PEMBATASAN SUBSIDI BBM?? APAKAH AKSI TIPU-TIPU??

15 03 2011

Oleh: Rachmayanti

Sekali lagi, pemerintah kembali berencana mengeluarkan kebijakan anti rakyat. Kali ini temanya seputar Pembatasan BBM Bersubsidi. Seperti yang telah diketahui Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana liberalisasi harga bahan bakar minyak jenis premium yang sebelumnya disubsidi oleh pemerintah, sehingga harganya murah dan permintaannya besar. Premium selama ini digunakan oleh kendaraan umum dan kendaraan pribadi.
Pemerintah berdalih, subsidi yang diberikan selama ini tidak sampai kepada mereka yang berhak, yaitu orang-orang miskin. Sebab, 40% dari jumlah penduduk hanya menikmati 16% dari jumlah subsidi, sementara kelas menengah yang mencapai 60% dari jumlah penduduk menikmati 84% dari jumlah subsidi. [Al Islam 545]
Kebijakan pemerintah ini akan menyebabkan kelangkaan premium di pasaran, sehingga masyarakat akan beralih menggunakan pertamax yang tidak disubsidi. Hal ini akan sangat menguntungkan perusahaan-perusahaan minyak multi nasional yang membuka SPBU di seluruh negeri ini. Intinya, sebagian rakyat, yakni kalangan menengah ke atas, didorong untuk membeli pertamax (BBM non-subsidi), dan tidak membeli premium (BBM bersubsidi). Kebijakan ini memang tidak tampak seperti kebijakan anti rakyat. Sebab, kebijakan ini selintas tampak sekadar ingin agar BBM bersubsidi ini hanya dinikmati rakyat menengah ke bawah, dan tidak turut dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Paling tidak, itulah salah satu alasan Pemerintah.
Tapi kenyataannya tidak begitu. Jutaan pemilik sepeda motor, misalnya, yang rata-rata dari kalangan menengah ke bawah, memang masih dibolehkan membeli BBM bersubsidi. Tapi, kendaraan bermotor tentu saja tidak hanya yang beroda dua, tetapi juga terdiri dari kendaraan khusus, mobil bus dan mobil beban/penumpang yang jumlahnya juga tidak sedikit. Lebih dari 80 persen dari kendaraan tersebut ternyata merupakan sarana produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Artinya, kendaraan tersebut digunakan masyarakat untuk bekerja dan berproduksi.
Dengan demikian, jika ada peralihan dari premium seharga Rp 4.500 ke Pertamax yang harganya sekitar Rp 6.900 perliter saja, akan ada kenaikan Rp 2.400 perliter yang harus ditanggung masyarakat. Padahal saat ini, akibat gejolak pasar internasional, harga pertamax telah melambung mendekati Rp 8.000 perliter. Bisa dibayangkan, betapa beratnya beban masyarakat. Di sisi lain, justru kebijakan ini malah akan menguntungkan pihak asing di sektor hilir. Merekalah yang paling banyak menangguk keuntungan dari kebijakan ini. (http://hizbut-tahrir.or.id)
Cobalah kita telaah dengan seksama, Istilah “pembatasan BBM bersubsidi” sesungguhnya hanyalah tipu muslihat dan kedok untuk menutupi niat yang sebenarnya, yaitu liberalisasi energi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Teks undang-undang tersebut menyatakan pentingnya manajemen urusan minyak dan gas sesuai dengan mekanisme pasar (pasal 3). Pengelolaan minyak dan gas itu bisa dilaksanakan oleh perusahaan BUMN, BUMD, koperasi, usaha kecil, perusahaan dalam negeri dan perusahaan asing (pasal 9). [Al Islam 545]
Karena itu, mau tidak mau, kita berkesimpulan bahwa kebijakan di atas sesungguhnya hanyalah bagian dari rangkaian kebijakan liberalisasi di sektor migas di negeri ini, yang memang merupakan amanat UU Migas, yang tidak lain bisa jadi merupakan pesanan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
Sebenarnya argumentasi paling logis dari kebijakan pembatasan subsidi BBM ini adalah karena Pemerintah memang ingin ’menyempurnakan’ target kebijakan ekonomi kapitalismenya, yaitu mencabut berbagai subsidi bagi rakyat. Pembatasan subsidi BBM turut melengkapi problem ekonomi di Indonesia. Problem lainnya adalah tingginya biaya pendidikan dan kesehatan, harga kebutuhan bahan pokok yang makin melonjak, utang Pemerintah yang terus membengkak, tingginya kejahatan ekonomi seperti korupsi, kolusi, suap, dan lain sebagainya. Kondisi ini terjadi karena Indonesia menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis adalah bahwa apapun bisa dimiliki oleh individu atau swasta/asing, sementara negara tidak boleh campur tangan dalam perekonomian. Akibatnya, kekayaan alam dikuasai oleh swasta/asing, sementara untuk pembiayaan pendanaan, negara memungut pajak dari rakyat. Karena negara tidak boleh campur tangan dalam perekonomian, maka konsekuensinya subsidi harus dikurangi atau bahkan dihapus sama sekali.
Harus kita ingat kembali, dalam politik ekonomi Islam, negara wajib memberikan jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi tiap individu dan masyarakat serta menjamin kemungkinan pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder dan tersier sesuai kadar kemampuan individu bersangkutan. Untuk menjamin terlaksananya kewajiban negara tersebut, dalam sistem ekonomi Islam kepemilikan umum seperti tambang, migas, laut dan hutan wajib dikelola oleh negara dan tidak boleh diserahkan kepada swasta apalagi asing. Hal ini untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Rasulullah saw. telah menjelaskan prinsip ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas:
”Manusia berserikat (punya andil) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api” (HR Abu Dawud).
Jika semua kepemilikan umum dikuasai dan dikelola oleh negara, tentu akan tersedia dana yang mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat. Sebagai gambaran sederhana, di sektor pertambangan dan energi diprediksi akan didapat penerimaan sekitar Rp 691 triliun pertahun. Di sektor kelautan dengan potensi sekitar US$ 82 miliar atau Rp 738 triliun pertahun akan diperoleh minimal sekitar Rp 73 triliun. Di sektor kehutanan dengan luas hutan sekitar 90 juta hektar dengan pengelolaan secara lestari diperkirakan akan diperoleh penerimaan sekitar Rp 1800 triliun pertahun. Pendapatan negara sebesar ini, dengan pengelolaan yang amanah, sudah cukup memadai untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Dengan begitu, BBM, biaya pendidikan dan biaya kesehatan dapat dinikmati rakyat dengan harga murah atau bahkan gratis. (http://hizbut-tahrir.or.id)
Dari pemaparan tersebut, jelas bahwa syariah Islam merupakan kunci terpenting untuk menyelesaikan problem pengaturan ekonomi dan keuangan negara. Tapi, mana mungkin syariah Islam yang mulia itu dapat diimplementasikan tanpa adanya institusi penegaknya, yakni Khilafah Islamiyah. Karena itu, seruan kaum Muslim di negeri ini untuk kembali pada syariah dalam naungan Khilafah Islamiyah harus dapat dibaca sebagai wujud kepedulian untuk membebaskan negeri ini dari keterpurukan akibat penerapan Kapitalisme. Hanya dengan ketakwaan dalam wujud penerapan syariah-Nya, kaum Muslim akan menuai keberkahan-Nya dari langit dan bumi, sebagaimana firman-Nya:
“Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi” (QS al-A’raf [7]: 96).
Wallahu’alam bish’ shawab

Iklan

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: