Rapor Merah Yudhoyono-Boediono, Banyak Maling Uang Negara

12 10 2011

JAKARTA, – Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono akan memasuki usia dua tahun pada 20 Oktober mendatang. Kinerja di tahun kedua ini dinilai menurun seiring dengan banyaknya maling uang negara atau koruptor.

Direktur The Political Literacy Institute (TPLI) Gun Gun Heryanto, ada 10 hal krusial yang menjadi rapot merah pemerintahan SBY-Boediono.

Rapot merah pertama Pemerintahan SBY Boediono adalah beban kabinet kleptorasi. Dia mencontohkan, makin maraknya tindakan dugaan korupsi, bahkan melibatkan orang-orang dekat SBY di kementerian maupun partai. Gun Gun menilai orang-orang tersebut menjadi parasit seperti terjadi dalam kasus dugaan suap dan korupsi Wisma Atlet SEA Games.
“Kabinet SBY lagi-lagi terguncang dengan tindakan korupsi yang terjadi di Kemenakertrans. Tentu ini merupakan puncak gunung es dari praktik serupa,” ujar Gun Gun dalam diskusi bertema Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan SBY-Boediono di de’Resto, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (8/10/2011).
Kedua, lanjut Gun Gun. SBY gagal memecahkan persoalan terkait tenaga kerja Indonesia (TKI). Dalam banyak kasus justru kondisi para TKI semakin menyedihkan. Berdasarkan data Migrant Care terdapat 5.336 kasus kekerasan terhadap TKI selama 2010.
“Peran pemerintah SBY-Boediono tidak meyakinkan publik untuk hadir menangani persoalan TKI ini. Masih banyak Ruyati-Ruyati lain yang tidak terlindungi oleh pemerintah,” ungkapnya.
Selain itu, penyelesaian kasus kematian aktivis HAM, Munir, yang hingga kini belum jelas. Agenda penuntasan kasus Munir seakan hilang dari prioritas kerja pemerintah SBY Boediono.
“Keempat, kinerja menteri KIB II yang semakin kurang mendapat simpati publik. Presiden kurang cakap mengelola dan mendorong kinerja kabinet. Minim terobosan dalam mengurai persoalan kabinet,” ucap Gun Gun.
Labirin penyelesaian mafia pajak seperti kasus yang menyeret mantan pegawai pajak Gayus Tambunan, kasus Bank Century yang tak tuntas karena adanya tarik menarik kepentingan politik, menjadi rapor merah kelima pemerintahan SBY-Boediono.
“Keenam, terbentuknya pemerintahan SBY kedua kembali membuktikan betapa kuatnya beban kompromi politik. SBY-Boediono harus mengakomodasi begitu banyak kepentingan politik yang justru menyandera keduanya,” ucap dosen komunikasi politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini.
Gun Gun melanjutkan, penyelesaianya kasus Bank Century yang tertaih-tatih menjadi poin ketujuh rapor merah SBY-Boediono. Penyelesaian kasus ini terkesan dengan tarik menarik kepentingan politik.
Dilanjutkan poin kedelapan, kekerasan bernuansa SARA yang marak dalam dua tahun terakhir. “Kapolri mencatat sebanyak 16 kasus tindak kekerasan terkait kebebasan beragama terjadi di tahun 2010,” tandasnya.
Poin kesembilan, lanjutnya, obral remisi untuk para koruptor. Tak tanggung-tanggung sebanyak 341 koruptor mendapat remisi pada peringatan HUT RI ke-66 lalu.
“Sebuah kebijakan yang dinilai banyak pihak sangat kontroversial di tengah usaha memberantas dan memberikan efek jera kepada para koruptor yang telah merugikan negara,” tandasnya.
Terakhir, lemahnya pelayanan publik di sektor yang paling dekat dengan masyarakat justru jauh dari kata memuaskan selama Pemerintahan SBY-Boediono. Hal ini terlihat di bidang kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, pelayanan birokrasi, dari pusat ke daerah. [mam/oke/rima]

Iklan

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: