ADA PEMALSUAN TANDA TANGAN!

21 10 2011

Wawancara dengan : Diani Budiarto,
Walikota Bogor, Jawa Barat


Kisruh Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Taman Yasmin, Kota Bogor, semakin keruh. Lantaran munculnya pihak ketiga yang menyatakan bahwa Walikota Bogor Diani Budiarto melakukan tindakan diskriminatif dan terhadap minoritas Kristen dengan mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Yasmin sekaligus menyegel dan menggembok bangunan setengah jadi tersebut. Mereka pun menuding orang nomor satu di Bogor ini memang sengaja menghambat penganut agama minoritas untuk beribadah. Benarkah tudingan mereka itu? Temukan jawabannya dalam cuplikan wawancara wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengannya di bawah ini.

Ada pihak yang menyatakan kunjungan Dewan Gereja sedunia ke Yasmin 11 Oktober lalu menunjukkan keprihatinan umat Kristen sedunia atas diskriminasi GKI Yasmin.Tanggapan Anda?
>> Kalau orang yang tidak tahu akar masalahnya selalu bicara begitu. Ya lihat saja. Yang tidak tahu sok tahu dan pura-pura tahu. Lalu salah tafsirannya.

Akar permasalahannya apa?
>> Sudah capek saya menjelaskannya. Sudah lima tahun saya ngomong begitu ya. Capek saya. Akar masalahnya GKI membangun gereja, izinnya tidak ada. Dialihkan ke gedung tidak mau, dialihkan tidak mau. Jadi bukan diskriminatif, bukan dilarang. Kita siapkan gedung, agar ibadahnya di gedung tidak mau. Maksudnya apa coba ibadah di trotoar?

Tapi kan Anda sempat memberikan izin bahkan memberikan sambutan peletakan batu pertama GKI Yasmin?
>> Ya, saya memberikan izin lantaran saat itu tidak mengetahui bahwa syarat-syarat yang diajukan cacat hukum. Makanya, saya pun memberikan sambutan yang dibacakan asisten daerah pada 19 Agustus 2006 saat peletakan batu pertama itu.
Dalam sambutan itu pun saya nyatakan adalah hak setiap warga negara untuk secara bebas menganut salah satu dari lima agama yang diakui oleh negara. Sehingga setiap kelompok penganut agama berhak untuk membangun dan mendirikan rumah ibadah masing-masing.
Namun, hak kebebasan itu dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan kita, bukanlah kebebasan tanpa batas. Dalam sambutan itu juga saya tegaskan bahwa kelompok agama manapun wajib tunduk dan taat terhadap peraturan pemerintah!
Peraturan pemerintah terkait dengan pendirian rumah ibadah, pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk dapat mengakomodasi kepentingan seluruh umat beragama di Indonesia. Dalam kesempatan itu juga saya katakan prinsip-prinsip yang mendasari lahirnya peraturan tentang pembangunan rumah ibadah itulah, yang senantiasa perlu kita pahami.

Setelah diketahui bahwa syarat pendirian gereja itu cacat hukum?
>> Ya, dibekukanlah IMB gerejanya oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan (DTKP) Kota Bogor pada 14 Februari 2008 lalu. Namun pihak GKI Yasmin tidak terima dan menyampaikannya kepada saya. Lantas saya sarankan mereka untuk menempuh jalur hukum saja.

Namun DTKP kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kan?
>> Ya.

Bahkan Mahkamah Agung juga meminta mencairkan kembali pembekuan itu?
>> Iya.

Sudah dicairkan?
>> Sudah, pada Maret 2011 lalu.

Tetapi mengapa Anda dikatakan banyak pihak tidak menjalankan putusan MA itu?
>> Sudah saya katakan tadi, kalau orang yang tidak tahu akar masalahnya selalu bicara begitu. Sok tahu dan salah tafsir.
Bukankah putusan MA itu mengatakan agar mencabut pembekuan yang dilakukan Kepala Dinas DTKP? Bukan saya kan? Dulu yang membekukan IMB, kepala dinas. Jadi pembekuan oleh kepala dinas tidak sah, harus dicairkan, lalu saya cairkan, selesai kan?
Nah, jangan lupa, saya sebagai walikota memiliki kewenangan juga, bukan saja untuk membekukan tetapi membatalkan. Kemudian saya batalkanlah. Ketika dibatalkan itulah mereka itu menuding saya tidak menjalankan putusan MA. Padahal putusan MA sudah saya jalankan ketika mencairkan kembali pembekuan yang dilakukan DTKP.
Jadi pembatalan IMB GKI Yasmin yang saya lakukan ini sudah tidak ada kaitannya sama sekali dengan MA. Begitulah fakta yang sebenarnya.

Mengapa Anda batalkan IMB gereja itu?
>> Setidaknya ada tiga alasan. Pertama, adanya penolakan dari warga sekitar. Jadi ketika warga mengetahui ternyata di Yasmin tersebut dibangun gereja mereka kaget. Mereka pun menolak adanya gereja di lingkungan mereka. Di samping itu mereka tidak merasa memberikan tanda tangan tidak keberatan pendirian gereja.

Tapi tanda tangan itu ada?
>> Iya, mereka menandatangani kehadiran sosialisasinya, bukan tanda tangan tidak keberatan. Bahkan pengadilan pun memutuskan ketua RT setempat bersalah dan divonis tiga bulan karena terbukti mengumpulkan tanda tangan warga dengan dalih untuk mendirikan rumah sakit tetapi faktanya untuk tempat ibadah.

Kedua?
>> Adanya pemalsuan tanda tangan. Tidak sedikit warga yang mengadu, jangankan memberikan tanda tangan, menghadiri sosialisasinya saja pun tidak, tetapi nama dan tanda tangan di daftar persetujuan itu ada. Apa namanya kalau bukan pemalsuan?
Ketiga, terkait stabilitas. Kalau warga sekitar sudah menolak bahkan marah karena merasa ditipu, maka bila pembangunan itu terus dilanjutkan tentu saja akan mengancam stabilitas.
Jadi ini murni masalah hukum tentang izin mendirikan rumah ibadah yang semua pihak harus menaatinya. Juga masalah kewajiban pemda untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan.
Makanya dalam salah satu syarat IMB tempat ibadah harus disertakan pula tanda tangan tidak keberatan dari warga sekitar agar stabilitas itu terjaga. Karena syarat tersebut ternyata cacat hukumya dengan sendirinya sebenarnya IMB-nya juga batal.
Jadi ini bukan soal hambat menghambat orang yang mau beribadah seperti yang dituduhkan banyak pihak. Tetapi ini masalah hukum yang harus sama-sama kita taati.

Namun membiarkan mereka beribadah di trotoar kan melanggar hukum yang berlaku juga?
>> Iya, makanya harus ditertibkan. Makanya saya tawarkan mereka untuk memindahkan lokasi pembangunan gerejanya ke bekas Gedung KPU di Siliwangi. Sebelum renovasi gedung itu menjadi gereja selesai, saya sarankan juga untuk sementara melaksanakan ibadah di Gedung Harmoni Yasmin Centre, sehingga tidak mengganggu ketertiban di trotoar.
Bahkan kami pun siap membantu proses pemindahan, serta mengganti segala kerugian biaya yang sudah dikeluarkan GKI, termasuk tawaran membeli lahan yang menjadi lokasi sengketa. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil Rapat Muspida, dan sudah disampaikan di dalam rapat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor.
Jadi tidak ada niat dan tindakan kami untuk menghambat, apalagi melarang umat agama apapun untuk membangun rumah ibadah dan melaksanakan ibadah.

Iklan

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: