KEKUASAAN UANG

29 07 2011

Oleh : Mujiyanto

Demokrasi membuat partai politik membabi buta mencari duit untuk memperebutkan kekuasaan.

Beberapa survei beberapa tahun terakhir selalu menempatkan partai politik sebagai lembaga terkorup. Peringkatnya selalu menempati jajaran atas. Namun saat itu pula partai politik selalu membantah dan menyanggah.

Memang sulit bisa membuktikan hasil survei tersebut. Soalnya tidak ada bukti apapun. Jangankan kuitansi, bukti transfer pun bisa tak ada. Semua berlangsung secara tunai alias cash.

Tapi sepandai-pandai orang menyimpan bangkai, bau busuknya lambat laun akan tercium. Setelah kasus Wisma Atlet yang menghebohkan dan menyeret banyak nama jajaran eksekutif dan legislatif, kini bau tak sedap itu kian menyengat.

Lagi-lagi M Nazaruddin yang membongkar bau tersebut. Melalui wawancara dengan sebuah media nasional yang terbit pertengahan Juli lalu, Nazar mengungkap bahwa telah terjadi permainan uang dalam pemilihan ketua umum Partai Demokrat.

Pemainnya bukan siapa siapa, tapi dirinya sendiri. Ia mengaku telah mendukung ketua umum terpilih Anas Urbaningrum dengan uang senilai US$ 20 juta. Menurutnya, tidak mungkin bisa mengalahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)— pendukung kandidat Andi Mallarangeng— kalau tidak dengan uang.

“Siapa bilang waktu itu yang menang demokrasi? Yang me¬nang duit,” begitu pengakuan Nazar. Untuk bisa memenangi pertarungan dua kubu tersebut, ia menceritakan telah menggelontorkan uang kepada DPC-DPC Partai Demokrat sebesar US$ 10 ribu hingga US$ 40 agar memilih Anas.

Tidak hanya itu, Nazar pun menebar uang untuk Andi Mallarangeng sendiri dan calon sekjen yakni Edhi Baskoro Yudhoyono. Tentu semua itu dibantah oleh ke¬tiga orang yang disebut, termasuk oleh para petinggi Demokrat. Isu tersebut membuat sewot SBY dan menuduh pers tak sesuai etika.

Adanya politik uang dalam partai politik ini sebenarnya bukan rahasia umum. Pengungkapan Nazaruddin kian menegaskan adanya fakta tersebut. Toh, sudah banyak orang partai politik yang masuk ke penjara karena kasus suap dan gratifikasi.

Munculnya koruptor-koruptor ini tidak lepas dari sistem demokrasi itu sendiri. Semua orang sudah tahu, tanpa uang orang tak akan bisa bersaing dalam sistem demokrasi. Demokrasi butuh uang, butuh modal.

Sementara partai politik tak cukup uang untuk bisa meng¬hidupi dirinya. Maka cara yang paling gampang adalah korupsi alias ngenthit uang rakyat. Partai politik tak lagi semata-mata sebagai institusi politik, tapi juga sebagai institusi untuk mencari duit. Tak mengherankan partai-partai selalu berebut jabatan formal di semua level. Jabatan itu bisa untuk orang partai itu sendiri atau birokrat yang berafiliasi ke partai. Buat apa? Untuk cari duit alias korupsi.

Perilaku seperti ini berlangsung secara berjamaah. Tidak ada partai yang bersih, meski mengaku sebagai partai bersih. Tuntutan demokrasi yang butuh dang begitu besar mau tidak mau disikapi dengan cara tidak terpuji ini. Mereka tak peduli lagi bahwa uang-uang itu adalah uang hasil keringat rakyat.

Tak aneh, politikus ada yang merangkap sebagai calo proyek. Ada juga politikus merangkap sebagai kontraktor proyek. Ada juga yang cuma memalak setiap proyek yang digolkan oleh instansi-instansi pemerintah karena pimpinan instansi tersebut berasal dari partainya. Malah, anggota DPR Waode Nurhayati mengungkapkan adanya mafia anggaran di Badan Anggaran DPR. Menurut Wakil Ketua DPD Laode Ida, para mafia anggaran mengancam perbaikan kesejahteraan. “Mafia anggaran, itu “kentut” yang tercium baunya, tapi tidak bisa dibuktikan,” ujarnya.

Sistem demokrasi telah melahirkan koruptor-koruptor baru di tengah-tengah kampanye anti korupsi. Ironis memang, tapi itu¬lah kenyataan yang terjadi. Alih-alih menyejahterakan rakyat, demokrasi kian menegaskan dominasi segelintir orang atas nama rakyat.

Tak mengherankan, demokrasi gagal mewujudkan jargon-jargonnya. Suara rakyat adalah suara tuhan, misalnya. Tak ada buktinya. Yang memiliki suara hanyalah segelintir orang yang punya modal atau dimodali oleh orang lain. Malah, yang sering aspirasi rakyat ke mana, suara wakil rakyat ke mana. Tak pernah klop. Lho di mana suara rakyat itu?

Hal yang sama terjadi dalam jargon-jargon demokrasi lainnya. Kesamaan di muka hukum pun hanya ilusi. Hukum tak berpihak kepada orang kecil. Orang besar dan yang punya duit selalu diuntungkan. Keadilan menjadi fatamorgana bagi rakyat kecil. Makanya mereka enggan ber-urusan dengan hukum karena malah merugikan, bukan menguntungkan.

Demokrasi telah mencekik kehidupan rakyat. Alih-alih tambah sejahtera, masyarakat tambah hidup susah. Pemalakan terjadi di mana-mana. Semua sisi kehidupan dikenai pajak. Tanpa pandang bulu. Sementara kekayaan yang merupakan milik umum dijual dan diserahkan kepada pihak asing. Negara lambat laun berusaha melepas¬kan diri dari tanggung jawabnya untuk melayani rakyat. Inilah yang tergambar dari munculnya banyak peraturan negara di era reformasi.

Tabiat asli demokrasi memang seperti itu. Sistem ini lahir dari pengingkaran terhadap keberadaan Allah dalam pengaturan kehidupan manusia. Demokrasi memegang prinsip, biarlah rakyat sendiri yang mengatur dirinya. Tuhan disingkirkan. Bukankah ini berarti telah menuhankan manusia?

Demokrasi adalah sistem kufur. Karenanya layak disingkirkan. sebagai gantinya, sistem Islam. Sistem inilah yang akan menjamin kehidupan yang. harmonis di dunia dan kehidupan yang bahagia di akhirat. Sistem yang datang dari Yang Maha Baik, pasti baik.

Iklan

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: