Ketidakmampuan Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Minyak, Bukti Nyata Dampak Kebijakan Ekonomi Neoliberal

8 08 2010

by Aulia Sindy P.

Ketika Melintasi jalan-jalan di kota Banjarmasin, kita akan menemukan pengecer bensin memajang harga yang cukup bervariasi dari sebulan sebelumnya. Jika kurang lebih sebulan yang lalu para pedagang eceran bensin “satu suara” dengan memajang harga Rp 5000,- per liter bensin, saat ini ada yang Rp 5.500,- per liter, bahkan saya sempat menemukan harga bensin Rp 6.000,- per liter. Kondisi ini terlihat sederhana, karena harga bensin eceran hanya naik beberapa ribu rupiah saja. Tetapi pertanyaannya, bagaimana jika masyarakat membutuhkan banyak bahan bakar minyak dalam jumlah besar? Bagaimana dampaknya pada hasil produksi industri kecil yang memerlukan bahan bakar minyak?
Anak ayam mati di lumbung padi. Sebuah ungkapan yang membuat miris semua orang yang mendengarnya. Tetapi hal itu benar-benar terjadi di Bumi Pertiwi Indonesia ini. Indonesia terkenal dengan tanah yang subur dan sumber daya alam yang melimpah, terutama untuk persediaan minyak bumi yang merupakan salah satu komoditi ekspor andalan Indonesia. Karena sumber daya minyak yang melimpah pula Indonesia maju ke kancah perdagangan internasional melalui organisasi perkumpulan negara-negara penghasil minyak (OPEC) bersama sejumlah negara-negara Timur lainnya. Ironi memang, ketika minyak menjadi salah satu kebutuhan yang cukup urgen dalam kehidupan umat, Pemerintah negeri ini lebih memilih untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan minyak dunia. Ekspor besar-besaran dilakukan dengan dalih meningkatkan devisa negara, sampai privatisasi sumber daya minyak ke tangan swasta – tepatnya pihak Asing – dilakukan dengan dalih efisiensi produksi.
Jika melihat track record perjalanan negara-negara berkembang, belum pernah ditemukan satu saja negara yang pernah menyandang gelar “negara berkembang”, saat ini menjadi negara maju. Hal ini karena negara-negara berkembang tersebut memang di desain agar tidak pernah maju melalui berbagai macam kebijakan dan intervensi lembaga-lembaga internasional yang sarat kepentingan, melalui hutang luar negeri, privatisasi, pengurangan subsidi, dan sebagainya. Tetapi justru semua kebijakan ini diamini oleh Pemerintah negara-negara berkembang, dengan alasan ketidakmampuan dalam pengelolaan sumber daya.
Selama kurun waktu 30 tahun terakhir, meskipun produksi minyak terus meningkat, ternyata hanya ada sedikit kilang yang dibangun di seluruh dunia. Kawasan Timur Tengah yang menyimpan cadangan minyak terbesar (61%) dan menyuplai 31% minyak dunia hanya melakukan pengilangan sebesar sebesar 8% dati total produksinya. 76% minyak di sulih di kawasan yang memiliki sedikit minyak, namun memiliki permintaan minyak yang tinggi. Amerika serikat menyulih 20% minyak dunia saat ini, sementara Eropa menyulih 22% dan Timur Jauh 27%. Oleh karena itu, meskipun Indonesia mempunyai cadangan minyak yang cukup besar tetapi hampir tidak berguna karena kekurangmampuan dalam penyulihannya. Maka wajar ketika penyulihan minyak lebih diprioritaskan kepada pihak asing, maka harga jualnya pun juga akan tinggi, yang kemudan berdampak pada harga bahan bakar minyak dalam negeri. Seperti yang terjadi saat ini, keputusan Pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak nonsubsidi dianggap sebagai jalan terbaik untuk menghindari krisis bahan bakar minyak. Meskipun untuk bahan bakar tertentu, seperti bensin premium, minyak tanah dan minyak solar harga ecerannya dinyatakan tidak berubah, tetapi penggunaan bahan bakar minyak untuk industri besar yang harganya meningkat pada akhirnya juga berdampak pada kenaikan harga barang-barang yang diproduksi oleh industri besar tersebut. Walhasil, kenaikan harga secara umum pun tidak dapat dihindarkan.
Inilah kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah, solusi penyelesai masalah yang menimbulkan lebih banyak masalah. Hal ini karena kebijakan liberal memang tidak pernah memberikan solusi mendasar akan setiap permasalahan yang terjadi ditengah-tengah umat. Sedangkan dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda: “Umat Islam berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api. ” (HR.Abu Dawud). Hadist ini telah mengindikasikan larangan untuk menjual atau menyerahkan pengelolaan sumber-sumber daya alam yang bersifat umum dan merupakan kebutuhan pokok umat, termasuk di dalamnya minyak bumi kepada individu. Negara berkewajiban untuk mengelola sumber-sumber daya yang ada dan hasilnya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi tentu saja kebijakan seperti ini tidak akan mingkin dilaksanakan dalam negara penganut sistem neoliberal dengan asas manfaatnya. Kebijakan tersebut hanya dapat dilaksanakan dalam sebuah negara yang menerapkan peraturan Islam secara kaffah, karena Islam bukan hanya agama spiritual, tetapi juga merupakan ideologi yang memancarkan peraturan. Sistem Islam menjamin pendistribusian kekayaan secara adil dalam masyarakat, baik Muslim maupun Non-Muslim, karena negara Islam sebagai wasilah(sarana) penerapan Syariah yang dipimpin oleh seorang Khalifah akan menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum Syara; Al Qur’an, Sunnah, Ijma dan Qiyas, akan senantiasa berupaya untuk memenuhi hak-hak umat dengan solusi syar’i tanpa terikat dengan kebijakan asing sehingga tidak akan ada yang terdzalimi.

Iklan

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: