Negara Gadaikan Jaminan Sosial Rakyat

22 03 2011

Banjarmasin post.co.id MANTAN Menteri Kesehatan dr Siti Fadilah Supari, Rabu (16/3) lalu didaulat sebagai saksi ahli dalam sidang uji materi atas Pasal 17 Ayat 1, 2 dan 3 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Mahkamah Konstitusi.

Uji materi diajukan pegiat pekerja dan rakyat biasa. Yakni, Maemunah, Sugiarto, Sri Linda Yanti, Rohayati Ketaren, Yunus, Tutut Herlina, Engelbert Lukas Warouw, Marlo Sitompul, Dominggus Oktavianus, Dewan Kesehatan Rakyat, Perkumpulan Serikat Rakyat Miskin Kota dan Front Perjuangan Buruh Indonesia.

Menarik dan penting fakta persidangan di MK itu. Menarik, karena Siti blak-blakan menyatakan pemerintah mengeksploitasi rakyat melalui UU SJSN demi keuntungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang notabene asuransi milik pemerintah.

Hak warga negara mendapat jaminan kesehatan layak, sebagaimana amanat UUD 1945 telah diperdagangkan pemerintah. Ketidakadilan jaminan kesehatan yang dibungkus dalam UU.

Pakar Ekonomi Kerakyatan Universitas Indonesia, Prof Dr H Sri Edi Swasono Nitidiningrat yang dihadirkan sebagai saksi ahli juga tegas menyatakan, UU SJSN secara fundamental bertentangan UUD 45. UU ini telah mengubah hak sosial rakyat menjadi kewajiban rakyat.

UU SJSN memaksa melalui penetapan kata “wajib” bayar iuran, bukan sukarela sebagai hak sosial pekerja sebagai WNI. Hak sosial pekerja juga ditentukan pihak lain, pemerintah melalui perusahaan pemberi kerja.

Hak sosial ini dicabut pemerintah melalui UU SJSN. Kebutuhan jaminan sosial, khususnya kesehatan, bukan lagi pilihan atas kemauan atau kehendak rakyat. Benang merah terjadinya eksploitasi rakyat yang dilakukan pemerintah.

Pekerja dibebani bayar iuran pada pihak ketiga dengan besaran ditentukan. Jaminan sosial telah jadi ladang bisnis asuransi. Fakta kontroversial ini tertuang dalam Pasal 17 UU SJSN, tepatnya ayat 1, 2 dan 3.

Pewajiban bayar iuran jika sakit dalam Ayat 1 Pasal 17, bukti konkret state obligation. Negara lepas tangan atas kewajibannya menjamin hak asasi warga negara. Tindakan sengaja melanggar hak konstitusional rakyat atas jaminan kepastian kewajiban pemeliharaan negara.

Khususnya, jaminan negara pada fakir miskin dan anak-anak telantar, sebagaimana amanat Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945. Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara negara. Patut diingat, perlindungan jaminan hak-hak konstitusional tiap WNI di bidang kesejahteraan, bagian upaya mewujudkan Indonesia welfare state atau negara kesejahteraan.

Ayat 1 Pasal 17 ini juga mengingkari Pasal 28I Ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM merupakan tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

Sedangkan Pasal 17 ayat 2 UU SJSN, merugikan pekerja. Pewajiban tiap pemberi kerja memungut iuran dari pekerja, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran pada BPJS secara berkala, bukti pelimpahan beban dan tanggungjawab negara.

Negara melegitimasi pungutan perusahaan terhadap pekerja. Pastinya membebani dan mengintimidasi pekerja ala sistem saat ini. Pungutan terhadap pekerja seperti Jamsostek telah terbukti memberatkan pekerja, khususnya yang berupah rendah.

Dana yang dipungut tak dikelola secara demokratis dan transparan. Perusahaan asuransi menggunakan dana pekerja untuk kepentingan bisnis yang hasilnya tak terbukti dibagikan kepada pekerja.

Khusus Pasal 17 Ayat 3 UU SJSN, memantik kastanisasi. Disebutkan, besarnya iuran sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2, ditetapkan tiap jenis program secara berkala sesuai perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup layak.

Ayat ini jelas membangun diskriminasi kelas layanan, kaum miskin dan kaya. Perbedaan kemampuan ekonomi melahirkan pengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Nilai pungutan iuran yang didasarkan pertimbangan bersifat kondisional, juga membuka peluang pemerintah menaikkan iuran sewaktu-waktu. Ancaman nyata ekonomi neoliberal bagi keadilan rakyat! (*)

Iklan

Aksi

Information

One response

22 03 2011
jasa desain company profile - Yanuar

mau di bawa kemana bangsa ini,,klo para penguasa masih tetap aja kayak gitu……

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: