaikan diberitakan oleh media mereka menolak kedatangan FPI. Karena kehadiran FPI di Kalimantan Tengah umumnya dan di Palangkaraya Khususnya adalah karena mereka tidak ingin ada konflik horizontal di Kalimantan Tengah dari ulah FPI yang mereka anggap sering bertindak anarkis. Itu yang terbaca di media massa.

Tapi kita meragukan hal tersebut kalau yang mereka persoalkan anarkisme FPI, maka sesungguhnya ada banyak organisasi di Indonesia banyak melakukan tindakan anarkisme. Bukan hanya FPI tapi juga sejumlah Ormas bahkan juga Parpol yang kalau kalah Pilkada pasti menggunakan tidakan anarkis. Kalau betul FPI sering melakukan anarkisme itupun juga mereka sudah diproses secara hukum. Ditangkap pelakunya, diadili bahkan dimasukkan dalam penjara. Proses hukumnya berjalan kenapa harus dirisaukan karenanya kami meragukan motif itu.

Jadi, kami mengecam tindakan itu. karena tindakan itu sama sekali tidak mendasar apalagi kenyataannya FPI datang untuk membuka cabang dan untuk menghadiri Perayaan Maulid Nabi artinya kegiatan itu adalah kegiatan dakwah. Jadi, bagaimana mungkin orang yang hendak berdakwah ditindak seperti itu melalui kekerasan dan semena-mena saya kira itu tidak beradab.

Kalau mereka persoalkan anarkisme FPI, apa bedanya dengan yang mereka lakukan itu, mereka berdemo di bandara dan itu kan dilarang oleh undang-undang apalagi sampai masuk ke aprom mengacungkan senjata tajam dan mengancam ingin membunuh, itu sendiri sudah merupakan anarkisme. Dan setelah delegasi FPI diterbangkan di Banjarmasin, mereka kemudian bergerak dan membakar panggung yang bakal dipakai acara Maulid lalu merusak toko-toko yang mereka sangka milik pendukung acara Maulid itu.

Ini anarkisme, mereka persoalkan anarkisme yang dilakukan FPI, lalu mereka melakukan anarkisme itu sendiri. Apa maksudnya itu? Kemudian, bahwa ini negeri mayoritas muslim dan kewajiban muslim itu berdakwah dimana pun dan tidak boleh ada hambatan dalam dakwah. Dan tidak boleh menghalangi rakyat Indonesia untuk datang kemana pun.

Coba bayangkan, kalau ada satu orang atau sekelompok yang tidak suka orang itu, kemudian menolak kehadiran orang yang tidak disuka itu maka akan merembet ke mana-mana, misalkan ketika orang betawi merasa tersinggung dan Teras Narang datang ke sini (Jakarta) dan ditolak di Jakarta bagaimana coba? Jadi akan timbul kekacauan ini akan menjadi bibit anarkisme yang akan lebih besar nantinya.

Kami menolak kalau itu dikatakan kelompok Dayak. Karena pada faktanya dayak muslim dan FPI datang ke sana itu justru untuk membantu orang-orang Dayak yang bersengketa lahan dengan sejumlah perusahaan sawit jadi FPI datang untuk menolong mereka. Saya kira ini ada orang-orang tertentu yang memprovokasi dan memanfaatkan sentimen ras untuk mengadu domba antar warga masyarakat

Kelompok-kelompok Liberal merespon dengan kampanye Indonesia tanpa FPI apa kepentingan mereka?

Apa urusan mereka begitu, kalau memang mereka anti FPI karena FPI sering bertindak anarkisme mestinya mereka juga mempersoalkan gerombolan yang masuk ke Bandara dan membakar panggung dan merusak toko lalu mengancam membunuh. Kalau betul mereka ingin Indonesia katanya tanpa kekerasan, berarti harus juga tanpa ada orang-orang yang melakukan anarkisme disana dan juga tanpa Ormas dan Orpol yang terbukti melakukan tindakan anarkisme. Apakah mereka berani mengatakan Indonesia tanpa PDI misalkan, kan PDI pada waktu Pilkada di Tuban kalau tidak salah juga melakukan tindakan anarkisme, membakar gedung pemerintahan di sana. Atau Megawati kalah melawan Gus Dur-kan dulu mereka juga membakar orang tua Pak Amien. Kalau mereka konsisten menolak anarkisme mestinya hal begini juga dipersoalkan dan bahkan mereka tidak pernah mempersoalkan tentang itu. Jadi mereka hanya menunggangi saja isu ini untuk mendiskreditkan kelompok islam dalam hal ini FPI.

Saya lantasan mendukung tidakan anarkisme yang dilakukan FPI, tetapi marilah kita professional. Kalau FPI melakukan tindakan kekerasan dan sudah melanggar hukum maka itu saja dipersoalkan, saya kira ini sudah dilakukan, dan FPI sudah menerima itu. Jadi apa urusannya kaum Liberal mempersoalkan organisasinya? kalau konsisten siapa saja melakukan tindakan kekerasan harus dibubarkan.

Ada Kesan diskiriminasi terhadap FPI selama ini baik dari pemerintah, Benarkah? Kenapa terjadi?

Saya kira kalau pemerintah selalu menunjuk hidung persoalan anarkisme pada FPI, tapi tidak pada yang lain, dalam hal ini orang-orang yang menolak kedatangan delegasi FPI, maka pemerintah Diskriminasi.

Bagaimana Islam mensikapi kekerasan?

Islam Agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada Rasulullah saw sebagai rahmat. Rahmat itu adalah seluruh kebaikan, ketentraman, kesejahteraan, kemudiaan kedamaian. Dalam itu semua islam mengatur soal-soal seperti itu yang kita sebut dengan kekerasan. Islam bukan tidak setuju dengan kekerasan dan juga tidak setuju kita selalu bertindak kekerasan. Islam mengatur kapan kita melakukan kekerasan dan akapan kekerasan itu tidak dapat dilakukan. Ketika itu kita dalam rangka mendidik anak, umur 10 tahun tidak mau juga melakukan sholat, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Itukan salah satu bentuk kekerasan dalam rangka mendidik. Ketika kita diserang maka kita harus melawan. Dan melawan itu dengan Jihad dan pasti melakukan kekerasan. Jadi kekerasan itu ada pada tempatnya, kita tidak boleh menolak tapi juga kita tidak boleh serampangan melakukannya. Jadi kalau kita kembali pada islam maka kita akan tahu kapan kita kekerasan itu akan dilakukan dan kapan kekerasan itu tidak dilakukan.

Apakah akan dihubung-hubungkan dengan revisi UU ormas?

Iya itu sama, bahwa itu tidak relefan karena persoalannya itu bukan pada pengaturan di level undang-undang tapi di level setting sistem politik yang ada. Kalau UU ormas ini diperbaharui maka tidak akan menyelesaikan masalah. (mediaumat.com/hizbut-tahrir.or.id/160212/al-khilafah.org)


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: