Negara Penghasil Koruptor

15 06 2011

in India corruption is under the table, in China corruption is above the table, in Indonesia corruption includes the table,”

Maraknya kasus korupsi yang bergulir di Indonesia sudah pada taraf memprihatinkan dan sudah menjadi bahaya laten yang harus diperangi . Korupsi di negeri ini bisa diibaratkan penyakit kanker stadium akhir.

Terubongkarnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR menarik untuk dikaji. Hal ini karena terungkapnya kasus korupsi di lembaga legislatif, adalah hal yang ironis. Legislatif sebagai lembaga yang memproduksi peraturan perundangan seharusnya menghasilkan peraturan yang seharusnya mensejahterakan rakyat. Namun, kini korupsi justru dilakukan oleh orang-orang terhormat yang mempunyai legalitas dan otoritas dalam proses pembuatan peraturan perundangan. Ini artinya bahwa DPR merupakan salah satu institusi yang rentan terhadap korupsi.

Hampir semua anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR mengutip 7,5% hingga 15% besaran dana yang dialokasikan dari perubahan alokasi penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) dalam APBN 2011, Proses pembayarannya selalu dengan menggunakan uang kas. Dari dana-dana alokasi untuk daerah biasanya anggota DPR mendapat Rp200 juta hingga Rp500 juta.

Para pelaku korupsi, tak terkecuali anggota DPR menggunakan berbagai modus untuk mengkorupsi uang Negara. Berbagai modus pun ditempuh, dari mulai pembengkakan dana operasional (mark up), pembiayaan pembangunan yang bersifat fiktif sampai kepada cara amplop yang kerap terjadi dengan dalih dan isyarat minta disangoni (diberi uang).

Partai politik dan parlemen seperti dua keping mata uang. Anggapan ini tentu tidak mengada-ada. Dalam survey TII, dua institusi tersebut di mata 55 ribu warga di 69 negara (termasuk Indonesia) dianggap paling korup. Menyusul kedua lembaga itu adalah instansi kepolisian, bea cukai, pajak dan kejaksaan.

Melalui korupsi para elite partai politik yang duduk di Kursi pemerintahan mencari ongkos politik tersebut. Pilihannya adalah menggerogoti anggaran negara. Hingga saat ini, anggaran negara merupakan “ladang basah” bagi petinggi-petinggi partai untuk mengais dan meraup dana partai politik, baik dilakukan secara legal maupun ilegal. Baik oleh kader partai politik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Makanya, kedudukan di lembaga negara menjadi hal yang penting bagi parpol. Pembagian posisi di pernerintahan sebenarnya adalah pembagian ladang bagi parpol mengeruk dana. Ini suatu yang kasat mata.

Hanya saja, dalam pelaksanaannya, ada yang lihai tapi ada pula yang kurang canggih sehingga terendus oleh aparat pe ngawasan. Sudah banyak kasus korupsi yang terbongkar oleh KPK melibatkan para politisi. Sebut saja kasus Al Amin Nasution (Partai Persatuan Pembangunan), Misba khun (Partai Keadilan Sejahtera), Bachtiar Chamsyah (PPP), Abdul Hadi Jamal (Partai Amanat Nasi onal), Panda Nababan cs (Partai Demokrasi Indonesia Perjuang an), Paskah Suzeta cs (Partai Gol kar), dan Jhonny Allen Marbun serta M Nazaruddin (Partai Demokrat). Itu belum termasuk para pengurus partai yang diadili di daerah, dan ada pula Kasus-kasus kakap yang mandeg di tengah jalan. Sebut saja skandal Bank Century, rekening gendut para perwira tinggi Polri, IPO Krakatau Steel, dan kasus Gayus Tambunan dan yang terbaru Wisma Atlet M. Nazzruudin serta masih banyak lagi. Semuanya melibatkan penguasa dan aparat birokrasinya.

Fakta-fakta terbaru kian menyibak adanya korupsi sistemik di tubuh pemerintahan mulai dari level daerah hingga ke pusat. Di tengah gembar-gembor transparansi, justru temuan-temuan tentang korupsi, manipulasi, pungli kian menjadi-jadi.

Peneliti korupsi politik ICW, Abdullah Dahlan mengungkap kan, kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi dalam suatu pembangunan proyek ini sudah dirancang atau ‘by design’ oleh partai politik. Tujuannya untuk memuluskan anggarannya.

Berdasarkan penelitian ICW, sebanyak 44,6 persen anggota DPR berprofesi sebagai pengusaha. Profesi ini ditengarai se bagai sarana investasi. “Ini yang menyebabkan rawan korupsi,” katanya. Bukan rahasia lagi, ke beradaan partai politik itu sendiri bagi sebagian orang bisa menjadi tempat berlindung. Caranya pun cukup mudah yakni dengan memberikan sumbangan dana. Bukankah partai politik butuh dana? Kompensasinya, mereka terlindungi dan tetap bisa menjalankan bisnis ‘kotornya’. Tidak aneh bila banyak pengusaha yang mencantol ke partai politik.

Dalam kondisi seperti ini, para penguasa dan jajaran birokrasinya melakukan korupsi dengan cara mengutak-utik kebijakan dan peraturan. Tindakan yang sebenarnya terkategori korupsi dilegalisasikan sedemikian rupa oleh negara sendiri agar menjadi sesuatu yang legal dan tidak melanggar ketentuan. Perilaku itu, muncul sebagai dampak atas penerapan sistem yang cacat yakni kapitalisme-sekuler dengan demokrasinya.

Demokrasi telah menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Hanya mereka yang beruang atau didukung oleh para pemilik uang (modal) yang akan meme-nangi pertarungan, baik itu dalam level penguasa, birokrasi, dan sebagainya. Kalau sudah begitu, uanglah yang berbicara. Kapitalisme-sekuler melahirkan pola hidup hedonistik-materilistik, yang menjadikan uang segala-galanya. Dan rakyat hanya diambil suaranya saat dibutuhkan untuk melanggengkan kejahatan dan kerakusan yang ditamengi dengan peraturan.

Tak berlebihan bila Indonesia kini masuk dalam kategori negara korporasi, yakni negara yang dikendalikan oleh pengusaha/kapitalis melalui jalan birokrasi. Para pengusahalah yang membiayai ongkos demokrasi kepada partai politik dan sebagai imba lannya, pengusaha tinggal mengambil hasilnya berupa kebijakan yang menguntungkan bagi mereka kepada partai politik yang duduk di kekuasaan baik di lem baga eksekutif, maupun legislatif.

Maka, bagaimana korupsi bisa diberantas bila negara dengan penguasa dan aparatnya adalah bagian dari korupsi itu sendiri?

Solusi Islam Berantas Korupsi
Pemberantasan tak cukup sekadar hukuman tapi penyelesaian yang komprehensif.

Sudah banyak pejabat, birokrat, dan wakil rakyat masuk bui tapi korupsi tak pernah ber-henti. Ranking Indonesia pun patut ‘dibanggakan’ karena selalu berada di puncak untuk kawasan Asia. Kalau toh bergeser, tak jauh dari posisi juara korupsi.

Berdirinya lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak banyak memecahkan persoalan korupsi yang menggurita. Korupsi telah menyelusup sampai ke manamana. Banyak pihak terlibat.

Koran Singapura, The Strait Time, sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai ‘the envelope country’, karena segala hal bisa dibeli, entah itu lisensi, tender, wartawan, hakim, jaksa, polisi, petugas pajak atau yang lain. Pendek kata segala urusan semua bisa lancar bila ada “amplop”.

Dari sisi niat, memang negara ada kemauan untuk memberantas korupsi. Bahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah membuat ketetapan (Tap) khusus tentang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sayangnya, implementasinya tidak sungguh-sungguh dan komprehensif.
Islam mempunyai cara untuk memberantas korupsi ini secara komprehensif. Paling tidak ada enam cara.

Pertama, sistem penggaji-an yang layak. Aparat negara akan bekerja dengan baik jika gaji dan tunjangan mereka mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Rasul dalam hadits riwayat Abu Dawud berkata, “Barang siapa yang diserahi pe-kerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan dise-diakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendak-nya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tung-gangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin)”.

Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa memberi sesuatu bila tanpa maksud di belakangnya. Saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi dua hasil bumi Khaybar separuh untuk kaum Muslimin dan sisa-nya untuk orang Yahudi, datang orang Yahudi kepadanya mem-berikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separuh untuk orang Yahudi. Tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah, “Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum Muslimin tidak memakannya”. Mendengar ini, orang Yahudi berkata, “Karena itulah (ketegasan Abdullah) la-ngit dan bumi tegak” (Imam Malik dalam al-Muwatta’). Ten-tang suap Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (HR. Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul ber-kata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (HR. Imam Ahmad). Nabi seba-gaimana tersebut dari hadits riwayat Bukhari mengecam keras Ibnul Atabiyah lantaran mene-rima hadiah dari para wajib zakat dari kalangan Bani Sulaym. Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pe-merintah.

Ketiga, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena korupsi. Perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khat-tab. Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kena-ikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang lain, diminta membuk-tikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Baitul Mal, atau membagi dua kekayaan itu separuh untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara.

Keempat, teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan taq-wanya, seorang pemimpin me-laksanakan tugasnya dengan penuh amanah dan takut kepada Allah. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara.

Kelima, hukuman setimpal. Hukuman berfungsi sebagai pencegah (zawajir), sehingga membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa dita-yangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.

Keenam, pengawasan ma-syarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau meng-hilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental instan akan cen-derung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dengan tak segan memberi suap dan hadiah. Sementara masya-rakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyim-pang. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, Khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, “Apabila kalian melihatku me-nyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang”.

Menurut Ismail, dengan pengawasan masyarakat, korupsi menjadi sangat sulit dilakukan. Bila ditambah dengan teladan pemimpin, hukuman yang setimpal, larangan pemberian suap dan hadiah, pembuktian terbalik dan gaji yang mencukupi, korupsi dapat diatasi secara tuntas.

Paradok

Solusi Islam itu justru ditinggalkan dalam pemberantasan korupsi. Gaji pegawai negara rata-rata tidak layak. Larangan menerima suap dan hadiah hanya di atas kertas. Demikian pula perhitungan kekayaan hanya administratif, tidak ada proses pembuktian terbalik.

Sementara para pemimpin yang ada tidak memberikan keteladanan. Malah banyak yang jadi koruptor. Ini juga karena hukuman bagi koruptor ringan dan tak menjerakan. Sedangkan masyarakat masa bodoh dan sebagian malah terlibat dalam budaya suap.

Paradok inilah yang menjadikan korupsi seolah seperti lingkaran setan. Padahal, sebenarnya pangkal korupsi itu sendiri adalah tidak diterapkannya syariah Islam secara kaffah.

١٢٤. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى
“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”.[QS: thaha:124] []

Iklan

Aksi

Information

One response

25 06 2011
Bejo Subejo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: