Ada Kongkalikong Antara Kemenakertrans, Kemenkeu, dan Banggar DPR?

3 10 2011

JAKARTA,- Disinyalir telah terjadi kesalahan sejak awal prosedur proses pengajuan dana untuk infrastruktur transmigrasi.
Pasalnya, komunikasi di antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Keuangan tidak menyisipkan tembusan kepada pihak Komisi IX DPR sebagai pihak terkait.
Media Indonesia melaporkan, surat-menyurat di antara kedua Kementerian hanya ditembuskan kepada pimpinan Badan Anggaran DPR.
Pada surat dengan tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani Sekjen Kemenakertrans Muchtar Lutfie, pihak Kemenakertrans menyebut kebutuhan dana sebesar Rp500 miliar untuk dana percepatan pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi pada APBN-P 2011.
Surat itu menindaklanjuti surat sebelumnya pada 29 April 2011 yang ditandatangani Menakertrans Muhaimin Iskandar. Surat menyebutkan usulan percepatan pembangunan bidang transmigrasi pada APBN-P 2011 dengan total anggaran Rp988 miliar.
Angka tersebut mencakup biaya pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan masyarakat setempat.
Pada 9 September, surat Kemenkeu yang ditandatangani Dirjen Perimbangan Keuangan Marwanto Harjowiryono ditujukan kepada Menakertrans Muhaimin untuk meminta konfirmasi mengenai dana percepatan pembangunan bidang transmigrasi sebesar Rp500 miliar.
Tidak satu pun dari surat itu yang memuat tembusan kepada Komisi IX DPR RI, tapi semuanya menyebut pimpinan Badan Anggaran DPR RI.
Saat dimintai tanggapan, anggota Badan Anggaran DPR RI Wa Ode Nurhayati (F-PAN) menyebut seharusnya ada tembusan kepada pimpinan Komisi IX DPR untuk membahas program terkait transmigrasi.
Menurut Wa Ode, kesamaan data antara surat dari Kemenakertrans dengan Kemenkeu dapat mengindikasikan ada kerja sama saling menyembunyikan antara kedua pihak terhadap program PPID tersebut.
“Memang, ada keterlibatan Banggar DPR untuk mempermulus. Tidak mungkin terjadi perpindahan program kalau tidak ada persetujuan Banggar. Pertanyannya, siapa memutuskan?” tutur Wa Ode.
Wa Ode mengaku mendapat informasi pada awalnya Kemenakertrans memang meminta persetujuan dana sebesar Rp1 triliun pada Komisi IX DPR terkait bidang transmigrasi. Meski begitu, permintaan tersebut ditolak dan akhirnya dibatalkan.
Wa Ode lantas mempertanyakan mengapa pihak Kemenkeu memunculkan program yang sama. “Ini sudah salah prosedur. Mestintya dibawa ke komisi, dari komisi ke Banggar DPR, dari situ lalu ke panja pusat,” pungkas dia.[ach/MI/rima]

Iklan

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: