Koalisi Parpol, Sarat Kepentingan

15 03 2011

Oleh: Nurul Khalisa

Saat ini dipahami oleh masyarakat bahwa partai politik sebuah organisasi yang terartkulasi secara lokal, berinteraksi dan berusaha untuk mencari dukungan pemilih. Kebanyakan memainkan peran langsung dan substantif dalam rekrutmen politik, serta mempunyai keinginan yang kuat untuk mendapatkan kekuasaan atau menjaga kekuasaan baik secara sendiri maupun berkoalisi. Parpol yang seharusnya mempunyai tugas utama untuk mengagregasikan berbagai macam kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat. Selanjutnya dikomunikasikan kepada pemerintah dan disosialisasikan dalam berbagai macam kebijakan pemerintah, demi terciptanya tatanan kehidupan yang lebih baik di dalam masyarakat. Tapi nyatanya, yang ada, belum ada satupun parpol yang bisa memfasilitasi dan menyalurkan aspirasi rakyat kepada kebijakan pemerintah. Seringnya kebijakan pemerintah kontradiksi dengan yang seharusnya didapatkan rakyat. Indonesia adalah sebuah contoh masyarakat yang sangat heterogen, bisa ditandai dengan adanya berbagai bahasa, suku, agama, tradisi, serta pemahaman politik yang berbeda.
Dominasi parpol di dalam proses politik di Indonesia bisa dilihat dari jalannya proses pembuatan pemerintahan melalui pemilihan umum, secara langsung. Hasil pemilu memberikan kesempatan pada parpol yang keluar sebagai pemenang untuk mendirikan pemerintahan demokrasi, sebagai perpanjangan tangan rakyat. Tetapi tidak adaya satu parpol pun yang keluar sebagai kekuatan mayoritas di dalam parlemen. Itu mengakibatkan terjadinya koalisi politik demi meraih sebuah kekuasaan.
Dewasa ini, demi menduduki tampuk kekuasaan pemerintahan, parpol saling berkoalisi, bersatu, dan tak jarang juga saling sikut, agar lawan tak bisa menang. Baru-baru ini, koalisi parpol mulai goyah dan di ambang perpecahan. Hal itu di akibatkan tidak sejalannya dan sependapatnya dua partai koalisi dal hal angket mafia pajak di DPR. Ditabuh pula gendering konflik para elit partai terutama yang masuk dalam koalisi dan keretakan dalam kubu koalisi partai pemerintahan mengakibatkan perseteruan antaranggota. Juga mengakibatkan sangat menyulitkan gerak koalisi parpol tersebut. Kita bisa lihat contoh ketidaksamaan pandangan koalisi parpol dalam mengambil kebijakan.
Kita juga bisa melihat demi jabatan, konsistensi ideologi partai yang selama ini diperjuangkan ternyata bisa jadi luntur. Kalau hal ini terus berjalan, maka kepercayaan rakyat terhadap parpol yang tidak konsisten pada pernyataan awalnya akan hilang dan akan merugikan parpol tersebut. Terlebih lagi misalnya, parpol yang menyatakan landasan partainya adalah Islam, tapi dengan rela dan sukacita berkoalisi dengan parpol yang sudah pasti memiliki kontradiksi ide.
Saat ini, saatnya kita mengembalikan pemahaman politik yang shahih dalam pandangan Islam, bahwa politik adalah aspek pengaturan seluruh urusan rakyat. Dan partai politik yang berlandaskan Islam adalah sebuah partai yang benar-benar mengerti tujuannya, serta sebuah partai yang menempuh sebuah jalan yang telah benar-benar terang petunjuk-petunjuknya dan sehelai rambut-pun ia tidak akan melenceng darinya. Jika itu artinya kita berbicara tentang sebuah partai yang dikenal kuat gagasan-gagasan dan argumentasinya, sehingga benar-benar mengetahui bagaimana keadaan umat yang ada disekitarnya.

Iklan

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: